Catatan Kecil Geopolitik
Jika pada era George W. Bush publik global disuguhi pagelaran War on Terror (WoT), maka di era Donald Trump dunia kembali dipertontonkan narasi serupa — hanya berbeda kemasan. Bila invasi Afghanistan (2001) dibungkus isu terorisme al-Qaeda, maka Venezuela (2025) dikemas dalam jargon “perang melawan narkoba”.
Nicolas Maduro —Presiden Venezuela— dituduh memimpin jaringan narkoba internasional dan telah lama didakwa oleh Departemen Kehakiman AS. Tuduhan ini diperkuat dua isu ikutan. Pertama, rezim Maduro dianggap mengancam stabilitas kawasan Amerika (terkait Trump Corollary); kedua, tudingan pemilu curang yang hasilnya tidak diakui oleh Washington. (Sebelumnya, silakan membaca: 1) Trump Corollary: Di antara Upaya Amerika Mempertahankan Hegemoninya dan Indonesia Corollary; 2) Ke mana Trump Corollary Melaut dan Berlabuh?).
Baik di Afghanistan maupun di Venezuela, tema utamanya tidak berubah yakni penyerbuan militer Amerika Serikat secara terbuka ke negara berdaulat tanpa mandat Dewan Keamanan (DK) PBB. Cukup dengan isu dan stigma yang difabrikasi sendiri, AS merasa memiliki legitimasi moral untuk menginvasi negara lain tanpa rasa bersalah.
Lantas, apa skema dan tujuannya?
Jawabannya klise namun konsisten: minyak, minyak, dan minyak. Venezuela memiliki cadangan minyak lebih dari 300 miliar barel, terbesar di dunia. Penguasaan atas cadangan ini memberikan leverage strategis terhadap pasar energi global hari ini dan di masa depan.
Sebelum melanjutkan, mari beretorika sejenak. Retorika ini berupa pertanyaan yang tak perlu dijawab:
1. Seandainya Afghanistan hanya penghasil kurma, mungkinkah isu terorisme menjadi justifikasi invasi?
2. Andaikan Venezuela hanya produsen sandal jepit, akankah Trump Corollary diterapkan di negeri tersebut?
Pada titik ini, hukum internasional tampak mandul. Yang berlaku adalah survival of the fittest — hukum rimba dalam versi modern. Ironisnya, anarkisme global justru dipertontonkan oleh negara adidaya di panggung geopolitik kontemporer.
Penyerbuan terbuka AS ke Venezuela mengingatkan pada praktik geopolitik kuno ala Adolf Hitler yang berdogma bahwa “hanya bangsa unggul berhak bertahan hidup dan melegitimasi hukum ekspansi.” Ini adalah tata cara biadab yang dibungkus dengan bahasa seolah-olah beradab — mengabaikan kebenaran, hak hidup, dan rasa keadilan publik. Peradaban dunia, tampaknya, mundur seratus tahun ke belakang.
Merujuk pola sebelumnya, langkah lanjutan dapat ditebak yaitu penyitaan dan pembekuan aset negara Venezuela di bank-bank internasional. Ini adalah pengulangan modus perampokan internasional sebagaimana pernah dilakukan AS dan sekutunya pasca-tumbangnya Saddam Hussein (2003) dan Muammar Gaddafi (2011). Semua itu dianggap lumrah dalam praktik geopolitik global, karena dunia memilih diam. PBB mengecam, negara-negara lain mengutuk, lalu berhenti di sana.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan, “Tindakan militer sepihak ini adalah preseden berbahaya bagi hubungan internasional.” Rusia dan Iran mengecam keras, menyebutnya agresi militer ilegal. Cina menolak tegas, menyebutnya intervensi unilateral berbahaya. Uni Eropa menyerukan de-eskalasi dan perlindungan sipil. Brasil dan Kolombia mencemaskan krisis pengungsi. Bolivia dan sekutu kiri mengecamnya sebagai kolonialisme modern. Lalu Indonesia Menyatakan sikap netral dan waspada -‘ serta menegaskan keselamatan WNI.
Ya. Meski Rusia dan sejumlah negara Amerika Latin meminta sidang darurat DK PBB dengan tudingan pelanggaran Piagam PBB Pasal 2 Ayat (4) tentang larangan penggunaan kekuatan terhadap kedaulatan negara lain, hampir dapat dipastikan hak veto AS akan menganulir resolusi apa pun.
Pertanyaan paling cerdas bukanlah bagaimana nasib Venezuela atau Maduro pascainvasi, melainkan negara mana yang akan menjadi giliran berikutnya?
Trump menyatakan AS akan membentuk pemerintahan sementara di Caracas guna menjamin stabilitas dan transisi politik. Namun banyak analis menilai operasi ini sebagai kombinasi dari pergantian rezim (regime change), pengamanan —atau perampokan— sumber daya strategis, serta upaya memutus pengaruh Rusia, Cina dan Iran di Amerika Latin. Ini sejalan dengan derap Trump Corollary.
Cepatnya penangkapan presiden sebuah negara berdaulat memunculkan spekulasi, “Apakah ini sekadar sandiwara karena adanya deal sebelumnya antara Maduro dan Trump, atau hasil pengkhianatan internal dalam tubuh militer dan intelijen Venezuela?”
Semua kemungkinan sah untuk dibahas. Ini hanyalah drama satu babak di permukaan geopolitik. Bukan hal pokok. Catatan geopolitik hanya mencermati bahwa negara, layaknya organisme — ia lahir, tumbuh, berkembang, menyusut, dan punah. Dan penyerbuan terbuka AS ke Venezuela adalah alarm keras bagi negara-negara BRICS, “Bersiaplah — giliranmu mungkin tak lama lagi!”
M Arief Pranoto, Pengkaji Geopolitik Global Future Institute (GFI)
