Kebangkitan militerisme Jepang bukan saja menakutkan bagi negara-negara Asia yang pernah secara fisik diserang dan diduduki oleh negara yang kerap berjuluk “Negara Matahari Terbit.” Namun khusus bagi China, upaya Jepang untuk meningkatkan anggaran militernya pun sudah cukup beralasan bagi Beijing untuk menimbulkan kekhawatiran.

Pada April 2026 lalu misalnya, Australia dan Jepang menandatangani kontrak untuk memulai kesepakatan pembelian sebelas kapal perang senilai 7 miliar dolar AS oleh Angkatan Laut Kerajaan Australia kepada Mitsubishi Heavy Industry, perusahaan industri strategis pertahanan Jepang. Dengan kata lain, ini merupakan ekspor peralatan militer terbesar Jepang sejak Pasca Perang Dunia II.

Baca:

Australia, Japan sign contracts to start $7 billion warship deal

Bahkan sebulan sebelumnya, pada Maret 2026, Jepang  mengirim pasukan tempur militernya dalam Latihan Balikatan Filipina-AS, yang menandai untuk kali pertama sejak berakhirnya Perang Dunia II, pasukan tempur Jepang hadir di kawasan Asia Tenggara, utamanya di Filipina.

Dua fenomena tersebut di atas, harus dibaca dalam konteks semakin menajamnya persaingan geopolitik antara AS-NATO versus China-Rusia di Asia Pasifik. Terutama sejak dirilisnya The US Indo-Pacific Strategy atau Strategi Indo-Pasifik AS oleh Presiden Donlad Trump. Yang mana serentak dengan itu, kemudian terbentuk Persekutuan Empat Negara (QUAD) yaitu AS, Australia, Jepang dan Indian. Dengan dalih untuk menggalang persekutuan strategis melawan meluasnya pengaruh China di Asia Pasifik.

Kalau mencermati keikutsertaan Jepang dalam Latihan Militer Bersama Balikatan AS-Filipina, tampak jelas gelagat Jepang untuk membangkitkan kembali kekuatan militer konvensionalnya. Tokyo telah  mengerahkan unit-unit dari Pasukan Bela Diri Darat, Maritim, dan Udara untuk berpartisipasi dalam latihan tersebut.

Sekadar informasi, Balikatan – yang berarti “bahu-membahu” dalam bahasa Filipina – merupakan latihan militer gabungan tahunan terbesar yang dilakukan oleh AS dan Filipina. Latihan ini biasanya melibatkan berbagai kegiatan, termasuk keamanan maritim, operasi amfibi, bantuan kemanusiaan, dan penanggulangan bencana. Latihan tahun ini diperkirakan akan menjadi salah satu yang terbesar yang pernah dilakukan.

Baca juga:

Japan to Send Combat Units to Philippines-US Balikatan Exercises for the First Time

Maka bukan hal mengejutkan ketika pemerintah China menuding Jepang bahwa saat ini sedang berupaya menghidupkan kembali kekuatan militer konvensionalnya seperti pada saat meletusnya Perang Dunia II. Sebagaimana terlihat dengan meningkatnya anggaran militer Jepang untuk tahun ini dan tahun depan.

Kekhawatiran pemerintah China semakin menguat serentak dengan terbentuknya persekutuan empat 4 negara (QUAD) yang mana Jepang termasuk di dalamnya. Adanya Strategi Indo-Pasifik AS yang disertai dengan terbentuknya QUAD, masuk akal ketika China bercuriga Jepang sedang menghidupkan kembali militerisme-nya dengan memanfaatkan momentum Strategi Indo-Pasifik AS yang mulai digulirkan pada tahun 2022 lalu.

Kekhawatiran pemerintah China cukup beralasan. Pada September 2025 lalu, benih-benih keterlibatan militer Jepang secara aktif di Asia Tenggara mulai terlihat ketika ikut serta dalam Perjanjian Akses Timbal-Balik Jepang-Filipina. Perjanjian tersebut menyederhanakan prosedur pengerahan pasukan dan peralatan militer antara kedua negara untuk latihan bersama, pelatihan, dan penanggulangan bencana.

Meskipun hal itu hanya sebatas latihan militer bersama, namun secara skematik sesuai dengan Strategi Indo-Pasifik AS dan persekutuan empat negara (QUAD). Dengan itu, latihan militer bersama Balikatan tidak hanya melibatkan Amerika Serikat dan Filipina, tetapi juga partisipasi dari Jepang dan Australia.

Sekarang jadi semakin terbaca bahwa tujuan utama di balik Strategi Indo-Pasifik AS dan persekutuan empat negara (QUAD) adalah menciptakan pendekatan Kekacauan Konstruktif melalui Strategi Pengendalian Situasi. Menggalang Persekutuan Strategis Membendung Cina di Asia Pasifik, dan Asia Tenggara pada khususnya.

Maka itu menarik ketika Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi membantah keras serangan Beijing bahwa Jepang sedang mencoba menghidupkan kembali militerisme gaya baru. Shinjiro Koizumi malah balik menyindir China bahwa ada sebuah negara yang memiliki persenjataan nuklir dan pesawat pembom strategis yang sangat besar. Begitu kata Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi dalam Dialog Shangrilla IISS tahunan di Singapura pada 1 Juni 2026.

Shinjiro Koizumi, Menteri Pertahanan Jepang, berbicara di forum keamanan Shangri-La Dialogue di Singapura pada 31 Mei 2026 [Caroline Chia/Reuters]Dengan itu pula Jepang secara tersirat menyatakan bahwa Jepang tetap bertekad untuk meningkatkan kekuatan militernya meskipun China telah menuding Jepang sedang membangkitkan kembali militerisme baru, dan meningkatkan kekuatan militernya secara lebih agresif.

Terlepas dari itu, salah satu pemicu ketegangan hubungan antara Jepang dan China adalah ketika Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada November 2025 mengisyaratkan kemungkinan Jepang akan melancarkan intervensi militer jika China berupaya merebut Taiwan.

Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sanae Takaichi, Jepang telah mempercepat peralihannya menuju kebijakan pertahanan yang lebih proaktif, dan semakin meninggalkan—dengan dorongan dari AS—pandangan pasifis yang telah ada sejak akhir Perang Dunia II, sebagaimana dilegalisasikan melalui Pasal Konstitusi Jepang. Itulah sebab, saat ini ada dorongan kuat dari dalam lingkaran kepemimpinan Jepang, untuk merevisi Konstitusi Jepang, dengan menghapuas Pasal 9. Sehingga kekuatan militer konvensional Jepang bisa dihidupkan kembali.

Bedanya, kalau dulu Washington lah yang mendesak pemberlakuan Pasal 9 sehingga kekuatan militer konvensional Jepang hanya sebatas untuk Pasukan Bela Diri, namun sekarang justru pemerintah AS lah yang mendorong penghapusan Pasal 9 Konstitusi Jepang.

Hal itu dimungkinkan di bawah perlindungan payung pemerintah AS melalui Strategi Indo-Pasifik AS dan persekutuan empat negara (QUAD), sebuah aliansi negara-negara di Asia dan Pasifik untuk menghadapi China.

Sangat bisa dipahami jika China sangat khawatir dengan kekuatan militer Jepang yang semakin agresif dan berpotensi untuk bangkitnya kembali militerisme Jepang seperti saat meletusnya Perang Dunia II. Apalagi di balik kebangkitan kembali kekuatan militer konvensional Jepang, memperoleh dukungan penuh dari AS dan negara-negara sekutu AS yang tergabung dalam NATO.

Hendrajit, pengkaji geopolitik, Global Future Institute (GFI)