Menghidupkan Sejarah Ianfu, dari Sekadar Knowledge Menjadi Kekuatan Spirit; Sebuah Catatan Kepedulian

Bagikan artikel ini

Kusairi

Soekarno menegaskan: “Jasmerah” (Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah).
Bahkan, seorang Cicero pun menyebutnya sebagai “Historia Vitae Magistra” (Sejarah adalah Guru Kehidupan), sedangkan Castro berteriak dengan lantang di pengadilan: “Historia Me Absolvera !!!” (Sejarah yang akan Membebaskanku!!!). Haruskah kita menyingkirkan sejarah?

Ketika terjadi peristiwa tsunami yang mengguncang Jepang, 11 Maret 2011 lalu, Yusna, seorang perempuan yang tinggal di Pulau Pantar, Kabupaten Alor, Nusa Tengggara Timur, sambil menonton televisi berkomentar: “Mungkin kutukan Nenek Kora kini sudah sampai ke Tokyo,” demikian ucapnya lirih.

Yusna adalah satu dari ribuan bahkan puluhan ribu, cucu atau keturunan dari korban Ianfu di Indonesia.  Neneknya, yang dikenal sebagai Nenek Kora, adalah korban “kekerasan seksual” tentara Jepang. Yusna hingga kini tidak pernah tahu, siapa kakeknya sebenarnya. Yang ia tahu, kakeknya yang Jepang itu dulu bernama Matsumi, lalu berganti nama menjadi Mansyur. Tapi kemudian ia raib entah kemana. Dan Nenek Kora pun kemudian harus meninggal tanpa mengetahui dimana jejak keberadaan “Sang Kakek”.

Sekelumit kisah memilukan di atas – tentu saja masih banyak kisah-kisah memilukan yang lain terkait Ianfu, agaknya tidak bisa disebut sebagai “masa lalu”. Karena ternyata, peristiwa yang telah berlangsung lebih dari 65 tahun itu hingga kini masih menyisahkan bekas. Bahkan trauma psikologis yang mendalam hingga ke anak cucu keturunanya. Entah hingga generasi ke berapa peristiwa itu akan benar-benar hilang. Karenanya menjadi sangat aneh, apabila Pemerintah Indonesia menganggap peristiwa itu sebagai bagian dari masa lalu dan menilai tuntutan akan peristiwa Ianfu sebagai “kadaluarsa”. Pemerintah agaknya perlu belajar dari kasus Rawa Gede, yang memenangkan gugatan para korban pembantaian Rawa Gede di Mahkamah Belanda.

Memahami “Cita rasa Sejarah” Ianfu

Sejarah Ianfu atau Jugun Ianfu – wanita-wanita yang dijadikan obyek “kekerasan” seksual tentara Jepang pada masa pendudukan 1942-1945, belum diceritakan dengan sebenarnya. Sebut saja masih terdistorsi oleh “Kepentingan Jepang”. Tidak hanya latar belakang atau setting social yang kurang tergambarkan dengan baik, tetapi juga “cita rasa sejarah”  Ianfu masih sangat negatif.

Umumnya –  paling tidak ini yang pernah penulis rasakan,   ketika membaca sejarah Ianfu, bawah sadar kita masih menyiratkan “rasa malu”, “perasaan terhina”, “ternistakan”, dan seterusnya. Karena apa yang dicitrakan dalam buku sejarah, maupun apa yang diterangkan oleh guru-guru sejarah, mohon maaf, masih relatif minim referensi. Bahkan  mungkin terdistorsi oleh pemahaman sejarah yang berkembang selama ini: Ianfu adalah para pelacur-pelacur bangsa ini, sekadar menjadi pemuas nafsu birahi tentara Jepang. Tapi tentu kita juga tidak bisa menyalahkan para guru sejarah  begitu saja. Karena  biasanya pengajaran yang dilakukan sangat bergantung pada kurikulum atau bahan ajar yang dipakai. Sementara ruang ekspresi yang lebih luas dan mendalam masih terbentur pada birokrasi pendidikan.

Sehingga tuntutan yang dilakukan oleh teman-teman di berbagai jaringan perjuangan para korban Ianfu, belum dapat dirasakan; baik secara sosial maupun spiritual. Spiritual dalam arti bagaimana menjadikan Ianfu sebagai semangat atau spirit untuk mengembalikan atau merebut “harga diri” bangsa ini yang pernah “dirampok” oleh Jepang. Sekali lagi oleh Jepang, bukan sekadar tentaranya! Karena semua praktik kekerasan tentara Jepang di berbagai negara dilakukan atas perintah Kaisar yang turun kepada Kementerian Perang dan Kepala Umum Staf Tentara Jepang. Selanjutnya diimplementasikan oleh staf tentara di masing-masing wilayah pendudukan. Begitulah yang terjadi di beberapa belahan dunia, baik Korea Selatan, China, Philipina, maupun Indonesia.

Kesan sejarah Ianfu yang telah tercitrakan selama ini  tentu saja jangan dianggap sepele. Ia tidak terjadi begitu saja dan mengalir dalam ruang hampa. Jepang sesungguhnya telah sengaja mendesain ini dan membuat “citra Internasional” tentang dirinya berbalik 180 derajat; bagai timur dan barat, atau utara dan selatan. Katakanlah saling bertolak belakang: kesan dari negara agresor yang ekspansionis (sebelum PD I), menjadi negara  industri maju yang sangat “religius”. Disebut demikian karena Jepang dinilai berhasil mengadopsi beberapa nilai yang diyakini sebagai kunci kemajuannya. Yakni Semangat Bushido, Disiplin Samurai, Prinsip   Kei San, Budaya Kei Zen, dan Keiretsu-Zaibatsu (Pasca PD II). Jepang bagai dua sisi dalam satu mata uang logam. Satu sisi “bengis” dan “kejam”, sementara sisi yang lain “religius” dan berperadaban tinggi.

Untuk menjelaskan upaya yang bersifat distorsif dari Jepang dalam persoalan sejarah, kita dapat menyebut beberapa contoh. Diantaranya,  mungkin masih ingat, bagaimana sikap Jepang ketika pertama kali datang ke Indonesia. Selesai Jepang membombardir Pearl Harbour 1941, beberapa negara barat menyatakan perang dengan Jepang, seperti AS, Inggeris, dan kemudian Belanda. Pecahlah Peran Pasifik. Ketika itu Jepang telah tumbuh menjadi negara yang memiliki kekuatan perang yang besar, kedua setelah Jerman.  Dalam rangka mencari dukungan untuk Perang Pasifik tersebut, Jepang berusaha mengambil hati bangsa-bangsa di Asia, seperti Indonesia. Jepang datang bak “Dewa Penolong” atas penjajahan Belanda yang telah berlangsung selama 350 tahun. Sikap Jepang yang mengesankan sebagai “saudara tua” ini cepat direspon oleh rakyat dan para pemimpin republik. Jepang pun kemudian menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia.

Rekayasa sejarah pun terus berlanjut. Seiring keterdesakan Jepang pada Perang Pasifik, pasca Hiroshima dan Nagasaki dibombardir sekutu, Jepang “mempersiapkan” kemerdekaan bagi Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dibentuk atas persetujuan Jenderal Terauchi pada 7 Agustus 1945. Bahkan teks proklamasi pun dirumuskan di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol Jakarta. Setidaknya hal ini juga dipertanyakan oleh Dina Y Sulaeman, Pemerhati Masalah International ketika memberikan tanggapan atas penerbitan buku “Japanese Militarism and Its War Crimes in Asia Pasific Region” pada Portal Global Future Institute (GFI).

Dalam tanggapannya, Dina memuat sinyalemen H. Bambang Setyo, Msc., pengarang buku “Telaah Kritis Dasar Falsafah Negara Republik Indonesia dalam Perspektif Aqidah Islam”, yang mengungkap peran PPKI dalam kemerdekaan Indonesia. Menurut Dina, Bambang mengkritisi, mengapa Panitia Persiapan Kemerdekaan Kemerdekaan, termasuk juga Soekarno dan Hatta justru membahas teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda?  Padahal, sudah ada rancangan ‘Pernyataan Indonesia Merdeka’ yang sudah disetujui secara bulat oleh Badan Penyelidik  pada 14 Juni 1945.  Bambang mensinyalir adanya faktor ‘psiko-politik’ yang mengaitkan antara tempat dirancangnya isi teks Proklamasi dengan pengabaian kesepakatan Badan Penyelidik.

Intervensi Jepang terhadap sejarah Indonesia memang terjadi. Menurut Lerissa (dalam Alfian, 2007), masalah kurikulum atau buku ajar ini sudah ada sejak sistem pendidikan nasional mulai diterapkan di Indonesia tahun 1946. Saat buku ajar yang dipakai sebagai bahan ajar sejarah adalah karangan Sanusi Pane yang berjudul Sejarah Indonesia (4 Jilid) yang ditulis atas permintaan pihak Jepang pada tahun 1943-1944, yang kemudian dicetak ulang pada tahun 1946 dan 1950. Karenanya tak heran, apabila “sisi gelap” Jepang terkait pendudukannya di Indonesia tidak secara lengkap diungkap. Apalagi terkait Ianfu. Sehingga sebagaimana dikatakan oleh Sejarawan Universitas Indonesia, Susanto Zudi, “Sejarah Indonesia memang sempat tak menuliskannya soal Jugun Ianfu.”

Soal “kelicikan” Jepang dalam merekayasa sejarah, baru-baru ini juga dialami oleh Korea Selatan. Padahal Korea sendiri tengah menuntut pertanggungjawaban Jepang terkait korban Ianfu di sana. Kali ini soal  keberadaan Pulau Dok di Semenanjung Korea. Sehingga memicu ketegangan antara Seoul dan Tokyo. Dalam kaitan ini Korea  menuding Jepang telah mengklaim Pulau Dok sebagai miliknya, menyusul DPRD Kabupaten Shimane yang menetapkan tanggal 22 Februari sebagai hari “Takeshima” untuk Pulau Dok Korea. Jepang dituduh telah menerbitkan buku bacaan yang telah memutarbalikan fakta sejarah.Buku bacaan pelajaran sejarah tersebut dicetak oleh penerbit Fusosha, yang mempunyai hubungan erat dengan kelompok sarjana sayap kanan Jepang. Buku itu memuat gambar Pulau Dok Korea dikulit buku bacaan sejarah itu, sebagai akal bulus Jepang, untuk membuat kesan seakan-akan Korea menduduki Pulau Dok secara tidak sah.

Namun Pemerintah Korea bukan seperti Pemerintah Indonesia, yang terlalu banyak berwacana tanpa berani melakukan aksi diplomatiknya. Sikap “kelicikan” Jepang segera dijawab oleh Pemerintah Korea.  Pemerintah Seoul memberi informasi pada dunia tetang hal itu, dengan mempererat kerja sama dengan negara-negara Asia yang pernah mengalami kepahitan dari siksaan kebiadaban penjajahan Jepang.  Perselisihan antara kedua negara lebih meningkat lagi setelah Seoul menentang keras majunya Jepang untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Bagaimana Sejarah Ianfu Dihidupkan Lagi

Sepanjang yang penulis ketahui, di luar  bacaan resmi yang digunakan sebagai  buku paket pelajaran sejarah, telah banyak beredar informasi terkait latar belakang sejarah Ianfu di Indonesia. Kita tentu berharap para guru sejarah dapat meng-akses informasi terkait  Ianfu yang banyak itu lewat berbagai sumber. Paling tidak, ketika memberikan penjelasan dalam persoalan Ianfu, ada informasi yang berimbang. Karena “atas nama investasi” pemerintah Indonesia hingga kini masih sangat memberikan batasan informasi terkait Ianfu dalam teks-teks resmi sejarah di sekolah.

Dalam waktu dekat, tentu saja tidak mungkin kita melakukan perubahan atau pembenahan kurikulum sekolah terkait sejarah pendudukan Jepang di Indonesia. Paling tidak langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan, kalau ini ingin disebut sebagai Strategi Membangun Kesadaran Sejarah, sebagaimana topik workshop Global Future Institute kali ini, adalah sebagai berikut:
Membuat Workshop terkait “Pelurusan Sejarah Ianfu” di Indonesia yang melibatkan guru-guru sejarah di Indonesia. Khususnya para guru sejarah yang memberikan pengajaran sejarah jepang di Indonesia.

  1. Membuat rumusan atau kisi-kisi sejarah yang benar, sebagai hasil workshop yang dilakukan untuk dapat dijadikan sebagai bahan masukan atas penyempurnaan kurikulum pelajaran sejarah di sekolah-sekolah.
  2. Membuat jejaring atau komunikasi di antara para guru sekolah yang memungkinkan sejarah Ianfu terus ter-update, baik secara nasional maupun international. Sehingga karenanya, guru-guru sejarah juga dapat menceritakan persoalan sejarah yang masih aktual hingga saat ini. Dengan demikian, sejarah tidak hanya berisi pengetahuan masa lalu tetapi juga dapat dijadikan pembangkit spirit untuk masa depan.
  3. Bagi teman-teman yang tergabung dalam gerakan perjuangan para korban dapat melakukan “Teaching Visit” ke sekolah-sekolah, semacam stadium generale, terkait persoalan Ianfu di Indonesia dan dunia.
  4. Pada satu kesempatan, dalam “Teaching Visit” yang dilakukan dapat menghadirkan seorang korban, apabila memungkinkan, hingga terbangun perasaan empati kepada para siswa atas penderitaan yang dilakukan selama ini. Sehingga kesan “rasa malu” atau “ternistakan”  sebagai bangsa akibat “persepsi psikologi” yang keliru dapat teratasi.
  5. Aktualitas terhadap pelajaran sejarah juga dapat dilakukan oleh para guru sejarah dengan melakukan “class visit” ke rumah seorang korban Ianfu. Dengan melihat langsung kehidupan seorang korban atau para korban, tidak hanya empati yang terbangun tetapi juga simpati. Sehingga perjuangan yang dilakukan dapat terdukung oleh banyak pihak.
  6. Kesadaran tentang sejarah Ianfu ini pun penting dilakukan ke kampus-kampus dengan menggelar diskusi-diskusi untuk membangkitkan spirit (semangat) para mahasiswa. Karena pada gilirannya, mahasiswa diperlukan sebagai agen penggerak perubahan sosial. Manakala hati, mata, dan telinga para pemimpin negeri ini telah tertutup.

Akhirnya, perlu kita renungkan pernyataan bapak bangsa Afrika Selatan, Nelson Mandela, ketika menyikapi penderitaan yang dialaminya saat hidup di bawah penindasan rezim apartheid, “Kita bisa memaafkan, tapi tak akan bisa melupakan.” Semoga bermanfaat.

Pamulang, 7 November 2011

Salam,

Kusairi

Facebook Comments
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com