Wacana AS dan Australia Bangun Pangkalan Militer di Papua Nugini: Ancaman atau Peluang bagi Indonesia?

Bagikan artikel ini

 

 

 

 

 

 

 

TheGlobal-Review.com

Mandeknya atau deadlock-nya kesepakatan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asia Pacific Economic Cooperation (KTT APEC) beberapa waktu lalu menunjukkan eskalasi konflik ekonomi-politik internasional dalam kawasan Asia Pasifik semakin menajam dan tentunya menarik untuk dicermati kedepannya sebagai suatu sinyalemen politik. Pasalnya, deadlock bukan datang dari ulah negara-negara yang dikategorikan sebagai middle power, tapi justru konflik yang muncul ke permnukaan dipicu oleh perseteruan antara AS-Cina (sebagai dua kutub dominasi kekuatan global) terkait dinamika perang dagang yang tengah bergulir. Sehingga kemudian berdampak pada untuk pertama kalinya forum kenegaraan antar kepala tinggi negara se-Asia Pasifik itu tidak sama sekali menghasilkan konsensus internasional yang berarti.

Namun, di balik ricuhnya KTT yang tengah berlangsung di Papua Nugini itu, Mike Pence (Wakil presiden AS) sempat melontarkan pernyataan kepada media terkait kebijakannya untuk membuat pangkalan militer baru AS di Papua Nugini. Tak tanggung-tanggung, wacana ini akan diwujudkan bersama negara sekutunya, Australia. Sontak kebijakan tersebut membuat tanda tanya besar, karena mau tidak mau ini akan berkaitan dengan konteks keamanan kawasan Asia Pasifik.

Dalam lingkup keamanan kawasan, tentu kemungkinan terbesar dari arah kebijakan AS-Australia ini dimaksudkan untuk mengimbangi kekuatan Cina. Karena the China’s Belt and Road Initiatives (BRI) akan menjadi begitu agresif mobilitasnya, ketika kebijakan ambisius Xi Jinping ini sudah dijalankan secara konkrit dan masif. Yang kemudian akan berdampak bagi kepentingan AS dan negara-negara sekutunya dalam kawasan terkait konsepsi mereka, yaitu Indo-Pasifik.

Di seberang jalan, kebijakan AS-Australia ini pula setidaknya akan berdampak pula bagi keamanan-pertahanan-kedaulatan Indonesia. Dengan rencana pembuatan pangkalan militer di salah satu pulau di Papua Nugini (Pulau Manus), maka kemudian kebijakan ini tidak dapat dipandang sebelah mata oleh pemerintah Indonesia. Karena suka tidak suka, agresifitas militer AS-Australia yang menetapkan Pulau Manus (sebagai home base angkatan bersenjatanya) yang setidaknya tidak jauh dari teritorial Indonesia – berpotensi menjadi ‘medan baru’ atas babak lanjutan persaingan AS-Cina.

Dalam konteks seperti di atas, maka tidak terasa berlebihan jika manuver baru AS-Australia ini dapat dijadikan potensi ancaman sekaligus peluang bagi Indonesia kedepannya.

Suatu Ancaman

Patroli maritim armada KRI/maritimenews.id

Perhitungan mengenai pertahanan-keamanan negara sekurang-kurangnya berkaitan langsung dengan pemahaman atas keutuhan atau kedaulatan wilayah, karena juntrungan akhirnya adalah jangan sampai sejengkal tanah air kita dijamah oleh musuh.

Pada lingkup masalah yang akan muncul dari manuver AS-Australia ini setidaknya menautkan teritorial maritim Indonesia dalam cakupan wilayah strategis AS-Australia. Suka tidak suka, di hari mendatang militer Indonesia (khususnya TNI AL) akan banyak menjumpai aktifitas militer yang berbasis kemaritiman di daerah perbatasan Papua Nugini-Indonesia. Lalu kemudian, ini akan menjadi semacam shock therapy bagi TNI AL, karena menyaksikan langsung patroli maritim militer asing di sekitar laut lepas atau high seas yang sebenarnya tidak jauh dari perairan pulau Papua.

Belum lagi, pada suatu ketika masalah akan muncul saat militer AL AS-Australia melanggar asas hak lalu lintas damai atau innocent passage right dengan menyelundupkan masuk kapal militer secara kasat mata ke dalam yurisdiksi perairan Indonesia, terlebih menggunakan kapal selam. Hal ini tentu menjadi pilihan rasional yang tepat disaat negara asing mempunyai kepentingan maritim di perairan nasional. Ini disebabkan karena letak geografis Indonesia yang begitu strategis bagi kelancaran kepentingan maritim asing dalam kawasan, terutama di Asia Pasifik. Jika sampai pada konteks ini terjadi, maka tidak terasa berlebihan untuk katakan kedaulatan maritim Indonesia sudah dijebol.

Selain itu, ancaman pun datang jika pangkalan militer AL AS-Australia di Papua ini dijadikan dalih untuk menguasai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Karena mengingat intensitas kebutuhan dan kepentingan dua negara tersebut dalam pemanfaatan tiga jalur ALKI yang begitu besar. Jika memang demikian, maka potensi untuk melanggar hak dan kewajiban kapal asing saat melintasi ALKI terbuka lebar. Dan sekali lagi kedaulatan maritim Indonesia dijebol saat itu juga.

Demonstrasi Papua Merdeka/tempo.co

Ancaman juga datang saat dikaitkan dengan isu separatisme Papua merdeka. Bukan menjadi hal yang rahasia, baik AS dan khususnya Australia menjadi ‘penyokong terdepan’ atas isu yang dapat mengancam kedaulatan Indonesia ini. Dengan adanya pangakalan militer AS-Australia di Papua Nugini, maka mobilitas separatisme akan semakin dinamis. Sehingga kemudian, asumsi yang berkembang akan menjadi seperti ini; Pangkalan militer hanya dijadikan dalih untuk menyukseskan gerakan separatisme di Papua dengan cakupan isu dan kepentingan Freeport didalamnya, karena Papua Nugini akan dijadikan home base bagi para separatis dan akan di back-up oleh militer AS-Australia jika diperlukan nantinya.

Uraian perihal kemungkinan potensi ancaman yang akan menerpa Indonesia seperti di atas adalah semata-mata memposisikan Indonesia sebagai pihak yang kritis atas kebijakan AS-Australia. Karena setiap apapun kebijakan tentu mempunyai kepentingan yang mendasarinya. Dan dalam konteks ini, kemungkinan yang menjadi kepentingan AS-Australia akan bertumpu di Indonesia, selain mengukuhkan supremasi pangakalan militer AS yang untuk sekian kalinya di kawasan Asia Pasifik sebagai perimbangan kekuatan dengan Cina.

Suatu Peluang

Namun selain berpotensi menjadi ancaman, kebijakan AS-Australia ini juga dapat dimanfaatkan sebagai peluang bagi Indonesia. Hal ini didasari dengan kebijakan luar negeri Indonesia melalui konsepsi Indo-Pasifik.

Pada momen saat itu datang, Indonesia dapat mengaktualisasikan apa yang menjadi prinsip atas konsepsi Indo-Pasifik, salah satunya penghormatan akan hukum internasional. Setidaknya, konsepsi tersebut telah digaungkan oleh Jokowi saat forum East Asia Summit (EAS) di Singapura sesaat sebelum forum APEC digelar. Dan negara-negara semisal AS dan Australia yang hadir dalam forum EAS tersebut, tentunya menyadari betul maksud konsepsi Indo-Pasifik ala Indonesia itu.

Dengan memanfaatkan konsepsi Indo-Pasifik, Indonesia berpeluang besar untuk menjadi negara perantara jika eskalasi konflik antara AS-Cina meletus di sekitar perairan Papua Nugini. Mengapa demikian? Karena di seberang jalan, Cina pun dikabarkan akan membangun pangkalan militer baru di Vanatu. Tentu secara geopolitik, lalu kemudian kebijakan pembangunan pangkalan militer antar kedua negara ini akan menjadi hal yang cukup relevan yang memungkinkan terjadinya potensi konflik terbuka. Dan di saat itulah, Indonesia dapat tampil dengan semangat Indo-Pasifiknya.

Tentu peranan kritis Indonesia dalam menyikapi kebijakan AS-Australia baik sebagai ancaman dan peluang ini akan tercapai jika kebijakan luar negeri Indonesia bukan hanya bersifat political will (apalagi retorika), tapi harus lebih dari itu, harus mempunyai determinasi atau political determination.

Rohman Wibowo, Junior Research Associate Global Future Institute (GFI)

Facebook Comments