Sejak Desember 2025 akhir tahun lalu, hubungan antara negara-negara Eropa Barat yang tergabung dalam Uni Eropa dengan Republik Federasi Rusia, nampaknya semakin memburuk. Seperti dilansir beberapa media terkemuka di Barat, pada 3 Desember 2025 lalu Komisi Eropa menambahkan Rusia ke dalam daftar negara berisiko tinggi, yang biasa disebut daftar hitam. Dengan dalih Rusia tidak bersedia bersikap kooperatif dalam kerja sama melawan kejahatan keuangan seperti pencucian uang. Seperti dalam bidang pertukaran informasi intelijen.
Yang lebih aneh lagi, adanya kerja sama antara Rusia dan Korea Utara juga diklaim sebagai indikasi bahwa Rusia tidak kooperatif dalam kerja sama pemberantasan pencucian uang. Hanya karena Korea Utara dimasukkan dalam daftar hitam oleh Uni Eropa dan Financial Action Task Force (FATF), sebagai badan pengawas internasional yang mana Uni Eropa merupakan anggota pendirinya.
Menelaah secara cermat fakta tersebut tadi, sulit dibantah bahwa manuver Uni Eropa dan FATF sejatinya harus dibaca sebagai power game alih-alih murni aksi penegakan hukum, mengingat kenyataan adanya pertalian erat kepentingan antara Uni Eropa dan FATF sejak awal pembentukannya.
Kalau menelisik konstelasi global di kawasan Eropa saat ini, isu Ukraina nampaknya merupakan “tungku api” dan bahan bakar utama yang memicu sikap agresif beberapa negara Eropa Barat terhadap Rusia. Para pemimpin Eropa Barat yang sepertinya sama sekali tidak punya niat baik untuk penyelesaian damai krisis Ukraina-Rusia, antara lain dimotori oleh Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Kanselir Jerman Friedrich Merz, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer.
Keir Starmer (perdana menteri Inggris), Emmanuel Macron (presiden Prancis, dan Friedrich Merz (kanselir Jerman)Sejak Donald Trump terpilih sebagai presiden AS, penyelesaian damai antara Rusia dan Ukraina memang menjadi isu sentral dan bahan perbincangan di Eropa, hanya saja wacana yang berkembang kemudian cenderung berat sebelah menyudutkan Rusia. Sehingga isu penyelesaian damai lebih terfokus pada gencatan senjata dan bagaimana memberikan jaminan keamanan kepada Ukraina agar tidak diperangi oleh Rusia. Tanpa menelisik akar penyebab aksi militer terbatas Rusia ke Ukraina yang sebenarnya diprovokasi oleh negara-negara Eropa Barat yang tergabung dalam NATO untuk memasukkan Ukraina sebagai anggota baru NATO.
Alhasil, wacana penyelesaian damai yang berkembang dalam perdebatan di Eropa, malah kemudian bergeser ke arah kemungkinan dilancarkannya Operasi Darat Eropa di Ukraina. Hanya saja dengan syarat, AS harus setuju dan mendukung aksi militer Eropa Barat yang tergabung dalam NATO tersebut. Maka, Donald Trump harus dilobi agar setuju skema Uni Eropa tersebut.
Ide untuk menggelar Operasi Darat Eropa, sebenarnya sudah digulirkan Presiden Macron sejak Februari 2024, dengan menyarankan pengiriman pasukan darat Eropa ke Ukraina. Meskipun ide Macron tersebut ditolak, namun hal itu menggambarkan ambisi geopolitik Prancis maupun negara-negara Eropa lainnya untuk membangun ruang pengaruh di Ukraina. Terlepas melalui tekanan diplomatik via perudingan ataupun jika perlu, lewat invasi militer.
Namun perundingan antara Trump dan Putin di Alaska pada Agustus 2025 lalu, sama sekali tidak sesuai dengan skema penyelesaian damai di benak para pemimpin Uni Eropa. Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin telah meninggalkan Alaska tanpa mencapai kesepakatan untuk gencatan senjata di Ukraina.
Terlepas dari hasil perundingan Trump-Putin yang tetap mengambang, negara-negara Eropa Barat yang tergabung dalam Uni Eropa-NATO plus Inggris, seketika itu juga langsung menangkap pesan tersiratnya. Bahwa AS sama sekali tidak mendukung untuk gelar Operasi Darat Eropa ke Ukraina, apalagi dengan melibatkan secara langsung tentara AS di Ukraina. Trump juga secara tersirat menolak mendukung pencalonan Ukraina untuk bergabung dalam NATO.
Namun benarkah sikap non-kooperatif Trump untuk mendukung dan terlibat secara aktif dalam gelar Operasi Darat Eropa tersebut merupakan sikap prinsipil atau sekadar taktis saja? Sebab bagaimanapun juga AS, Inggris plus Uni Eropa, bagaimanapun juga sejak berakhirnya Perang Dunia II merupakan persekutuan strategis baik di bidang politik, ekonomi dan pertahanan-militer.
Nampaknya, skema penyelesaian damai Rusia-Ukraina yang diajukan oleh Uni Eropa itulah, yang kemudian dipandang oleh Rusia justru sebagai penghambat penyelesaian damai yang bersifat win-win solution alias saling menguntungkan Rusia maupun Ukraina. Skema penyelesaian damai Uni Eropa yang terkesan memaksakan kehendak dan mengisyaratkan kemungkinan aksi militer dengan dalih melindungi Ukraina, malah mengobarkan konflik semakin menajam alih-alih peredaan ketegangan.
Para Pemimpin Uni Eropa beramai-ramai menemui Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih. SUMBER FOTO: www.kompas.comBisa dimengerti jika skema penyelesaian damai Uni Eropa yang dimotori Prancis itu, malah membuat Rusia bersikap makin mengeras. Kepada Media Putin mengatakan bahwa tentara Ukraina harus mundur dari wilayah yang diduduki Rusia. Yang mana saat ini Rusia menduduki lebih dari 19% wilayah Ukraina.
Sebagian besar wilayah ini merupakan bagian dari provinsi Donbas dan Luhansk. Menurut Putin, tentara Ukraina harus mundur untuk menghentikan perang. Selain itu, Pasukan NATO tidak boleh berada di Ukraina. Adapun Donbas sebagai Zona Demiliterisasi: Donbas akan dinyatakan sebagai wilayah demiliterisasi, di mana baik Ukraina maupun Rusia tidak akan dapat mengerahkan pasukan.
Putin dengan jelas menyatakan bahwa Rusia siap untuk berdialog, tetapi opsi untuk melanjutkan pertempuran jika perlu juga tetap terbuka. Ia memperingatkan bahwa jika mereka tidak mundur, negaranya tidaks segan-segan melancarkan aksi militer. Selain itu, Pasukan NATO tidak boleh berada di Ukraina.
Perkembangan menyusul perundingan Trump-Putin di Alaska pada Agustus 2025 lalu sepertinya menemui jalan buntu, pada perkembangannya Uni Eropa plus Inggris semakin bersikap agresif dan ofensif menyerang Rusia. Hanya saja karena untuk sementara gagal menggalang dukungan aktif dari AS untuk gelar Operasi Darat Eropa di Ukraina, Uni Eropa menggunakan saluran lain. Menggoyang Rusia melalui isu pencucian uang.
Hendrajit, Pengkaji Geopolitik, Global Future Institute (GFI)
