Membaca Modus Asing Merebut Jakarta dari Perspektif Perang Asimetris

Membaca dinamika (geo) politik itu simpel. Pada level manapun. Entah di tingkat lokal, regional ataupun konstelasi di level (geopolitik) global. Katakanlah, apabila terjadi ‘benturan kepentingan’ antarnegara/antarkelompok dan/atau antarentitas di lapangan dalam bentuk konflik, misalnya, atau demonstrasi, rusuh massa dan seterusnya, itu pertanda bakal ada bargaining alias tawar-menawar baik posisi, peran, terutama mapping dan kavling-kavling (geo) ekonomi antar dan oleh para pihak yang bertikai di wilayah target. Akan tetapi, jika tidak terjadi benturan kepentingan antarpara pihak, artinya sudah deal, tinggal bagi-bagi peran dan kue (geo) ekonomi. Ini asumsi penulis, sekaligus prolog pada catatan kecil ini.

Merujuk asumsi di atas, bahwa unjuk rasa serentak tanggal 22-23 Agustus 2024 di berbagai daerah kemarin, tercium bau menyengat sebagai modus bargaining dari salah satu entitas pada satu sisi, namun terbaca juga sebagai ‘cek ombak’ di sisi lain. Test the water.

Isunya protes rakyat atas manuver DPR RI merevisi Putusan MK No 60 dan 70 tentang ambang batas dan usia calon kepala daerah (cakada) karena merugikan salah satu pihak. Isu ini nyata lagi aktual. Dalam konteks ini, substansi isu merugikan salah satu dari para pihak (partai politik) terkait Pilkada. Sejatinya bukan rakyat yang dirugikan. Meski hal tersebut tetap saja dinilai mencederai rasa keadilan publik yang telah lelah melihat atraksi para politisi. Unsur lelah inilah yang dieksploitasi, dijadikan pintu masuk oleh invisible hands.

Indikasinya seperti apa?

Pertama, diawali beredarnya stiker Garuda Biru di media sosial bertajuk “Peringatan Darurat”. Bukan dadakan, itu isu provokatif yang halus lagi konseptual. Dari mana sumbernya? Tersirat, garuda hendak ‘dibirukan’;

Kedua, isu yang diusung dalam unjuk rasa tak menyentuh kepada kepentingan rakyat seperti turunkan harga, contohnya, atau buka lapangan kerja, hapus pajak, subsidi dan lain-lain;

Ketiga, gerakan massa serempak pada jam, tanggal dan sasaran yang sama. Ini terkesan adanya pengendali;

Keempat, anggapan tentang lemahnya pengamanan oleh aparat yang berwenang —tidak biasanya— sehingga kantor DPR/D dengan mudah bisa dijebol, namun uniknya tidak ada tindak lanjut gerakan massa, contohnya, pendudukan gedung sampai berhari-hari dan seterusnya;

Kelima, tatkala quarom tak tercapai, seketika Dasco, Wakil Ketua DPR RI menyatakan pembatalan pembahasan revisi Putusan MK No 60/70;

Keenam, besoknya (23/8) unjuk rasa agak mereda;

Ketujuh, dan lain-lain, termasuk mudahnya kelompok demonstran merobohkan pintu pagar DPR RI.

Kita naik dulu ke level global. Dari perspektif geopolitik, Indonesia merupakan ‘medan tempur’ (proxy war) secara nirmiliter (asimetris) antara Cina versus Barat dalam hal ini ialah Amerika Serikat (AS) dkk. Tidak bisa dipungkiri, Indonesia ini hari tengah terjepit oleh dua agenda global yakni OBOR atau Belt and Road Initiative (BRI)-nya Cina di satu pihak, dan One Goverment One System (OGOS) atau New World Order punya AS di pihak lain. OGOS bermanuver lewat isu DHL (Demokrasi, HAM, Lingkungan), sedang OBOR atau BRI melalui ‘pendekatan panda’ (utang) yakni investasi asing berskema Turnkey Project Management pada infrastruktur jalan, simpul-simpul transportasi laut/udara, investasi di sektor minerba, IT, Star-up dan lainnya.

Jujur harus diakui, bahwa liberalisasi konstitusi dalam bentuk amandemen UUD 1945 silam (1999-2002) adalah karya Barat cq AS dkk, namun yang menikmati kini justru Cina.

Dari singkat uraian di atas, bisa diambil hipotesis sementara tentang siapa di balik Garuda Biru dan cakada mana hendak diloloskan. Let them think let them decide. Kenapa? Jakarta adalah kunci. Selaku kota global kelak, niscaya aktivitas segalanya masih berada di Jakarta sedang IKN hanya sekadar ibukota administrasi.

Kembali ke konflik lokal. Tampaknya, koalisi gendut KIM Plus (12 partai) membuat galau entitas partai di luar koalisi. Kolam-kolam menuju partai tunggal (Kim Plus) perlu diacak-acak dan “dikeruhkan air”-nya terutama dalam rangka penguasaan Jakarta. Nabok nyilih tangan. Tidak ada kawan dan lawan abadi kecuali kepentingan. Dan tidak ada ideologi dalam politik melainkan meraup massa dan menancapkan kepentingan. Itu kredo tua kepolitikan.

Di sini, banyak pendukung militan berbasis ideologi bakal kehilangan jejak idolanya. Kecewa berat. Lalu, misuh-misuh. Maka ibarat seutas tali, politik itu ujungnya selalu “bundel’, apa itu? Uang dan kekuasaan.

Jadi, siapapun mereka, entah Mulyatno, Mulyono, atau Mulbowo, dan Mul-Mul lainnya hanya seutas tali menuju ritual liberalisme melalui UUD NRI 1945 alias UUD2002. Entah sampai kapan polarisasi berkala ini terus berlangsung di Tanah Air.

Di Bumi Pertiwi ini, masih banyak tamu tak diundang di antara rerumpun kembang sore dan bunga-bunga sedap malam.