Resensi oleh: Taufik Abdullah
(TEMPO, No. 44, Thn. XIII, 31 Desember 1983)
Judul buku: IMAGINED COMMUNITIES: REFLECTION ON THE ORIGIN AND SPREAD OF NATIONALISME
Pengarang: Benedict Anderson
Penerbit: Verso, London, 1983
Tebal: 160 halaman
Buku ini bertolak dari ketidakpuasan atas teori yang ada untuk menerangkan gejala historis yang sangat dominan sejak awal abad XIX, yaitu nasionalisme. Baik teori yang bertolak dari kecenderungan liberal ataupun Marxis, kata pengarangnya, kini memerlukan suatu reorientasi – tak ubahnya dengan teori Ptolemeus memerlukan semangat Copernicus. Sebab itu, ia mulai dari dasar tolak awal dengan mengambil sikap bahwa sifat kebangsaan (nationality) dan nasionalisme adalah perwujudan “kebudayaan khusus”. Untuk dapat memahami fenomena ini dengan baik, faktor yang menyebabkannya muncul di pentas sejarah, serta perubahan sifat dan maknanya dalam peredaran zaman, haruslah dikaji. Tak kurang pentingnya ialah pertanyaan mengapa nasionalisme dan kebangsaan tetap memmberikan dorongan emosional yang kuat sampai sekarang.
Anderson bertolak dari suatu definisi kerja bahwa bangsa adalah suatu komunitas yang dibayangkan (bukan komunitas khayalan) yang ada batas-batasnya dan juga berdaulat. Tentang sifat berdaulat ini, setiap orang yang kenal dengan Hans Kohn dan penganut teori historis lainnya tentang nasionalisme dan bangsa tentu menyadari bahwa hal ini bukanlah sekadar “keadaan”, juga “proses” dan “cita-cita”. Soal adanya batas tentu tak perlu dijelaskan lagi. Tetapi konsep komunitas yang dibayangkan (imagined community) memang perlu dijelaskan.
Yang pasti ialah betapa pun kecilnya suatu bangsa tak semua mereka yang berada dalam ikatan ini saling mengenal. Tapi, mengapa mereka merasa seakan-akan dalam suatu suasana pergaulan? Mereka “membayangkan” berada dalam suatu komunitas bersifat kerekanan yang horisontal. Lebih penting lagi, imagined community memberikan kerangka yang telah “nyata pada dirinya” – suatu kemungkin yang jelas telah tersedia untuk mengerti lingkungan.
Komunitas seperti ini telah ada sejak dulu. Tapi “yang dibayangkan” itu bukanlah “bangsa”. Maka, disinilah Anderson memperlihatkan interpretasi sejarahnya. “Bangsa” dalam pengertian yang simbolis ini, sebenarnya muncul setelah “kebangkrutan” dari “komunitas agama” dan “daerah dinasti”. Kemungkinan validitas dan keabsahan komunitas agama ditentukan oleh ajaran yang diberikan oleh kitab suci. Sedangkan “daerah dinasti” secara kultural beranggapan bahwa pusat adalah sumber dari segala ukuran. Kedua komunitas itu menisbikan, bahkan menafikan, keberlakuan ukuran “bangsa” (sebagaimana kemudian dikenal). Jika agama bertolak dari bahasa para pendeta, maka dinasti lebih ditentukan oleh ikatan genealogi.
Tentu saja, kata Anderson, “bangsa” tak bisa lahir hanya dari kabangkrutan kedua corak komunita itu. Terjadinya perubahan dalam cara memahami dunia, khususnya dalam konsep waktu, juga sangat menentukan. Kesadaran aakan “suasana serentak”—terjadinya berbagai hal dalam dimensi waktu yang sama—telah mulai menjalar. “Waktu” tak lagi harus dilihat hanya dalam kaitan “dahulu” dan “kemudian”, tapi bisa pula dalam “keseketikaan”. Kalau telah begini, tentu saja “komunitas yang dibayangkan” itu lebih riil dalam kesadaran.
Perubahan ini terutama disebabkan oleh berkembangnya “kapitalisme cetak-mencetak”. Penyebaran informasi menjadi luas dan terjadi dalam waktu yang dekat. Hal ini menyebabkan makin menyebar dan mendalamnya hasrat memakai bahasa sendiri. Bahasa dan hasil cetak ini bukan saja menggerogoti dengan keras dua corak komunitas di atas, melainkan juga merupakan dasar kesadaran nasional. Sebabnya: pertama, keduanya menciptakan forum pertukaran informasi dan komunikasi; kedua, mematrikan suatu keterikatan pada bahasa, yang kemudian akan menjadi bagian paling sentral dari dasar subyektif bangsa; dan ketiga, menciptakan bahasa – kekuasaan yang lain dari bahasa administratif lama.
Inilah tahap bahasa daerah (nasional) dari nasionalisme – ketika semangat liberal masih dominan. Tapi kemudian nasionalisme juga dijadikan ideologi penguasa. Dengan begini, cara komunitas ini harus “dibayangkan” berubah pula. Konsep tentang kesatuan dan persatuan ditentukan oleh pusat kekuasaan. Maka, di samping terjadi pelebaran kekusaan ke daerah-daerah baru, kita menemukan pula usaha uniformitas kultural pada penduduk yang berada di bawah kekuasaan itu. Jika Rusia melakukan “Rusifikasi”, tentu juga Jepang menjalankan “Japanifikasi” terhadap Korea dan Taiwan; dan seterusnya. Dengan menyebarnya corak nasionalisme “resmi” yang bersifat imperial ini, kabur pula batas antara nasionalisme dan rasialisme. Apalagi, rasialisme tidaklah bertolak dari kesadaran genetik, melainkan kepentingan ekonomis.
Imperialisme dan kapitalisme, yang diampingi kemajuan teknologi dan sebagainya, mendorong naiknya frekuensi mobilitas fisik – orang makin banyak bepergian – dan menyebarnya pendidikan modern. Dalam suasama inilah muncul pejabat-pejabat “creole” alis “indo” (secara kultural). Maka, “kesenjangan kolonial” pun terjadi. Kisah lama tentang frustasi para terdidik tentu bisa pula diulang.
Setelah kemerdekaan tercapai, mengapa semangat nasionalisme, yang kadang-kadang mengambil bentuk agak keras dan (bahkan irasional) masih tampak? Kecenderungan inilah yang disebut Anderson “gelombang akhir”. Asal-usul “gelombang akhir nasionalisme ini,” katanya “ialah sebagai jawaban terhadap gaya imperialisme global yang baru, yang terjadinya dimungkinkan oleh keberhasilan kapitalisme industri”.
Buku yang tak mudah ini, dan ditulis dengan kemampuan retorika yang tinggi, menantang asumsi lama tentang bangsa dan nasionalime serta memancing dialog yang lebih jauh. Karena itu, buku yang memakai pendekatan sejarah – komparatif dan bersifat interdisiplier – ini sangat penting bagi mereka yang mempelajari ilmu politik dan sejarah modern.
