Menyerah pada Ancaman Sanksi Ekonomi-Perdagangan AS, India Mengorbankan Kepentingan Nasional dan Reputasinya Sebagai Kekuatan Nonblok

Sejak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mencanangkan penetapan kenaikan tarif bea impor terhadap negara-negara di Eropa, Afrika, dan Asia, menarik menelaah kebijakan luar negeri India sebagai salah satu negara terbesar di Asia yang ikut memotori terbentuknya blok ekonomi-perdagangan alternatif BRICS bersama Rusia, Cina, Brazil dan Afrika Selatan. Bahkan pada 1955, termasuk salah satu dari lima negara pemrakarsa Konferensia Asia-Afrika di Bandung bersama Indonesia, Pakistan, Sri Lanka dan Myanmar (dulu masih bernama Burma).

Sekarang, menyusul perang dagang yang dilancarkan Presiden Trump dengan senjata penetapan kenaikan tarif bea impor terhadap negara-negara Asia yang dipandang musuh Amerika, mungkinkah India masih tetap bisa diandalkan sebagai kekuatan pemrakarsa negara-negara berkembang dalam memperjuangkan aspirasi negara-negara berkembang atau yang sekarang populer dengan istilah Global South?  Nampaknya, latarbelakangnya sebagai salah satu negara eks jajahan Inggris yang tergabung dalam The Common Wealth, India dalam situasi-situasi yang genting ketika harus memilih antara mendukung blok Barat versus Cina dan Rusia yang saat ini banyak memperjuangkan aspirasi negara-negara berkembang yang tergabung dalam Global South, nampaknya lebih condong pro AS dan blok Barat.

Ikatan India dengan negara eks penjajahnya, Inggris, yang notabene merupakan sekutu strategis AS hingga kini, merupakan penyebab utama India untuk lebih memilih bersekutu dengan AS-blok Barat alih-alih dengan Cina dan Rusia. Salah satu bukti nyata adalah dengan keputusan India pada 2017 lalu untuk mendukung Strategi Indo-Pasifik AS yang kemudian diperkuat dengan pembentukan persekutuan militer bersama empat negara (AS, Australia, Jepang dan India) dengan menggunakan dalih untuk membendung ancaman Cina di Asia Pasifik.

Dengan demikian, kebijakan luar negeri India yang sejak dekade 1950an bertumpu pada konsepsi non-blok yang sekarang menjelma menjadi multi-blok dan otonomi strategis, pada kenyataannya hanya sekadar retorika dan slogan belaka. Meskipun India sendiri mengklaim dirinya tetap berada pada posisi non-blok, tapi anehnya Presiden AS Joe Biden saat masih masih menjabat menyebut India sebagai mitra penting AS oleh sebab India mendukung Strategi Indo-Pasifik AS dalam menghadapi ancaman Cina.

Pada saat Trump untuk kali kedua menduduki Gedung Putih, pada Februari 2025 ketika Perdana Menteri Narendra Modi dan Trump bertemu, bahkan meningkatkan lingkup dan skala kerja samanya dengan AS dengan meluncurkan COMPACT, (Catalyzing Opportunities for Military Partnership, Accelerated Commerce & Technology). Masih pada Februari 2025 itu juga, Trump-Modi sepakat memprakarsai dua lembaga multilateral yaitu  Koridor India-Timur Tengah-Eropa dan Grup I2U2 , yang mencakup Israel dan Uni Emirat Arab (UEA).

Nampak jelas bahwa India secara de-fakto telah meninggalkan komitmennya terhadap prinsip-prinsip Dasa Sila Bandung 1955 maupun Gerakan Nonblok Beograd 1961, yang itu berarti India telah meninggalkan komitmennya dalam ikut serta memperjuangkan aspirasi Global South sebagaimana telah dirmuskan dalam Dasa Sila Bandung 1955 maupun Gerakan Nonblok Beograd 1961.

Misalnya saja dalam menjalin hubungan dengan Iran, yang sejak 1979 dipandang sebagai musuh AS, India secara sepihak membatalkan kerja samanya dengan Iran lantaran tekanan kuat dan ancaman sanksi ekonomi dari Washington. Adapun proyek bersama India-Iran yang dimaksud adalah proyek kereta api Chabahar.

 Proyek rel  kereta api dari pelabuhan Chabahar Iran ke Zahe jika berjalan sesuai rencana sebenarnya cukup strategis bagi kepentingan nasional India maupun Iran. Proyek Chabahar menghubungkan India dan Iran. Chabahar sejatinya punya nilai strategis dari sudut pandang kepentingan nasional India.  Secara lokasi geografis, Pelabuhan Iran ini menyediakan rute langsung ke Afghanistan dan Asia Tengah tanpa harus melewati Pakistan.  Bahkan melalui skema kerja sama Iran-India dalam proyek Chabahar  ini, India berpotensi membuka kemungkinan baru muncul sebagai tandingan strategis bagi pelabuhan Gwadar Pakistan. Bagi Pakistan yang bahkan merupakan sekutu AS yang jauh lebih solid daripada India sejak Perang Dingin 1950-1991, nampaknya juga mencium adanya ancaman geopolitik India lewat proyek Chabahar Iran tersebut. Maka tak heran jika pada perkembangannya kemudian negara-negara musuh Iran seperti AS, Israel, dan Arab Saudi, menentang keras proyek Chabahar India-Iran itu.

Baca juga:

U.S. Ends Special Sanctions Relief For India At Iran’s Chabahar Port, Effective September 29

Sekadar informasi. India pertama kali mengusulkan pengembangan Chabahar pada tahun 2003 dan menganggapnya sebagai penghubung utama ke Koridor Transportasi Utara-Selatan Internasional (INSTC) yang menghubungkan India dengan Rusia dan Eropa. Pelabuhan ini juga telah digunakan untuk mengirim gandum dan pasokan penting lainnya ke Afghanistan. Namun ya itu tadi, AS menyatakan bahwa siapa pun yang mengoperasikan Pelabuhan Chabahar atau melakukan kegiatan terkait dapat menghadapi sanksi setelah keputusan tersebut berlaku. Dengan kata lain, AS menentang keras kerja sama India-Iran, dan kalau tetap bersikukuh mempertahankan Project Chabahar, India akan kena sanksi kenaikan tarif bea impor.

Keputusan India menghentikan kerja sama Iran terkait proyek Chabahar yang dirintis sejak 2019 lalu, nampak jelas tidak konsistennya kata dan perbuatan. Keputusan India tersebut bertentangan dengan klaim sebelumnya bahwa mereka tidak akan mengikuti sanksi AS terhadap Iran karena New Delhi hanya mengakui sanksi yang disahkan oleh resolusi Dewan Keamanan PBB.

Bahkan lebih buruk dari itu, begitu menyerah terhadap ancaman sanksi ekonomi AS kepada India, India juga memutuskan batal membeli minyak dari Iran. Seperti juga pada Oktober lalu, juga atas tekanan dan ancaman sanksi ekonomi dari AS, India memutuskan menghentikan pembelian minyak dari Rusia. Begitu mudahnya India patuh dan menyerah pada tekanan dan ancaman sanksi ekonomi-perdagangan dari AS.

Lebih aneh lagi, Trump juga menekan Perdana Menteri Modi untuk menjalin hubungan baik dengan Pakistan, seakan-akan presiden AS lah yang menentukan arah kebijakan luar negeri AS. Bahkan kalau anda masih ingat insiden serangan rudal India terhadap wilayah kedaulatan Pakistan pada Mei 2022 lalu, Trump menjuluki Modi sebagai “pembunuh.”

Bisa dipastikan istilah “pembunuh” yang dialamatkan kepada Modi tersebut juga berkaitan dengan tewas terbunuhnya pemimpin separatis Sikh di AS dan Kanada, yang mana Washington menuding New Delhi berada di belakang pembunuhan terhadap pemimpin separatis Sikh tersebut. Trump bahkan juga masih mengungkit Modi bahwa kerushan anti-Muslim di Gujarat, India, yang berlangsung pada 2002,  juga masih dalam proses hukum di pengadilan AS.

Memang sangat disayangkan jika oleh karena kuatnya tekanan dan ancaman sanksi ekonomi AS terhadap India, lalu kemudian Presiden Modi menyerah begitu saja terhadap ancaman dan tekanan AS. Meskipun hal itu berarti India harus mengorbankan kepentingan nasional India sendiri seperti terlihat dengan keputusan India membatalkan kerja sama dengan Iran terkait Proyek Bersama Chabahar.

Padahal India punya potensi ekonomi yang cukup menjanjikan dengan menciptakan strategi perimbangan antara kebijakan luar negeri yang berhaluan nonblok dan bebas-aktif, seraya menjalin kerja sama ekonomi yang menguntungkan bagi India dengan bertumpu pada pasar dari negara-negara berkembang yang tergabung dalam Global South. Bukankah dukungan pro aktif India terhadap skema blok ekonomi-perdagangan alternatif seperti BRICS jauh lebih strategis bagi kepentingan nasional India? Menurut saya, seharusnya seperti itu.

Jika India tetap berkomitmen pada kerja sama strategisnya dengan BRICS, SCO atau Forum Ekonomi Eropa-Asia (EAEU), maka jalinan kerja sama yang terbangun dengan Iran akan memudahkan India untuk mengakses pasar di Afghanistan, Asia Tengah, Turki, dan Eropa.

Sayangnya, India lebih memilih menyerah pada tekanan dan ancaman sanksi ekonomi-perdagangan seperti ancaman penetapan kenaikan bea impor dari Presiden Trump alih-alih mempertahankan komitmen politik luar negerinya yang lebih berhaluan nonblok dan bebas-aktif seperti peran strategis yang dimainkan India sebagai salah satu motor penggerak Konferensi Asia-Afrika Bandung 1955 dan Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan nonblok Beograd 1961.

Hanya gara-gara Presiden Trump  mencanangkan American First, India dan negara-negara berkembang lainnya, harus menyerah begitu saja pada kemauan Amerika. Benar-benar tidak masuk akal jika India begitu saja dengan mudah menyerah dan bertekuk lutut pada ancaman AS. Sikap dan keputusan India tersebut benar-benar mengecewakan bagi negara-negara berkembang dan aspirasi Global South pada umumnya.

Sebaliknya, kita harus “angkat topi” dengan kegigihan pemerintah Cina untuk tidak mau menyerah begitu saja terhadap tekanan dan ancaman Amerika dalam perundingan diplomatik dengan Washington. Sikap dan pendirian Cina yang tetap teguh untuk tidak menyerah dalam perundingan dengan AS, kiranya patut jadi inspirasi bagi India untuk tetap menjadi kekuatan independen seperti sikap yang dianut pada dekade-dekade sebelumnya.

Seharusnya sebagai kekuatan independen, India secara jernih dan jeli mampu memandang peran dan kiprah BRICS maupun Shanghai Cooperation Organization (SCO) sebagai sarana alterantif bagi New Delhi untuk memperoleh akses dalam bidang sumberdaya, teknologi maupun pasar, terlepas dari kuatnya tekanan dan ancaman sanksi ekonomi-perdagangan dari AS dan blok Barat.

Hendrajit, Pengkaji Geopolitik, Global Future Institute (GFI)