Dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang diprakarsai Presiden AS Donald Trump, Inggris yang merupakan sekutu tradisional Paman Sam, malah menolak ikut bergabung dalam BoP. Padahal, bersama AS, Inggris bersama-sama mempersenjatai Israel untuk melancarkan serangan militer terhadap warga sipil di Gaza.

Bahkan bukan saja Inggris, Prancis pun yang sejak 1948 bersama Inggris mendukung terbentuknya Israel sebagai negara bangsa, juga tidak bergabung dalam BoP. Pada September 2024 lalu misalnya, kebijakan luar negeri pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Perdana Menteri  Keir Starmer mendukung serangan militer  Israel di Gaza.

Adalah wartawan kawakan asal Pakistan, Tariq Ali, secara tegas mengatakan bahwa Inggris sepenuhnya terlibat dalam membantu Israel dalam serangan militer di Gaza. Selain mengirim pesawat jet tempur, juga mengirim personel militer ke Israel. Sehingga kalau Inggris sekarang berpura-pura netral dalam konflik Palestina-Israel di Gaza, menurut Tariq Ali sangatlah menggelikan.

Baca juga :

Tariq Ali on U.S. & U.K. Arming Israel’s War on Gaza, Pakistan Protests & Macron’s Embrace of the Right

Jadi bagi Tariq Ali, partai konservatif maupun partai buruh yang yang mana sekarang Keir Starmer memimpin pemerintahan Inggris, sejatinya sama saja. Mendukung aksi militer Israel di Gaza.  Mendukung genosida di Gaza, mendukung pemutusan aliran listrik, mendukung pemutusan semua pasokan air di Gaza.

Dengan itu, mengundang sebuah pertanyaan penting sekaligus krusial, 8 negara Islam termasuk Indonesia bergabung dalam BoP namun Inggris dan Prancis berikut beberapa negara Uni Eropa lainnya, malah menolak bergabung. Bagaimana memaknai fenomena aneh ini. Inggris dan Prancis sebagai sekutu AS dalam kerangka Uni Eropa maupun NATO dan selalu bersama-sama pro Israel, namun di BoP hanya AS dan Trump yang bergabung di panggung BoP?

Apakah antara AS dan Inggris maupun dengan Uni Eropa, saat ini terjadi perpecahan internal di kalangan mereka sendiri? Fenomena BoP yang komposisi keanggotaannya melibatkan beberapa negara Islam dan tergabung dalam Global South seperti Indonesia, Pakistan, Turki, Mesir, Arab Saudi, Emirat Arab, dan Yordania, memang jadi menarik dan aneh ketika memutuskan bergabung dalam BoP.

Sebab seperti penuturan Tariq Ali, sejak beberapa tahun terakhir ini, negara-negara yang tergabung dalam Global South pada umumnya menentang Israel, apalagi dalam aksi militer dan genosida di Gaza. Sehingga antara negara-negara blok Barat termasuk AS, bertentangan sikap dengan negara-negara Global South. Pastinya termasuk  beberapa negara yang saat ini bergabung dalam BoP termasuk Indonesia.

Fenomena lahirnya BoP salah satunya bisa jadi dipicu oleh gelombang yang semakin membesar di dalam negeri negara-negara Eropa Barat dan AS itu sendiri, dalam menentang aksi genosida Israel di Gaza. Di AS, Prancis, dan Inggris.

Maka itu jadi penting untuk mengajukan tanya, bagaimana sikap Gedung Putih, Pentagon (Kementerian Pertahanan AS), dan Kementerian Luar Negeri, karena ketiga organ kekuasaan di Washington inilah yang hingga kini yang menentukan arah kebijakan AS terhadap Israel dan Timur Tengah.

Seperti kata Tariq Ali,  ketiganya itu adalah lembaga-lembaga kunci yang menentukan apa yang terjadi di Israel. Bahkan seperti juga di Inggris, di AS partai republik dan partai demokrat pun bersikap sama: kedua partai terbesar AS tersebut terlibat secara aktif dalam mendukung aksi perang Israel di Gaza. Berkata Tariq Ali, “Meskipun mungkin memiliki perbedaan pendapat, tetapi dalam perang Gaza, mereka sepenuhnya bersatu.” Arus utama di AS, mendukung Israel dalam genosida di Gaza.

Warga Palestina yang kelaparan mencari bantuan makanan yang sangat dibutuhkan di Nuseirat, Jalur Gaza tengah, 20 Juli 2025 [Ramadan Abed/Reuters]Dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang diprakarsai Presiden AS Donald Trump, Inggris yang merupakan sekutu tradisional Paman Sam, malah menolak ikut bergabung dalam BoP. Padahal, bersama AS, Inggris bersama-sama mempersenjatai Israel untuk melancarkan serangan militer terhadap warga sipil di Gaza.

Bahkan bukan saja Inggris, Prancis pun yang sejak 1948 bersama Inggris mendukung terbentuknya Israel sebagai negara bangsa, juga tidak bergabung dalam BoP. Pada September 2024 lalu misalnya, kebijakan luar negeri pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Perdana Menteri  Keir Starmer mendukung serangan militer  Israel di Gaza.

Adalah wartawan kawakan asal Pakistan, Tariq Ali, secara tegas mengatakan bahwa Inggris sepenuhnya terlibat dalam membantu Israel dalam serangan militer di Gaza. Selain mengirim pesawat jet tempur, juga mengirim personel militer ke Israel. Sehingga kalau Inggris sekarang berpura-pura netral dalam konflik Palestina-Israel di Gaza, menurut Tariq Ali sangatlah menggelikan.

Jadi bagi Tariq Ali, partai konservatif maupun partai buruh yang yang mana sekarang Keir Starmer memimpin pemerintahan Inggris, sejatinya sama saja. Mendukung aksi militer Israel di Gaza.  Mendukung genosida di Gaza, mendukung pemutusan aliran listrik, mendukung pemutusan semua pasokan air di Gaza.

Dengan itu, mengundang sebuah pertanyaan penting sekaligus krusial, 8 negara Islam termasuk Indonesia bergabung dalam BoP namun Inggris dan Prancis berikut beberapa negara Uni Eropa lainnya, malah menolak bergabung. Bagaimana memaknai fenomena aneh ini. Inggris dan Prancis sebagai sekutu AS dalam kerangka Uni Eropa maupun NATO dan selalu bersama-sama pro Israel, namun di BoP hanya AS dan Trump yang bergabung di panggung BoP?

Apakah antara AS dan Inggris maupun dengan Uni Eropa, saat ini terjadi perpecahan internal di kalangan mereka sendiri? Fenomena BoP yang komposisi keanggotaannya melibatkan beberapa negara Islam dan tergabung dalam Global South seperti Indonesia, Pakistan, Turki, Mesir, Arab Saudi, Emirat Arab, dan Yordania, memang jadi menarik dan aneh ketika memutuskan bergabung dalam BoP.

Sebab seperti penuturan Tariq Ali, sejak beberapa tahun terakhir ini, negara-negara yang tergabung dalam Global South pada umumnya menentang Israel, apalagi dalam aksi militer dan genosida di Gaza. Sehingga antara negara-negara blok Barat termasuk AS, bertentangan sikap dengan negara-negara Global South. Pastinya termasuk  beberapa negara yang saat ini bergabung dalam BoP termasuk Indonesia.

Fenomena lahirnya BoP salah satunya bisa jadi dipicu oleh gelombang yang semakin membesar di dalam negeri negara-negara Eropa Barat dan AS itu sendiri, dalam menentang aksi genosida Israel di Gaza. Di AS, Prancis, dan Inggris.

Maka itu jadi penting untuk mengajukan tanya, bagaimana sikap Gedung Putih, Pentagon (Kementerian Pertahanan AS), dan Kementerian Luar Negeri, karena ketiga organ kekuasaan di Washington inilah yang hingga kini yang menentukan arah kebijakan AS terhadap Israel dan Timur Tengah.

Seperti kata Tariq Ali,  ketiganya itu adalah lembaga-lembaga kunci yang menentukan apa yang terjadi di Israel. Bahkan seperti juga di Inggris, di AS partai republik dan partai demokrat pun bersikap sama: kedua partai terbesar AS tersebut terlibat secara aktif dalam mendukung aksi perang Israel di Gaza. Berkata Tariq Ali, “Meskipun mungkin memiliki perbedaan pendapat, tetapi dalam perang Gaza, mereka sepenuhnya bersatu.” Arus utama di AS, mendukung Israel dalam genosida di Gaza.

Tariq Ali, wartawan senior, sejarawan dan novelis. Sumber: https://nroshita.wordpress.com/2016/07/02/catatan-dari-kuliah-umum-tariq-ali-di-marxim-2016-the-american-empire-and-its-discontents/Lantas, bagaimana dengan Prancis yang sama anehnya dengan Inggris, sontak menolak bergabung ke dalam BoP? Mungkin gambaran yang disampaikan Tariq Ali ketika bercakap-cakak dengan Amy Goodman dari stasiun radio Democracy Now, mengenai Presiden Prancis Macron mungkin sedikit membantu. Dalam mengkarakterisasikan Macron, Tariq Ali menggambarkan Macron ini tipila politisi-teknokrat yang berakting seakan-akan seorang negarawan.

Macron lebih nyaman memanas-manasi tokoh politik sayap kanan radikal macam Marine Le Pen berkuasa daripada para politisi partai  sosialis seperti  La France Insoumise dan utamanya Jean-Luc Mélenchon.

Dan celakanya, dalam pemilu, kelompok sayap kanan kalah telak. La France Insoumise, dan khususnya Jean-Luc Mélenchon, secara efektif berhasil menciptakan front persatuan sehingga mampu mengalahkan sayap kanan ekstrem pimpinan Marine Le Pen.

Namun di sinilah, belang Macron terbuka. Dia lebih nyaman berkoalisi dengan sayap kanan alih-alih mengakomodasikan aspirasi politik partai-partai sosialis yang dimotori La France Insoumise dan Jean-Luc Mélenchon. Macron malah memilih Michel Barnier yang konservatif sebagai perdana menteri baru daripada merangkul koalisi partai sosialis yang dimotori Jean-Luc Mélenchon dan La France Insoumise.

Dengan demikian, nampak jelas bahwa Macron menjalin persekongkolan dengan kelompok sayap kanan. Padahal partai-partai progresif sayap kiri  berhasil memenangkan sebagian besar suara dalam pemilihan parlemen sela bulan Juli 2024 lalu. Berarti Macron telah membajak demokrasi, dengan melecehkan kelompok atau blok politik yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilu Juli 2024 lalu.

Konstelasi politik Prancis yang sudah rentan dan penuh goncangan sejak 2024 itu, membawa implikasi berbahaya bagi Macron. Sejak Juli 2024 seturut Macron

memilih Michel Barnier dari haluan konservatif yang direkomendasi oleh partai-partai sayap kanan sebagai perdana menteri Prancis, beberapa polling mengindikasikan bahwa sekitar 52 persen warga masyarakat Prancis ingin Macron dimakzulkan.

Makanya menarik ketika Trump entah karena jengkel lantaran Macron menolak gabung BoP memang berdasarkan analisis dan prediksi yang tajam dari para penasehat strategisnya, yakin bahwa Macron bakal lengser sebagai presiden.

Alasan untuk memakzulkan Macron, seperti terungkap lewat survey, Macron melecehkan demokrasi karena Barnier ternyata cuka mengantongi suara 4 persen namun bisa-bisanya dipilih sebagai perdana menteri.

Atmosfer politik Eropa Barat saat ini seperti penuturan Juan Gonzez  yang bersama-sama dengan Amy Goodman dari Democracy Now berdiskusi dengan Tariq Ali, saat ini praktis sayap kanan ekstrem semakin menguat, meskipun di Prancis dan Inggris mereka sudah dikalahkan. Namun kelompok tengah sekalipun, seperti halnya kelompok sayap kanan, mendukung isu anti-imigran, Anti-Arab, dan Anti-Afrika.

Di Jerman, tidak kalah gilanya.  Dalam pemilihan negara bagian pada 2024 lalu di bekas Jerman Timur, Thuringia, partai sayap kanan jauh, AfD, memenangkan suara terbanyak. Meskipun masih kalah suara, tetapi mereka memenangkan suara yang cukup besar.  Dan ini menyebar ke bagian wilayah-wilayah Jerman lainnya.

Kecenderungan seperti yang dikatakan Juan Gonzalez ini paralel dengan Harsha Walia, dalam bukunya bertajuk Border and Rule: Global Migration, Capitalism, and the Rise of Racist Nationalism. Chicago: Haymarket Books, 2021.

Menurut Harsha Walia, Border and Rule bukan sekadar buku tentang imigrasi—ia adalah analisis luas tentang hubungan antara negara, kapitalisme global, dan nasionalisme rasialis, yang dibentuk melalui sejarah perbatasan, kekuasaan, dan penguasaan wilayah.

Dalam buku ini, Harsha Walia membuka cara pandang baru tentang apa itu perbatasan dan mengapa deportasi, penahanan, dan pengusiran imigran bukan fenomena terpisah, tetapi bagian dari logika terintegrasi kekuasaan global, yang berakar dalam imperialisme, akumulasi modal, dan diskriminasi rasial.

Harsha Walia menolak narasi konvensional yang melihat “krisis migrasi” sebagai sekadar kegagalan manajemen. Sebaliknya, Walia menjelaskan bahwa migrasi adalah hasil yang tak terpisahkan dari sejarah penaklukan wilayah, perampasan tanah, kolonialisme, dan kapitalisme yang terus menciptakan ketidaksetaraan dan krisis ekonomi di seluruh dunia.

Berkata Walia: “Ini bukan hanya soal orang pindah dari satu tempat ke tempat lain. Ini adalah tentang bagaimana negara-negara kuat membangun struktur besar yang mengeluarkan jutaan orang dari tanah air mereka, lalu menolak mereka masuk ke negara kaya, dengan alasan keamanan atau identitas nasional.”

Walia menjelaskan border atau perbatasan sebagai sesuatu yang jauh lebih dari sekadar garis di peta. Perbatasan adalah mekanisme kontrol sosial dan ekonomi yang memisahkan warga negara dari yang tidak diinginkan, dan yang sering kali memperkuat hierarki rasial serta eksploitasi tenaga kerja murah.

Nah, bukankah mekanisme kontrol sosial dan ekonomi seperti itu menciptakan situasi yang kondusif terbangunnya sistem perbudakan modern?

Kebijakan visa khusus, pekerja temporer, deportasi, sistem penahanan, dan bahkan kriminalisasi imigran menjadi bagian dari satu ekosistem global, yang memproduksi imigran stateless (tanpa kewarganegaraan), pekerja rentan, dan kelas sosial terpinggirkan. Sebab dalam lanskap macam itu, para pekerja rentan dan kelas sosial terpinggirkan, berada dalam posisi tawar yang lemah terhadap para pemilik modal dan manajemen perusahaan.

Maka itu sangatlah masuk akal ketika Walia berargumen bahwa diskriminasi dan penindasan imigran bukan sekadar gejala kebijakan diskriminatif, tetapi bagian dari strategi modern negara dalam mempertahankan kekuasaan ekonomi, sosial, dan rasial.

Dengan begitu, fenomena kemunculan Trump maupun menguatnya sayap kanan ekstrem di AS dan Eropa Barat seperti di Inggris dan Prancis, merupakan indikasi kuat skema kolonialisme klasik Neo-Merkantilisme bangkit kembali untuk mencegah keruntuhan hegemoni kapitalisme, seturut gagalnya skema Neoliberalisme dalam mempertahankan hegemoni globalnya di bawah panduan AS.

Inilah latarbelakang yang melatari kehadiran BoP yang diprakarsai Trump untuk menciptakan perdamaian di Gaza.  Inggris, Prancis, Jerman dan beberapa negara Uni Eropa lainnya tidak bergabung dalam badan internasional tersebut, apakah ini menandai adanya perpecahan atau mungkin lebih jauh lagi, skisma di antara AS dan Uni Eropa?  Jangan-jangan, sikap defensif Uni Eropa maupun Inggris, sejatinya mewakili kegelisahan norman-norma lama yang berlaku sejak 1945, namun dinamika global abad 21 justru menuntut adanya gagasan-gagasan terobosan baru yang harus meninggalkan pola pikir lama yang dianut pada Pasca Perang Dunia II dan Perang Dingin 1950-1991.

Hendrajit, Pengkaji Geopolitik, Global Future Institute (GFI)