Ngobrol Filososi dengan Ichsanuddin Noorsy tentang Pelajaran Sistemik Struktural dari Galodo
Galodo —banjir bandang disertai material ikutan— di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukan sekadar bencana alam. Secara filosofi, ia merupakan pembelajaran sistemik struktural (salah hulu, amburadul hilir) yang membuka mata kita tentang bagaimana sebuah sistem —termasuk sistem ekstraksi dan eksploitasi sumber daya alam— mengguncang bahkan melumpuhkan kehidupan manusia. Bukan dengan serangan langsung ke puncak kekuasaan (top management), melainkan dengan memukul metode yang menopangnya.
Selain korban jiwa, luka-luka, dan kerugian material maupun immaterial, secara business as usual — galodo justru merugikan pihak-pihak yang selama ini diuntungkan, seperti korporasi raksasa sawit, perusahaan tambang, hingga praktik illegal mining dan lainnya.
Mengapa demikian?
Karena metode produksi mereka —yang bersifat eksploitatif dan ekstraktif— mendadak lumpuh total. Tidak ada produktivitas, tidak ada kepastian waktu pemulihan, bahkan untuk sekadar memanfaatkan kayu gelondongan pun (korve) harus berhadapan dengan kemarahan rakyat yang terluka oleh penanganan bencana yang terasa “sudah tapi belum”.
Pada titik ini, galodo bekerja seperti serangan (yang dilakukan oleh alam) terhadap metode dalam sebuah sistem. Ketika metode lumpuh, lapisan dan struktur lain mulai terbuka. Siapa aktor di balik kerusakan alam, bagaimana izin diberikan, siapa dibeking oleh siapa, dan bagaimana struktur di atas metode tersebut mengelola.
Ya. Tanpa perlu agitasi gegap gempita, sistem itu sendiri mulai membuka kedoknya. Dan dampaknya tidak berhenti di level teknis operasional saja. Bisa menyeluruh. Tatkala metode lumpuh, manajemen terguncang. Ketika manajemen terguncang, kepemimpinan terdesak. Dan ketika kepemimpinan terdesak, keputusan politik menjadi sangat defensif. Salah satu indikasinya terlihat dari keengganan rezim mengubah status galodo menjadi bencana nasional berdalih “harga diri dan martabat bangsa”. Padahal dalam soal investasi, mereka nyaris melepas daulat dan martabat. Itu karena “nabi”-nya adalah pertumbuhan ekonomi.
Lalu menggema narasi “Indonesia mampu”.
Terdengarnya heroik. Namun sulit dilepaskan dari konsekuensi politik dan ekonomi yang mengintai di baliknya. Status bencana nasional bukan hanya soal bantuan pangan, pengobatan dan rehabilitasi, tetapi juga pertanggungjawaban kemanusiaan. Implikasinya, pencabutan izin, misalnya, atau ganti rugi, terutama terkuaknya aib para perusak lingkungan di hadapan publik nasional dan internasional. Dalam kondisi itu, sistem bisa mati kutu.
Ada sebuah kredo yang dikenal di Garba Wiyata Luhur Bhayangkara (PTIK/STIK), Jakarta Selatan. Begini bunyinya:
“Inti administrasi adalah manajemen; inti manajemen ialah kepemimpinan; dan inti kepemimpinan adalah pengambilan keputusan”.
Secara akademik, tesis ini masih relevan hingga hari ini, setidaknya dalam kerangka struktural fungsional.
Galodo membuktikan bahwa ketika metode sebagai fondasi kerja sistem menjadi runtuh, maka seluruh rantai sistem itu nyaris dan ikut bergetar.
Pelajaran terpenting dari galodo ialah bahwa perubahan (struktural) fundamental tidak selalu dimulai dari puncak. Ia bisa dimulai dari membongkar model investasi yang keliru, tidak adil, dan merusak (eksploitatif dan ekstratif). Ketika metode dihantam, sistem akan terpaksa memperlihatkan wajah aslinya. Dan dari sanalah, (insya Allah) perubahan sejati terbuka dan dimulai.
Maka galodo secara sistemik struktural menggugat petinggi, teknokrat, birokat, politisi, pebisnis, media massa dan tokoh masyarakat menyadari bahwa ada yang salah dengan paradigma, kebijakan dan strategi pembangunan. Tuntutannya, perbaiki hal tersebut termasuk para pelakunya. Atau bencana (sosial, politik, ekonomi, atau alam) besar datang lagi.
M Arief Pranoto, Pengkaji Geopolitik Global Future Institute (GFI)
