Sepertinya kawasan Arktik sangat penting bagi kepentingan geopolitik Amerika Serikat. Buktinya, AS semakin meningkatkan akselerasi kekuatan militernya di Arktik, sehingga kawasan yang sebelumnya merupakan zona kerja sama dibidang ilmu pengetahuan/sains, sekarang menjelma menjadi arena persaingan antar negara-negara adikuasa dalam bingkai Perang Dingin Jilid kedua. Apalagi ketika Presiden AS Donald Trump sempat memasukkan Greenland ke dalam wilayah kedaulatan nasional AS.

Sebagai Rujukan Pembanding Baca:

Why the Arctic matters to the United States

Selain AS, negara-negara yang tergabung dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara/NATO, juga semakin memperkuat dominasinya dengan memasukkan Finlandia sebagai anggota NATO. Dengan bergabungnya Finlandia dan Swedia ke dalam NATO, persekutuan AS-Eropa Barat berada dalam posisi yang menguntungkan karena dapat memanfaatkan Pusat Komando Bersama di Norfolk untuk memperkuat koordinasi baik dalam operasi tempur maupun operasi pengintaian/surveillance.

Militerisasi AS di Alaska semakin nyata dengan diaktifkannya Divisi Lintas Udara ke-11 di Alaska seraya meningkatkan kehadiran pesawat tempur F-35 di Pangkalan Udara Eielson. Selain itu, AS semakin mengintensifkan Pangkalan Luar Angkasa Pituffik (sebelumnya Pangkalan Udara Thule), yang merupakan instalasi Angkatan Luar Angkasa AS paling utara di Greenland, 750 mil utara Lingkaran Arktik. Pangkalan ini sangat vital dan krusial bagi pertahanan AS dan NATO dengan berfokuskan pada pengawasan ruang angkasa dan sistem peringatan dini dengan menggunakan radar canggih dan sistem pertahanan anti-rudal.

Pangkalan Antariksa Pituffik Pituffik SB, instalasi paling utara milik Departemen Pertahanan AS, dioperasikan oleh Grup Pangkalan Luar Angkasa ke-821 dan merupakan bagian dari Pangkalan Luar Angkasa Delta 1.

Pangkalan Pituffik SB ada hingga saat ini berkat perjanjian antara Amerika Serikat dan Kerajaan Denmark, khususnya yang membahas pertahanan bersama.

Secara strategis, posisi strategis Pituffik SB yang berada di “Puncak Dunia” memungkinkan Keunggulan Antariksa. Pituffik SB mendukung misi Peringatan Rudal, Pertahanan Rudal, dan Pengawasan Antariksa dari radar susunan fasa solid-state yang dioperasikan oleh Skuadron Peringatan Antariksa ke-12 (12 SWS) dan Komando dan Kontrol Satelit melalui Stasiun Pelacakan Pituffik yang dioperasikan oleh Skuadron Operasi Antariksa ke-22, Detasemen 7 (Det-7).

Saat ini AS ketinggalan dalam perbandingan jumlah kapal pemecah es dibandingkan Rusia. Saat ini Rusia setidaknya 40 kapal pemecah es, adapun AS dan Cina hanya punya masing-masing dua kapal pemecah es.

Dalam prioritas nasional AS dalam mengendalikan pengaruhnya di kawasan Arktik dan Greenland yang berada dalam wilayah kedaulatan Kerajaan Denmark, adalah mengawasi dan memonitor Rute Pelayaran Laut Utara. Rute Pelayaran Laut Utara bagi AS sangatlah strategis karena menjanjikan waktu transit yang lebih singkat antara Asia dan Eropa/Amerika Utara.

Lokasi geografis Rute Pelayaran Laut Utara yang dipandang strategis oleh AS, Rusia maupun Cina, pada perkembangannya bisa berpotensi meningkatnya militerisasi di kawasan tersebut.

Militerisasi Arktik dengan dibingkai oleh Perang Dingin Gaya Baru atau Jilid 2, nampaknya digunakan Washington untuk menjadikan kawasan Arktik untuk mewujudkan ambisi geopolitiknya. Apalagi ketika Presiden Donald Trump mengumungkan niatnya untuk mencaplok Greenland menjadi salah satu wilayah AS.

Baca juga :

Militarization of the Arctic: A new arena for U.S. imperial ambition in Cold War Two

Logika imperialistiknya bisa dibaca. Trump dan para perancang strategi keamanan nasionalnya di Gedung Putih pastinya membayangkan jika Belahan Bumi Barat meluas ke utara, akan memperlakukan kawasan Arktik dalam Skema Doktrin Monroe 1823 sebagai legitimasi AS untuk menguasai  kawasan Amerika Latin. Bedanya, dalam Doktrin Monroe untuk kawasan Arktik, digunakan AS sebagai legitimasi Belahan Bumi Barat yang saat ini merupakan wilayah yang berada di bawah pengaruh AS, untuk meluaskan lingkup pengaruhnya ke Utara, ke kawasan Arktik.

Dalam perhitungan geopolitik AS, motivasi untuk mencaplok Greenland sebenarnya mudah dibaca. Pertama, untuk mengusai kekayaan sumberdaya alamnya.   Kawasan Arktik menyimpan cadangan hidrokarbon yang sangat besar dan belum dimanfaatkan— diperkirakan mencapai sembilan puluh miliar barel minyak (16 persen dari total cadangan yang belum ditemukan di seluruh dunia) dan cadangan gas alam—serta deposit mineral berharga yang signifikan yang sangat penting untuk teknologi mutakhir dan transisi energi bersih.

Greenland juga memiliki peran penting dalam persaingan sumber daya ini karena memiliki cadangan unsur tanah jarang dan mineral penting lainnya yang sangat vital untuk pertahanan, teknologi energi terbarukan, dan industri teknologi tinggi.

Kedua, lokasi geografisnya. Posisi strategis Greenland sebagai titik penting bagi aktivitas perdagangan maritim, dipandang Washington akan efektif untuk membendung pengaruh Cina yang dalam menjalin kerja sama dengan negara-negara mitra-nya di kawasan ini, bertumpu pada Prakarsa Jalur Sutra Maritim sebagai Strategi nasionalnya. Yang kemudian menjabarkannya ke dalam program One Belt One Road atau Belt Road Initiative.

Menyadari semakin besarnya pengaruh Rusia dan Cina sebagai pesaing AS dalam konstelasi perebutan pengaruh di kawasan Arktik, maka Perang Dingin Jilid 2 sejatinya sudah berlangsung di kawasan ini. Bergabungnya Finlandia dan Swedia ke dalam NATO, harus dibaca sebagai upaya AS-Uni Eropa untuk mengepung Rusia dan Cina di kawasan Arktik, bersama-sama dengan AS-Kanada-Islandia-Swedia-Norwegia-Denmark.

Dengan demikian, meskipun ada ketegangan antara AS dan Denmark terkait pernyataan provokatif Presiden Trump, namun sejatinya Denarmk tetap tergabung dalam  persekutuan strategis blok Barat di Arktik.

Sebelum AS mengubah kawasan Arktik menjadi arena untuk meningkatkan militerisasi dan kehadiran militernya di Arktik, kawasan Arktik merupakan arena kolaborasi dan kerja sama di bidang sains seperti penelitian atau studi tentang perubahan iklim, spesies lokal, dan masyarakat adat.

Meskipun kemudian oleh sebab adanya perjanjian yang mengeluarkan ketentuan khusus untuk adanya aktivitas internasional dalam bidang perdagangan di pulau-pulau yang berada dalam kawasan Arktik, namun sama sekalit tidak membenarakan adanya aktivitas militer apalagi militerisasi.

Jepang, yang sejak berakhirnya Perang Dunia II hingga kini merupakan sekutu strategis AS di Asia, juga memandang kawasan Arktik sebagai obyek eksplorasi penggunaan komersial Jalur Laut Utara, membangun jaringan dengan bisnis lokal, mengembangkan sumber daya minyak, dan memposisikan diri sebagai pemain diplomatik di kawasan tersebut—dengan menempatkan diri selaras dengan Norwegia.

Latihan militer internasional yang dipimpin AS, Ice Exercise (ICEX), di Camp Sargo di Lingkaran Arktik, pada tahun 2016 (Sumber foto: Angkatan Laut AS)India mendirikan stasiun penelitian di Svalbard pada tahun 2008 dan meresmikan Kebijakan Arktik pada tahun 2022. Bekerja sama dengan Rusia, India mendukung pengembangan infrastruktur di sepanjang Jalur Laut Utara untuk memfasilitasi impor gas dan mineral penting. India mempertahankan pijakan di Svalbard dan menjaga ambiguitas strategis antara Rusia dan Norwegia, sambil tetap waspada terhadap pesaingnya, yaitu Cina.

Korea Selatan, yang juga sekutu AS di Asia Timur selain Jepang, sejak 2012 juga menandatangani perjanjian tersebut pada tahun 2012 dan menerbitkan kebijakan Arktik baru pada tahun 2023. Penelitiannya mencakup sumber daya medis, tetapi peran utamanya adalah sebagai pembuat kapal pemecah es utama, menantang Cina di sektor ini. Kota Busan di Korea Selatan berfungsi sebagai pusat produksi lima belas kapal pemecah es yang dipesan oleh Amerika Serikat. Seperti Jepang, Korea Selatan memposisikan diri secara politik sejajar dengan Norwegia.

Semua aktivitas internasional di Arktik ini, terutama kolaborasi antara Cina dan Rusia, menjadi latar belakang langkah agresif Presiden Trump terhadap Greenland sebagai tambahan berharga bagi Alaska di kawasan tersebut.

Langkah ini memperluas logika Doktrin Monroe ke ranah baru. Strategi Keamanan Nasional (NSS) 2025 tidak lagi memuat bagian terpisah tentang Arktik; sebaliknya, strategi tersebut merujuk pada kerangka kerja hemisferik yang mencakup Kanada, yang telah ditawarkan—atau diancam—oleh Trump untuk dijadikan negara ke-51.

Namun, tidak semua wilayah Arktik berada di Belahan Bumi Barat; negara-negara Nordik dan Rusia berada di luarnya. Dengan demikian, muncul pembagian politik baru, yang mengubah tata kelola Dewan Arktik yang sebagian besar didorong oleh konsensus, di mana semua negara Arktik terwakili secara setara dan status pengamat tanpa hak suara diizinkan bagi negara-negara di luar wilayah tersebut.

Seturut semakin memanasnya kawasan Timur Tengah dengan serangan AS-Israel ke Iran sejak Februari 2026 lalu, militerisasi  di kawasan Arktik tampaknya akan semakin menguat dan mendalam di kawasan Arktik. Sehingga kawasan Arktik yang dulunya merupakan zona damai sekarang menjelma menjadi Medan Perang Dingin Jilid 2 dan arena perebutan pengaruh antar negara-negara adikuasa dan negara-negara besar seperti AS, Rusia, Cina, Jepang, Korea Selatan, Kanada, Islandia, Norwegia, Swedia dan Denmark.

Hendrajit, Pengkaji Geopolitik, Global Future Institute (GFI)