Bagi Jepang, postur militer Korea Utara yang agresif memang merupakan ancaman nyata. Namun mampukah Jepang menghadapi ancaman militer Korea Utara tanpa dukungan negara-negara adikuasa? Sampai saat ini, Jepang memang masih tetap sekutu strategis Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifiik. Hal ini sudah berlangsung sejak berakhirnya Perang Dunia II.
Dalam konstalasi konflik global yang semakin menajam antara AS versus Cina di kawasan Asia Pasifik, maka ada indikasi kuat bahwa persekutuan AS-Jepang akan semakin ditingkatkan pada skala yang lebih luas. Maka itu, sepertinya ada desakan baik dalam negeri Jepang itu sendiri maupun dari pihak Amerika Serikat, agar kekuatan angkatan bersenjata Jepang diaktifkan kembali sehingga tidak lagi sekadar Pasukan Bela Diri (Self Defense Force). Maka bisa dimengerti jika pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe, mengajukan revisi pasal 9 Konstitusi Jepang. Sehingga Angkatan Bersenjata negeri Sakura itu diaktifkan kembali baik untuk bertahan, maupun untuk menyerang.
Sekadar flashback, menyusul berakhirnya Perang Dunia II dan dimulainya era Perang Dingin sejak Dekade 1950-an, Amerika Serikat mengatur pembagian perimbangan kekuatan bersama Jepang pada masa Perang Dingin, dimana Jepang harus memainkan perang untuk :
1. Meningkatkan kemampuan bela dirinya secara militer untuk melindungi tanah air dan perairan sekelilingnya dengan mengembangkan kemampuan udara dan laut, khususnya kemampuan anti kapal selam.
2. Membantu usaha-usaha negara ASEAN meningkatkan kemampuan mereka untuk melindungi jalur-jalur laut mereka yang vital melalui alih teknologi yang bertalian dengan pertahanan dan bentuk kerja sama yang lain (baca Analisa Dinamika Kawasan Asia Pasifik, CSIS, 1983).
Namun seperti di awal tulisan saya tadi, Jepang di masa kepemimpinan Shinzo Abe saat ini telah mengisyaratkan ke arah pemulihan kembali militer sebagai kekuatan bersenjata yang sesungguhnya.
Pada tataran ini, menarik untuk melihat kemungkinan ke arah kerja sama strategis di bidang keamanan dengan Cina maupun Rusia. Munkingkah hal tersebut terwujud? Pada satu sisi, Jepang hingga kini masih terikat dalam komitmen kerjasama keamanan (Security Arrangement) dengan Amerika Serikat.
Namun di masa lalu, sejarah membuktikan bahwa militer Jepang pernah merupakan kekuatan bersenjata yang cukup disegani oleh negara-negara Barat, Khususnya Amerika Serikat dan Inggris. Fakta tersebut sebangun dengan The Great Asia Doctrine yang ditujukan untuk menghalau segala bentuk kolonisasi Barat. Doktrin berakar pada semangat nasinalisme Jepang sejak era Restorasi Meiji di abad ke-19. Doktrin sudah tertanam di kalangan perwira-perwira militer Jepang sejak era Restorasi Meiji hingga sekarang, Yang terwujud melalui rasa nasionalisme atau the sense of Japanism, melalui pelatihan spiritual atau Seishin Kyoiku yang menjadi kurikulum dalam akademi militer Jepang. (Hendrajit,2011).
Merujuk pada tersebut, berarti semangat nasionalisme dan patriotisme Jepang di jajaran angkatan bersenujat, birokrasi, dan bahkan di kalangan berbagai elemen masyarakat lainnya seperti kalangan dunia usaha maupun kaum cendekiawan, masih tetap hidup hingga sekarang.
Lantas, bagaimana dengan kemungkinan jalin kerjasama dengan negara-negara adikuasa lainnya di luar orbit Amerika? Pada tahapan ini, potensi kerjasama Jepang dengan Cina maupun Rusia kiranya patut diperhitungkan untuk menciptakan stabilitas politik di kawasan Asia Pasifik, dan Asia Timur pada khususnya.
Sebagaiman kita ketahui bersama, saat ini konflik global antara AS versus Cina di kawasan semakin menajam, sementara hubungan Jepang dan Cina itu sendiri khususnya Perang Dunia II boleh dikatakan cukup rawan. Baik Jepang maupun Cina sama-sama memandang satu-sama lain sebagain ancaman.
Tapi di tengah-tengah ketegangan kedua negara adikuasa ekonomi di kawasan Asia Pasifik itu, tahun lalu sempat diselenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) segitiga antara Jepang, Korea Selatan dan Cina di Seoul, Korea Selatan. Yang mana ketiga negara tersebut bersepakat untuk menjalin kerjasama di bidang perdagangan dan keamanan kawasan.
Membaca hal ini, sepertinya KTT tiga negara tersebut sangat pontensial untuk membangun sebuah aliansi strategis baru di luar kerangka kerjasama bilateral antara AS dan Jepang sejak pasca Perang Dunia II.
Jika hal ini bisa terealisasi, maka dengan sendirinya akan terbuka kemungkinan kerjasama strategis baru antara Jepang dan Rusia. Karena dengan dipulihkannya kembali hubungan kesejarahan antara Jepang dan Cina yang sempat memburuk di masa lalu, maka kemungkinan kerjasama Jepang-Rusia dalam kerangka kesepakatan strategis Cina-Rusia dalam payung Shanghai Cooperation Organization(SCO) pada 2001, kiranya menarik untuk jadi bahan pertimbangan.
Apalagi ketika Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Cina Xi Jin Ping, menyadari bahwa kerjasama dengan Jepang bisa dijadikan titik awal berlanjutnya hubungan yang lebih erat dan produktif, baik antara Jepang dan Cina, maupun Jepang dan Rusia.
Bahkan Xi Jin Ping maupun Putin melihat adanya dua peluang bagi kedua negara untuk secara bertahap mempengaruhi Jepang keluar dari jeratan AS melalui skema kerja sama yang saya sebut di atas tadi.
Pertama, memanfaatkan gaya kepemimpinan Abe yang tengah berusaha untuk meremiliterisasi Jepang. Kedua, dijadikan sebagai momentum untuk merintis hubungan baik dengan Jepang melalui kerja sama multilateral lintas bidang atau jika dimungkinkan, bisa diajak bergabung melalui skema BRICS.
Jika skema kerjasama tersebut bisa direalisasikan, maka beberapa isu keamanan terkait konflik di kawasan Asia Timur, seperti ketegangan politik menyusul proliferasi persenjataan nuklir Korea Utara, bisa dipastikan akan terselesaikan dengan sendirinya.
Namun, kemungkinan analisis di atas dapat dapat terealisasi jikalau Jepang semakin sadar akan keunggulan geopolitiknya, sebagai negara besar yang mampu memainkan peran strategis baik di tataran regional maupun global. .
Sangat menarik untuk dicermati!
Facebook Comments
