Ngobrol Potensi Lahirnya Tata Dunia Baru dan Prakiraan Posisi Indonesia – di Tebb-Six Coffee, Jak-Sel
Ichsanuddin Noorsy dan M. Arief Pranoto
Ketegangan geopolitik di Asia Barat —khususnya antara Iran-Amerika Serikat (AS)— tak lagi sekadar konflik regional. Ia menjelma menjadi panggung rapuhnya Pax Americana. Doktrin ini menjadi penata dunia yang berkuasa selama lebih setengah abad. Tumpuannya pada dominasi politik militer, ekonomi, dan teknologi AS sejak 1945. Semenjak Nixon Shock 15 Agustus 1971, AS memainkan military-financial industrial complex. Artinya, bukan hanya kekuatan militer yang menjadi senjata. Ekonomi dan teknologi pun menjadi senjata utama demi dominasi tata dunia dalam kendalinya.
Saat demonstrasi di Hongkong pada 2019 gagal meruntuhkan keperkasaan Beijing, Afghanistan memenangkan peperangan pada 2021, dan beberapa kali serangan ke Iran gagal mengganti rezim Khamenei, maka dunia mendapat pesan bahwa kedigdayaan AS tergoyahkan. Menurut National Defense Strategy of USA 2018 dan 2022, sebenarnya AS sudah membaca ke mana arah musuh-musuh potensial menuju. Bahkan jika menoleh awal perang industri manufaktur 2008 yang dimulai dengan perang harga energi pada 14 Juli 2008, AS justru sedang membangkitkan perlawanan musuh-musuhnya. Menurut majalah Time, ini karena salahnya kebijakan GW Bush. Peristiwa runtuhnya Gedung kembar WTC, kebijakan war on terror (yang sebenarnya memerangi Islam), dan didudukinya Afghanistan pada 2001, serta memerangi Irak pada Maret 2003, justru menyadarkan musuh-musuh potensial AS. Lalu, saat AS angkat kaki dari Afghanistan pada 2021 dan diam atas aneksasi Krimea oleh Rusia serta perang Ukraina/NATO-Rusia, AS seakan tergagap-gagap. Kegamangan AS menjadi adidaya tunggal global pun disambut Cina, Rusia, Brazil, India, Afrika Selatan, Suriah, Iran, Korea Utara, Venezuela dengan merapatkan barisan. Respon negara-negara itu berlangsung sejak AS gagal menyerang Shanghai pada 24 Agustus 2015 melalui Black Monday. Karenanya bagi Washington, kondisi ini bukan murni soal jejaring ekonomi dan perdagangan. Tapi lebih merupakan benih bangkitnya kekuatan alternatif atas kepemimpinan AS.
Atas dasar itu, AS melancarkan serangan ekonomi melalui perang mata uang, teknologi, dan perang kapitalisme korporasi swasta melawan kapitalisme BUMN. Semua peperangan ini didukung dengan perang media Barat melawan media Cina. Seperti kebiasaan media arus utama Barat, Washington mencari kesalahan musuhnya. AS menjatuhkan sanksi ekonomi, embargo, membekukan asset musuh, dan merekayasa PBB sebagai alat menekan lawan. Semua negara merasakan perilaku AS itu. Ada yang merespon, ada yang diam, dan ada yang secara cerdas membangun perlawanan bertahan. Kecuali Venezuela, semua musuh potensial itu bertahan. Iran bahkan menyatakan, embargo ekonomi membuat negaranya memperoleh berkah kekuatan dan kepercayaan diri. Iran tetap bisa bertransaksi dan pengayaan nuklir terus berjalan.
Tapi AS tidak putus asa. Jika demonstrasi 2019 di Hongkong mendapat dukungan Washington, aksi massa di Iran akhir Januari 2026 gagal menggoyang Teheran. Washington dengan strategi shock and awe jujur menyatakan bahwa aksi itu atas rekayasa dan dukungan mereka. Isunya sama: demokrasi liberal, seperti kebijakan Arab Spring pada Desember 2010. Kebijakan produksi AS ini menjadikan Tunisia, Mesir, Libya, Yaman, Bahrain, Sudan dan Suriah berubah sistem politiknya sehingga sesuai dengan intimidasi dan indoktrinasi Washington. Terhadap Qatar, Trump menudingnya sebagai donatur teroris.
Tidak demikian dengan Iran. Negara yang kini rasis, angkuh dan hipokrit kelas tinggi tak mampu mematahkan mental bangsa Iran. Diplomasi AS tanpa daya tawar pun berujung goyah tak percaya diri. Ini memperlihatkan bahwa instrumen lama hegemoni AS tak lagi efektif. Bahkan, mundurnya kapal induk USS Abraham Lincoln dari Teluk Persia dapat dibaca sebagai simbol menyusutnya determinasi geopolitik Washington di kawasan strategis tersebut. Pandangan Stiglitz terbukti, hegemoni AS telah berakhir. Pendapat Krugman nyaris sama. Dia menyebut, AS sedang menyusuri pintu masuk kegagalan adidaya. Suatu kegagalan pemerintahan ke dalam dan keluar.
Analisis Krugman tidak berlebihan. Luruhnya posisi AS di panggung global diperparah oleh problem domestik AS. Di bawah kepemimpinan Presiden ke-45 dan 47 Donald Trump, ia justru terseret krisis legitimasi politik dan moral. Terkuaknya kembali dokumen sensitif Jeffrey Epstein menambah daftar panjang kegamangan internal. Kebijakan luar negeri AS yang seakan langsung ditangani Trump —bukan dalam pengelolaan Menlu Luar Negeri (State Department) Marco Rubio— tidak menghasilkan konsolidasi kekuatan, melainkan delegitimasi peran sebagai “polisi dunia”. Sekutunya diejek, bahkan dijauhi seperti terlihat pada kasus Greenland dan Kanada.
Tapi waktu memang berputar. Segala sesuatu dipergilirkan. Lihat, sejarah mengajarkan bahwa setiap pax memiliki usia. Pax Britannica runtuh, digantikan Pax Americana pasca Perang Dunia II. Maka wajar jika pertanyaan mendasar mengemuka, “setelah Pax Americana, siapa penggantinya?” Akankah penggantinya menghamparkan kesejahteraan, kedamaian dan keadilan yang hakiki dan sukses menyingkirkan yang batil?
Pax Judaica, Pax Sinica, atau Sekadar Replikasi Lama?
Sebagian analis mengajukan hipotesis Pax Judaica sebagai tatanan dunia dengan Israel sebagai pusat kekuatan global. Analisis ini mungkin merujuk pada pendapat Trump. Bersama Presiden Brazil Bolsonora waktu itu dan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu, pada era 2017-2020 Trump berseloroh bahwa pusat pemerintahan bumi adalah Washington, pusat Kerajaan bumi adalah London, dan pusat spiritual bumi adalah Jerusalem. Pernyataan ini disampaikan sejurus ia menyetujui perpindahan ibukota Israel dari Tel Aviv ke Jerusalem.
Namun konsep Pax Judaica ini sejak awal mengidap masalah sejarah kelam. Selain masih hipotetis, kiprah militer Israel di Palestina dan Gaza justru menimbulkan resistensi moral global. Lebih jauh lagi, Pax Judaica pada dasarnya hanya perpanjangan Pax Americana yang bertumpu unipolar, berbasis kekuatan, tidak didasarkan atas sikap saling percaya dan kesepakatan, serta materialistik. Sudah tentu — nilai, paradigma, dan logika kekuasaannya hampir pasti tak berubah. Selain itu, karena setali tiga uang dengan pax sebelumnya, Pax Judaica juga menganut multiple suitable standard, suatu karakter munafik tingkat tinggi sehingga sulit dipercaya.
Alternatif yang kini lebih mengemuka adalah Pax Sinica. Kebangkitan Cina, menguatnya BRICS Plus, Belt and Road Initiative, dedolarisasi global, serta wacana multipolaritas yang seirama dengan bipolaritas, memberi sinyal bahwa dunia tengah bergerak menjauhi karakter dan perilaku politik kekuasaan Washington. Inilah dunia VUCA yang bersambut dengan dunia FLUX — serba cepat, cair, tak terpeta, dan sulit diprediksi. Atmosfer dunia seperti ini akhirnya malah menjadi senjata makan tuan bagi mereka yang ucapannya tidak dapat dipegang, dan tentu bagi mereka yang serakah, arogan, dan tidak jujur dalam menampuk kekuasaan. Atmosfer ini tidak memandang siapa subjeknya. Sebab atmosfer ini memiliki hukum besi: setiap kekuasaan yang malah menimbulkan beban kemanusiaan kepada yang dikuasainya, pasti akan berakhir hina.
Secara historis, Pax Sinica bukan konsep baru. Pada era Dinasti Han dan Tang, Cina menciptakan stabilitas kawasan melalui perdagangan, budaya, dan ilmu pengetahuan lewat Jalur Sutra. Dalam konteks modern, Pax Sinica dipahami sebagai upaya membangun jaringan ekonomi melalui kerjasama pertumbuhan, pembangunan infrastruktur, dan diplomasi, bukan semata dominasi militer. Namun, persoalan mendasarnya tetap sama, “Apakah multipolaritas otomatis lebih sejahtera, damai, dan adil?” Pertanyaan ini berhadapan dengan subjektivitas manusia penguasa. Terhadap yang bersangkutan lahir pertanyaan, apa yang menjadi pedoman hidupnya, visi-misi apa yang diembannya, apa konsepnya tentang kuasa dan hak milik di dunia, dan dengan cara bagaimana ia menjalankan visi-misi itu bersamaan dengan penerapan konsep kuasa dan hak milik?
Masalah Inti: Materialisme
Baik Pax Americana maupun Pax Sinica —bahkan kapitalisme Barat dan sosio-komunisme Timur— bertemu pada satu landasan filosofis yang sama: “materialisme”. Perbedaannya hanya terletak pada metode dan unit analisis. Kapitalisme mengandalkan akumulasi modal dengan unit analisis individual melalui korporasi swasta; komunisme mengandalkan kekuatan massa yang berpegang juga pada modal finansial melalui korporasi BUMN. Keduanya sama-sama menjadikan kebendaan sebagai tujuan utama. Kapitalisme menyandarkan kekuatan individual untuk menggerakkan modal finansial. Sosialis komunis menggerakkan modal finansial dalam jejaring modal sosial.
Dalam perspektif spiritual langit, pijakan materialisme ini merupakan “kebohongan arah hidup.” Ia menghampar pandangan fatamorgana. Indah, seperti pelangi. Dunia digerakkan oleh kekuatan modal finansial, logika pasar, monopoli, dan eksploitasi sumber daya. Polanya, dengan biaya minimal, dicari bahan baku dan tenaga kerja relatif semurah-murahnya, dihasilkan produksi sebanyak-banyaknya, tercipta pasar seluas-luasnya. Maka, pergantian poros kekuasaan tanpa perubahan nilai hanya akan melahirkan hegemoni berwajah baru dengan jiwa lama. Old wine new bottle. Oleh karena itu, diskursus geopolitik mutakhir mulai bergeser. Bukan lagi semata soal unipolar, multipolar, atau bipolar, melainkan pertarungan nilai antara materialisme dan spiritualisme, suatu pergumulan abadi antara hak dan batil.
Pergumulan ini sudah terbukti empat belas abad lalu. Sepanjang manusia tidak jujur, serakah, angkuh, senang berfantasi, dan melihat fatamorgana dunia sebagai fakta kemewahan, kemuliaan, dan kehormatan, maka secara sistemik struktural kebendaan dengan segala maknanya, pasti luruh. Tidak ada manusia yang tidak menua dan mati. Tapi catat, frekuensi jiwanya (suara, cahaya dan udara) tetap bersemayam pada tempatnya yang cangkangnya telah masuk ke bumi. Unit analisis individual ini berlaku juga bagi unit analisis komunitas, dan bangsa-bangsa.
Indonesia dan Peluang Mercusuar Dunia
Sebenarnya dengan Pembukaan UUD 1945 yang bermuatan nilai-nilai universal, maka runtuhnya semua piagam tatanan dan kekuatan dunia berbasis materialisme sudah terjawab. Dengan fondasi, visi-misi kehidupan yang tertulis di Pembukaan itu, Indonesia dapat menawarkan konsep kesejahteraan, kedamaian dan keadilan global. Melalui diplomasi yang tangguh, teguh, teduh tapi tidak rikuh, Indonesia dapat diperhitungkan. Negara kepulauan besar dengan keragaman suku dan agama, sumber daya alam melimpah, populasi terbesar keempat dunia, serta posisi geopolitik silang yang strategis tidak layak menjadi negara rentan kedaulatan. Politik luar negeri yang bebas-aktif memberi ruang manuver yang relatif independen di tengah rivalitas global. Bebas, karena menolak penekanan dan penindasan pihak manapun. Sikap bebas ini dilandasi keberpihakan kepada kesejahteraan, kedamaian dan keadilan dalam kebersamaan. Aktif dalam arti memberi solusi terhadap konflik regional atau global yang memenuhi nilai-nilai kemanusiaan universal, bukan sekadar nilai material. Maka Indonesia tidak akan memerangi negara manupun, kecuali membangun pertahanan dan ketahanan di semua gatra kehidupan berbangsa dan bernegara.
Secara historis, Indonesia beberapa kali selamat dari intervensi asing secara militer. Invasi, intervensi, infiltrasi, interferensi, indoktrinasi dan intimidasi secara non militer yang membuat Indonesia negara rentan kedaulatan. Di tingkat kultural, hidup pula keyakinan kolektif tentang Kebangkitan Nusantara — dari siklus kejayaan Sriwijaya (abad ke-7), Majapahit (abad ke-14), hingga visi Indonesia Emas 2045 alias Mercusuar Dunia (abad ke-21). Itu siklus tujuh abad atas Kejayaan Nusantara.
Namun yang kerap disalahpahami, Mercusuar Dunia bukanlah superpower. Ia bukan adidaya, apalagi “polisi dunia”. Mercusuar adalah penerang — yang memimpin melalui nilai, keteladanan, adil dan bijak. Ya. Dunia hari ini tak kekurangan kekuatan, tetapi tak punya arah yang benar atas nilai-nilai kemanusiaan dengan pola yang tangguh namun rendah hati, berbagi dan peduli serta dapat dipertanggung jawabkan. Kita sedang menyaksikan pengetahuan dan teknologi adalah kekuasaan, dan keyakinan informasi hakiki adalah energi. Tapi kita patut memahami bahwa pengetahuan, teknologi, dan keyakinan informasi hakiki itu merupakan harkat martabat manusia, the dignity of people. Jati diri seperti ini mustahil tegak jika manusia atau tatanan dunia berpijak pada kemunafikan dan perlawanan terhadap kebenaran hakiki.
Jika tata dunia baru benar-benar lahir, ia membutuhkan fondasi kemanusiaan, kesejahteraan, perdamaian, keadilan, dan spiritualitas lintas agama. Dan boleh jadi, tanda-tanda itu justru lebih kuat bersemayam di Indonesia – Bhinneka Tunggal Ika, negeri aneka bangsa tetapi tetap satu jua. Sekali lagi, bukan sebagai penguasa, melainkan penunjuk jalan bagi peradaban dunia. Memang tidak ada yang mampu menyatukan manusia sedunia sepanjang konsepnya datang dari manusia itu sendiri. Rebooting dan resetting kehidupan patut dilakukan, tapi tidak dengan konsep great reset berbasis materialisme dan melawan penguasa Yang Amat Maha Kuasa atas semesta dan jagad raya.
Penutup
Runtuhnya Pax Americana kelak, bukan cuma pergeseran kekuatan global. Di dalamnya terkandung krisis legitimasi moral, mental, intelektual dan kultural modern. Pergantian menuju Pax Sinica atau format multipolar apa pun akan kehilangan makna jika dunia tetap berkubang dalam paradigma materialisme yang sama. Proporsikan kekuasaan, pasar, dan teknologi adalah sarana menuju kesejahteraan dan kedamaian. Dunia hari ini tidak kekurangan kekuatan, tetapi kehilangan arah sekaligus rapuh dalam pijakan. Tidak pula kekurangan aktor global, tetapi miskin kepemimpinan bernilai. Indonesia akan bernasib sama jika gagal membaca tanda-tanda zaman, jika hanya sibuk menutupi kecurangan, keserakahan, dan menampilkan kemunafikan. Simak dengan seksama, kemunafikan adalah jalan sempurna menuju kehinaan dan kebusukan. Sikap ini akan bertemu dengan jalan hidup tak menentu.
Indonesia memiliki peluang historis yang tidak dimiliki banyak bangsa, berdiri di luar poros hegemoni dan berpotensi besar menyalakan semangat dan arah baru. Bukan sebagai adidaya atau polisi dunia, melainkan sebagai Mercusuar Dunia — penuntun peradaban yang memadukan kedaulatan politik, keadilan sosial, dan spiritualitas-religius lintas agama. Sekali lagi, jika Tata Dunia Baru benar-benar lahir, ia tidak akan ditentukan siapa paling kuat, melainkan oleh siapa yang paling mampu memproduksi dan memberi makna kedamaian dan ketentraman dalam kebersamaan serta arah bagi kemanusiaan yang memanusiakan manusia.
Ayo, bangkitlah bangsaku!
