Cina saat ini tengah menyusun sebuah rencana guna menghadapi pelbagai tantangan dari negara-negara yang selama ini kerap tidak sehaluan dengan kebijakan-kebijakan negaranya, sebut saja AS dan sekutu Eropa Baratnya. Rencana itu tidak lain adalah strategi zona abu-abu yang sengaja dirancang untuk menciptakan payung perlindungan atas kedaulatan baik pulau, laut, dan udara yang disengketakan, seperti Laut Cina Selatan.
Untuk melakukannya, Cina menggunakan instrumen kekuatan maritim angkatan laut dan non-militer yang dapat memaksa pihak luar melakukan kehendaknya di wilayah maritim. Dalam kapasitas demikian, Beijing memaksakan monopoli kekuatan militer dan sipil sekaligus sinyal perlawanan terhadap pihak-pihak luar yang melawannya, tidak hanya pada negara-negara Asia, tetapi juga di luar Asia, seperi Amerika dan Eropa. Tentu Cina juga sudah mempertimbangangkan segala konsekuensinya berdasarkan hukum laut, dan tatanan maritim liberal di mana semua negara perdagangan bergantung atasnya. Namun, Beijing membuat kekuatan-kekuatan yang tidak sederhana, mulai dari Penjaga Pantai Cina, kapal nelayan, pedagang, yang kesemuannya itu bagian dari strateginya.
Selain itu, Cina juga sudah melengkapinya dengan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLA Navy) dan gudang senjata berbasis pantai dengan segala daya dukungnya. Bisa dibilang, bagi kapal-kapal dari mana pun asalnya, yang beroperasi di zona abu-abu ini, Cina bisa melakukan segala monopolinya. Dan ini bukanlah hal baru. Kepemimpinan Cina telah berhasil membangun armada penangkapan ikan, pelayaran komersial, dan layanan penegakan hukum sebagai perpanjangan paramiliter kekuatan lautnya.
Tantangan Zona Abu-Abu Cina untuk Aliansi AS
Integrasi kekuatan maritim sipil-militer Cina yang canggih, dan penerapannya di zona abu-abu, telah menjadi sasaran kemarahan bagi sekutu AS di Asia. Dalam beberapa tahun terakhir, penjaga pantai Cina telah melakukan patroli rutin di perairan di sekitar Kepulauan Senkaku untuk “menantang” kendali administratif Jepang yang efektif terhadap pulau-pulau dan laut sekitarnya. Pada tahun 2012, kapal penegak hukum maritim Cina berhasil mengendalikan Scarborough Shoal setelah kebuntuan yang menegangkan dengan Angkatan Laut Filipina. Cina kemudian membangun pulau buatan di wilayah sengketa yang meliputi ribuan ekar real estat di jantung Laut Cina Selatan. Beijing juga terus meningkatkan otoritas yurisdiksi organ pemerintahannya, seperti Kota Sansha di Kepulauan Paracel, untuk mengawasi aktivitas di Laut Cina Selatan. Sementara itu, penerapan kekuatan laut Cina yang non-laut secara rutin “melecehkan” dan mengintimidasi para pelaut dari tetangga-tetangga pesisir Cina.
Tindakan ini sejatinya mentasbihkan kepiawaian Cina terhadap penguasaan sebuah teritorial tanpa memicu krisis, eskalasi, atau konflik — dan dengan demikian tanpa melanggar garis merah yang dibuat oleh AS. Memang, Filipina tidak setuju atas kontrol Cina terhadap Scarborough Shoal, sementara Jepang diam-diam merancang dimungkinkannya “pemerintahan” gabungan di perairan sekitar Senkakus. Sementara itu, Cina terus mengumpulkan fasilitas militer dan persenjataan di pulau-pulau buatan. Di zona abu-abu ini, Beijing telah menciptakan lingkungan yang bebas hambatan untuk mengejar tujuan strategisnya. Taktik zona abu-abu ini juga telah menimbulkan keresahan bagi AS dan sekutu-sekutunya di Asia yang mendukung tatanan liberal pimpinan AS. Dalam hal ini, AS harus berpikir keras untuk melakukan diplomasi, penguatan aliansi, dan, dalam kasus Laut Cina Selatan, kebebasan navigasi yang sporadis untuk menyuarakan keberatannya.
Kondisi ini, pada gilirannya, meningkatkan keraguan sekutu terhadap Washington jika Cina benar-benar melintasi garis merah menuju konflik terbuka. Bahwa presiden-presiden AS seperti Obama dan Trump merasa perlu untuk meyakinkan khalayak umum bahwa perjanjian keamanan AS-Jepang yang mencakup Senkakus juga menggarisbawahi sejauh mana Beijing bisa mengikis kepercayaan Tokyo. Dengan demikian, zona abu-abu juga dianggap sebagai media sekaligus ganjalan bagi Cina sendiri untuk bersinggungan dengan Washington dan negara-negara sekutu.
Oleh karena itu, tantangan zona abu-abu adalah tentang arsitektur keamanan Asia di masa depan karena ini adalah tentang perselisihan atas wilayah yang memiliki nilai intrinsik yang sedikit ke Amerika Serikat. Taruhannya tidak bisa lebih tinggi. Dengan demikian, bagaimana Amerika Serikat dan sekutunya dapat menghalangi tindakan Cina di masa depan di zona abu-abu adalah pertanyaan kebijakan impor strategis yang signifikan. Beijing telah menyusun strategi zona abu-abu di Laut Cina Selatan, di mana pendekatan ini sepenuhnya terbentuk dan dengan demikian juga mudah dipahami. Yang tak kalah penting adalah pola kebijakan dan strategi maritim Cina semestinya menjadi pelajaran bagi ASEAN dan negera-negara di sekitarnya, yang membangun aliansinya dengan AS. Yaitu pelajaran bagaimana sepak terjang Cina di kawasan, terutama bagaimana bersinggungan dengan Cina di Asia maritim.
Sudarto Murtaufiq, peneliti senior Global Future Institute (GFI)
