Bagaimana menggambarkan secara sederhana pendekatan kolonialisme dan imperialisme AS dan Inggris di kawasan Timur Tengah Pasca Perang Dunia II? Menempatkan Israel sebagai pos militer terdepan dan poros strategis AS-Inggris di kawasan Timur Tengah. Tidak terlampau berlebihan kiranya jika mantan menteri luar negeri AS pada era pemerintahan Presiden Ronald Reagan, Alexander Haig, pernah menganalogikan Israel sebagai kapal perang AS. Begini ungkapan persis: “Israel adalah kapal induk Amerika terbesar di dunia yang tidak dapat ditenggelamkan.”
Inilah sebabnya mengapa AS, Inggris dan sekutu-sekutu blok Barat-nya di Eropa Barat, mendukung penuh skema pendudukan wilayah Palestina yang disamarkan melalui pembagian wilayah Palestina secara tidak adil antara Yahudi Israel dan Arab Palestina. Yang mana Arab Palestina yang prosentase populasinya sebesar 65 persen di seluruh wilayah Palestina, hanya memperoleh luas wilayah 35 persen dari total luas wilayah Palestina.
Alhasil, sangat bisa dipahami jika warga Arab Palestina yang saat ini bermukim di Gaza, Tepi Barat dan Lebanon, sejak berdirinya Israel pada 1948 hingga sekarang, sejatinya merupakan masa penjajahan yang sudah berlangsung selama 57 tahun di bawah pemerintahan bergaya Apartheid dan berbasis rasisme ala Afrika Selatan sebelum era Nelson Mandela.
Maka, penyelesaian politik Palestina tiada lain adalah berdirinya Negara Palestina Merdeka dan bebas dari belenggu penjajahan dan imperialisme Israel, yang sejatinya di balik layar adalah Inggis memainkan peran penting sejak berakhirnya Perang Dunia II pada 1945 dengan menggunakan alat politik globalnya yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Inilah penyebab pokoknya. Inggris yang kemudian dilanjutkan tongkat estafetnya beralih ke AS, tujuan utamanya adalah melestarikan penguasaan dan hegemoni akses-akses sumberdaya alam terutama minyak, di Timur Tengah. Dengan begitu, diaspora Yahudi yang menyebar di pelbagai kawasan Eropa dan Amerika, kemudian dikondisikan untuk bermukim di wilayah-wilayah protektorat Inggris yang sekarang kita kenal dengan nama Israel. Hal itu mencapai titik puncaknya ketika Inggris melalui Perseriktan Bangsa-Bangsa mendorong berdirinya Israel sebagai negara bangsa, yang sejatinya merupakan kolonisasi terselubung terhadap wilayah-wilayah Palestina yang diduduki Arab.
Kehadiran Israel yang didorong Inggris dan AS ke kawasan Timur Tengah adalah untuk menjadi agen-agen proksi AS-Barat untuk menciptakan destabilisasi dan konflik militer yang terus-menerus dan berkelanjutan di kawasan Timur-Tengah. Dengan demikian AS dan Inggris dengan leluasa bisa merebut kendali penguasaan sumberdaya minyak dan gas di Timur Tengah. Inilah yang menjelaskan mengapa AS punya hubungan yang sangat istimewa terhadap Israel. Seperti besarnya bantuan militer dan pasokan persenjataan berat dari AS kepada Israel.
Bahkan itu bukan hal yang terpenting. Yang lebih parahnya lagi, Israel mendapat cek kosong untuk mengurus kepentingan AS di Timur Tengah, sehingga dengan itu Israel mendapat izin dari AS dan Inggris untuk memperluas wilayahnya yang diduduki Arab Palestina, dengan mengusir dan merampas tanah-tanah milik warga Arab Palestina di Gaza, dan mengalihkannya kepada diaspora Yahudi Israel. Salah satu contoh adalah apa yang dibentuk oleh orang-orang Zionis Israel pada 1974, ketika mereka membentuk gerakan pemukiman yang didorong secara ideologis (baca: Mendorong Kolonisasi yang dimotori Yahudi Zionisme).
Namun demikian, ada sebuah cerita yang belum banyak disorot padahal ini berguna untuk menyingkap masa depan Timur Tengah yang tersembunyi. Yaitu persekutuan strategis AS-Arab Saudi dalam pertemuan antara Presiden AS Frank Delano Roosevelt dan Raja Arab Saudi Abdul Azis bin Ibnu Saud pada 1945 di kapal Induk AS di USS Quincy di Terusan Suez.
Dalam pertemuan tersebut, dibangunlah untuk kali pertama fondasi kerja sama strategis AS-Arab Saudi dalam bidang minyak dan keamanan. Namun hingga 1979, yang memainkan peran ternyata bukan Arab Saudi dalam Skema Persekutuan AS-Israel-Arab Saudi. Melainkan Skema AS-Israel-Iran. Barulah setelah Dinasti Pahlevi dan Syah Iran runtuh kekuasaannya dan beralih kepada Ayatullah Khomeini dengan Skema Republik Islam Iran, barulah Arab Saudi mengisi kekosongan tersebut. Oleh sebab Iran Pasca Revolusi Islam 1979, menganut haluan kebijakan luar negeri yang anti-Israel dan mendukung Kemerdekaan Palestina.
Sebagai Rujukan, Baca:
US Imperialism Drives Middle East War
Begitulah. Baik lewat Skema AS-Israel-Iran maupun AS-Israel-Arab Saudi, tetap saja tujuan strategisnya sama: Menguasai dan melindungi imperialisme AS, Inggris dan sekutu-sekutu Barat-nya di Timur Tengah. Sekadar ilustasi, Menurut laporan UNCTAD tahun 2019, ahli geologi dan ekonom sumber daya telah mengonfirmasi bahwa wilayah Palestina yang diduduki Israel memiliki cadangan minyak dan gas alam yang sangat besar. Penemuan baru di Cekungan Levant di wilayah Mediterania Timur, yang mencakup Gaza, memperkirakan jumlah minyak yang dapat diperoleh berkisar 122 juta kaki kubik, sementara minyak yang dapat diperoleh diperkirakan mencapai 1,7 miliar barel.
Bergabungnya Arab Saudi dalam Skema persekongkolan AS-Israel, menyebabkan konstelasi global di kawasan Timur Tengah menjadi semakin berbahaya. Sebab dengan ikut sertanya Arab Saudi dalam Skema Persekutuan AS-Israel-Arab Saudi, negara-negara yang tergabung dalam Dewan Kerja Sama Teluk yang dibentuk pada 1973 yang notabene merupakan satelit-satelit Arab Saudi, akibatnya dipaksa dengan terpaksa ikut bergabung juga. Seperti Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab, Bahrain dan tentu saja Yordania.
Di era kepresidenan Donald Trump periode pertama, AS memainkan peran sebagai perantara Perjanjian Abraham pada tahun 2020, yang mana melalui perjanjian tersebut AS membantu Israel menormalisasikan hubungan diplomatik dan ekonomi antara Israel, Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan. Normalisasi hubungan diplomatik Israel dengan Maroko dan Sudan, berarti Strategi Global AS tidak saja sebatas merangkul negara-negara Islam di Timur Tengah, melainkan juga di kawasan Afrika.
Inilah akar penyebab kenekadan Israel untuk melancarkan genosida di Gaza dan bahkan meluas ke Lebanon, karena adanya dukungan secara terbuka dan terang-terangan dari Presiden Trump, terutama sejak Perjanjian Abraham. Israel sepertinya sudah mengira bahwa tindakan brutal Israel terhadap Arab Palestina di Gaza, tidak akan mendapat dukungan terang-terangan dari negara-negara Arab yang sudah terikat Perjanjian Abraham.
AS dan sekutunya tidak hanya memasok senjata dan dana, tetapi juga mengirimkan personel militer untuk memberikan nasihat strategis. Perang adalah bisnis bagi perusahaan multinasional dan industri keamanan Global Israel maupun korporasi-korporasi industri militer AS seperti Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Dynamics, General Atomics dan Raytheon.
(Untuk kajian lebih mendalam terkait lekatnya persekongkolan pemeritah Gedung Putih dan Kompleks Industri Militer, silahkan baca buku karya Hendrajit dan kawan-kawan yang baru saja terbit: Neokolonialisme AS di Asia, Perspektif Indonesia. Jakarta: Indonesia Consulting Group, Desember 2024).
Inilah yang kelak populer dengan istilah Kompleks Industri Militer yang mana beberapa perusahaan industri strategis pertahanan dan militer tersebut punya hubungan erat dan simbiosis mutualisme dengan para pejabat kunci di kementerian pertahanan AS (Pentagon). Dan ini pula yang merupakan agenda tersembunyi AS dan Israel di balik Abraham Accord yang dimediasi AS pada 1920 lalu.
Maka itu, tatanan global Pasca Perang Dunia II yang bertumpu pada kebijakan luar negeri AS-Inggris yang anti-Timur Tengah dan mendukung proses kolonisasi Israel terhadap wilayah Palestina di Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem, harus ditata ulang lewat Perserikatan Bangsa-Bangsa, karena melalui badan dunia inilah pada 1947 membagi wilayah Palestina secara tidak adil dan lebih menguntungkan Zionis Israel daripada Arab Palestina. Sehingga berdirinya negara Israel pada 1948 hakekatnya merupakan kolonisasi Palestina.
Dengan demikian, Perserikatan Bangsa-Bangsa itu pula lah yang seharusnya kali ini mendukung Negara Palestina Merdeka. Maka itu seluruh negara-negara di kawasan Asia, Afrika, Timur-Tengah, Amerika Latin, dan negara-negara di kawasan Eropa, memotori Gerakan Kemerdekaan Nasional pada skala Global. Yang mampu menghasilkan keputusan-keputusan yang lebih efektif daripada Deklarasi New York yang dirilis di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa pada akhir Juli 2025 lalu.
Hendrajit, Pengkaji Geopolitik, Global Future Institute (GFI)
