Oleh: Ichsanuddin Noorsy dan M Arief Pranoto
Kini, pemikiran-pemikiran di atas tadi mendapat perlawanan seru dari Institute for New Economic Thinking atau dari Modern Monetary Theory. Geopolitik dalam pendekatan ilmu politik, terbaca di The Clash of Civilization-nya Samuel P Huntinton. Buku-buku Stiglitz, Krugman, Hudson, atau ekonom dari Peterson Institute for International Economics layak menjadi rujukan. Juga kajian dari Muslim Intellectual Network for Empowerment penting dikaji sehingga perspektif menjadi lebih luas, mendalam dan tajam. Kajian geopolitik yang mutakhir memang seakan mengabaikan tentang Gospel (penyebaran agama). Fokusnya lebih kepada ekonomi politik. Padahal sebagaimana terlihat pada kebijakan dan perilaku Netanyahu dan Trump, Gospel merupakan bagian utuh geopolitik.
Namun bagi Soekarno, Proklamator RI, geopolitik menjadi ruang tafsir ideologis dan lebih membumi. Bung Karno (BK) menegaskan, untuk memahami bagaimana suatu bangsa menjadi besar, kita harus memahami geopolitiknya. Menurut BK, geopolitik bukan sekadar soal ruang dan ekspansi, melainkan tentang sejarah kelahiran bangsa, kebudayaan yang membentuk tanah air, cita-cita kolektif serta ideologi yang disepakati (filsafat). Geopolitik adalah fondasi eksistensial sebuah bangsa yang menegara. Bagi Moh Hatta, geopolitik terlihat dalam persoalan pertarungan pemikiran dan penerapan kapitalisme. Pada tahun 1934 Wakil Presiden RI Pertama ini menulis: Gagalnya Kapitalisme. Dua proklamator ini memang melihat kuatnya pengaruh geopolitik terhadap kondisi republik. Sudut pandangnya menjadi utuh menyeluruh dan mendalam tanpa kehilangan fokus mikro. Maka wawasan, pemahaman, analisis, kebijakan dan perilaku geopolitik suatu negara tergantung pada pemimpinnya.
Dengan pemahaman geopolitik yang utuh, seorang pemimpin tidak mudah terjebak pada konflik SARA yang sempit dan sektoral. Ia juga tidak gampang terombang-ambing oleh tekanan eksternal. Sebab ia memahami, bahwa bangsanya berdiri di atas kesadaran sejarah, budaya, ruang, dan cita-cita yang jelas. Ia mendapat amanah untuk mempertahankan kedaulatan dan ditegakkan setegak-tegaknya. Ia menyadari utuh dan mendalam tentang martabat bangsa (the dignity of nation).
Maka nasihat geopolitik yang lebih ringkas tapi strategis pernah disampaikan Sudirman, yang akrab disapa Pak Dirman:
“Pertahankan rumah serta halaman pekarangan kita sekalian.”
Kalimat ini terdengar sederhana, tetapi sarat makna. Itulah hakikat Kepentingan Nasional RI: menjaga ruang hidup, kedaulatan, dan martabat bangsa.
Jika geopolitik berbicara tentang ruang hidup (living space), maka geostrategi adalah manifestasi kesadaran ruang itu —space consciousness— yang diterjemahkan ke dalam langkah-langkah nyata. Geostrategi ialah cara terbaik mencapai tujuan nasional (the best way to reach the goal). Ia bukan sekadar doktrin, melainkan panduan tindakan dalam berbagai peristiwa, kebijakan, dan strategi mengantisipasi ancaman keamanan negara, hingga kompetisi ekonomi global. Inilah “7i” (tujuh i): invasi, intervensi, infiltrasi, interferensi, indoktrinasi, intimidasi, dan inflasi yang unit analisisnya hubungan antarnegara.
Adapun geoekonomi berbicara tentang jaminan keberlangsungan hidup rakyat: water, food, and energy security. Jaminan pasokan atas air bersih, pangan, dan energi — fondasi kesejahteraan bangsa dalam kerangka stabitilas harga. Negara model apa pun, di mana pun, dan sampai kapan pun, pada akhirnya akan bermuara pada kepentingan geoekonomi — demi rakyatnya.
Maka, urutannya: geopolitik – geostrategi – geoekonomi dalam satu tarikan napas. Tidak boleh dipenggal. Kenapa? Kredonya jelas: percuma memetakan geopolitik tanpa geostrategi; sia-sia merumuskan geostrategi tanpa sasaran dan tindakan nyata guna meraih geoekonomi. Tanpa eksekusi, semua hanya berhenti sebagai wacana. Omon-omon belaka.
Kembali pada definisi dasar. Jika politik diasumsikan sebagai sumber-sumber kekuasaan, distribusi kekuasaan (power), kewenangan (right), dan tanggung jawab (responsibilities) dalam rangka mencapai tujuan; maka dalam konteks ini, geografi bukanlah sekadar bentang alam, tetapi variabel strategis yang memengaruhi distribusi tersebut. Memang menurut KBBI, geopolitik adalah ilmu tentang pengaruh geografi terhadap ketatanegaraan; dan kebijakan negara atau bangsa sesuai posisi geografisnya. Artinya, efektivitas geopolitik suatu negara dapat diukur dari sejauh mana sinergi antara kondisi geografis dan kebijakan politiknya baik ke dalam, lebih khusus: politik luar negeri.
Ambil contoh, negara kepulauan dengan garis pantai panjang. Mengapa masih impor garam dan ikan? Atau, negara agraris dengan curah hujan tinggi, kenapa masih mengimpor kedelai, beras, bawang, cabai, dan hortikultura lain? Negara mampu menciptakan dan mencetak uang, tapi tertekan utang dan nilai tukar. Lalu sumberdaya alam dikuasai korporasi sementara rakyatnya ada yang bunuh diri karena tidak bisa membeli buku dan pensil. Ini bukan sekadar soal pengelolaan sumber daya, teknis produksi, dan distribusi. Ini soal kesalahan, kekeliruan, dan kelemahan dalam praktik geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi.
Lantas, di mana masalahnya?
Apakah masalahnya pada nilai-nilai yang diyakini, gagasan yang kurang matang; narasi yang keliru; eksekusi yang lemah; permainan mafia impor; atau, praktik korupsi yang merusak sistem? Jawabannya butuh kejujuran dalam penyusunan data dan pemetaan geopolitik. Tanpa itu, kita hanya berputar-putar dalam retorika. Jargon belaka.
Dalam sebuah pidato saat membantu korban bencana di Turki, Recep Tayyip Erdoğan menyampaikan kalimat yang cukup menggugah:
“… negara bukanlah beban bagi rakyat, negaralah yang mengambil beban rakyatnya …”
Substansi pidato Erdogan, sejatinya merupakan puncak praktik geopolitik modern. Negara hadir bukan untuk membebani, tetapi untuk memikul serta mengambilalih beban rakyat.
Tapi, bukankah konsep “Negara Hadir” telah lama menjadi roh dalam praktik bernegara di Indonesia? Ketika gangguan keamanan terjadi di Poso, misalnya, negara hadir melalui aparatnya demi menjamin rasa aman; atau, tatkala bencana melanda Aceh, negara hadir melalui bantuan dan rehabilitasi. Saat pandemi meluas —di luar skenario insight— negara hadir melalui vaksinasi (yang kini dirasa menjebak), bansos, dan perlindungan sosial. Semua itu sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa, (mencerdaskan kehidupan bangsa), dan memajukan kesejahteraan umum. Karena itu, kepemimpinan negara bukanlah beban bagi rakyat. Bahkan kepemimpinan itu dilarang menindas keyakinan dan keagamaan dalam segala bentuknya. Pemimpim yang menjadi beban bagi pengikutnya dipastikan akan terhina. Kelak, sumpah serapah rakyat akan diterimanya.
Nah, di sini titik simpulnya — geopolitik memberi arah; geostrategi menawarkan cara dan jalan; dan geoekonomi memastikan tujuan tercapai sesuai amanah konstitusinya. Proses ketiganya bersatu: “negara hadir”. Ya. Negara hadir untuk mengambil beban rakyatnya. Bukan malah membebani. Termasuk pemimpinnya yang wajib hadir tidak sebagai beban. Tesanya, jika beban yang ditimbulkan pemimpin lebih besar dari biaya yang dikorbankan rakyat, dipastikan moral negara tersebut ambruk. Indikatornya, itu tadi — sumpah serapah dengan ungkapan kasar merajalela. Begitulah pembangkangan moral publik pada negara dan pemimpin yang menjadi beban.
Demikian. Terima kasih.
