Pemerintahan Inggris di bawah Perdana Menteri Keir Starmer nampaknya sedang menghadapi isu-isu ekonomi yang cukup serius dan krusial di dalam negeri. Ironisnya, Partai Buruh yang menguasai 410 kursi dengan selisih keunggulan 170 kursi di parlemen terhadap partai-partai pesaingnya, arah kebijakan perekonomian Starmer yang bertujuan memulihkan krisis keuangan Inggris, malah mendapat perlawanan keras dari kader-kader partai pengusung Starmer sendiri. Oleh sebab Starmer menyentuh isu-isu ekonomi yang sangat sensitive terhadap masyarakat pemilih/electoral votes dan basis akar rumput /grassroot base partai buruh itu sendiri,
Yaitu mencoba memangkas anggaran-anggaran yang dialokasikan kepada masyarakat dari lapisan ekonomi lemah.
Mari kita telaah duduknya perkara.
Anggaran negara yang dialokasikan untuk pengeluaran tahunan untuk tunjangan kesehatan dan disabilitas usia kerja telah meningkat sebesar £20 miliar ($27 miliar) dan diperkirakan akan meningkat lagi sebesar £18 miliar ($25 miliar) pada akhir masa jabatan parlemen pada 2029 mendatang. Sehingga akan meningkatkan total pengeluaran anggaran negara menjadi £70 miliar ($95 miliar) per tahun .
Menurut Jake Scott dalam artikelnya, Britain,s Prime Minister Backflips, salah satu penyebabnya adalah karena lebih dari 1 juta orang telah mendaftar dan mengklaim tunjangan kesehatan sejak tahun 2020, dengan jumlah total klaim meningkat menjadi hampir empat juta . Terlebih lagi, sistem dukungan utama yang menjadi simbol dari seluruh isu ini—Pembayaran Kemandirian Pribadi atau Personal Independence Payments (PIP)—diperkirakan akan berlipat ganda jumlahnya, dari 2 menjadi 4 juta, pada tahun 2030. Sebagian besar orang yang mengklaim tunjangan kesehatan didukung oleh PIP, dan jumlah ini diperkirakan akan terus membengkak.
Baca selengkapnya:
Britain’s Prime Minister Backflips
Masalah krusial dari di balik isu ekonomi yang erat kaitannya dengan isu kesejahteraan masyarakat ini, adanya celah penyalahgunaan dalam mengklaim tunjangan kesehatan. Dengan memanfaatkan celah mengenai kriteria apa yang dianggap sebagai penyakit yang melemahkan / disabilities illness.
PIP dirancang, seolah-olah, untuk mendukung penyandang disabilitas yang menghambat aktivitas sehari-hari mereka—termasuk, tentu saja, pekerjaan. Sekilas, hal ini masuk akal; penyandang kursi roda pasti menghadapi kesulitan, meskipun ada peningkatan upaya untuk membuat ruang publik dapat diakses kursi roda. Disabilitas yang lebih ringan seperti asma dianggap obstruktif, tetapi tidak melemahkan, sehingga dukungan dapat diklaim.
Seperti yang dijelaskan oleh Institute for Fiscal Studies , proporsi klaim yang dibuat atas dasar kesehatan mental meningkat dari 32% pada tahun 2019 menjadi 41% pada tahun 2024, sementara lebih dari dua pertiga (69%) penggugat di bawah usia 25 tahun mengklaim karena alasan ini.
Terlebih lagi, Anda tidak memerlukan surat dokter untuk mengklaim PIP; Anda hanya perlu membuktikan (melalui formulir) bahwa disabilitas pribadi Anda memengaruhi kehidupan sehari-hari Anda. Akibatnya, banyak klaim dibuat atas dasar rujukan mandiri. Selama Covid, ketika banyak klaim dinilai melalui telepon karena dokter tidak tersedia untuk kunjungan, banyak klaim diabaikan begitu saja, terutama yang terkait dengan kecemasan atau kondisi serupa lainnya.
Itulah sebabnya, 18 Maret 2025 lalu, pemerintah menerbitkan Green Paper (sebuah dokumen yang menguraikan proposal kebijakan yang menerima kontribusi eksternal) yang berfokus pada reformasi sistem kesejahteraan Inggris dan mendorong masyarakat untuk kembali bekerja, disambut baik.
Proposal utamanya adalah perubahan substansial pada proses PIP, yang akan memengaruhi sekitar setengah dari orang yang saat ini mengajukannya. RUU Universal Credit dan Pembayaran Kemandirian Pribadi mengusulkan agar metode pengujian kemampuan baru diperkenalkan, yang menetapkan kriteria yang mengharuskan para pemohon untuk mencapai skor empat poin dalam setidaknya satu kegiatan harian.
Pemerintah berharap sistem baru ini akan menghemat £5 miliar per tahun ($6,8 miliar), yang hampir tidak berpengaruh pada tagihan yang jumlahnya hampir 14 kali lipat, tetapi reformasi dianggap perlu untuk mencegah kenaikan pajak lebih lanjut dan situasi yang semakin tak terkendali.
Proyeksi pemerintah sendiri yang tercantum dalam Pernyataan Musim Semi memperkirakan bahwa, tanpa reformasi, tagihan kesejahteraan akan menelan biaya tambahan sebesar £30 miliar ($40 miliar) secara keseluruhan pada tahun 2029. Starmer sendiri berpendapat bahwa sistem ini “menjebak” orang dalam tunjangan, yang merupakan salah satu alasan reformasi tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk mengurangi lonjakan biaya, tetapi juga untuk memfasilitasi mereka yang tidak aktif secara ekonomi untuk kembali bekerja.
Sayangnya, Partai Buruh, yang berkomitmen pada belanja negara yang besar, tidak mau menerimanya. Pada tanggal 24 Juni, 120 anggota parlemen Partai Buruh melawan untuk memblokir pemotongan dana kesejahteraan, termasuk reformasi PIP—dan jumlah pemberontak sebanyak itu sudah cukup untuk mengkompromikan mayoritas pemerintah.
Berarti pemerintah kemungkinan besar akan kalah dalam pemungutan suara RUU tersebut. Kalah dalam pemungutan suara RUU bukanlah hal yang jarang terjadi, tetapi hal itu menjadi semakin berbahaya, terutama karena konvensi mengamanatkan Perdana Menteri untuk tetap menjabat selama mayoritas partai terbesar mendukungnya.
Perlawanan besar dari internal partai buruh pada perkembangannya bisa menyebabkan perpecahan yang serius dalam tubuh partai buruh, dan pada akhirnya menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Starmer.
Bagi Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer secara pribadi hal ini jelas suatu masalah yang cukup krusial, mengingat fakta bahwa Starmer merupakan perdana menteri dari Partai Buruh yang berhaluan kiri-tengah. Dan saat ini menguasai mayoritas kursi di parlemen.
Majelis Rendah (House of Commons) Inggris memiliki 650 anggota parlemen. Masing-masing anggota parlemen mewakili konstituen individu atau wilayah yang berada dalam daerah pemilihan (dapil) di Inggris Raya.
Sebelum hasil resmi diumumkan, exit poll telah memproyeksikan Partai Buruh akan memenangkan 410 kursi, Partai Konservatif meraih 131 kursi, Partai Liberal Demokrat 61 kursi, dan Partai Reformasi Inggris (penerus Partai Brexit) 13 kursi. Sisanya didapat oleh partai-partai lain maupun anggota independen.
Hasil itu akan memberi Partai Buruh mayoritas 170 kursi. Jumlah ini sangat besar, meski tidak sebesar kemenangan partai ini yang meraih mayoritas 179 kursi saat dipimpin oleh Tony Blair pada 1997.
Perekonomian Inggris saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Menurut data dari perusahaan jajak pendapat YouGov, kekhawatiran utama warga Inggris yang termasuk yang kemudian tercermin dalam pemilihan umum, berkisar pada isu ekonomi, imigrasi, perawatan kesehatan, dan perumahan. Kemenangan Starmer yang berasal dari Partai Buruh, menunjukkan bahwa ekonomi merupakan isu sentral dalam pemilu yang berlangsung pada Juli 2024 lalu.
Baca juga:
Siapa Sir Keir Starmer, perdana menteri baru Inggris setelah Partai Buruh menang Pemilu 2024?
Sejak pandemi berakhir, Inggris menghadapi krisis biaya hidup akibat inflasi yang mencapai level tertinggi dalam empat dekade terakhir. Pertumbuhan tahunan ekonomi Inggris terus berada di bawah 1%, dan belakangan ini Inggris menghadapi resesi.
Menyadari skenario terburuk yang bisa memicu perpecahan di dalam tubuh partai buruh yang saat ini menguasai mayoritas kursi Majelis Rendah, Starmer nampaknya mundur satu atau dua langkah. Pada 1 Juli 2025 lalu, diputuskan Reformasi PIP ditunda. Meskipun demikian, pada pembacaan kedua RUU tersebut, 49 anggota parlemen dari Partai Buruh menolak secara prinsipil Isi dari RUU tersebut. Ini jelas merupakan kali pertama unjuk perlawanan terbesar terhadap arah kebijakan Starmer dari partainya sendiri.
Namun dari cerita ini mengisyaratkan adanya dua masalah krusial dalam pemerintahan Inggris di bawah Starmer saat ini. Pertama, kondisi keuangan Inggris saat ini sedang tidak baik-baik saja, sehingga Starmer terdorong untuk menerapkan skema PIP yang dia tahu persis akan menuai perlawanan sengit dari kader-kader partai buruh yang mengusung dirinya sebagai perdana menteri. Kedua, penangguhan RUU Reformasi PIP berarti akan berdampak pada kondisi keuangan Inggris dalam jangka panjang. Sebab, begitu kuatnya tekanan pada Starmer agar agenda pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada Skema PIP, sehingga membawa resiko perpecahan di partai buruh, menunjukkan bahwa kas keuangan Inggris sedang kosong.
Betapa tidak. Jika melalui skema PIP Inggris berharap akan menghemat sekitar £5 miliar per tahun ($6,8 miliar), tergambar betul betapa kondisi keuangan Inggris memang sedang krisis. Sialnya, dan dalam konteks ini perlawanan partai buruh terhadap kebijakan PIP Starmer menjadi sangat masuk akal, ketika pemerintah Inggris harus memangkas alokasi anggaran akibat kondisi kas keuangan Inggris sedang kosong, mengapa yang harus dikorbankan adalah masyarakat dari lapisan ekonomi lemah?
Hendrajit, Pengkaji Geopolitik, Global Future Institute (GFI)
