Proliferasi senjata nuklir di kawasan Asia Timur ada indikasi kuat semakin meningkat menyusul gertakan Presiden AS Donald kepada negara-negara sekutu tradisionalnya dari Eropa maupun Jepang, bahwa negara-sekutu Eropa Barat maupun Jepang sebaiknya jangan lagi mengandalkan perlindungan keamanan nasionalnya dari Amerika. Sepintas, bukankah ini semacam paradoks ketika pada sisi lain sejak 2017, Presiden Trump mencanangkan Strategi Indo-Pasifik AS menggalang negara-negara di Asia Pasifik untuk melawan perluasan pengaruh Cina di Asia Pasifik?
Apalagi seturut terbentuknya aliansi strategis ekonomi-perdagangan dalam payung The US Indo-Pacific Strategy untuk menggantikan Trans-Pacific Partnership pada era Presiden Barrack Obama, serta merta dengan itu terbentuk pula persekutuan empat negara (QUAD) terdiri AS, Australia, Jepang dan India, sebagai Pakta Pertahanan Indo-Pasifik yang diproyeksikan sebagai NATO gaya baru di kawasan Asia Pasifik.
Anehnya, seturut pernyataan keras Trump kepada sekutu-sekutunya dari Eropa Barat dan Jepang agar negara-negara sekutu AS tersebut mulai memikul tanggungjawab pertahanan dan keamanan nasionalnya sendiri-sendiri tanpa bergantung kepada AS, di Jepang mulai menggulirkan wacana membuat senjata nuklir sebagai faktor deterrent dengan dalih untuk bela diri.
Meskipun hal itu terkesan kontradiktif, namun kalau menurut pengamatan saya, gertakan Trump agar Eropa Barat dan Jepang tidak lagi mengandalkan perlindungan keamanan nasionalnya dari AS, pada perkembangannya malah mendorong Jepang untuk mewacanakan pembuatan senjata nuklir sebagai penangkal serangan militer yang berasal dari negara lain. Dalam konstelasi global yang mana persaingan AS vs Cina di Asia Pasifik kian menajam dan memanas, tentunya yang dimaksud Jepang adalah untuk menangkal serangan militer dari Cina.
Bagi Jepang, Cina memang momok yang sangat menakutkan. Buktinya, ketika Presiden Obama tidak menanggapi sama sekali rencana pemerintah Cina membangun pulau dan reklamasi di wilayah sengketa di Laut Cina Selatan, sejak inilah muncul benih-benih keraguan Jepang terhadap keandalan AS sebagai sekutu dalam melindungi kedaulatan dan keamanan nasional Jepang jika diserang tentara musuh seperti misalnya Cina.
Sampai sejauh ini, Jepang yang sejak berakhirnya Perang Dunia II praktis termasuk sekutu AS di Asia Timur, telah berkomitmen untuk tidak mengembangkan atau memperoleh senjata nuklir dengan menandatangani Non-Proliferation-Treaty (NPT). Bahkan sejak dua kota Jepang, Hiroshima dan Nagasaki dihancurkan bom atom tentara AS pada Agustus 1945 sekaligus menyerahnya Jepang kepada tentara sekutu, Jepang Pasca-Perang Dunia II, praktis termasuk salah satu negara pendukung vokal perlucutan senjata nuklir.
Namun senyatanya, saat ini Jepang sebetulnya sudah punya kapasitas teknis untuk memperoleh material-material guna pembuatan senjata nuklir, bahkan punya kapasitas teknis untuk peluncuran senjata nuklir, kalau saat ini Jepang memang punya niat seperti itu.
Bahkan Jepang saat ini, menurut Jennifer Kavanagh, direktur analisis militer di Defense Priorities, sebagaimana dilansir oleh kantor berita Reuters, Tokyo dapat membangun perangkat nuklir yang cukup kecil untuk dipasang pada sebuah rudal. Pernyataan Jennifer Kavanagh kiranya bukan hal yang mengada-ada. Saat ini Jepang mempunyai engetahuan nuklir yang maju dengan armada reaktor sipil yang telah lama berdiri, industri pertahanan yang canggih, dan teknologi dari program luar angkasanya, termasuk roket berbahan bakar padat. Sehingga memungkinkan Jepang untuk membangun rudal balistik bermuatan nuklir.
Foto: Uji coba rudal balistik antarbenua Hwasong-17 di Bandara Internasional Pyongyang di Pyongyang, Korea Utara, Jumat (18/11/2022). Sumber: Korean Central News Agency/Korea News Service via AP.Jepang juga mempunyai sekitar 45 ton plutonium – material yang dapat difisi yang dibutuhkan untuk membuat bom. Jepang juga memiliki kapasitas untuk memperkaya uranium, jalur lain untuk memproduksi material nuklir menjadi senjata bermuatan nuklir.
Baca sebagai bandingan:
Trump shock spurs Japan to think about the unthinkable: nuclear arms
Pertanyaan pentingnya sekarang, adakah niat Jepang untuk mengubahkomitmennya semula sebagai pendukung vokal perlucutan senjata nuklir dan penandatangan NPT, dan bersedia memperoleh senjata nuklir atau membiarkan tentara AS menempatkan persejataan nuklirnya di Jepang untuk melindungi Jepang jika diserang negara musuh? Seperti terungkap dalam liputan khusus kantor berita Reuters, ada indikasi kuat bahwa pemerintah Jepang ingin melonggarkan komitmennya sebagai pendukung perlucutan senjata nuklir pada 1967, kalau tidak mau dikatakan akan mengubah sikapnya semula sebagai pasifis kembali menjadi pendukung peningkatan kekuatan militernya kembali.
Janji Jepang pada 1967, tidak akan memproduksi, memiliki ataupun menyimpan senjata nuklir di wilayahnya, yang kelak dikenal sebagai “Tiga Prinsip Non-Nuklir. Satu hal lagi yang penting kita cermati, di kalangan masyarakat Jepang sendiri saat ini sedang mempertimbangkan kembali penyimpanan senjata nuklir di wilayah Jepang. Seorang warga asli Hiroshima, Tatsuaki Takahashi, yang kakeknya merupakan salah satu warga yang selamat dari serangan bom atom angkatan udara AS, seperti penuturannya kepada Reuters, mengingat fakta bahwa tragedi bom atom di Hiroshima sudah lama berlalu, pandangan warga masyarakat terhadap isu senjata nuklir pun juga sudah berubah. Artinya, masyarakat Jepang saat ini setuju jika senjata nuklir ada di wilayahnya.
Nampaknya, perubahan sikap Jepang dan juga Korea Selatan, yang notabene merupakan sekutu tradisional AS di Asia Timur dan Pasifik sejak berakhirnya Perang Dunia II, didorong oleh keraguan bahwa AS akan sepenuhnya membantu Jepang maupun Korea Selatan jika sewaktu-waktu nanti harus terlibat konflik militer berskala luas dengan negara-negara lain seperti Korea Utara, Cina atau Rusia.
Meskipun Jepang saat ini kondisi perekonomiannya tidak sebagus pada dekade 1970 dan 1980an, namun Jepang punya peralatan militer yang canggih. Meskipun berdasarkan Konstitusi Jepang Pasal 9, Jepang dilarang membentuk Angkatan Bersenjata konvensional, dengan berstatus sebagai Pasukan Bela Diri Jepang, saat ini mempunyai tentara bela diri aktif berjumlah 247.150. Yaitu pasukan darat 151.050. pasukan angkatan laut 45.500, pasukan udara 47.100 dan staf pusat berjumlah 3.500, serta kekuatan para militer sejumlahy 12.650 personel. Adapun pasukan cadangan yang dimiliki Jepang saat ini berjumlah 56.100 personel.
Baca juga buku karya Silmy Karim, Membangun Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia khususnya Bab 6. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), 2014)
Jadi, Jepang setiap saat dalam keadaan siap untuk mengubah keragaman industrinya menjelma menjadi industri pertahanan strategis. Kawasaki Heavy Industries, misalnya, sejatinya merupakan perusahaan otomatif asal Jepang, namun sebagai perusahaan otomotif, Kawasi Heavy Industries, mampu menjelma juga sebagai perusahaan pertahanan yang memproduksi berbagai komponen pesawat dan kapal. Adapun perusahaan Jepang lainnya masuk 100 besar perusahaan pertananan adalah Mitsubishi Electric dan IHI Group.
Jadi, saat ini Jepang sudah dalam keadaan siap untuk membangun kembali kekuatan militernya, termasuk dalam memproduksi dan mengembangkan persenjataan nuklirnya.
Lantas, bagaimana prospek hubungan kerja sama militer Jepang dan AS ke depan? Meskipun adanya gertakan dan pernyataan kontroversial Presiden Trump yang memicu keraguan Jepang apakah AS masih bisa diandalkan sebagai negara pelindung Jepang ketika negara matahari terbit tersebut terlibat konflik dengan negara-negara lain, namun dalam beberapa perundingan tertutup antara Jepang-AS, sepertinya komitmen Pentagon untuk tetap membantu Jepang sama sekali tidak berubah. Malah dalam perundingan bilateral yang tertutup itu, Tokyo telah mendalami kemungkinan bagaimana kekuatan militer konvensionalnya dapat secara praktis mendukung kekuatan nuklir AS jika terjadi konflik militer dalam masa mendatang.
Bahkan lebih jauh lagi, Jepang dan AS dalam diskusi tertutup membahas berbagai upaya Jepang yang masih berlangsung hingga kini untuk memperoleh rudal “serangan balasan” baru dengan jangkauan lebih jauh dapat memungkinkannya untuk menghancurkan platform peluncur musuh sehingga mampu mencegah atau bahkan membantu penggunaan senjata nuklir jika terjadi konflik militer dengan negara-negara yang dipandang musuh oleh Jepang maupun AS.
Jepang dan AS juga sepakat untuk bagaimana perangkat pengawasan dan intelijen Jepang dapat mendukung misi nuklir AS dan menyusun peta jalan tentang bagaimana kedua pemerintah dan militer akan berkoordinasi dalam keadaan darurat nuklir.
Berarti, pernyataan provokatif Presiden Trump yang ditujukan terhadap sekutu-sekutu tradisionalnya, dalam hal ini Jepang, sejatinya malah merupakan cipta kondisi mendorong Jepang untuk semakin berani dan mantap mempertimbangkan kemungkinan pembuatan, pengembangan, penyimpanan dan akhirnya, pembuatan senjata nuklir, di wilayah Jepang.
Sehingga pada analisis terakhir, sebetulnya persekutuan militer-strategis AS-Jepang masih tetap kuat dan solid. Seturut persekutuan pertahanan empat negara di Indo-Pasifik AS, Australia, Jepang dan India bersamaan dengan dicanangkannya Strategi Indo-Pasifik AS pada 2017.
Hendrajit, Pengkaji Geopolitik, Global Future Institute (GFI)
