Akhir tahun 2025 Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh diguncang bencana. Warga masyarakat di ketiga daerah tersebut tiba-tiba menghadapi situasi yang tak terbayangkan sebelumnya. Tiba-tiba, rumah-rumah hanyut beserta barang-barang di dalamnya, masyarakat berlari tunggang-langgang menuju tempat yang lebih tinggi dengan hanya membawa diri dengah hanya mengenakan baju yang melekat di badannya saat banjir bandang yang tiba-tiba datang begitu saja entah darimana.
Hujan lebat tiada henti dengan intensitas yang tinggi terjadi sekitar tanggal 25-27 November 2025 membuat daerah-daerah di kawasan tersebut bagaikan kota mati rata dengan puing-puing rumah. Wacana penyebab banjir muncul namun yang paling santer terdengar, berkaitan dengan kerusakan alam akibat penanaman sawit. Pertanyaan pentingnya di sini, Apakah bencana Sumatera akhir-akhir ini adalah sebuah musibah yang alamiah? Atau, benarkah bencana akibat kelalaian masyarakat? Atau kemungkinan lain, musibah lantaran kita yang tidak tanggap terhadap bagaimana mengantisipasi dan menanggulangi saat bencana itu tiba?
Ketiga pertanyaan tersebut tidak mudah untuk djawab, apalagi sebagai jawaban yang kongklusif. Apalagi ungkapan bijak berkata: Jawaban yang cepat atas sebuah pertanyaan, biasannya merupakan jawaban yang tidak benar. Boleh jadi itu pula yang menyebabkan pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowi Subianto tidak dengan serta merta memberlakukan bancana yang melanda tiga kepulauan di bumi nunsantara tersebut sebagai Bencana Nasional.
Tim SAR Bener Meriah Terjunkan Tiga Unit K-9 Cari 14 Warga HilangPemerintah pastinya punya banyak pertimbangan, yang sayangnya banyak luput dari perhatian media massa kita baik dalam lingkup nasional maupun daerah. Karena itu pula, saya tertarik untuk menelaah fenomena bencana alam di ketiga daerah kita tersebut dari sudut pandang yang belum banyak diulas pelbagai kalangan. Misalnya, Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). Memangnya ada apa dengan TMC. Fakta bahwa pesatnya Perkembangan Teknologi saat ini, telah memungkingkan hal yang dulu masih sulit dibayangkan sekarang sudah menjadi kenyataan. Rekayasa cuaca sejatinya sudah lama dilakukan oleh berbagai negara di dunia melalui TMC ini. Artinya, TMC ini dapat digunakan pada saat kemarau untuk mempercepat turunnya hujan. Artinya, hujan dapat diatur dengan menggunakan teknologi untuk diturunkan di darat saat kemarau atau diturunkan di laut sebelum sampai ke daratan untuk mencegah banjir.
Tanpa bermaksud untuk membuat simpulan yang terlalu cepat apalagi sembrono, saya ingin melihat fenomena ini dari berbagai kemungkinan seturut dengan pesatnya perkembangan tekonologi rekayasa cuaca. Yang jelas, ihwal penyebab atau faktor utama bencana alam, tidak bisa begitu saja disimpulkan secepat membalikkan telapak tangan. Kita tidak bisa begitu saja menyalahkan pergerakan alam.
Baiklah, mari kita tinggalkan dulu soal TMC, beralih ke isu lain. Kearifan Lokal. Dimana peran masyarakat adat dan kearifan lokal yang sejatinya merupakan kearifan rakyat yang memancar dari masing-masing daerah di bumi nusantara kita tercinta ini. Kearifan lokal Pulau Sumatra tidak boleh kita anggap enteng dengan banyaknya suku dan masyarakat adat yang sangat kental dengan tradisi yang menetap Beberapa kasus sengketa lahan terjadi sehingga menimbulkan pertumpahan darah demi menjaga lingkungan dan hal ini sering digaungkan lembaga swadaya masyarakat tentang lingkungan dan banyak diadvokasi oleh lembaga bantuan hukum terkait dengan penjagaan lingkungan.
Selain daripada itu, masyarakat adat tetap menjadi sokoguru pelestarian lingkungan di Indonesia. Sifatnya yang komunal dan gotong royong dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup, sekarang mengundang satu pertanyaan besar dari pelbagai kalangan, apakah mindset masyarakat adat sudah berpindah haluan seiring dengan masuknya teknologi ke wilayah pedesaan?
Pertanyaan tadi benar-benar mengusik benak saya. Betapa tidak. Soal krusial daerah pedesaan saat ini bukan cuma soal modernisasi. Tapi ketika atas nama modernisasi, pertimbangan ekonomi menjadi “panglima” seraya pada saat yang sama mengorbankan kelestarian lingkungan hidup dan ekologi. Salah satu isu sensitif saat ini, soal penyediaan lahan buat perkebunan Sawit. Tapi, apa salahnya dengan Sawit. Mari kita paparkan dulu fakta-faktanya.
Sawit memang komoditas utama bangsa Indonesia baik di dalam negeri maupun sebagai produk ekspor. Kontribusi yang besar di luar negeri hingga setengah kebutuhan ekspor sawit dipenuhi oleh Indonesia. Nilai sawit melebihi keberadaan emas yang dimiliki Indonesia dengan total devisa yang diterima setiap tahunnya mencapai 400 triliun rupiah. Sampai di sini jelas. Namun cerita tidak sampai disitu saja. Sawit juga kita kenal sebagai bahan baku minyak goreng dengan harga yang terjangkau dibandingkan dengan minyak lainnya seperti minyak kelapa. Sejak Instruksi Presiden No 1 Tahun 2006 terbit, kelapa sawit dapat digunakan sebagai biofuel pencampur bahan bakar diesel secara bertahap.
Awalnya 2.5% kemudian bertahap hingga tahun 2025 sudah diperbolehkan dicampur ke diesel hingga 40% (B40). Sebagai alternatif pengganti minyak bumi, Biodiesel, Bioethanol, dan Listrik solusi yang sedang dikerjakan pemerintah dengan berbagai kelebihan dan kekurangan antara keduanya.
Sayangnya Dunia Internasional tidak memandang Sawit Indonesia sebagai aset, sebaliknya melancarkan kampanye negatif ihwal Sawit, terutama bagi Uni Eropa. Sawit Indonesia dikatakan High Risk dan secara bertahap tidak diperbolehkan adanya biodiesel sawit. Sebaliknya Indonesia menilai bahwa hal ini merupakan sikap diskriminasi terhadap produksi tanaman sawit Indonesia dan merugikan jutaan petani di Indonesia. Agustus 2025, secara hukum internasional Indonesia menang dalam sengketa perdagangan biodiesel dengan Uni Eropa. Baru saja Indonesia menikmati kemenangan sengketa biodiesel di kancah Internasional akhir November yang baru lalu, sontak Indonesia dirundung bencana besar yang menimpa Pulau Sumatera yang kemudian disusul Aceh.
Di sinilah pertanyaan awal tadi jadi relevan, benarkah bencana Sumatera-Aceh yang baru lalu merupakan sebuah musibah yang alamiah? Tentu saja terlalu pagi untuk mengatakan adanya intervensi rekayasa cuaca di balik terjadinya bencana tersebut, namun ada suatu kebetulan yang aneh di sini. Seturut dengan berlangsungnya bencana, yang kemudian mencuat jadi sorotan publik adalah eksploitasi lingkungan demi keuntungan korporasi. Guliran isu tersebut secepat kilat menjelma jadi gulungan ombak yang membentuk Persepsi Publik: Indonesia tidak ramah lingkungan. Dunia Internasional tiba-tiba memperoleh bahan bakar untuk melancarkan kampanye hitam terhadap pemerintah Indonesia.
Bagaimana bangsa Indonesia seharusnya bersikap menghadapi situasi yang pelik dan tidak sederhana ini? Menurut hemat saya, kita harus kembali ke KENARI. Kepentingan Nasional NKRI. Biofuel dan listrik merupakan dua jenis energi terbarukan yang hari ini keberadaannya sangat kita butuhkan di masa yang akan datang. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan yang menjadi pertimbangan konsumen di kemudian hari dengan mempertimbangkan cost and benefit terkait dengan efisiensi pengeluaran negara.
Sekadar informasi, Biodiesel saat ini dikelola langsung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), sebagai produsen perusahaan swasta/BUMN, dan pertamina sebagai pengelola pencampuran biodiesel sedangkan listrik dikelola oleh PLN dibantu Kementerian ESDM dalam rangka pendirian Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Saat ini produsen mobil diesel terbesar adalah Jepang dan untuk mobil listrik berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
Pada tataran ini, marilah sekarang kita bersama-sama memetakan nilai strategis geopolitik Sumatera yang mana Aceh termasuk di dalamnya. Sumatera merupakan salah satu pusat perdagangan Internasional pada jalur Selat Malaka sejak kedatangan Laksamana Cheng Ho di Indonesia tahun (1405-1433 M). Keadaan Sumatera yang saat ini rata dengan tanah harus dibangun kembali dengan hati-hati. Kita tidak bisa memungkiri bahwa keserakahan manusia menyebabkan terjadinya bencana dan kita tidak bisa mengelak bahwa teknologi saat ini cukup canggih untuk dapat melakukan modifikasi cuaca dan menghindari bencana besar. Lantas jika sawit di luar maupun di dalam negeri dikecam oleh sebagian kelompok lantas siapa yang akan diuntungkan akan hal ini? Yo mikir!
Untuk sementara, sekian dulu dari saya.
Murniatun Margono, Direktur Pengkajian Hukum, Advokasi Hak-Hak Asasi Manusia dan Kesehatan Global, Global Future Institute (GFI)
