Sebagai sebuah format untuk menjalin kerja sama berbasis multilateral, Dewan Arktik tetap saja merupakan suatu forum pertemuan tingkat tinggi yang cukup penting meski efektivitasnya masih sangat terbatas. Bagi negara-negara yang berkepentingan untuk membangun pengaruh di wilayah yang punya nilai strategis dari sudut pendang geopolitik. Yaitu sebagai gerbang menuju Atlantik Utara, yang menjadi jalur perdagangan, transportasi, dan komunikasi vital antara Amerika Utara dan Eropa.
Sayangnya meskipun kerja sama pada tataran fungsional dan kerja sama di bidang ilmiah secara virtual telah berlangsung di antara kedelapan negara Arktik, namun di ranah diplomasi tingkat menteri Dewan Arktik praktis terhenti aktivitasnya seturut meletusnya ketegangan geopolitik berskala luas sebagai akibat konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina pada sejak tahun 2022 lalu hingga sekarang.
Adapun negara-negara anggota Dewan Arktik sebagian besar merupakan negara-negara yang tergabung dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yaitu Denmark (termasuk Greenland dan Kepulauan Faroe), Kanada, Islandia, Norwegia, Amerika Serikat, Finlandia, Swedia dan Rusia. Hanya Rusia, yang tidak tergabung dalam NATO. Seiring meletusnya konflik militer Rusia-Ukraina pada 2022, Rusia dikucilkan oleh AS dan negara-negara NATO.
Alhasil, Tugas Dewan Arktik sebagai forum utama kawasan tersebut, semasa berlangsungnya krisis Ukraina praktis tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Sebagai forum dialog setingkat menteri praktis terhenti. Sehingga terobosan menuju terciptanya kerja sama strategis antar negara-negara di wilayah Arktik, termasuk kerja sama yang terbangun antara negara-negara yang tergabung dalam NATO dan Rusia, sampai sekarang mengalami rintangan.
Mengapa bisa begitu? Sejak bergabungnya Finlandia dan Swedia ke dalam NATO, praktis tujuh dari delapan anggota Dewan Arktik tergabung juga dalam NATO. Kecuali Rusia yang tidak tergabung dalam NATO. Sehingga selama krisis Rusia-Ukraina sejak 2022, ketujuh negara anggota Dewan Arktik yang tergabung dalam NATO tersebut secara bersama-sama mengisolasi dan mengucilkan Rusia.
Inilah penjelasan paling masuk akal mengapa Dewan Arktik menjadi tidak berfungsi alias mandul.
Seminggu setelah meletus konflik militer Rusia-Ukraina, tujuh negara anggota Dewan Arktik lainnya—Kanada, Kerajaan Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, Swedia, dan Amerika Serikat—mengumumkan bahwa mereka menghentikan sementara partisipasi dalam pertemuan Dewan. Tentu saja hal ini mengganggu kerja sama damai yang telah berlangsung selama beberapa dekade antara negara-negara Arktik, organisasi Masyarakat Adat (Peserta Tetap), serta berbagai ahli dan pemegang pengetahuan baik di dalam maupun di luar wilayah tersebut.
Dengan begitu, Dewan Arktik, yang dulunya dianggap sebagai forum antar pemerintah yang ideal, kini menghadapi tantangan berat bukan saja sejak meletusnya konflik Rusia-Ukraina sejak 2022. Melainkan juga ketika dalam periode kedua pemerintahan Amerika Serikat Donald Trump semakin memperumit kerja Dewan Arktik, karena sikap pemerintahan tersebut terhadap perubahan iklim dan ancamannya untuk mengambil alih Greenland—dan bahkan Kanada—sebagai bagian integral dari kedaulatan nasional Amerika Serikat.
Dewan dibentuk setelah berakhirnya Perang Dingin pada 1996, untuk menangani “masalah Arktik secara bersama-sama,” dengan fokus pada penanganan masalah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.
Ide itu bermula pada ketika segera setelah berakhirnya Perang Dingin, negara-negara Arktik meluncurkan Strategi Perlindungan Lingkungan Arktik tahun 1991, yang pada akhirnya menjadi bagian dari Dewan Arktik yang dibentuk pada tahun 1996.
Dewan tersebut sengaja dibentuk melalui deklarasi yang tidak mengikat (Deklarasi Ottawa), dengan alasan bahwa deklarasi akan memberikan format yang lebih fleksibel untuk memajukan perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan daripada organisasi antar pemerintah konvensional yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan yang mengikat secara hukum. Format yang tidak mengikat juga memfasilitasi keterlibatan aktif enam kelompok yang mewakili Masyarakat Adat Arktik dalam Dewan tersebut.
Maka seturut dengan program prioritas tersebut Dewan Arktik kemudian membentuk enam kelompok kerja untuk menangani beberpaa agenda strategis terkait Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development di Arktik, Manajemen Tanggap Darurat, dan perlindungan flora dan fauna di wilayah Arktik, serta lingkungan maritim dan kelauatan. Dewan Arktik sama sekali tidak menyinggung isu keamanan dan militer.
Ironisnya, ekspansi militer negara-negara yang tergabung dalam NATO justru semakin gencar sejak beberapa tahun belakangan ini. Aliansi NATO telah memperkuat kehadirannya di Arktik dan Kutub Utara. Keanggotaan Finlandia dan Swedia baru-baru ini telah semakin memperkuat posisi NATO di kawasan tersebut, dan memperkuat kemampuan Arktik sebagai sebuah Aliansi Militer.
Baca kembali artikel lama saya terdahulu:
Aliansi Militer NATO Semakin Agresif di Wilayah Arktik
Pada Juni 2026, sebagai misal, NATO membentuk kehadiran militer multinasional di Finlandia, sebagai bagian dari Pasukan Darat Maju (FLF) Aliansi di sepanjang sayap timur NATO. FLF Finlandia, yang dipimpin oleh Swedia dan mencakup pasukan dari beberapa Sekutu lainnya, berkontribusi pada kemampuan Aliansi untuk mencegah dan mempertahankan diri di sepanjang sayap timur dan utara.
Pada Juni 2026 pula, NATO membentuk Forward Land Forces (FLF) Finlandia, sebuah kehadiran militer multinasional yang semakin memperkuat sayap utara dan timur Aliansi. Singkat cerita, Arktik saat ini merupakan area persaingan strategis yang semakin meningkat. Rusia tentu saja tidak mau tinggal diam begitu saja. Sebagai respons, Rusia secara signifikan meningkatkan aktivitas militernya di wilayah tersebut – mendirikan Komando Arktik baru, membuka situs militer Arktik baru dan bekas era Soviet (termasuk lapangan terbang dan pelabuhan laut dalam), dan menguji sistem senjata baru.
Kapal fregat Angkatan Laut Kerajaan Denmark HDMS Triton melewati gunung es di perairan sekitar Greenland, 6 November 2022. SUMBER FOTO: https://www.nato.int/en/what-we-do/deterrence-and-defence/arctic-securityMeskipun Dewan Arktik tidak punya wewenang membuat keputusan mengikat, namun Dewan terbukti mampu menjadi sebuah forum negosiasi untuk menelorkan setidaknya tiga perjanjian di antara delapan negara anggota. Perjanjian Pertama, perjanjian dalam hal kemampuan pencarian dan penyelamatan manusia terkait semakin meningkatnya kegiatan manusia di Arktik.
Baca juga:
The Future of the Arctic Council
Melalui perjanjian ini, para pihak berkomitmen untuk melakukan pelatihan dan latihan bersama, berbagi informasi, dan saling membantu dalam menanggapi insiden pencarian dan penyelamatan.
Perjanjian Kedua, berkaitan dengan pencemaran minyak di laut, yang mana para pihak menyepakati berbagai komitmen untuk bekerja sama dalam mempersiapkan dan menanggapi tumpahan minyak di Arktik.
Perjanjian Ketiga, ihwal peningkatan kerja sama ilmiah, yang didasari gagasan untuk meningkatkan prospek bagi para ilmuwan untuk melakukan penelitian lintas yurisdiksi di Arktik dan, khususnya, untuk memungkinkan para ilmuwan dari luar Rusia mendapatkan akses yang lebih besar ke wilayah dan kawasan laut Rusia.
Bukankah ini merupakan kerja sama strategis dan bersifat non-militer dan kiranya bisa menjadi sumber inspirasi bagi forum kerja sama regional di kawasan Asia Tenggara seperti ASEAN?
Satu lagi yang unik dari Dewan Arktik, salah satu ciri penting Dewan ini adalah cara melibatkan Masyarakat Adat di wilayah Arktik—penduduk asli wilayah tersebut—dalam operasinya. Meskipun Deklarasi Ottawa menetapkan bahwa keputusan hanya dibuat oleh delapan pemerintah, dalam praktiknya Dewan umumnya berupaya untuk mendapatkan persetujuan atas semua keputusan substantif dari keenam organisasi “Peserta Tetap” yang mewakili Masyarakat Adat di wilayah tersebut.
Adapun enam organisasi khusus berstatus Peserta Tetap (Permanent Participants) yang dimaksud . Organisasi-organisasi ini mencakup wilayah lintas negara dari delapan negara anggota Arktik: Kanada, Amerika Serikat (Alaska), Rusia, Denmark (Greenland), Norwegia, Swedia, dan Finlandia.
Begitupun saat ini, negara-negara anggota Dewan Arktik— Kanada, Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, Rusia, Swedia, dan Amerika Serikat—bersama dengan peserta tetap dari masyarakat adat, telah mempertahankan format kerja sama. Serangkaian pertemuan dari para anggota kelompok kerja sudah dipulihkan kembali, meskipun baru sebatas melalui pertemuan virtual, dan ditengah masih berlangsungnya ketegangan diplomatik.
Sehingga dalam mengetengahkan beberapa isu-isu strategis terkini terkait agenda-agenda regional terkait kawasan Arktik, negara-negara anggota Arktik masih harus mematuhi prinsip konsensus untuk semua keputusan bersama dan rekomendasi kebijakan, terlepas masih berlangsungnya ketegangan geopolitik di antara kedelapan negara anggota Dewan Arktik.
Hendrajit, Pengkaji Geopolitik, Global Future Institute (GFI)
