Telaah Singkat Geopolitik
Menelaah gejolak Xinjiang dari sisi sentimen serta religi, memang aktual dan tidak keliru, selain muslim Uighur menjadi obyek diskriminasi, etnis minoritas, juga yang utama karena keberadaan kamp-kamp cuci otak (konsentrasi) oleh rezim komunis Cina terhadap mereka. Peristiwa itu memunculkan berbagai reaksi dan solidaritas di banyak negara berbasis sentimen, kemanusiaan dan HAM. Akan tetapi, bila terlalu larut pada isu sentimen atau HAM saja, sebuah kajian agak sulit menggali benang merah dan pokok permasalahannya. Kajian cenderung dangkal, emosional, menyempit dan tidak total. Nanti narasinya cenderung mirip perang sipil Suriah dan/atau Rohingya, misalnya, dimana framing media mengecoh publik global seolah-olah gejolak politik di kedua negara tadi sekedar pertikaian antar-mazhab dalam agama (Syiah versus Sunni) di Suriah, atau konflik antara Muslim versus Budha di Myanmar. Padahal pokok masalahnya bukanlah itu.
Sekali lagi, perspektif di atas memang tidak salah dan sangat aktual, karena terbukti — akibat framing sentimen menimbulkan ombak solidaritas dan gelombang protes di berbagai negara walau secara opini masih kontroversi karena Cina melakukan counter isu terang-terangan maupun secara senyap melalui proxy agents. Contoh di satu sisi, beberapa media menggebyarkan bahwa perlakuan rezim Cina adalah penindasan dan diskriminasi terhadap Uighur, sedang di sisi lain, ada framing bahwa Uighur dinilai sebagai kelompok separatis yang pantas diperangi. Masih pro kontra.
Nah, telaah atas bergolaknya Xinjiang pada catatan ini tidak menggunakan sudut pandang HAM, history, ataupun sentimen sektarian dst tetapi melalui perspektif geopolitik sebagai pisau bedah dengan perbandingan konflik di negara lain.
Geopolitik mengajarkan, bahwa sesungguhnya tidak ada perang agama di dunia melainkan karena faktor (geo) ekonomi. Perang atau konflik apapun, termasuk konflik bermenu sektarian sebagaimana kejadian di Xinjiang — cuma tema belaka. Itu hanya open agenda. Sedang tujuan (hidden agenda) atau skema kolonialnya tetap lestari yakni (menguasai) geoekonomi. Barangkali, inilah clue atau password guna mengurai lanjut penindasan muslim Uighur di Xinjiang.
Tak dapat dielak, bahwa geoekonomi adalah motif utama dari kaum penjajah –perilaku ofensif geopolitik– siapapun, kapanpun bahkan dimanapun, terutama apabila si pelaku adalah adidaya dengan ideologi kapitalis dan/atau komunis. Kenapa begitu, sebab watak kedua ideologi hampir sama, yakni mencari bahan baku semurah-murahnya serta mengurai pasar seluas-luasnya. Maka penjajahan merupakan metode baku sistem kapitalisme dan/atau komunisme meski modusnya kerap tak sama.
Selanjutnya, geoekonomi pada penjajahan purba arahnya mencari rempah-rempah, sedang titik tuju kolonialisme modern — selain cakupan (geoekonomi) lebih luas, bukan cuma rempah-rempah, juga penguasaan air bersih, pangan dan energi (water, food and energy). ini sejalan dengan doktrin Henry Kissinger, mentor Partai Republik: “Control oil and you control nation, control food and you control the people“. Kuasai minyak anda mengendalikan negara, kendalikan pangan maka anda akan menguasai rakyat.
Merujuk hal di atas, jadi — sesungguhnya apakah yang diperebutkan para adidaya di Suriah? Jawabannya, “Geoposisi dan geopolitik pipa.”
Tak boleh dipungkiri, letak Suriah pada titik simpul Jalur Sutra (Silk Road), yaitu jalur militer dan ekonomi dunia, sangat menggiurkan bagi kaum kolonialis global. Dimana posisi Suriah bila ke atas menuju kawasan Eropa, dan ke bawah menuju Afrika Utara hingga Maroko. Idiomnya, siapa menguasai Suriah, ibarat telah menguasai separuh jalur legenda tersebut termasuk mengendalikan pipanisasi minyak dan gas yang melintas di Suriah baik lintasan pipa antar-negara maupun lintas benua.
Pertanyaannya, “Bagaimana dengan konflik Syiah melawan Sunni?” Ya itu hanya sekedar agenda. Efek framing media. Juga termasuk Arab Spring, perang sipil, Jabhal Al Nusra —ranting al Qaeda— kemudian ISIS dan lain-lain hanya sarana pintu masuk para adidaya global yang mempunyai kepentingan di Suriah. Geopolitik memberi isyarat, bahwa pintu masuk —dimensi— menuju kedaulatan negara lain yang hendak ditarget bisa melalui frontier, dimensi politik kekuatan, ruang atau lebensraum dan/atau lewat dimensi keamanan negara dan bangsa. Nah, agaknya para adidaya masuk ke Suriah melalui pintu (dimensi) keamanan negara dan bangsa. Ciptakan dulu destabilisasi di wilayah target agar ada alasan untuk intervensi.
Tampaknya dimensi (pintu) keamanan negara dan bangsa kembali terulang di Rakhine melalui konflik Muslim Rohingya versus Budha di Myanmar.
Sebagaimana prolog di atas, bahwa tidak ada perang agama melainkan karena geoekonomi. Ya bila geoekonomi di era penjajahan purba ialah rempah-rempah, namun sekarang —penjajahan modern— tujuannya mencaplok food and energy terutama minyak, emas dan gas bumi. Jadi, konflik (penindasan) antara muslim Rohingya melawan Budha radikal di Myanmar hanya tema atau agenda belaka. Seperti halnya konflik di Suriah, skema kolonial yang berlangsung di Myanmar juga sama yakni soal pipanisasi minyak. Conflict is protection oil flow and blockade somebody else oil flow. Itu asumsi di dunia geopolitik. Teori dianggap benar. Intinya, konflik diciptakan dalam rangka melindungi aliran minyak.
Nah, pipanisasi minyak Cina dari Kunming hingga pelabuhann Kyaukphyu, Teluk Benggal mutlak harus dipastikan stabilisasinya tanpa kendala atas hal-hal di atas permukaan. Dan nasib Rohingya, mereka hidup di atas tanah area pipanisasi yang tengah dibangun oleh Cina-Myanmar. Maka ibarat pembebasan tanah untuk proyek tertentu, ganti rugi bagi penduduk di atas dan sekitaran proyek selain akan berbiaya tinggi juga tak mudah. Biasanya terjadi perlawanan sengit baik secara fisik maupun jalur hukum. Proyek perlu cepat dan pasti. Maka sesuai asumsi di atas, jalan pintas adalah ciptakan huru-hara guna “memindah” warga sekitarnya. Dan terbukti setelah timbul konflik antara etnis Rohingya versus oknum Budha, gelombang pengungsian berduyun-duyun keluar dari “tanah kutukan”. Begitulah narasi singkat dan sederhana tentang tragedi Rohingya. Conflict is protection oil flow.
Agaknya di Xinjiang, tragedi tanah kutukan pun berulang. Retorikanya sederhana, “Seandainya Xinjiang hanya penghasil bakpao dan sandal jepit, mungkinkah ada mobilisir suku Han mendesak Uighur dan diberdirikan kamp-kamp konsentrasi oleh rezim komunis?”
Bagi Cina, Xinjiang itu ibarat gadis cantik yang menawan. Saat ini, “tidur” saja menarik apalagi bila ia bangun dan berhias. Oleh sebab itu, gadis Xinjiang harus ditaklukan secara total. Kenapa? Banyak leverage atas takdir geopolitik dan geoposisinya. Antara lain, selain sebagai produsen minyak signifikan karena 25% total cadangan minyak dan gas, juga 38% cadangan batubara Cina berada di Xinjiang. Belum lagi telah ditemukan potensi minyak di Lembah Janggar, termasuk 122 mineral langka di antaranya — menurut Science.gov ada potensi cadangan uranium di Yili dan Basin.
Geoposisinya berbatasan dengan Kirgistan, Kazaktan, Mongol, Rusia, dan lain-lain menjadikan ia jalur utama penghubung antara Cina dengan Asia Selatan dan Eurasia, termasuk lintasan proyek fiber optik yang membentang antara Shanghai – Frankfrut. Dan yang paling penting bahwa ia adalah titik mula bahkan simpul vital bagi One Belt One Road (OBOR), proyek Jalur Sutra Baru yang digagas Xi Jinping yang telah melintas 60-an negara di Asia Afrika bahkan hingga Eropa dimana secara kuantitas, geliat OBOR sudah melebihi Commonwealth yang beranggota 53 negara ex jajahan Inggris. Itulah sekilas learning point atas konflik di Suriah, Rohingya dan terutama di Xinjiang bila ditelaah dari perspektif geopolitik.
Tak ada maksud menggurui siapapun terutama pihak-pihak yang berkompeten melainkan sekedar sharing informasi untuk pembelajaran bersama. Mengingat keterbatasan waktu dan wawasan, sekiranya kritik dan saran guna penyempurnaan telaah ini sangat diharapkan.
Akhirnya sebelum mengakhiri telaah kecil ini, ada retorita out of the box menyelinap di benak, bahwa sejalan dengan pergeseran geopolitik dari Atlantik ke Asia Pasifik, jangan-jangan penarikan pasukan Amerika dan sekutu dari Suriah oleh Donald Trump kelak justru dimobilisir ke Xinjiang atas nama pelanggaran HAM? Hal ini terlihat framing media Barat justru gencar mengeksploitasi penindasan aparat Cina terhadap etnis Uighur.
Demikian adanya, terima kasih.
M Arief Pranoto, Direktur Program Studi Geopolitik dan Kawasan Global Future Institute (GFI)
