Di era digital kayak sekarang ini, berita penjelasan atau explanatory news lebih penting daripada berita atau news itu sendiri.
Dokumen Bocor: Dugaan George Soros Suntik Rp28 miliar ke LSM Indonesia, Serang Pemerintah Indonesia. Itu berita dan kalau ini dilansir banyak media pada dekade 1970-1990an, berita itu sendiri sudah menjelaskan banyak hal. Tapi sekarang, judul berita bahkan isi beritanya itu sendiri meski sudah dibaca, perlu perangkat lain agar pembaca mengerti. Di sinilah pentingnya Jurnalisme Berita Penjelasan. Orangnya disebut Explanatory Journalist.
Sekarang mari simak beritanya dulu. Jaringan filantropi global milik miliarder AS George Soros, Open Society Foundations (OSF), diketahui menyuntik dana raksasa ke gerakan masyarakat sipil Indonesia lewat Yayasan Kurawal di Jakarta.
Bocoran dokumen itu mewartakan mengalokasikan US$1,8 juta (sekitar Rp28 miliar) untuk 2026-2028, menargetkan “penguatan demokrasi. Nah di sini berita ini saja belum cukup. Perlu Berita Penjelasan. Misalnya, uang sebesar itu katanya ubtuk penguatan demokrasi, apanya yang mau dikuatkan? Sistem demokrasinya supaya lebih otentik dan bukannya kosmetik dan formalistik kayak sekarang, atau sekadar jadi selubung untuk menggulingkan pemerintahan sekarang?
Lebih mendalam lagi, kalau program penguatan demokrasi mau diplintir untuk mengganti rejime penguasa, seperti apa tatanan yang mau ditawarkan? Sebab 1998 ternyata juga membuat masalah baru alih alih solusi sebagai alternatif menyusul tumbangnya Orde Baru.
Berita penjelasan yang penting untuk kita gali lebih dalam adalah berita lain yang dilansir seputar bocoran Dokumen Soros itu. Misal,OSF-nya Soros menyediakan 80 persen dana atau US$1,44 juta. Sisanya 20 persen dari Taiwan Foundation for Democracy, lembaga berbasis Taipei yang didanai pemerintah Taiwan untuk program demokrasi internasional. Nah, fakta Soros menyediakan 80 persen dana memang bukan hal baru.
Tapi Jurnalisme Berita Penjelasan sangat perlu untuk menyorot Taiwan Foundation for Democracy. Meskipun Taiwan Foundation for Democracy hanya mendanai 20 persen dari total dana yang berjumlah Rp 28 miliar itu, menurut saya sesuatu banget dalam konteks lanskap politik nasional Indonesia.
Ketika jejaring para taipan di Indonesia sejak era Pak Harto hingga kini, sudah merupakan konglomerasi multinasional yang berporoskan Hongkong, Taiwan dan Singapura. Dan Jejaring ini bersifat otonom dari pengaruh pemerintahan Cina daratan di Beijing. Terlepas di antara keduanya kadang menjalin kerja sama di bidang ekonomi dan bisnis.
Dengan begitu, mencuatnya guliran berita bahwa 20 persen alokasi dana yang diberikan kepada berbagai elemen masyarakat sipil di Indonesia, memberi isyarat bahwa para taipan di negeri kita seperti halnya 1998, ikut berperan aktif dalam skenario penggulingan rejim ala Revolusi Berwarna di Eropa Timur atau ala Arab Spring di Timur Tengah dan Afrika Utara.
Sewaktu 1997-1998 hubungan para taipan yang dikenal dengan sebutan Kelompok Jimbaran semakin memburuk hubungannya dengan Presiden Suharto, maka kelompok Jimbaran yang dimotori oleh Sofyan Wanandi memainkan perang aktif menggulingkan Pak Harto. Dan Jangan salah, Sofyan dan juga kakaknya Jusuf Wanandi, bukan berkiblat ke Cina melainkan Amerika Serikat. Sofyan, apalagi Jusuf, lebih sering menghabiskan waktunya di Washington daripada Jakarta.
Apakah dengan ikut mendanai masyarakat sipil Indonewsia Taiwan Foundation for Democracy berarti Poros Singapura-Taiwan-Hongkong yang tentunya beraliansi secara politik dan ekonomi dengan Amerika dan Eropa, akan kembali memainkan peran aktif dengan mendaur-ulang Rusuh Mei 1998?
Ilustrasi George Soros menyalurkan pendanaan besar untuk berbagai program masyarakat sipil dan demokrasi di Indonesia. Aktual/HOAndaikan booran dokumen Soros itu memang akurat dan valid, rasanya penyimpulan seperti yang saya maksud tadi, bisa jadi sedang berproses. Tapi bagaimana kalau Bocoran Dokumen Bantuan Soros kepada Masyarakat Sipil Indonesia tadi sebenarnya merupakan Dis-Informasi Yang Diinformasikan ala Gilchrist Dokument pada 1964 setahun sebelum meletusnya G-30 September 1965?
Nah,kemungkin seperti ini pun harus kita waspadai bukan dalam kerangka False Flagg Operation (Operasi Bendera Palsu), melainkan Covert Reconnaissance Operation. Apa itu? Ini semacam operasi pemetaan dan pengenalan kekuatan dan kelemahan musuh secara tersamar melalui operasi yang dipegalerkan. Salah satu contoh nyata dari Covert Reconnaissance Operation adalah kasus Pemberontakan PRRI/PERMESTA 1958.
CIA pada 1958, ketika secara terang-terangan membantu para kolonel pemberontak di Sumatra Barat dan Sulawesi Utara yang kelak kita kenal dengan PRRI/PERMESTA melancarkan gerakan separtisme memisahkan diri dari Republik Indonesia, sejatinya merupakan Covert Reconnaissance Operation alih alih operasi sesungguhnya. CIA membantu para kolonel pemberontak, tanpa disadari oleh para kolonel pencetus PRRI/PERMESTA itu sendiri, hanya untuk mendeteksi dan mengenali para perwira militer yang potensial akan berada di kubu Amerika ketika pergolakan dan kecamuk sosial sesungguhnya meletus di Indonesia. Dan dalam situasi kekacauan dan kecamuk itu, bagaimana para perwira militer tersebut akan bertindak dan merespons keadaan.
Jadi dalam skema Covert Reconnaissance Operation itu, kalaupun seperti dalam kasusn PRRI/PERMESTA operasi kemudian bisa dibilang gaga totall, karena terbukti pemberontakan tersebut gagal total toh, namun dalam tujuan strategis operasi intelijen CIA tersebut justru berhasil. Melalui PRRI/PERMESTA, CIA sudah punya bahan yang lengkap terkait pemetaan kekuatan dan kelemahan, maupun karakter dan tabiat para perwira militer dan elit politik ring satu Presiden Sukarno di Istanan.
Ketika meletus 30 Septeber 1965, para pemimpin Gedung Putih, Pentagon dan CIA, sudah punya buku panduan untuk menyelami peta politik dan konstelasi politik nasional yang tentunya lebih rumit daripada sekadar kelompok pro komunis atau anti-komunis baik di tubuh tentara maupun sipil.
Maka itu, bocoran Dokumen Soros bisa saja benar-benar bocor seperti yang dilansir oleh the Guardian, tapi juga tak tertutup kemungkinan bocoran itu dalam bingkai Covert Reconnaissance Operation.
Artinya, bocoran itu sebenarnya Dis-Informasi yang Diinformasikan untuk menciptakan polarisasi. Sehingga siapapun yang punya hajat untuk menciptakan kekacauan dan kecamuk, akan memperoleh pemetaan yang nyata dari kancah dan pusaran konflik yang terjadi sebagai reaksi atas terbitnya bocoran dokumen Soros tersebut.
Kalau memang bocoran tersebut dibingkai dalam Covert Reconnaissance Operation, siapa-siapa saja atau elemen-elemen apa saja yang bermasud dipetakan?
Petunjuknya justru menurut saya secara eksplisit ada dalam komponen-komponen yang bermaksud dapat kucuran dana tersebut. Misalnya saja unsur-unsur kepemimpinan Pemuda, Akademisi Perguruan Tinggi, dan tokoh Agama. Kalau kita cermati, ketiga elemen ini memang punya basis akar rumput. Sehingga jika terjadi polarisasi dan benturan di ketiga komponen masyarakat strategis ini, sudah pasti pilar-pilar kenegaraan kita mulai mengalami goncangan.
Padahal, kalau kita cermati pemilu langsung presiden, gubernur, bupati dan walikota, ketiga unsur basis akar rumput itu memainkan peran penting kemenangan caloin pemimpin nasional dan daerah itu. Bukan sebagai organisasi massa saja, melainkan juga jejaring relasinya yang luas ke perlbagai sektor.
Bisa dibayangkan kalau akibat bocoran dokumen Soros yang dirancang seperti bocornya Dokument Gilchrist 1964, komponen-komponen agama dan pemuda terjadi benturan, antara pemuka agama terjadi benturan, entah itu antar-agama, atau di internal organ-organ keagamaan tersebut.
Jika bocoran Dokumen Soros itu dibaca dalam bingkai Covert Reconnaissance Operation, maka Rencana strategis Kurawal 2024-2029 berjudul “Building Bridges, Filling Gaps. Consolidating Civil Society for Dignified and Benevolent Democracy” mulai dipagelarkan, berarti tujuan pokok dari skema ini adalah Menyediakan Panggung Benturan melalui Modus Operandi berupa Kampanye Penyebaran Perlawanan dan Gelombang Aksi Protes berskala Luas.
Nah di sini kita perlu cemarti bahasa yang digunakan dalam bocoran Dokumen Soros ini: Lima jalur utama: konsolidasi sipil jangka panjang, rebut ruang politik lokal, bangun narasi pluralisme, perluas advokasi di Papua (wilayah rawan separatisme), dan hubungkan jaringan demokrasi Global Selatan.
Padahal kalau kita memahami betul Strategi Global Amerika Serikat sejak Pasca Perang Dunia II hingga kini, Amerika sangat alergi dengan aspirasi Global South yang sejatinya adalah aspirasi negara-negara berkembang termasuk Indonesia.
Jadi kalau bocoran dokumen Soros dalam bingkai Covert Reconnaissance Operation, frase kata “rebut ruang politik lokal”, “bangun narasi plurarisme” dan “perluas advokasi di Papua”, ini jelas-jelas harus dibaca sebagai provokasi agar kekuatan-kekuatan basis akar rumput masyarakat Indonesia yang sejati muncul ke permukaan, untuk kemudian dibabat. Dalam istilah intelijen, galang lalu jarring, dan kemudian tumpas.
Di Jantung inti berita boornya dokumen Soros, jurnalisme berita penjelasan harus mengarahkan lampu sorotnya juga kepada sang miliarder Soros itu sendiri. Tentu saja bukan pada Soros pribadi, melainkan para miliarder sekelas George Soros dan lainnya, yang secara sistematis mewakili sebuh konsorsium dalam membentuk arah politik dalam dan luar negeri AS. Mereka tidak selalu tampil di panggung, tidak selalu mencalonkan diri dalam pemilu, tetapi pengaruh mereka mengalir melalui jalur yang lebih halus dan sering kali tak terlihat. Inilah yang disebut “Dark Money.” Aliran dana politik yang besar, terorganisir, namun sengaja dibuat tidak transparan.
Adapun dalam mengembangkan strategi penyebaran perlawanan maupun gelombang aksi protes berskala nasional, beberapa tipologi para aktor penggeraknya juga penting untuk kita petakan.
Peran-peran tersebut di antaranya adalah weavers (perajut) yang menghubungkan orang, gagasan, dan gerakan; healers (penyembuh) yang merawat luka dan trauma sosial yang lahir dari ketidakadilan struktural; atau storytellers (pencerita) yang menulis dan membagikan cerita-cerita, sejarah, pengalaman komunitas untuk menghidupkan ingatan kolektif.
Selebihnya, terdapat juga peran caregivers (perawat), experimenters, frontline responders (responden garis depan), visionaries (visioner), builders (pembangun), disrupters (pengguncang), dan guides (pembimbing). Masing-masing memainkan peran krusial dalam membangun arah, aksi, serta keberlanjutan gerakan sosial. Baik dalam maknanya yang positif maupun negatif.
Saya sendiri lebih cenderung meyakini ini Covert Reconnaissance Operation alih-alih False Flagg Operation. Sebab dalam False Flagg Operation, ciri umumnya adalah memutar-balikkan fakta bahwa kita agar kita percaya bahwa kita bekerja untuk bangsa dan negara, padahal tanpa kita sadari kita sedang bekerja untuk musuh bangsa dan negara. Adapun Covert Reconnaissance Operation, karena ini sejatinya adalah operasi pengelobuan dan penipuan, justru aksi dan tujuannya tdak perlu repot-repot disembunyikan. Malah dengan sengaja dipertunjukkan, lantaran antara tujuan sesungguhnya justru disembunyikan lewat sarana operasi yang digelar. Ketika operasi akhirnya secara kasatmata dinilai gagal total, justru tujuan strategisnya malah tercapai.
Namun lebih dari itu, seperti tulisan saya sebelumnya, apakah para aktor kunci penggerak skema seperti bocoran dokumen Soros tersebut, terlepas itu dalam bingkai False Flag Operation atau Covert Reconnaissance Operation. merupakan Kaum Pergerakan tulen atau sekadar para Aktivis Panggung semata? Kalau sekadar Aktivis Panggung, kita memang rawan untuk dijadikan Obyek Garapan.
Hendrajit, Pengkaji Geopolitik Global Future Institute (GFI) dan Wartawan Freelance
