Oleh: Maria Hartiningsih
(Kompas, 20 Januari 2003)
Sepuluh tahun lalu, di mana-mana ada gairah luar biasa menyambut perkembangan teknologi dan ekonomi dunia. Orang ramai bicara tentang keajaiban globalisasi: makan siang dengan beras Thailand, daging Selandia Baru, sayuran segar dari Cianjur, sendok garpu buatan Cina, gelas keramik dari Perancis di atas meja antik dari dua abad lalu karya perajin India.
Perubahan pola komunikasi mengubah dimensi ruang dan waktu, akses kepada berita-berita terbaru dari lima dunia didapatkan dalam hitungan detik, hubungan-hubungan langsung ke tempat-tempat yang tak terbayangkan sebelumnya, dan seterusnya. Setiap hari industri komunikasi dan elektronik menciptakan produk baru dan manusia semakin tenggelam dalam dunia maya; sebuah desa global di mana batas-batas negara menjadi tidak relevan dan cita-cita tenggang perombakan struktur masyarakat adalah masa lalu. “Inilah akhir sejarah,” kata Francis Fukuyama, seperti ditirukan Hilmar Farid dari Jaringan Kerja Budaya (JKB).
Akhir dari sejarah itu sebenarnya bukan hal yang layak dirayakan. Laporan Pembangunan Manusia (HDR) Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tahun 1999 mencatat, saat ini diperkirakan 840 juta orang di dunia menderita kekurangan gizi, termasuk di dalamnya satu dari empat anak di dunia, delapan orang di planet ini adalah pengangguran.
Laporan itu mengungkapkan, kekayaan korporasi-korporasi multinasional dan transnasional dewasa ini jauh melampaui pendapatan negara di dunia. Pada tahun 1997, misalnya, total penjualan General Motors besarnya sekitar 164 milyar dollar AS, sementara GDP Norwegia hanya 153 milyar dollar AS dan Indonesia hanya 52,2 milyar dollar AS. Sementara penduduk di separuh dunia hanya hidup dengan kurang dari dua dollar AS sehari, pemilik perusahaan Microsoft, Bill Gates, berpendapatan sebanyak 95 dollar AS per detik sejak Maret 1986.
Dalam waktu 10 tahun juga terjadi pemusatan di tangan segelintir orang. Tiga orang terkaya di dunia berpendapatan lebih besar dari 48 negara miskin di dunia. Kekayaan bersih 200 orang terkaya di dunia meningkat dari 440 milyar dollar AS pada tahun 1994 menjadi 1 trilyun dollar AS pada tahun 1998, padahal sebenarnya empat persen saja dari harta mereka yang disumbangkan akan bisa mengurangi kemiskinan di seluruh dunia.
Antara/Asian Pulse pada bulan April 2001 menulis, sekitar 64.000 orang Indonesia memiliki simpanan sebesar 257 milyar dollar AS di luar negeri; dua orang terkaya di Indonesia masuk daftar 538 orang terkaya di dunia, sementara 19,5 persen dari 210 juta penduduk Indonesia menganggur. Biaya pemeliharaan militer di seluruh dunia mencapai 809 milyar dollar AS pada tahun 1999, sementara negara-negara di dunia hanya membutuhkan 12 persen dari seluruh dana itu untuk menyediakan pelayanan kesehatan, mengatasi kekurangan gizi dan menyediakan air bersih untuk seluruh rakyatnya.
La Botz dalam Made in Indonesia mencatat, pengeluaran militer Indonesia pada tahun1999 mencapai 50,3 milyar dollar AS, sedang dana pendidikan hanya sekitar 1,1 milyar dollar AS. Dalam waktu 10 tahun utang luar negeri dari seluruh negara berkembang di dunia membengkak 100 persen, dari 1,2 trilyun dollar AS menjadi 2,5 trilyun dollar AS. Banyak negara di dunia menghabiskan pendapatan negara untuk membayar bunga utang. Pemerintah Brasil misalnya menghabiskan 75,6 persen, sementara untuk Indonesia, bunga utang menguras 66,8 persen total pendapatan negara dalam RAPBN versi IMF tahun 1998/1999.
Gaji CEO Disney Michael Fisher sama dengan upah 100.000 buruh Haiti yang memproduksi boneka dan aksesori Disney. Pendapatannya sehari setara dengan upah seorang buruh selama 166 tahun. Perusahaan NIKE di Indonesia pada tahun 1997 membawa keuntungan 5,3 milyar dollar AS yang dibawa ke Oregon.
Sementara itu, setiap tahun dua juta orang meninggal karena malaria. Dana yang diperlukan untuk pencegahan hanya sekitar 4 milyar dollar AS atau sepersepuluh dari kekayaan Bill Gates. Di Indonesia, penyakit malaria hanya ditanggapi dengan dana Rp 2 milyar setahun.
*
Sementara itu, mekanisme kerja Bank Dunia dan IMF dalam mendukung ideologi neoliberalisme sangat sistematis dan terstruktur. Bantuan Bank Dunia dalam pembuatan proyek-proyek irigasi misalnya, diyakini memberikan kesempatan bagi petani untuk menggandakan keuntungannya, tetapi melupakan jutaan orang yang tercerabut dari kehidupannya karena pembangunan berbagai bendungan. Sebuah laporan alternatif dari Bank Dunia menyatakan, sekitar dua juta orang dipaksa untuk meninggalkan tanahnya karena proyek-proyek besar pembangunan infrastruktur yang dibiayai Bank Dunia antara tahun 1986-1993. Sekitar 80 persen dari pengungsi internal itu berada di Asia.
Proyek pendidikan boleh jadi akan membuat orang bisa melek huruf di daerah-daerah pedesaan, akan tetapi tidak dipertanyakan apakah pendidikan itu mampu membuat orang desa berpikir kritis tentang situasi hidupnya. Proyek-proyek AIDS barangkali membantu menahan penyebaran virus HIV yang mematikan itu, akan tetapi kemiskinan dan sistem hak paten dalam peraturan TRIPs (Perdagangan yang dikaitkan dengan Hak Milik Intelektual) dalam WTO, membuat mereka tidak mudah untuk mendapatkan akses kepada obat-obatan untuk menahan laju perkembangan virus HIV dalam tubuhnya.
Lagipula, kondisi obyektifnya bukanlah data angka-angka yang dipresentasikan di mana-mana oleh kelompok elite berpendidikan atau dari lembaga-lembaga penelitian ternama yang menerima dana dari sejumlah TNCs dan MNCs, atau bahkan Bank Dunia tentang manfaat globalisasi ekonomi dan kesuksesan program-program bantuan. Kesaksian masyarakat sekitar, tangisan perempuan dan anak-anak yang sakit adalah fakta yang banyak dikesampingkan.
Arimbi Heruputri dari debtWatch Indonesia memaparkan bagaimana dogma data merupakan salah satu hegemoni globalisasi. Angka dan data telah menjadi alat penindasan yang paling halus. Ketika sebuah penelitian lapangan yang dilakukan ornop menunjukkan bahwa utang dari Bank Dunia yang di sebuah desa malah semakin merusak tatanan kehidupan di desa itu, jawabannya adalah “Data Anda tidak akurat. Bagaimana Anda menyimpulkan bahwa program kami gagal jika Anda hanya meneliti satu desa, sementara proyek kami ada di ribuan desa?”
Alhasil, Bank Dunia tidak pernah menindaklanjuti temuan ornop tadi. Hal-hal seperti ini membuat banyak proyek bantuan menjadi kontra-produktif. Lihat saja bagaimana persepsi mengenai program Keluarga Berencana (KB) saat ini yang begitu buruk akibat fakta-fakta yang dikesampingkan mengenai praktik koersi dalam Program KB selama Orde Baru berkuasa. Harap dicatat, turunnya laju pertumbuhan penduduk sampai di bawah 1,8 persen setahun merupakan salah satu prakondisi yang disyaratkan oleh negara dan lembaga kreditor bagi negara berkembang pengutang.
*
Neoliberalisme sudah lama dirintis di Indonesia. Hilmar Farid menunjukkan pada awal tahun 1971, dibuat kesepakatan untuk membagi-bagi tambang minyak bumi dan mineral di Indonesia kepada perusahaan asing seperti Caltex, Frontier, IIAPCO, Sibclair dan Gulf-Western. Empat tahun sebelumnya, Presiden Soeharto menyerahkan 1,2 juta hektar tanah di Papua kepada Freeport McMoran dan Rio Tinto.
Boom minyak yang sempat memberikan keleluasaan pada pemerintah Soeharto pada tahun 1970-an tidak berlangsung lama. Seperti kebanyakan negara Dunia Ketiga lainnya, Indonesia mulai mengembangkan sistem “ekonomi terbuka”. Lahan-lahan baru dibuka untuk eksploitasi sumber daya alam dan pabrik manufaktur. IMF dan Bank Dunia memuji angka-angka pertumbuhan ekonomi, dan rezim Orde Baru pun menerima kucuran kredit, penanaman modal langsung dan perlindungan politik bagi apa pun yang dilakukan di dalam negeri.
Dalam laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) disebutkan, antara 20-30 persen utang luar negeri yang disalurkan oleh Bank Dunia mengalir ke kantung para pejabat pemerintah untuk memperkaya diri dan memperluas pengaruh politiknya. Di Timor Lorosae pada tahun 1999 ditemukan sejumlah bukti bahwa sebagian hasil utang juga digunakan untuk membiayai kegiatan milisi pro-integrasi.
Pada pertengahan tahun 1990, para penguasa dunia menyambut Indonesia sebagai bagian dari “keajaiban ekonomi baru”, menyusul Korea Selatan, Taiwan dan Singapura. Sampai awal tahun 1997 pun Bank Dunia masih menilai masa depan perekonomian Indonesia masih sangat cerah. Tetapi, krisis finansial mengubah segalanya. Seluruh borok pembangunan yang bersandar pada utang luar negeri dan ekspansi kapitalisme di seluruh bidang kehidupan mulai memperlihatkan wajah yang sebenarnya. Soeharto menolak dan menghindari konsekuensi dengan berbagai cara, termasuk menolak agenda liberalisasi IMF untuk melindungi keluarga dan para kroninya, dan menempatkan para kroni itu di posisi penting dalam pemerintahan.
Menurut Hilmar Farid, telah terjadi persekutuan aneh terbentuk antara penganjur liberalisasi dengan para aktivis yang menentang kediktatoran, di bawah payung “reformasi”. Ketika Soeharto mengundurkan diri, arus yang pertama segera mengambil tempat. Kurang dari dua bulan, IMF mendesak Habibie mengambil alih tanggung jawab membayar utang yang ditinggalkan rezim Soeharto.
Kesepakatan dibuat dan angka-angka utang membengkak. Dalam waktu tiga tahun setelah krisis, utang luar negeri Indonesia mencapai 144 milyar dollar AS, dengan komposisi 60 persen utang pemerintah dan 40 persen utang swasta. Sebagian besar utang pemerintah digunakan untuk menalangi utang dan menyuntikkan modal kepada bank-bank swasta yang bangkrut.
Para pejabat IMF dan Bank dunia serta kaum intelektual pendukung neoliberalisme di Indonesia mengkritik sistem perbankan Indonesia yang rapuh, padahal 10 tahun sebelumnya mereka mendorong program deregulasi perbankan tanpa pengawasan pemerintah. AS yang selama 32 tahun mendukung kekuasaan Soeharto dalam waktu sekejab berubah, dengan mengungkapkan kebobrokan, korupsi dan penyelewengan dan menuduh “kebudayaan Asia” sebagai biang keladinya. Kredit milyaran dollar yang tak bisa dibayar kembali dikutuk sebagai biang penyakit, padahal sebelumnya semua orang memujinya sebagai energi untuk menggerakkan roda pembangunan.
Utang, menurut Hilmar Farid, adalah alat utama menekan Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan tata ekonomi neoliberal. Milyaran dollar AS yang dipinjam rezim Soeharto dan kroninya dari IMF, Bank dunia dan negara industri maju yang telah menyingkirkan rakyat, kini harus dibayar kembali oleh korban. Tuntutan penghapusan utang masa lalu tidak digubris. Sebaliknya, mereka menyiapkan “paket reformasi” perekonomian yang mengharuskan pemerintah membuka semua sektor kehidupan sebagai lahan dagang.
Selagi kaum elite sibuk berebut kekuasaan, pemecatan massal terjadi di mana-mana dan kekerasan meningkat. Dalam waktu dua tahun Indonesia memiliki lebih sejuta orang sebagai pengungsi di dalam negeri (Internally Displaced Persons, IDPs) akibat konflik yang dipicu oleh ras, golongan, agama dan 10.000 orang tewas dalam konflik di berbagai wilayah Tanah Air.
Tiga kali pergantian pemerintahan tidak mengubah keadaan ini, malah banyak orang menilai keadaan semakin parah. Reformasi yang sebelumnya dibayangkan sebagai energi pembebasan menjadi jalan penaklukan seluruh negeri di bawah kekuasaan neoliberalisme. Semoga situasi ini bukan merupakan akhir sejarah. (MH)
Sumber: Kompas, 22 Juni 2003
