Di tengah semakin menajamnya persaingan global antara dua negara adikuasa saat ini, Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat Cina (untuk selanjutnya saya menggunakan kata Tiongkok), kawasan Asia Tenggara punya nilai strategis dari perspektif geopolitik. Sebelum saya menganalisis lebih mendalam mengenai kawasan Asia Tenggara, dan ASEAN pada khususnya, ada baiknya kita telaah dulu persisnya seperti apa sih kawasan Asia Tenggara itu?
Robert D. Kaplan, dalam artikelnya bertajuk South China Sea is the Future of Conflict, Foreign Policy, terbitan September/Oktober 2011, menjadi penentu wajah abad ke-21. Kawasan ini sejatinya terdiri dua bagian. Asia Timur Laut (Northeast Asia) dan Asia Tenggara (Southeast Asia). Asia Timur Laut dalam perspektif geopolitik Robert Kaplan salah satunya adalah yang terletak di Semenanjung Korea.
Adapun Asia Tenggara yang mana Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darusssalam, Kamboja, Laos, Vietnam, Myanmar dan Timor Leste, termasuk di dalamnya.
Sejak berlangsungnya Perang Dingin antara kutub AS-Eropa Barat (1950-1991) versus Uni Soviet-Tiongkok hingga era Pasca Perang Dingin hingga kini, ASEAN sebagai perhimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara, masih tetap eksis dan terus bertahan, terlepas dengan segala tantangan dan rintangan.
Sejak 1971, ASEAN berhasil mencapai kata sepakat untuk mendeklarasikan kawasan Asia Tenggara sebagai Zona Damai, Bebas dan Netral (Zone of Peace, Freedom and Neutrality, ZOPFAN). Pada 1976 ASEAN yang kala itu masih lima negara (Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura dan Thailand), juga berhasil menyepakati Traktat Persahabatan dan Kerja Sama (Treaty of Amity and Cooperation, TAC), sebagai panduan perilaku negara-negara ASEAN untuk hidup berdampingan secara damai.
Tak pelak lagi, ASEAN dan kawasan Asia Tenggara, punya nilai strategis dari perspektif geopolitik, di mata negara-negara adikuasa seperti AS dan Tiongkok, yang saat ini semakin menajam persaingan perebutan pengaruhnya di kawasan ini, seturut terbentuknya Strategi Indo-Pasifik AS (US Indo-Pacific Strategy) pada 2017, sebagai sarana untuk menggalang dukungan negara-negara dia Asia Pasifik untuk menghadapi pengaruh Cina yang makin meluas di Asia Tenggara, lewat kombinasi penggalangan kekuatan melalui sarana kerja sama ekonomi-perdagangan dan Pakta Militer bersama.
Terlepas adanya upaya AS maupun Cina untuk sama-sama merebut ruang pengaruh/sphere of influence di Asia Tenggara, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN tersebut saat ini berpenduduk sekitar 630 juta jiwa. Jika Pendapatan Domestik Bruti negara-negara anggota ASEAN digabungkan, ia kan menjadi kekuatan ekonomi terbesar ketujuah di Dunia (2,4 juta triliun dolar AS). Dengan kata lain, jumlah penduduk yang besar dan ukuran ekonomi yang terus membesar merupakan hal yang penting untuk melihat betapa staregisnya kawasan Asia Tenggara (baca: negara-negara di kawasan ini yang tergabung dalam ASEAN).
Maka tidak mengejutkan jika saat ini ASEAN berada dalam posisi yang berada di pusat persaingan geopolitik antara AS versus Tiongkok, seiring semakin menajamnya persaingan global AS versus Tiongkok di kawasan Asia Pasifik. Yang mana kawasan Asia Tenggara, utamanya wilayah perairan Laut Cina Selatan yang berada di kawasan ini, merupakan titik hubung antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, menjadi sasaran strategis AS maupun Tiongkok.
Untuk merespons konstelasi geopolitik internasional yang semakin menajam antara AS versus Tiongkok di Asia Pasifik dan utamanya Asia Tenggara, ASEAN harus kembali merujuk pada ZOPFAN 1971 dan TAC 1976, yang mana keduanya menegaskan prinsip-prinsip kemerdekaan dan Kebebasan untuk menolak segala macam campur tangan dari negara-negara asing yang berasal dari luar kawasan Asia Tenggara. (Prinsip Non-intervensi). Hal ini sesuai dengan Semangat Bali Concord I dan II. Sehingga sampai sekarang ASEAN relatif masih cukup berhasil menjaga dan mempertahankan persatuan sikap ASEAN sebagai entitas politik, ekonomi maupun sosial-budaya.
Dengan begitu, ASEAN sejak awal berdiri maupun perkembangannya semasa berlangsungnya Perang Dingin maupun Pasca Perang Dingin, menolak segala upaya dari negara-negara besar untuk mengendalikan kawasan Asia Tenggara. Sayangnya Vietnam, Kamboja dan Laos, negara-negara di Asia Tenggara yang saat ZOPFAN dan TAC dideklarasikan pada 1971 dan 1976, masih belum tergabung dalam ASEAN, seperti juga halnya Brunei, Myanmar dan Timor Leste.
Di sinilah titik rawan ASEAN untuk mempertahankan Independensinya menghadapi perebutan pengaruh yang dimainkan AS maupun Tiongkok di Asia Tenggara saat ini. Filipina yang sedari awal memang sekutu tradisional di Asia Tenggara yang merupakan salah satu dari lima negara pemrakarsa terbentuknya ASEAN, cenderung mendukung operasi militer angkatan laut AS untuk menghadapi menguatnya pengaruh Tiongkok di Laut Cina Selatan, sedangkan Kamboja dan Laos menolak untuk melancarkan konflik militer terhadap Tiongkok.
Adapun Vietnam yang sebelum tahun 1975 masih terlibat dalam perang proksi antara Vietnam Utara yang didukung Uni Soviet dan Cina versus Vietnam Selatan yang didukung oleh AS, sejak 1975 pemimpin revolusi rakyat Vietnam Utara Ho Chi Minh dan panglima perangnya Vo Nguyen Giap berhasil menaklukan Vietnam Selatan dan mengusir tentara AS pulang ke negaranya, memang kemudian tampil sebagai negara merdeka dan berdaulat secara politik dan ekonomi. Ketika bergabung dalam ASEAN, dengan segera mendukung ZOPFAN dan TAC.
Namun lantaran hubungan Vietnam dan Tiongkok memburuk pada 1979 menyusul terjadinya kudeta penggulingan rejim Kamboja pimpinan Pol Pot yang didukung Vietnam, pemerintah Tiongkok tidak senang, sehingga kemudian melancarkan operasi militer terhadap Vietnam. Sejak itu, ada kekhawatiran laten Vietnam terhadap Cina. Alhasil, dalam setiap skema penggalangan kekuatan yang didasari gagasan untuk menghadapi manuver Cina di Asia Tenggara, Vietnam mendukungnya. Yang hal itu berarti, Vietnam pun cenderung pro AS alih-alih pro Tiongkok.
Maka itu menarik jika kita menelaah ASEAN 2026. Saat Filipina memegang Kepemimpinan ASEAN pada tahun 2026, kawasan ini akan menghadapi salah satu lingkungan strategis paling menantang dalam beberapa tahun terakhir. Manila telah memberi sinyal bahwa masa jabatannya akan memprioritaskan revitalisasi peran ASEAN dalam menjaga stabilitas regional, memajukan Visi Komunitas ASEAN 2045, dan menghidupkan kembali momentum negosiasi Kode Etik (COC) yang telah lama terhenti di Laut Cina Selatan.
Baca:
The Philippines’ 2026 ASEAN Chairmanship: Priorities, Challenges and Regional Implications
Kombinasi dari meningkatnya ketegangan kekuatan besar, percepatan postur pertahanan di sekitar wilayah maritim, dan intensifikasi persaingan geopolitik menjadikan Kepemimpinan Filipina sebagai momen penting untuk memperkuat relevansi dan peran ASEAN.
Pada 2025 lalu ketika Malaysia memegang kepemimpinan ASEAN, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan komitmennya untuk mempertahankan Sentralitas ASEAN (ASEAN Centrality) seraya menerapkan Kebijakan Non-blok sehingga tidak masuk dalam orbit pengaruh AS maupun Tiongkok.
image source: ASEANMenariknya, pada saat yang sama Presiden Tiongkok Xi Jinping telah melakukan serangkaian kunjungan kenegaraan ke beberapa negara ASEAN, yang berhasil membuahkan 30 persetujuan kerja sama strategis dengan beberapa negara ASEAN di bidang Artifician Intelligence/Kecerdasan Buatan, Energi, pembangunan pelabuhan, rel kereta api dan infrastruktur.
Meskipun prakarsa kerja sama strategis Tiongkok dan beberapa negara ASEAN tersebut dipandang dalam kerangka untuk semakin mempererat hubungan bilateral maupun regional dengan negara-negara ASEAN, namun serentak dengan itu pula telah mengundang perhatian internasional terkait dampak potensialnya di masa depan dalam mempertahakan orientasi strategis ASEAN sebagai kawasan yang damai, bebas dan netral sesuai skema ZOPFAN dan TAC.
Saat ini, ASEAN merupakan mitra ekonomi dan perdagangan utama Tiongkok. Bahkan Tiongkok juga merupakan mitra dagang utama dalam investasi membangun infrastruktur dan dalam memperluas operasi manufaktur. Sebagai konsekwensinya, ketergantungan ekonomi ASEAN kepada Tiongkok pun secara potensial kuat, sehingga membawa resiko keamanan juga pada akhirnya.
Sebab setiap rantai pasokan akibat adanya perubahan kebijakan pemerintah Tiongkok, pada perkembangannya akan mengancam Stabilitas Ekonomi ASEAN. Dengan demikian, Rantai Pasokan yang terbangun melalui konektivitas geografis dan kerja sama ekonomi-perdagangan, pada perkembangannya kerja sama ekonomi dengan Tiongkok pun akan berdampak politis pula.
Masalah krusial untuk mempertahankan netralitas ASEAN atas dasar skema ZOPFAN maupun TAC, saat ini negara-negara ASEAN punya prioritas masing-masing yang berbeda-beda sesuai kepentingan nasionalnya masing-masing negara ASEAN. Situasi ini melemahkan ASEAN, sehingga sulit menciptakan posisi sikap tunggal yang terpadu.
Misalnya Vietnam dan Filipina sangat mendukung perlunya perlindungan keamanan dan militer AS untuk menghadapi potensi ancaman Tiongkok, namun Kamboja dan Laos menolak untuk melakukan konfrontasi militer terbuka dengan Tiongkok.
Selain itu, sistem pengambilan keputusan melalui mekanisme konsensus memang bagus. Namun karena harus memakan waktu yang lama, seringkali tidak efektif untuk membuat keputusan dan tindakan yang segera dalam situasi kritis atau genting.
Sebagai konsekwensi dari beberapa negara ASEAN yang menjalin ikatan erat dengan Tiongkok sebagai mitra dagang, mendapat sanksi penetapan tarif bea impor yang besar dari Presiden AS Donald Trump. Laos, Myanmar mendapat ganjaran tarif yang cukup tinggi sebesar 40 persen. Adapun Indonesia, Thailand, Filipina dan Kamboja sebesar 19 persen. Vietnam 20 persen dan Brunei Darussalam 25 persen.
Sebenarnya skema Nonblok ASEAN bagi beberapa negara ASEAN seperti Indonesia masih menjadi landasan kebijakan luar negerinya masing-masing. Hanya saja netralitas yang terbangun tidak diterapkan secara lebih skematik, melainkan hanya sekadar untuk menyamarkan sikap pragmatism yang pada dasarnya menjadi oportunistik. Bukan atas dasar skema Nonblok untuk secara sungguh-sungguh membangun Strategi Perimbangan Kekuatan merespons polarisasi tajam antara AS versus Tiongkok. Sehingga mampu menciptakan kebijakan luar negeri yang didesain untuk memberi arah kebijakan strategis dalam merespons konstelasi global yang ditandai oleh persaingan global negara-negara besar yang semakin kompleks di kawasan Asia Tenggara.
Pada kenyataannya, pertimbangan ekonomi atau keamanan seringkali membentuk perilaku negara-negara ASEAN, yang kemudian cenderung memihak salah satu kubu negara besar dalam menyikapi isu-isu spesifik seperti tersebut tadi.
Untuk itu ASEAN harus mulai melakukan langkah strategis merespons persaingan yang menajam antara AS vs Tiongkok saat ini. ASEAN secara kolektif maupun masing-masing negara, secara tegas harus mengambil posisi sikap tunggal menentang dan mencegah intervensi asing dari manapun datangnya, seraya tetap memupuk kemampuan mengatur diri sendiri dan mempertahankan nilai strategis ASEAN dalam jangka panjang.
Nonblok dalam pengertiannya yang absolut, bukan pragmatism ataupun oportunisme. Nonblok artinya Pro Aktif sebagai gerakan, dan konstruktif sebagai sebuah kebijakan luar negeri. Dalam pandangannya yang lebih imajinatif, Nonblok seperti kita terinspirasi oleh Konferensi Gerakan Nonblok di Beograd pada 1961 maupun Konferensi Asia-Afrika Bandung 1955, Nonblok berarti menghadirkan diri sebagai Kekuatan Ketiga dan Kekuatan Alternatif, di antara dua kubu dominan yang saling bersaing.
Hendrajit, Pengkaji Geopolitik, Global Future Institute (GFI)
