Almira Fadillah dan Irfani Nurmaliah (Mahasiswa Pascasarjana Universitas Gunadharma Jakarta)
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan kerangka utama yang mendasari pembentukan bangsa dan negara Republik Indonesia. Negara kesatuan tersebut terbentuk dari keberagaman budaya dan bahasa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke yang dikenal dengan “Bhineka Tunggal Ika”. Maka sudah selayaknya setiap unsur masyarakat Indonesiaa berkumpul dan bersatu, demi mempertahankan serta membangun NKRI.
Saat ini terdapat kelompok atau golongan masyarakat yang melakukan gerakan separatisme, dengan tujuan memisahkan diri dari NKRI. Pada umumnya, suatu bangsa akan mengalami suatu ancaman kedaulatan jika terjadi perpecahan di dalam bangsa itu sendiri. Hal ini tidak lain diupayakan oleh APM dan KNPB melalui aksi baku hantam antara warga Papua Barat dengan Aparat Kepolisian akibat pembubaran paksa aksi pengumpulan dana Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Selain itu, kedua kelompok ini sangat intens mengaspirasikan masalah pelanggaran HAM Papua oleh Pemerintah serta dukungan terhadap United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) agar menjadi anggota penuh Melanesian Spearhead Group (MSG).
Menurut dua kelompok tersebut, United Liberalition Movement for West Papua (ULMWP) merupakan wadah representative Rakyat Papua yang terbentuk atas penyatuan faksi yang berjuang untuk kemerdekaan Papua, dengan tujuan menegakkan kedaulatan West Papua demi kembali kepada keluarga besar Melanesia dalam forum Melanesian Spearhead Group (MSG). Selain itu, kelompok pro kemerdekaan Papua ini selalu mempertanyakan kehadiran pemerintah Indonesia di MSG, karena blok regional itu diklaim didirikan untuk kepentingan negara-negara Melanesia.
Gerakan Pro-NKRI
Akhir-akhir ini gerakan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) semkain gencar menyuarakan kemerdekaan bagi rakyat Papua. Hal ini tentunya tidak bisa dibenarkan karena mereka tidak mewakili suara seluruh rakyat Papua, seperti yang diklaim dalam berbagai konfrensi pers ataupun aksinya. Terkait hal ini, para Kepala Suku Wilayah Pengunungan Tengah telah menolak mengakui keberadaan ULMWP dan KNPB. Hal ini juga dipertegas oleh Jhon Didin (Penasehat Ikatan Mahasiswa Papua (IMAPA)) yang menyatakan bahwa gerakan politik yang dilakukan oleh kedua gerakan tersebut tidak sesuai dengan petunjuk yang dimaksud oleh Orang Papua terdahulu.
Menyikapi sikap kelompok Pro Kemerdekaan Papua, terdapat kelompok masyarakat Papua yang tergabung dalam kelompok Pro NKRI yang melakukan aksi tandingan dalam melawan kelompok separatis tersebut, seperti tindakan pembakaran bendera bintang kejora, yang merupakan simbol gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sebelumnya kelompk Pro NKRI ini menegaskan kepada Benny Wenda (pemimpin OPM) agar menghentikan pembicaraan tentang referendum dan ULMWP, yang dinilai menipu rakyat Papua karena Papua merupakan bagian “Sah” dari Indonesia yang tak terpisahkan.
Terkait dengan hal ini, sebelumnya masalah gerakan separatisme Papua juga ditolak oleh Ramses Ohee (pelaku sejarah Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) dengan cara menegaskan bahwa Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga tidak perlu lagi diperdepatkan. Hal tersebut dikemukakan karena kelompok AMP dan KNPB mengaspirasikan bahwa Perpera dinilai tidak sah dan merupakan tindakan tipu-daya pemerintah Indonesia terhadap rakyat Papua. Pernyataan mereka pun tidak sesuai karena berdasarkan sejarah, dalam pengesahan Perpera dihadiri 1.025 orang oleh tua-tua adat yang memutuskan kembali ke pangkuan NKRI dan telah disetujui di PBB.
Intensnya gerakan Kelompok Kemerdekaan Papua secara tidak langsung telah memicu kelompok Pro NKRI melakukan aksi nyata, dengan cara mengimbangi berbagai fakta-fakta sejarah yang menunjukkan bahwa amanat leluhur Papua menghendaki Papua menjadi bagian “Sah” dari NKRI, sehingga tidak seharusnya muncul pandangan yang mengarah terhadap tindakan separatisme karena hal tersebut bukanlah nilai yang dipegang dari para leluhur Papua melainkan kepentingan kelompok tertentu yang tidak lain hanya akan merugikan rakyat Papua sendiri.
Dampak dan Solusi Gerakan Separatisme Papua
Maraknya gerakan separatisme di Papua secara umum telah menciptakan kondisi yang tidak stabil terutama terhadap aspek keamanan maupun aspek ekonomi. Sedangkan wilayah Papua yang memiliki keanekaragaman hayati dan kekayaan alam yang cukup melimpah,seharusnya bisa dieksplorasi maupun dikembangkan, demi memajukan pendidikan maupun kesejahteraan masyarakat Papua sendiri.
Namun hal ini terkendala karena situasi politik yang dinilai tidak kondusif, sehingga mempengaruhi kebijakan di daerah setempat yang bertujuan untuk pengembangan wilayah tersebut. Bisa dikatakan jika wilayah Papua kondusif (aman dari gerakan separatisme) otomatis secara berkelanjutan pembangunan infrastruktur dan ekonomi, seperti yang direncanakan dalam program Presiden Jokowi mellaui Nawacita akan berhasil secara optiomal. Dengan demikian akan membentuk generasi-generasi muda yang mumpuni untuk mengeksplore wilayah papua secara optimal demi kepentingan rakyat Papua dan NKRI.
Selain itu saat ini pemerintah sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial di wilayah Papua yang merupakan slaah satu faktor pemicu gerakan spearatisme seperti, optimalisasi pemerataan pembangunan sampai kepada daerah pedalaman dan pegunungan, dengan membangun ratusan kilometer ruas jalan yang menghubungkan daerah-daerah pedalaman dan pegunungan di seluruh wilayah Papua, sehingga diharapkan dapat mempermudah jalur transportasi orang, barang, dan jasa. Pendekatan kesejahteraan, dengan pemberlakukan otonomi khusus dan pembangunan berkeadilan di Papua serta memulihkan kondisi keamanan, melaksanakan pendidikan politik, menguatkan kelembagaan pemerintah, upaya diplomasi, sosialisasi wawasan kebangsaan, dan berbagai upaya lainnya yang terus dievaluasi maupun ditingkatkan agar mencapai hasil yang sinergi-efektif.
Menyikapi hal ini maka sudah sepantasnya kita dapat bersikap dan bertindak melakukan perlawanan terhadap gerakan kemerdekaan Papua, terutama menolak kelompok KNPB, AMP serta OPM. Mari kita implementasikan “Papua Damai” secara nyata demi mewujudkan kesatuan NKRI yang solid serta kemakmuran rakyat Papua.
Facebook Comments
