Tak boleh dipungkiri, di Indonesia — muslim merupakan mayoritas populasi. Secara (geo) politik, ini adalah potensi kekuatan baik modal sosial, modal ekonomi, modal politik maupun modal kultural.
Dengan populasi 85-an persen penduduk Indonesia beragama Islam, umat muslim memiliki potensi besar dalam membentuk arah politik, sosial, dan budaya negara.
Dalam teori kekuasaan, pihak manapun yang ingin mempertahankan atau merebut kendali tentu akan berfokus pada kelompok mayoritas ini. Jika mayoritas bersatu, arah kekuasaan akan sulit dikendalikan dari luar.
Kebhinekaan di internal umat Islam, di satu sisi adalah ‘kekayaan’, tetapi juga celah strategis pada sisi lain. Celah untuk diadu domba.
Ya. Muslim di Indonesia sangat beragam. Ada NU, Muhammadiyah, Persis, Salafi, Jamaah Tabligh, Syi’ah, Sunni dan lainnya. Selain itu, ada pula kategori sosial-budaya seperti santri – abangan, contohnya, atau tradisional – modern, ataupun nasionalis – islamis dst.
Sekali lagi, keragaman ini bisa menjadi kekayaan, namun juga celah untuk diadu domba — apalagi jika perbedaan itu dibumbui dengan isu politik, ekonomi, atau isu identitas.
Hal itu, sebenarnya merupakan pola pengulangan “Warisan Kolonial”. Dulu. Belanda secara aktif menerapkan _devide et impera_ (pecah belah lalu kuasai) di Hindia Belanda, dengan memecah belah antara: Priyayi Vs Santri; Islam Vs Kristen; Etnis Jawa Vs non-Jawa; Elite lokal Vs rakyat biasa. Dan agaknya, strategi ini masih dipakai dalam praktik politik praktis di era kini, baik oleh aktor domestik maupun (khususnya) pihak asing.
Kenapa begitu?
Dari aspek sejarah perjuangan kemerdekaan, Islam itu dinilai sebagai “ideologi perlawanan”. Bahwa sepanjang sejarah Indonesia, Islam kerap menjadi dasar perlawanan terhadap ketidakadilan, baik perlawanan terhadap penjajahan, Orde Baru, maupun perlawanan pada globalisasi yang berintikan neoliberalisme.
Karena itu, menjaga umat Islam agar tidak bersatu secara ideologis menjadi kepentingan banyak pihak yang merasa terancam oleh kekuatan ini. Maka, kebhinekaan di internal muslim perlu dieksploitatif. Dipecah belah, dibentur – benturkan, lalu dikuasai.
Contoh benturan internal yang dimanfaatkan, misalnya:
1. Syi’ah Vs Sunni. Meski Syi’ah minoritas, isu ini sering diangkat untuk menciptakan kegaduhan di kalangan Sunni sendiri;
2. Muhammadiyah Vs NU. Dua ormas Islam besar ini kadang dibenturkan walau secara substansi banyak kesamaan dalam visi kebangsaan;
3. Islamis Vs Nasionalis. Politik identitas ini kerap dimainkan dalam pemilu, terutama sejak Pilkada DKI 2017 lalu;
4. Abangan Vs Santri. Perbedaan cara beragama kadang dijadikan narasi untuk menciptakan dikotomi Islam garis keras Vs Islam moderat demi kepentingan tertentu.
5. Dan banyak varian adu domba lainnya.
Lalu, apa tujuan?
Tak lain, melemahkan potensi kebangkitan politik Islam yang mampu melawan status quo atau hegemoni entitas tertentu guna menjaga dominasi elite politik lama karena takut kehilangan basis kekuasaan jika umat Islam bersatu dalam platform politik ataupun ekonomi alternatif, dengan cara, misalnya:
* Memecah basis suara pemilu agar umat Islam tidak solid mendukung satu kekuatan politik.
* Mengalihkan perhatian dari isu-isu struktural seperti korupsi, ketimpangan ekonomi, atau penjajahan sumber daya dst. Padahal, secara konstitusi UUD 1945 Naskah Asli, persoalan di atas hanya isu-isu hilir. Residu dari isu hulu yakni kudeta konstitusi terhadap UUD warisan Pendiri Bangsa.
Bagaimana umat muslim menyikapi?
Umat Islam jangan bodoh! Dan jangan mau dibodohin! Sekali lagi, umat Islam jangan bodoh dan jangan mau dibodoh-bodohin!
Oleh karena itu, kudu dibangun kesadaran kolektif umat Islam, bahwa perbedaan ialah keniscayaan, bukan perpecahan sebagai pilihan.
Umat harus menguatkan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wathaniyah. Jangan sampai perbedaan mazhab, ormas, atau beda strategi dakwah dijadikan alat untuk saling cela, saling caci dan jadi menu bentrokan.
Umat harus mewaspadai narasi dan framing media ataupun perilaku elite politik yang cenderung provokatif, terutama menjelang momen politik besar.
Umat muslim harus balik ke substansi Islam yang menyerukan keadilan, persatuan, dan kepedulian sosial — bukan sekadar simbol atau sentimen identitas.
Di Bumi Pertiwi ini, masih banyak tamu tak diundang di antara rerumpun kembang sore dan bunga-bunga sedap malam.
M Arief Pranoto, Pengkaji Geopolitik Global Future Institute (GFI)
Facebook Comments
