Deposit Logam Tanah Jarang (rere-earth deposits) saat ini bukan saja punya nilai strategis dari perspektif geo-ekonomi (Sumberdaya Alam), pun juga berpotensi menjadi obyek pertaruhan vital dua negara adikuasa, Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat Cina (RRC) dalam beberapa tahun mendatang. Sebagaimana berita yang dilansir oleh South China Morning Post 7 November 2025, Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi bersepakat untuk mengeksploitasi Deposit Logam Tanah Jarang di dasar laut dalam (deep sea mining) dekat Minamitorishima, yang berlokasi di sebelah Timur Jepang, atau terletak di Samudra Pasifik bagian barat laut.
Baca:
Japan, US join forces to mine deep-sea rare earths amid China’s dominance
Dalam konstelasi global ketika AS bersama Australia, Jepang dan India telah menjalin aliansi strategis mendukung Strategis Indo-Pasifik AS (US Indo-Pacific Strategy) dan Pakta Pertahanan Bersama Empat Negara (QUAD) sejak 2017, sulit dibantah adanya motif geopolitik yang kuat dari AS maupun Jepang di balik gagasan kedua negara untuk mengeksploitasi Deposit Logam Tanah Jarang di dasar laut dekat Minamitorishima itu, untuk membendung menguatnya pengaruh Cina atas mineral-mineral penting termasuk Deposit Logam Tanah Jarang, seraya mengamankan rantai pasokan di tengah semakin menajamnya persaingan global AS vs Cina di Asia Pasifik.
Credit Foto: https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3331818/japan-us-join-forces-mine-deep-sea-rare-earths-amid-chinas-dominanceAdapun unsur-unsur penting dari Deposit Logam Tanah Jarang yang ada di dasar laut itu antara lain adalah: disprosium, terbium, neodimium, dan ittrium. Seberapa besar nilai strategis Logam Tanah Jarak? Sepertinya memang cukup menjanjikan kalau ditelaah secara jangka panjang. Selain mengandung konsentrasi tinggi nikel, kobalt, tembaga, dan mangan – logam-logam penting untuk baterai kendaraan listrik, teknologi energi terbarukan, infrastruktur vital, dan bahan-bahan strategis untuk diolah dalam Indusri Pertahanan.
Namun demikian, Terlepas dari nilai strategis geopolitik maupun sebagai sumberdaya alam, kelayakan dan prospek bisnisnya masih belum terbukti mengingat masih banyak rintangan dan hambatan terkait kemampuan teknologi, potensinya yang cukup besar untuk merusak lingkungan hidup dan ekologi laut, maupun masalah-malasah berkaitan dengan regulasi yang berlaku di negara-negara yang diproyeksikan oleh negara-negara besar maupun korporasi sebagai obyek rencana penambangan dasar laut dalam.
Fakta bahwa Deposit Logam Tanah Jarang merupakan sumberdaya alam yang terkandung di dalam laut, maka laut dalam sejatinya merupakan “rumah” bagi beragam spesies unik dan sebagian besar belum ditemukan, laut dalam pun juga menyimpan ekosistem yang penting bagi keanekaragaman hayati global dan siklus nutrisi.
Bahkan bukan itu saja. Di luar kekayaan ekologisnya, laut dalam merupakan sekutu iklim yang ampuh, bertindak sebagai penyerap karbon besar yang membantu mengatur suhu Bumi dan memperlambat perubahan iklim. Lingkungan ekstremnya juga menawarkan peluang menarik bagi sains dan kedokteran, dengan organisme laut dalam menghasilkan senyawa yang dapat menghasilkan terobosan dalam bioteknologi dan kedokteran.
Namun persaingan global AS vs Cina yang semakin memanas di pelbagai kawasan, termasuk Asia Pasifik, upaya negara-negara adikuasa maupun beberapa korporasi yang bergerak dalam bisnis mineral dan batuara mengincar dasar laut dalam sebagai sumber potensial logam untuk kendaraan listrik dan teknologi terbarukan, serentak dengan itu pula mengundang masalah-masalah kritis yang diprediksi akan timbul dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Lebih buruk dari itu, resiko yang bakal timbul pun sulit diperkirakan dan sulit dibayangkan. Membuka laut dalam untuk ekstraksi industri tanpa sepenuhnya memahami konsekuensinya merupakan risiko besar yang tidak mampu kita tanggung atau bayangkan sebelumnya, menurut sebuah artikel yang ditulis oleh Jessica Battle dari World Wide Fund ( WWF) dan Johan Falk dari Exponential Roadmap Initiative.
Baca: Urgent for Nations to Press Pause on Deep Seabed Mining
Menurut kedua penulis tersebut, memang benar bahwa dari sudut pandang pendukung upaya eksploitasi Deposit Logam Tanah Jarang , terutama dari beberapa korporasi yang bergerak dalam bidang mineral dan batubara dasar laut dalam itu, berpandangan bahwa logam seperti kobalt, nikel, mangan, dan unsur tanah jarang sangat penting untuk transisi global menuju energi bersih dan kendaraan listrik. Bahkan kebutuhan mineral untuk teknologi energi bersih dapat meningkat empat kali lipat pada tahun 2040. Namun itu merupakan Skenario Optimis. Skenario Terburuknya, menurut Jessica Battle dan Johan Falk juga harus jadi bahan pertimbangan. Bagaimana gambaran terburuknya? Pertama, upaya untuk menambang sumber daya ini dari dasar laut merupakan suatu usaha yang penuh dengan ketidakpastian. Kelayakan ekonominya belum terbukti, dan biaya lingkungan hampir pasti berupa kerusakan permanen pada ekosistem laut dalam.
Namun demikian, tekanan dari para aktor ekonomi-bisnis korporasi-korporasi mineral dan batubara sepertinya malah semakin menguat. International Sea Authority (ISA) atau Otoritas Dasar Laut Internasional, badan yang bertugas mengatur penambangan laut dalam di perairan internasional dan memastikan perlindungan lingkungan laut, diharuskan untuk mempertimbangkan permohonan izin penambangan pada pertengahan tahun 2023. Parahnya lagi, bahkan tanpa adanya peraturan eksploitasi yang disepakati secara transparan dan adil.
Semakin banyak saja negara-negara yang mendesak untuk mengekang atau kalau bisa malah menghentikan untuk sementara Penambangan Dasar Laut Dalam (Deep Sea Mining). Adapun negara-negara yang secara terang-terangan mendesak pengekangan penambangan dasar laut dalam tersebut adalah: Prancis, Jerman, Chili, Palau, merupakan negara-negara yang termasuk 37 negara yang secara resmi menyerukan jeda, moratorium, atau larangan penambangan laut dalam sebagai tindakan pencegahan.
Menurut hemat saya, bukan saja negeri kita, Indonesia, yang juga harus menyuarakan secara gigih penghentian penambangan dasar laut dalam, karena seperti terlihat melalui kekhawatiran Fiji dan Palau dari Pasifik Selatan, berkembang kekhawatiran bahwa penambangan dasar laut dalam dapat menimbulkan resiko sosial yang sangat besar. Sehingga tidak mengherankan jika Masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, dan sebagian besar masyarakat semakin menyuarakan kekhawatiran serius tentang hilangnya keanekaragaman hayati, potensi kerusakan perikanan di laut, dan pembagian dan kemanfaatannya yang tidak adil.
Bukankah masalah pemberdayaan masyarakat adat di Indonesia saat ini juga masih cukup krusial dan belum menjadi prioritas nasional untuk segera ditangani? Sudah saatnya saya kira, pemerintah Indonesia selain ikut serta secara proaktif mendesak moratorium atau penghentian penambangan dasar laut dalam, sekaligus mengintegrasikannya dengan komitmen nasional memberdayakan hak-hak asasi manusia masyarakat adat yang saat ini masih masih belum menjadi prioritas nasional.
Lagipula, bukan saja Fiji dan Palau atau Indonesia, yang menggantungkan hajat hidupnya pada laut. Masyarakat Adat di seluruh dunia pun sudah menekankan betapa pentingnya ikatan budaya dan ekologis mereka yang mendalam dengan kesehatan laut. Singkat cerita, perusakan laut bukan hanya masalah lingkungan – tetapi pada dasarnya adalah masalah hak asasi manusia.
Hendrajit, Pengkaji Geopolitik, Global Future Institute (GFI)
