Strategi Indo-Pasifik Amerika Serikat (US Indo-Pacific Strategy) baru diluncurkan Presiden Donald Trump pada 2017 lalu, dengan dalih untuk menggalang kekuatan negara-negara di Asia Pasifik untuk membendung meluasnya pengaruh Cina.
Namun kenyataannya, sejak 2006 pemerintah Amerika yang kala itu masih di bawah kepemimpinan Presiden George W. Bush, secara gencar sudah melancarkan blokade laut terhadap Cina yang disebut “Blokade Jarak Jauh atau distane block.”
Dalih yang jadi dasar pemerintah AS dalam penerapan Strategi Distance Block atau Blokade Jarak jauh kala itu, oleh sebab meningkatnya kekuatan militer Cina dan kemampuannya untuk menggagalkan agresi militer AS secara langsung di sepanjang pantainya sendiri.
Dengan kata lain, blokade laut AS dilancarkan dengan tujuan untuk memutus berbagai “jalur komunikasi” ekonomi Cina, baik jalur laut dari Timur Tengah ke Cina melalui Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Jadi sekarang baru kita menyadari secara jelas bahwa itulah tujuan strategis Washington ketika meluncurkan Strategi Indo-Pasifik AS pada 2017 lalu.
Dengan demikian bisalah disimpulkan bahwa Strategi Indo-Pasifik AS telah menempatkan kawasan Asia Tenggara di tempat mana wilayah-wilayah di atas perairan Laut Cina Selatan berada, menjadi target utama Washington untuk membangun Ruang Pengaruh atau Sphere of Influence. Membloke pelayaran dan rute dagang Cina.
Memang kalau kita amat secara cermat, sejak 2019 pemerintah Beijing telah membuat kebijakan untuk memperketat kendali atas jalur perdagangan strateginya yang melewati Laut Cina Selatan dan Samudra Hindia. Adapun Pusat Penyelamatan Maritim tersebut berada di Fiery Cross Reef di Kepulauan Spratly, yang juga saat ini masih diklaim oleh Taiwan, Vietnam, dan Filipina.
Baca:
China Opens Maritime Hub to Tighten Grip on South China Sea
Baca juga:
South China Sea law enforcement ship unveiled as Beijing seeks to tighten control over disputed waters
Meskipun Kementerian Transportasi Cina mengatakan bahwa Maritime Hub atau Pusat Penyelamatan Maritim tersebut hanya untuk tujuan damai dan melindungi keselamatan navigasi dan transportasi di Laut Cina Selatan, bagi pemerintah AS nampaknya dipandang sebagai langkah militer yang bersifat agresif. Sehingga dengan dasar itulah Washington mengumumkan kebijakan Blokade Laut/Blokade Jarak Jauh.
“Satu-satunya yang kurang adalah pasukan yang dikerahkan,” tulis Laksamana Angkatan Laut Amerika Serikat Philip Davidson tahun lalu. “Setelah diduduki, Cina akan mampu memperluas pengaruhnya ribuan mil ke selatan dan memproyeksikan kekuatan jauh ke Oseania. Singkatnya, Cina sekarang mampu mengendalikan Laut Cina Selatan dalam semua skenario kecuali perang dengan Amerika Serikat.”
Terlepas dari retorika yang disuarakan oleh petinggi angkatan laut AS Philip Davidson, nilai strategis geopolitik Laut Cina Selatan itu sendiri. Khususnya kandungan Sumberdaya Alamnya, harus diakui memang wow. Coba saja bayangkan.
Selain merupakan salah satu wilayah laut terpenting di dunia,Laut Cina Selatan ini sangat kaya akan sumber daya alam, diperkirakan mengandung 11 miliar barel minyak, 190 triliun kaki kubik gas alam, dan sekitar 10 persen dari perikanan global.
Bukan itu saja yang terpenting. Pperdagangan senilai 5,3 triliun dolar AS mengalir melalui Laut Cina Selatan setiap tahunnya, yang hal itu berarti lebih dari 30 persen dari total pengiriman barang di seluruh dunia mengalir lewat perairan Laut Cina Selatan.
Pemerintah Cina memang menaruh prioritas pada Kepulauan Spratly. karena letaknya, baik secara geografis maupun simbolis, berada di tengah Laut China Selatan. Taruhannya sangat tinggi di wilayah ini, karena negara mana pun yang dapat mengklaim Spratly mungkin memiliki dasar hukum untuk memperluas zona ekonomi eksklusifnya hingga mencakup pulau-pulau tersebut dan sebagian besar perairan sekitarnya.
Hendrajit, Pengkaji Geopolitik, Global Future Institute (GFI)
