Baskara T. Wardaya¹
PROSES dekolonisasi yang terjadi pada pertengahan abad ke-20 merupakan sebuah proses yang panjang dan berliku. Proses itu bermula ketika pada bulan Mei 1945 tentara NAZI Jerman, dan kemudian pada bulan Agustus tahun yang sama tentara Jepang, menyerah pada Sekutu. Kita ingat, penyerahan keduanya menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua (1939-1945). Berakhirnya Perang Dunia Kedua (PD II) juga menandai dimulainya proses dekolonisasi. Itulah proses diakhirinya kekuasaan pemerintah-pemerintah kolonial Barat (termasuk Jepang) atas wilayah-wilayah jajahan mereka, terutama di benua Asia dan Afrika. Diakhirinya kekuasaan kolonial berarti wilayah-wilayah yang sebelumnya dijajah, kini memperoleh kemerdekaannya. Secara resmi wilayah-wilayah jajahan tersebut bebas dari cengkeraman kolonialisme. Dengan berakhirnya cengkeraman tersebut mereka memiliki hak untuk memerintah sendiri sebagai negara baru yang merdeka dan berdaulat.
Dalam praktiknya banyak negara yang resminya sudah merdeka, tidak sepenuhnya berdaulat. Penyebabnya terutama adalah karena meskipun secara formal suatu negara telah lepas dari penjajahan, namun pemerintah yang dulu menjajahnya masih ingin terus bercokol. Indonesia, misalnya. Meskipun pada tanggal 17 Agustus 1945 Dwitunggal Sukarno-Hatta atasnama bangsanya telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, namun pemerintah Belanda masih ingin terus menguasai kembali negara bekas jajahannya itu. Terjadilah tarik-ulur yang seakan tak berkesudahan antara keduanya. Baru setelah melalui diplomasi dan perjuangan revolusioner yang panjang dan berdarah selama empat tahun (1945-1949), Indonesia diakui kemerdekaan dan kedaulatannya. Itupun belum sepenuhnya. Sebagaimana diketahui, di akhir Perang Kemerdekaan, salah satu kesepakatan dari Konferensi Meja Bundar (1949) menetapkan bahwa Indonesia diakui kemerdekaannya, namun tetap berada dalam wadah apa yang disebut “Uni Indonesia-Belanda”, di mana Ratu Belanda menjadi kepalanya. Sementara itu Irian Barat (sekarang Papua) lanjut dikuasai oleh Belanda. Ketentuan-ketentuan demikian menandakan bahwa kekuasaan kolonial Belanda masih ingin tetap memegang kendali di Indonesia.
Situasi serupa terjadi di banyak negara lain di Asia maupun Afrika. Pada satu sisi pasca PD-II negara-negara di kedua benua tersebut sudah menyatakan-diri merdeka. Pada sisi lain pemerintah-pemerintah dari negara-negara bekas penjajah mereka masih ingin tetap memegang kendali atas negara-negara yang dulu dijajahnya. Akibatnya negara-negara itu formalnya merdeka, namun dalam kenyataannya tetap saja belum
berdaulat dalam menentukan pilihan-pilihan nasional dan internasional masing-masing. Dalam kaitan dengan berlangsungnya Perang Dingin (1945-1990) antara blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok Timur yang dikomandani oleh Uni Soviet (sekarang Rusia), banyak negara yang baru merdeka saat itu dikondisikan untuk memilih blok mana yang ingin diikuti. Sementara negara-negara baru yang berorientasi kapitalis ditarik agar mengikuti blok Amerika Serikat, negara-negara dengan orientasi sosialis didorong untuk bergabung dengan blok Uni Soviet. Dengan kata lain pada masa dekolonisasi, pihak Barat (dalam hal ini Amerika Serikat dan Uni Soviet beserta sekutu masing-masing) masih ingin mendikte pilihan-pilihan nasional dan internasional dari negara-negara di Asia dan Afrika.
Dalam kondisi demikian, banyak negara bekas penjajah masih memandang penduduk negara-negara bekas jajahan sebagai kelompok orang yang inferior, yang cara berpikir dan cara hidupnya tidak setara dengan penduduk negara-negara Barat yang “maju” dan sebagainya. Praduga inferioritas ini dikenakan pada banyak bidang, termasuk bidang ekonomi, kultural, politik maupun militer. Akibatnya gerak langkah yang bisa dilakukan oleh banyak negara di Asia dan Afrika selama periode Perang Dingin menjadi terbatas. Menggunakan istilah Galtung (1971), sementara negara-negara Barat memandang diri sebagai negara-negara center (atau pusat) yang merupakan jantungnya berbagai kemajuan, negara-negara di Asia dan Afrika diperlakukan sebagai periphery atau wilayah pinggiran yang kewajibannya hanyalah mengikuti kepemimpinan negaranegara Barat. “Kewajiban” lain adalah menjadi sumber daya alam dan sumber daya
manusia yang akan dieksploitasi untuk kepentingan Barat.2
1. Dipandang Inferior
Kita tahu, terkait dengan cara pandang Barat yang tidak seimbang atas dunia di luarnya pada periode pasca-kolonial, sejumlah ilmuwan sosial, khususnya para ilmuwan kajian budaya, bereaksi keras. Mereka melihat bahwa meskipun pasca-PD II kolonialisme telah berakhir, sikap dan cara pandang kolonialistik ini tetap berlanjut. Dalam terang teori pascakolonial, para ilmuwan tersebut mengamati bahwa pengaruh kolonialisme masih terus berlangsung—bahkan lama setelah kolonialisme resminya berakhir. Mereka
mengamati pengaruh panjang itu dari sudut pandang politik, ekonomi maupun budaya. Edward Said (1979), misalnya, melalui istilah “orientalisme” menengarai bahwa yang namanya “the Orient” atau “dunia Timur” itu tidak lebih merupakan hasil rekayasa intelektual-ideologis masyarakat Barat. Barat ingin memandang orang-orang di luar wilayah geografisnya (khususnya Asia) sebagai kelompok masyarakat yang inferior. Secara khusus orang-orang “Timur” dipandang sebagai malas, mudah pasrah, dan haus
akan bimbingan Barat. Persepsi tentang “Timur” yang demikian itu, menurut Said, sengaja diciptakan dengan maksud untuk tujuan-tujuan dominasi. Melalui ungkapan terkenal “Can the subaltern speak?”, Gayatri Spivak (1988) menunjukkan bagaimana suara-suara dari kaum lemah (subaltern) di Asia dan Afrika—khususnya penduduk negara-negara bekas jajahan—secara langsung atau tak langsung dibungkam.
Akibatnya mereka tidak bisa sepenuhnya mengungkapkan diri. Sementara itu Frantz Fanon (1961) menunjukkan bagaimana bahkan setelah bekas negara terjajah itu merdeka, dampak psikologis dari periode kolonial masih terus berlanjut. Dengan kata lain, bahkan setelah berakhirnya periode kolonial, relasi-kekuasaan antara Barat dan negara-negara bekas jajahan di Asia dan Afrika tetap saja tidak seimbang. Sementara Barat merasa diri superior, dunia di luarnya dipandang inferior.
2. Lebih Erat
Sadar akan atas kondisi dan cara pandang demikian, pada awal tahun 1950-an Indonesia bersama sejumlah negara di Asia dan Afrika bergerak untuk menyelenggarakan sebuah konferensi trans-kontinental. Konferensi tersebut antara lain dimaksudkan sebagai forum untuk menanggapi kondisi relasi-kekuasaan seperti di atas. Kita tahu, itulah Konferensi Asia-Afrika (KAA) yang diselenggarakan di kota Bandung tanggal 18-24 April 1955. Melalui konferensi tersebut bangsa-bangsa di Asia dan Afrika berusaha mengubah pandangan yang sangat meremehkan tersebut. Sebagaimana akan kita lihat, KAA tahun 1955 berupaya menghapus berbagai stigma ciptaan Barat. KAA Bandung ingin menunjukkan bahwa persepsi tentang masyarakat “Timur” sebagai masyarakat yang malas, mudah pasrah dan tergantung pada bimbingan Barat tidaklah benar. KAA Bandung juga ingin menunjukkan bahwa sebagai “subaltern” dalam percaturan pasca-kolonial waktu itu, masyarakat Asia dan Afrika mampu mengungkapkan diri. Bersamaan dengan itu, KAA Bandung juga ingin menunjukkan bahwa bangsabangsa di Asia dan Afrika sedang ingin membuang jauh dampak psikologis dari kolonialisme.
Menjelang diselenggarakannya KAA Bandung tahun 1955 (yang dalam literatur berbahasa Inggris sering disebut “Bandung” saja), di bawah pengaruh cara pandang “orientalis” di atas, banyak pihak di Barat meragukan kemampuan Indonesia. Mereka tidak yakin bahwa Indonesia, bekas negeri jajahan Belanda itu, akan mampu menjadi tuan rumah bagi sebuah konferensi internasional yang melibatkan negara-negara baru di dua benua yang berbeda. Pemerintah Belanda, misalnya, memandang bahwa konferensi ini sejatinya hanyalah sekedar bagian dari taktik Sukarno untuk mencari dukungan internasional bagi upayanya merebut Irian Barat. Seiring dengan sikap pemerintah Belanda, sejumlah media di Negeri Kincir Angin itu juga mencemooh rencana diadakannya KAA. Koran Algemeen Handelsblad, contohnya, meramalkan bahwa konferensi ini hanya akan menjadi ajang perselisihan negara-negara peserta di seputar
masalah anti-kolonialisme. Koran de Volksrant percaya bahwa yang akan terjadi dalam konferensi itu nanti adalah sebuah kekacauan penuh tarik-ulur politis di sebuah lorong tak berujung berhiaskan puja-puji semu antara orang-orang Asia dan Afrika. De Telegraaf meramalkan bahwa konferensi itu akan menjadi sumber kegembiraan, tetapi kegembiraan yang sifatnya hanya sesaat. Koran NRC menduga, satu-satunya issue yang akan menyatukan para peserta hanyalah issue ketidaksukaan mereka pada kolonialisme—tak kurang, tak lebih. Itulah sebabnya, menurut Het Parool, konferensi ini tidak akan menghasilkan apa-apa (Reybrouck 2024: 494).
Perancis merasa geram bahwa Maroko, Tunisia dan Algeria akan diundang untuk hadir dalam KAA, meskipun hanya dalam status sebagai pengamat. Pemeritah Perancis khawatir, kehadiran pengamat dari ketiga negara jajahannya itu akan memicu wilayah-wilayah jajahan Perancis lain di Afrika (khususnya di bagian barat benua tersebut) untuk menuntut kemerdekaan (Reybrouck 2024: 493). Amerika Serikat tak kalah geram. Negeri Paman Sam itu kecewa bahwa yang diundang untuk menghadiri KAA bukan Taiwan
(yang diakui oleh AS) melainkan perwakilan pemerintah Cina Daratan yang notabene adalah pemerintah komunis. Menteri Luar Negeri AS John Foster Dulles khawatir bahwa KAA akan menjadi kesempatan bagi Tiongkok untuk menyebarkan ideologi komunisnya. AS berusaha mencegah supaya hal itu tidak terjadi. Ketika pesawat terbang yang rencananya ditumpangi oleh ketua delegasi pemerintah Tiongkok, yakni Perdana Menteri Zhou Enlai, tiba-tiba meledak dalam perjalanan ke Bandung, orang tidak heran.
Beruntung, Zhou Enlai sudah berganti dengan pesawat lain, sehingga selamat dan bisa menghadiri KAA. Dulles meminta para sekutunya di Asia, khususnya Turki, Irak dan Filipina, untuk membantu membendung pengaruh delegasi komunis di KAA. Bersamaan dengan itu Dulles juga menahan paspor W.E.B. Du Bois, seorang tokoh perjuangan hak-hak sipil warga kulit hitam AS, supaya tidak bisa menghadiri KAA (Reybrouck 2024: 494). Singkat kata, banyak pihak berusaha untuk menghalangi terselenggara dan suksesnya
KAA Bandung.
Sebagaimana diketahui, meskipun banyak pihak meragukan dan berusaha untuk menghalangi, KAA berlangsung dengan baik. Suasananya pun penuh dengan harapan dan antusiasme. Ketika pada tanggal 18 April 1955 hari pertama konferensi dimulai, sambutan warga Bandung dan sekitarnya sangat meriah. Saat para delegasi berjalan kaki dan berprosesi menuju ke gedung pertemuan, ribuan warga tumpah-ruah menyambut para tamu undangan. Dengan melambaikan bendera-bendara kecil, mereka bersorak-sorai mengungkapkan rasa gembira. Mereka merasa senang dan bangga bisa menyambut kehadiran para pemimpin dari Thailand, Saudi Arabia, Laos, Turki, Liberia, Mesir, India, Filipina dan banyak negara lain. Pakaian tradisional yang dikenakan oleh masing-masing anggota delegasi membuat wajah para penyambut dipenuhi kekaguman (Reybrouck 2024: 495-496).
Sejumlah nama anggota delegasi tak asing lagi di telinga para penyambut. Mereka itu antara lain Presiden Mesir Kolonel Gamal Abdel Nasser, Presiden Filipina Carlos Romulo, Perdana Menteri China Zhou Enlai yang telah kita sebut, dan Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru yang berjalan diiringi anaknya, Indira Gandhi. Kehadiran sejumlah pengamat luar negeri seperti Imam Besar Yerusalem, Uskup Agung Siprus, seorang penulis dari Amerika Serikat keturunan Afrika yang bernama Richard Wright, serta para pengamat dari Maroko, Tunisia dan Algeria itu, menambah semaraknya suasana hari itu. Semuanya memuncak ketika para penyambut melihat Presiden Sukarno berjalan beriringan dengan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, keduanya merupakan tuan rumah dari perhelatan internasional besar itu. Tepuk tangan meriah menyambut keduanya. Total ada 29 (dua puluh sembilan) negara yang secara resmi diundang sebagai perserta penuh: tujuh belas negara dari Asia, delapan dari Timur Tengah, dan empat negara dari Afrika. Jika dihitung jumlah penduduk negara-negara yang diwakili dalam KAA Bandung, total ada sekitar 1,5 milyar orang, atau lebih dari separuh penduduk dunia saat itu (Reybrouck 2024: 495- 496).
Ketika Presiden Sukarno menyampaikan pidato pembukaan, ada sejumlah hal yang menarik untuk dicatat dari apa yang disampaikan. Sebagai Presiden dari negara penyelenggara konferensi ia tidak hanya menyampaikan ucapan selamat datang kepada para peserta konferensi, melainkan juga mengingatkan bahwa hari pembukaan itu merupakan “hari yang bersejarah.” Dan memang demikian. Tidak dapat dipungkiri, hari itu memang merupakan hari yang sangat bersejarah. Hari itu untuk pertama kalinya
perwakilan dari bangsa-bangsa kulit berwarna dari dua benua yang berbeda berkumpul di ruangan yang sama untuk menentukan arah ke depan secara bersama-sama pula. Ditegaskan oleh Bung Karno, konferensi antar-bangsa yang hari itu dibuka merupakan “konferensi interkontinetal pertama dalam sejarah umat manusia.”3 Berbeda dengan konferensi-konferensi antar-bangsa yang pernah diadakan sebelumnya, misalnya yang diadakan di Belgia tahun 1927, konferensi ini hanya terdiri dari negara-negara Asia dan Afrika, dan penyelenggaraannya juga berada di wilayah Asia sendiri. Ketika Sukarno mengatakan bahwa “sudah tidak ada lagi orang-orang yang pasrah pada nasib”, gambaran para orientalis tentang orang-orang “Timur” yang malas dan mudah pasrah sedang digoncang. Sedang digoncang pula persepsi bahwa bangsa-bangsa “Timur” itu selalu menunggu bimbingan dari Barat. Dikatakan oleh Bung Karno, bangsa-bangsa Asia-Afrika kini sedang disatukan oleh sebuah semangat bersama, yakni semangat antikolonialisme dan anti-rasisme.4
Ketika dalam pidatonya itu kemudian ia mengatakan bahwa bangsa-bangsa yang semula terjajah sekarang sedang bersama-sama bertekad untuk membuat dunia lebih damai dan stabil, Sukarno menunjukkan bahwa mulai sekarang bangsa-bangsa yang dulu merupakan “subaltern” di bawah kuasa kolonial kini akan mulai ikut aktif berperan dalam tata-kelola dunia. Dunia yang lebih damai dan lebih stabil yang disebut Sukarno itu tentu berbeda dengan kondisi dunia ketika berada pada periode kolonial atau yang luluh-lantak ketika bangsa-bangsa Barat sedang mengobarkan Perang Dunia Kedua. Selanjutnya, usulan Sukarno agar di dunia ini bangsa-bangsa tidak memandang perbedaan sebagai alasan untuk saling menyerang melainkan alasan untuk bersatu, sangatlah penting untuk dicatat.
Sukarno sadar bahwa jika yang ditekankan adalah perbedaan, maka hidup bersama akan terus diwarnai pertentangan dan konflik. Sudah bisa dipastikan bahwa setiap bangsa, setiap suku, bahkan setiap individu berbeda satu sama lain. Perbedaanperbedaan demikian harus diakui adanya, kata Sukarno, tetapi hendaknya tidak dijadikan sebagai alasan untuk berkonflik. Sebaliknya, hendaknya perbedaan dijadikan sebagai alasan untuk mengupayakan persatuan. Tentu saja Sukarno tidak mengatakan semua itu melulu dari angan-angan kosong. Ia bertolak dari tekad yang telah lama dimiliki oleh bangsanya sendiri. Bangsa Indonesia terdiri dari banyak satuan geografis, etnis, agama, maupun bahasa, namun perbedaan itu tidak dijadikan sebagai alasan untuk berkonflik. Perbedaan yang ada justru dijadikan sebagai titik-tolak untuk mengupayakan kesatuan sebagai bangsa. “Itulah yang dirumuskan dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika,” terang Sukarno. Berbeda-beda, tetapi tetap satu. Lebih lanjut diterangkan oleh Sukarno: bangsa Indonesia itu sangat heterogen, namun bersikap toleran satu sama lain, sesuai prinsip “live and let live” atau hiduplah, dan biarkan mereka hidup. Dengan kata lain, meskipun memiliki banyak perbedaan, bangsa Indonesia berusaha untuk terus bisa hidup berdampingan satu sama lain secara damai (Reybrouck 2024: 498).
Begitu menariknya apa yang dikatakan oleh Sukarno dalam pidato pembukaan itu, sehingga para pemidato lain menyambut dan melanjutkan apa yang disampaikannya. Jawaharlal Nehru, misalnya. Dengan bangga ia menyebut bahwa Bandung merupakan “ibukotanya Asia dan Afrika.” Perdana Menteri India tersebut lantas mengatakan: “Masa depan Asia itu tergantung pada hubungan [baik]antara India dan China.” Dengan berkata demikian, Nehru sadar bahwa baik India maupun China memiliki perbedaan kepentingan dan pandangan politik. Namun demikian, menurutnya, agar Asia itu bisa hidup dengan damai, dua negara dengan penduduk terbesar di Asia tersebut tidak boleh hanya menekankan perbedaan, apalagi bermusuhan. Sebaliknya, menurut Nehru, perbedaan itu perlu dijadikan alasan untuk membina hubungan baik sambil berjuang bersama demi kemajuan. Tentu saja Nehru berharap bahwa tekad serupa akan dimiliki juga oleh negara-negara lain di Asia maupun di Afrika.
Sejalan dengan aspirasi Presiden Sukarno dan Perdana Menteri Nehru, Zhou Enlai mengingatkan bahwa Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sama sekali tidak memiliki niat untuk memusuhi negara lain. Bahkan kalau pun Komunis Uni Soviet itu bersifat ekspansif dengan menjadikan negara-negara tetangga sebagai negara-negara satelitnya, RRT tidak memiliki niat demikian. Apa yang dikehendaki oleh RRT, kata Zhou, adalah “hidup berdampingan secara damai” dengan negara-negara lain. “China sama sekali tidak pernah memiliki maksud untuk mengganggu pemerintahan negara-negara tetangganya,” tegas Zhou. Ia pun menunjukkan rasa geramnya terhadap kalangan tertentu yang menduduh RRT sedang membangun apa yang disebut sebagai “tirai bambu”. Sergah Zhou: “China sama sekali tidak pernah berniat membangun tirai bambu atau tirai apapun.” Selanjutnya ia katakan bahwa pihak-pihak yang menuduh demikian sesungguhnya justru sedang membangun “tirai asap” di antara negara-negara Asia dan Afrika guna menutupi realitas yang sebenarnya. Dalam pidatonya lebih lanjut Zhou mengatakan: “Kami orang-orang komunis adalah orang-orang atheis. Tetapi kami menghormati semua orang yang memiliki keyakinan agama.” Oleh karena itu, lanjutnya, “Kami berharap bahwa mereka yang beragama juga menghormati kami yang tidak beragama.”5 Dengan kata lain, dia menghendaki bahwa apa pun perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh negara-negara Asia dan Afrika, hendaknya semua bisa hidup berdampingan secara damai. Secara keseluruhan, di luar dugaan para pengamat Barat, KAA berjalan dengan aman dan lancar. Tak ada gejolak yang berarti. Pun tidak ada rumusan hasil konferensi yang secara provokatif menentang Blok Barat atau Blok Timur Perang Dingin. Selain itu, tidak terbukti bahwa RRT menggunakan forum tersebut sebagai ajang mempromosikan ideologi komunismenya. Dengan rumusan yang bijak dan butir-butir kesepakatan untuk saling menghormati, Dasasila Bandung mendorong relasi antar-bangsa yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Sebagai sebuah momen tingkat global yang bersejarah, dengan kepanitiaan transnasional yang kompleks namun solid, berhias sambutan warga yang sangat antusias, serta rumusan kesepakatan yang tenang, penuh percaya diri dan masuk akal, KAA menjadi momen “unjuk diri” penduduk benua Asia dan Afrika kepada dunia. Bangsabangsa di kedua benua tersebut yang selama ratusan tahun meringkuk dalam kungkungan kolonialisme dan dipandang inferior, telah berhasil membuktikan diri sebagai manusia-manusia yang sederajad dengan penduduk dunia manapun.
Itulah sebabnya, tak mengherankan bahwa semangat resistensi kolektif yang lahir dari KAA Bandung pada bulan April 1955 itu tidak hanya menggelorakan jiwa para peserta, melainkan juga dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Sepulang dari Bandung, misalnya, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser tak sabar untuk segera menggaungkan semangat Bandung di Mesir dan negara-negara lain di Afrika. Melalui radio ia gelorakan semangat yang sama di antara bangsa-bangsa lain di Timur Tengah. Guna mengobarkan semangat anti-kolonialisme dan anti-imperialisme di antara bangsabangsa Afrika sub-Sahara ia bahkan menerjemahkan dan menyiarkan program-program radionya ke dalam bahasa Swahili.
Diliputi oleh semangat yang diperoleh dari KAA Bandung pula pada Juli 1956 Nasser mengumumkan nasionalisasi Teruzan Suez yang saat itu masih dikuasai oleh Perancis. Ia serahkan kekuasaan pengelolaannya kepada rakyat Mesir. Ia tak rela bahwa terusan yang menghubungkan Laut Tengah dan Laut Merah tersebut dikuasai oleh Inggris dan Perancis, dua negara kolonial dari Eropa. Pada bulan Oktober 1956, Inggris dan Perancis menyerang Terusan Suez. Terjadilah apa yang disebut sebagai Krisis Suez. Sementara itu, merasa tidak diajak berembug sebelumnya dan tidak menyetujui serangan tersebut, Amerika Serikat berang dan meminta agar serangan dihentikan. Inggris tunduk. Serangan dihentikan. Amerika Serikat merasa senang, tetapi Perancis ganti berang. Pemerintah Perancis merasa sedang direndahkan dan “dikhianati” oleh Inggris (Reybrouck 2024: 504-505).
Sebagai balasannya Perancis mendekati Jerman untuk membentuk sebuah aliansi demi memperjuangkan kepentingan Eropa Kontinental, di mana Inggris tidak akan dilibatkan. Jerman mengangguk setuju. Keduanya sepakat untuk membangkitkan kembali semangat Perjanjian Roma (the Treaty of Rome) yang sebelumnya sempat lesu. Dengan mengajak Italia dan negara-negara Benelux (Belgia, Nederland dan
Luxembourg), selanjutnya Perancis dan Jerman merintis kerjasama ekonomi negaranegara Eropa Kontinental. Kerjasama inilah yang nantinya menjadi latar belakang terbentuknya European Community (EC) dan European Atomic Energi Community (EAEC). Semua itu kemudian pada tahun 1992 mendorong lahirnya European Union, disingkat EU (Reybrouck 2024: 506). Dari urutan peristiwa tersebut tampak bahwa secara langsung atau tak langsung KAA 1955 telah membantu menyatukan Eropa, khususnya
Eropa Daratan. Tanpa adanya KAA Bandung mungkin sejarah dan kerjasama Eropa akan berbeda dengan yang ada sekarang (Falter 2017). Dengan sedikit berlebihan mungkin bisa dikatakan: tak akan ada Eropa bersatu dalam bentuk European Union kalau tak ada KAA Bandung 1955. KAA tidak hanya menjadi ajang pertemuan negara-negara berkas terjajah, melainkan telah turut mengubah sejarah Eropa yang kebanyakan adalah mantan negara-negara penjajah.
Ikut tersulut oleh api semangat KAA Bandung, para pejuang politik di Afrika seperti Kwame Nkrumah dari Ghana, Ahmed Ben Bella dari Algeria, Patrice Lumumba dari Republik Demokratrik Congo dan Mehdi Ben Barka dari Maroko berjuang mengobarkan semangat anti-kolonialisme di berbagai wilayah Afrika. Perjuangan mereka tidak sia-sia. Hanya dalam jangka waktu lima tahun setelah KAA, yakni mulai tahun 1960, satu per satu kuasa kolonial rontok. Satu per satu tanah-tanah jajahan di Afrika memerdekakan
diri. Lima tahun setelah itu lahir 34 negara baru pasca-kolonial di benua tersebut. Tokohtokoh politik itu selanjutnya mendesak supaya batas-batas ciptaan para penguasa kolonial tak lagi diikuti. Sebagai gantinya, mereka mendorong digalakkannya kerjasama trans-nasional di Afrika. Gagasan itu disambut baik. Pada tahun 1963 terbentuklah Organization of African Unity, yang selanjutnya menjadi cikal-bakal terbentuknya African Union (Reybrouck 2024: 510).
Afrika Selatan juga merasakan gema dari KAA Bandung. Saat KAA Bandung berlangsung, negara di ujung selatan Benua Afrika itu sedang menerapkan politik rasis bernama apartheid yang menindas warga kulit hitam. Salah seorang tokoh anti-apartheid yang sangat luas dikenal, yakni Nelson Mandela, merasa senang bahwa penderitaan para warga kulit hitam di Afrika Selatan ikut disuarakan dalam KAA Bandung. Terkait KAA Bandung, ia sempat menyebut orang-orang seperti Sukarno, Nasser, Kwame Nkumrah dan Nehru sebagai “para tokoh visioner,” seraya menyerukan agar “semangat Bandung” menjadi dasar pembangunan masyarakat baru pasca-kolonial.6
Secara umum KAA telah menjadi inspirasi bagi semakin eratnya kerjasama antara negara-negara non-Barat, yakni negara-negara yang sebelumnya sering disebut sebagai “Dunia Ketiga”. Tak lama setelah KAA, misalnya, para peserta menawarkan gagasan bahwa di tengah berlangsungnya pertentangan Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur, negara-negara di Asia dan Afrika tidak harus memilih salah satunya. Mereka boleh bersikap netral dan tidak memihak salah satu blok tersebut. Dalam perkembangannya tawaran ini disambut dengan serius oleh negara-negara di Asia dan Afrika. Pada tahun
1961 di Beograd, Yugoslavia, mereka bertemu dan membentuk apa yang disebut NonAligned Movement alias Gerakan Non-Blok (GNB). Dalam perkembangan lebih jauh, GNB telah berhasil memperkuat kerjasama Selatan-Selatan atau negara-negara nonBarat yang (kebanyakan) berada di bagian selatan bumi (the Global South).
Di Perancis, pada tahun 1960 ‘l’esprit de Bandung’ alias semangat resistensi yang lahir dari KAA Bandung mendorong diselenggarakannya Premier Congrès international des écrivains et artistes noirs. Itulah konggres para seniman dan penulis kulit hitam dunia. Selain Frantz Fanon dari Martinique, hadir pula dalam konferensi tersebut Léopold Senghor yang kelak akan menjadi presiden Senegal.7 Saat itu untuk pertama kalinya dilakukan kerjasama trans-nasional para pelaku budaya dari Afrika yang selama periode
kolonial telah menjadi korban rasisme.
Gema KAA Bandung juga mencapai Amerika Serikat. Secara khusus gema itu dirasakan oleh para pejuang hak-hak sipil, yakni mereka yang memperjuangkan kesetaraan hak-hak warga AS kulit hitam. Menarik bahwa, sebagaimana disebut di atas, seorang warga kulit hitam sekaligus penulis dari AS bernama Richard Wright hadir dalam KAA. Sekembali dari Bandung ia menulis sebuah buku berjudul The Color Curtain: A
Report on the Bandung Conference (1956). Melalui buku itu banyak penduduk AS menjadi tahu tentang KAA Bandung berikut semangat resistensi kolektif yang dihasilkan. Terinspirasi oleh semangat Bandung, tokoh perjuangan warga kulit hitam Martin Luther King Jr., menyerukan agar “tidak ada lagi rasialisme dan kolonialisme” di dunia, khususnya di AS sendiri. Ia menuntut agar masyarakat AS tidak mendiskriminasi orang berdasarkan warna kulit. Dikabarkan bahwa di sela-sela Sidang PBB di New York, King bersama Malcolm X, sesama pejuang persamaan hak, dan Che Guevara dari Kuba, sempat berdiskusi tentang perlunya “Strategi Bandung.” Strategi ini menurut mereka dibutuhkan dalam perjuangan untuk membebaskan mereka yang telah menjadi korban rasialisme dan kolonialisme.8
Tidak hanya di Afrika, Eropa, dan Amerika semangat KAA Bandung bergema. Semangat yang sama rupa-rupanya bergema pula di Kepulauan Karibia dan Amerika Latin. Pada tahun 1966, di bawah kepemimpinan Fidel Castro, di Havana diselenggarakan Conferencia Tricontinental, sebuah perhelatan mirip dengan KAA
Bandung 1955. Hadir dalam konferensi antar benua kali ini perwakilan tidak hanya 29 negara, melainkan lebih dari 80 negara, dan mereka berasal tidak hanya dari Asia dan Afrika, melainkan juga dari Amerika Latin.9 Sebagaimana KAA Bandung tahun 1955, Conferencia Tricontinental juga berhasil memperkuat semangat resistensi kolektif terhadap kolonialisme dan neo-kolonialisme. Pada saat yang sama konferensi tersebut juga kembali mendorong tekad negara-negara di Dunia Selatan untuk lebih erat bekerjasama seraya melaksanakan prinsip hidup berdampingan secara damai.
3. Resistensi dan Perlawanan Kolektif
Dengan menyimak sambutan masyarakat yang begitu antusias berikut pidato Sukarno, Nehru, Zhou maupun yang lain yang semuanya menganjurkan sikap hormat serta kerjasama, tampak sekali bahwa KAA merupakan ungkapan resistensi dan perlawanan kolektif terhadap hegemoni Barat saat itu. Melalui konferensi tersebut para peserta menunjukkan bahwa persepsi tentang “dunia Timur” yang orang-orangnya malas, mudah pasrah dan haus akan bimbingan Barat dihancurkan. Melalui konferensi itu pula tampak bahwa meskipun lama dijajah, bangsa-bangsa Asia dan Afrika—termasuk sang tuan-rumah Indonesia—telah berani dan mampu mengambil sikap tegas terhadap sistem perhambaan kolonialisme di masa lalu. Untuk pertama kalinya bangsa-bangsa bekas terjajah di Asia dan Afrika secara kolektif berani “mengangkat dagu” dan bersamasama menatap masa depan yang lebih mulia.
Sementara itu, negara-negara yang hingga saat dilangsungkannya KAA belum merdeka, kini menjadi lebih bersemangat untuk berjuang melawan penjajahan menuju kemerdekaan. Persepsi tentang negara-negara Asia sebagai “subaltern” yang tak mampu mengungkapkan diri juga sedang dihancurkan. Sambutan- sambutan yang disampaikan oleh para wakil pemerintahan masing-masing menunjukkan bahwa
pembungkaman terhadap bangsa-bangsa bekas jajahan telah berakhir. Kini bangsabangsa yang dulu terjajah sudah merdeka dan sudah bisa dengan lantang menungkapkan diri di panggung global. Seiring dengan itu dampak psikologis yang panjang dari kolonialisme, sebagaimana dicatat oleh Frantz Fanon, juga sedang dikikis habis. Dalam KAA bangsa-bangsa Asia dan Afrika menunjukkan diri bahwa mereka telah
mendapatkan kepercayaan diri sebagai warga dunia yang sah, yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan bangsa-bangsa lain di muka bumi.
Dengan sengaja, resistensi dan perlawanan kolektif terhadap dominasi Barat itu tidak disampaikan secara frontal apalagi konfrontatif. Para pemimpin bangsa-bangsa perserta KAA lebih memilih untuk menyampaikan aspirasi dan tekad mereka dengan cara-cara damai (Gardner 1997: 119). Gagasan “live and let live” yang oleh Presiden Sukarno disampaikan dalam pidato pembukaan selanjutnya menjadi salah satu prinsip utama dari semangat KAA, yakni prinsip peaceful coexistence atau hidup berdampingan
secara damai. Prinsip ini tentu saja sejalan dengan apa yang pada tahun 1954 telah dicanangkan oleh India, Myanmar dan RRT dalam “Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai” yang disebut sebagai Panchseel itu.10 Itulah sesungguhnya prinsip yang menjiwai masing-masing sila dalam Dasasila Bandung yang merupakan rumusan kesepakatan para peserta KAA. Melalui Dasasila tersebut para peserta KAA mengajak bangsa-bangsa di Asia dan Afrika maupun di dunia pada umumnya untuk membulatkan
tekad bersama. Tekad bersama itu, antara lain adalah tekad untuk menghormati hak-hak asasi manusia sebagaimana termaktub dalam Piagam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Selain itu ada pula tekad untuk menghormati kedaulatan masing-masing negara, entah itu negara besar atau negara kecil. Dikehendaki pula bahwa hendaknya setiap negara tidak ikut campur dalam urusan negara-negara lain. Demikian juga
hendaknya suatu negara tidak melakukan ancaman agresi terhadap negara lain. Sebaliknya diharapkan bahwa setiap negara bersedia untuk bekerjasama satu sama lain seraya menghormati hukum-hukum dan kewajiban internasional.
Dengan menggunakan kacamata kajian budaya di atas kita bisa melihat bagaimana KAA Bandung telah menjadi sebuah bentuk resistensi dan perlawanan kolektif pasca-kolonial. Melalui konferensi tersebut bangsa-bangsa di Asia dan Afrika yang dalam jangka waktu yang panjang telah menjadi objek kolonialisme dengan segala dampaknya, menyatakan diri telah lepas dari kolonialisme itu dan siap membangun masa
depan mereka sendiri. Melalui konferensi yang sama, gambaran (berikut persepsi dan propaganda) tentang “pribumi malas” yang suka bersikap pasrah dan bergantung pada Barat telah dibuktikan tidak benar. Keberhasilan para diplomat dan negarawan Asia untuk menyelenggarakan sebuah konferensi antar-benua yang belum pernah terjadi sebelumnya itu tentu merupakan bukti kuat bahwa anggapan sifat malas merupakan persepsi yang keliru.
Persepsi mudah pasrah juga hancur ketika terbukti bahwa bangsa-bangsa Asia dan Afrika berhasil untuk secara kolektif merancang masa depan mereka, khususnya terkait hubungan antar bangsa yang prinsip dasarnya adalah non-intervensi dan hidup berdampingan secara damai. Bersamaan dengan itu persepsi tentang “Timur” (dalam hal ini Asia maupun Afrika) yang dikatakan selalu bergantung pada Barat juga ditumbangkan. Tekad India dan Tiongkok (dua negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia) untuk tidak menekankan perbedaan melainkan bekerjasama tentu merupakan fenomena tersendiri yang sangat potensial menjadi inspirasi bagi resistensi kolektif melawan dominasi Barat. Dalam kasus dinamika pasca-Krisis Suez 1956, tampak bahwa semangat KAA Bandung telah ikut mendorong negara-negara Eropa Daratan di bawah pimpinan Perancis dan Jerman untuk melakukan resistensi kolektif terhadap hegemoni
AS-Inggris. Jika demikian, KAA Bandung tidak hanya berhasil menginspirasi bangsabangsa Asia dan Afrika, melainkan juga (secara langsung atau tak langsung) melahirkan resistensi kolektif negara-negara Eropa Daratan.
Kisah tentang berkumpulnya para pelaku budaya di Paris pada tahun 1960 dalam bentuk Premier Congrès international des écrivains et artistes noirs menunjukkan bahwa semangat resistensi kolektif itu telah meluas di kalangan masyarakat umum di dunia Barat, setidaknya di Perancis. Terkait usaha Perancis dan Jerman untuk menginisiasi resistensi (dan selanjutnya kerjasama) negara-negara Eropa Daratan terhadap dominasi AS dan Inggris, KAA justru menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di Asia dan Afrika telah mampu “membimbing” bangsa-bangsa di Eropa untuk melakukan resistensi kolektif. Dengan demikian alih-alih Eropa membimbing bangsa-bangsa Asia dan Afrika, justru bangsa-bangsa Asia dan Afrika-lah yang kali ini “membimbing” bangsa-bangsa di Eropa. Hasil dari “bimbingan” ini menjadi lebih jelas ketika semangat Bandung juga telah menginspirasi gerakan resistensi di Amerika Serikat (khususnya di antara para pejuang hak-hak sipil warga kulit hitam). Demikian pula ketika Che Guevarra ingin merealisasikan “semangat Bandung” ke Kepulauan Karibia, dan selanjutnya ke Amerika Latin pada umumnya. Diselenggarakannya Conferencia Tricontinental tahun 1966 di Havana adalah salah satu buktinya. Dengan demikian selain menyuguhkan narasi alternatif—atau mungkin bahkan “narasi kontra” (counter-narrative)—atas persepsi (baca: propaganda) yang coba disebarkan oleh Barat tentang negara-negara bekas jajahan di benua Asia dan Afrika, KAA Bandung 1955 juga telah terbukti menjadi inspirasi bagi berbagai gerakan resistensi kolektif di tingkat global. Telah kita lihat, resistensi kolektif terhadap berbagai bentuk dominasi hegemonik yang dirintis oleh KAA telah menyebar tidak hanya ke Asia dan
Afrika, melainkan juga ke Eropa, Karibia, Amerika Serikat dan Amerika Latin. Dengan meminjam istilah Galtung, bangsa-bangsa Asia dan Afrika yang telah lama dipandang sebagai bangsa-bangsa “pinggiran” (periphery) telah memancarkan cahaya kehidupan bersama yang terang dan sehat ke wilayah pusat (center).
4. Penutup
Proses dekolonisasi yang terjadi pada pertengahan abad ke-20 merupakan sebuah proses yang panjang dan berliku. Telah kita lihat, dalam proses tersebut Konferensi AsiaAfrika memiliki peran yang sangat penting. Perhelatan antar-benua yang yang dilaksanakan di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955 itu berjalan dengan meriah, lancar dan tanpa hambatan berarti—sekaligus memiliki dampak yang sangat luas. Pada saat yang sama ia tampil bak sebuah keping mata uang dengan dua sisinya. Pada sisi yang satu, konferensi antar-benua tersebut berhasil mempertemukan bangsa-bangsa dari Asia dan Afrika dalam sebuah forum yang sangat berhasil. Terpantik oleh KAA dan semangat resistensinya, banyak negara yang waktu itu masih belum merdeka serta elemen-elemen masyarakat yang merasa diperlakukan tidak adil berjuang demi kemerdekaan dan keadilan. Pada sisi yang lain, justru karena keberhasilannya itu oleh
pihak-pihak yang merasa terancam, KAA dipandang sebagai penghalang bagi upaya dominasi mereka, khususnya dalam konstelasi Perang Dingin yang saat itu sedang berkecamuk.
Sebagai akibatnya, sejak itu setiap gerakan resistensi liberatif yang ada di Asia maupun Afrika, termasuk di Amerika Serikat sendiri, coba dibungkam atau bahkan dihancurkan. Satu per satu tokoh-tokoh kunci yang hadir dalam KAA Bandung atau yang terinspirasi oleh semangat Bandung ditumbangkan. Kita ingat, mulai pertengahan 1960an, tokoh-tokoh politik seperti Patrice Lumumba, Martin Luther King Jr. dari AS, Che Guevarra dari Kuba, Ahmed Ben Bella, Mehdi Ben Barka, dan Frantz Fanon, semuanya ditumbangkan satu per satu. Di Indonesia sendiri, mulai tahun 1964 kekuasaan Presiden Sukarno mulai digoyang, untuk kemudian ditumbangkan pula pada tahun 1965-1966. Apa yang pada tahun 1955 dimulai dengan baik oleh KAA Bandung, mulai tahun 1960-an dihancurkan begitu saja oleh mereka yang merasa terancam.
Sebagai akibatnya, selama beberapa dekade kerjasama negara-negara Asia dan Afrika mengalami kerenggangan. Namun demikian, sekarang ini dunia boleh sedikit merasa lega. Meskipun para tokoh resistensi kolektif yang terkait dengan KAA Bandung itu telah ditumbangkan, “semangat Bandung” tetap menyala. Hal ini tampak misalnya melalui tetap hidupnya gerakan Non-Blok, semakin eratnya kerjasama regional seperti ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), dan juga terbentuknya lembaga
kerjasama antar-pemerintahan bernama BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), di mana mulai tahun 2025 Indonesia menjadi salah satu anggotanya. Di tengah kondisi global yang semakin multipolar, sangat diharapkan bahwa semangat resistensi kolektif KAA Bandung sebagai salah satu buah dari konferensi tersebut akan terus hidup dan menjiwai tata-kehidupan global yang mengutamakan prinsip hidup berdampingan secara damai. Dalam upaya bersama itu diharapkan bahwa Indonesia akan tetap
memiliki peran penting sebagai salah satu inspirator utama bagi perdamaian dunia— sebuah peran yang telah dimainkan dengan baik dalam penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tahun 1955. Siapa tahu, bagian dari menjadi(kan) Indonesia itu Indonesia, adalah mendorong Indonesia untuk selalu aktif dalam “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial” sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 itu. Siapa tahu.
Catatan Kaki:
1 Baskara T. Wardaya, Kepala Divisi Riset dan Advokasi PRAKSIS (Pusat Riset dan Advokasi Serikat Jesus), Jakarta. Tulisan ini telah dimuat dalam Abidin Fikri dkk, 2025. Jalan Gelap Demokrasi & Keadilan.Yogyakarta: Tonggak Pustaka.
2 Johan Galtung, “A Structural Theory of Imperialism”, Journal of Peace Research, 1971.
3 Centre for the Study of Asian-African and Developing Countries 1983: 141
4 Centre for the Study of Asian-African and Developing Countries 1983: 141.
5 Centre for the Study of Asian-African and Developing Countries 1983: 46-47.
6 Tambo, O. 1983: Speech to the Non-Aligned Summit of Heads of State and
Government, New Delhi, India, 7–11 March 1983. ANC Digital Archives/Oliver Tambo
Papers/Documents/Processed/Box0017/FLR0137/ITEM007, https://ancarchive.org. (Reybrouck 2024)
7 Presence Africaine 1956.
8 Woodard, K. 2019. ‘Citizen Malcolm X blueprint for black liberation: coming of age with Rod Bush on
race, class and citizenship in the Bandung era.’ Human Architecture: Journal of the Sociology of SelfKnowledge 12, 1, 171–83.
9 Rafael M. Hernández and Jennifer Ruth Hosek, 2022. The Tricontinental Revolution:Third World
Radicalism and the Cold War. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
10“Carry Forward the Five Principles of Peaceful Coexistence To Build a Better World Through Win-Win
Cooperation,” Address by H.E. Mr. Xi Jinping, President of the People’s Republic of China, at Meeting
Marking the 60th Anniversary of the Initiation of the Five Principles of Peaceful Coexistence.
https://www.mfa.gov.cn/eng/xw/zyjh/202405/t20240530_11340740.html Akses 7/6/2024.
Daftar Pustaka
Fanon, Frantz, 1952. Black Skin, White Masks (1967 terjemahan Charles Lam Markmann: New York: Grove Press).
Galtung, Johan, Johan Galtung, “A Structural Theory of Imperialism”, Journal of Peace Research, 1971.
Gardner, Paul, 1997. Shared Hopes, Separate Fears: Fifty Years Of U.S.-indonesian
Relations. London: Routledge.
Hernández Rafael M. and Jennifer Ruth Hosek, 2022. The Tricontinental Revolution:
Third World Radicalism and the Cold War. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Reybrouck, David van, 2024 (US Edition). Revolusi: Indonesia and the Birth of the Modern World. New York: W.W. Norton & Company.
Said, Edward, 1979. Orientalism. New York: Vintage.
Spivak, Gayatri Chakravorty, 1988. “Can the Subaltern Speak?” in Marxism and the Interpretation of Culture, eds. Cary Nelson and Lawrence Grossberg. Basingstoke: Macmillan. 271–313.
Woodard, K. 2019. “Citizen Malcolm X blueprint for black liberation: coming of age with Rod Bush on race, class and citizenship in the Bandung era.” Human Architecture: Journal of the Sociology of Self-Knowledge 12.
