Kontemplasi Kecil atas Isu Morowali
Dulu penjajah datang dengan meriam. Hari ini, mereka datang dengan proposal. Apa bedanya? Sebenarnya sama saja. Yang berbeda hanya tampilan, bukan kepentingan.
Jika dulu merampas tanah dengan paksaan; kini mereka merampas melalui kontrak yang disodorkan dengan bahasa protokoler: itu untuk pembangunan, yang “ini” buat tuan-tuan. Asyik!
Bila dulu memaksa rakyat agar tunduk pada kekuasaan kolonial; kini mereka justru memaksa negara tunduk pada narasi modal global. Jika dulu penduduk pribumi dianggap penghalang, kini mereka cuma dianggap biaya operasional yang harus ditekan. Rekrut, tapi kecilkan gajinya!
Celakanya, mereka masuk bukan karena menyerbu, tetapi diundang. Atas nama investasi, korporasi raksasa diberi karpet merah untuk menguasai sumber daya strategis seperti tambang, lahan, bahkan hajat dan ruang hidup orang banyak. Atas nama pertumbuhan ekonomi, negara rela mengubah regulasi supaya investor merasa “nyaman” meski rakyat sendiri harus menanggung beban. Atas nama kemajuan, kita menggadaikan kedaulatan sedikit demi sedikit hingga nyaris tak berjejak. Inilah modus kolonialisme abad ke-21. Penjajahan gaya baru secara non militer.
Tatkala bangsa besar tidak lagi dijajah dengan peluru, tetapi dengan tanda tangan. Narasinya dibuat seindah mungkin: “Investasi sebagai penyelamat, modal asing sebagai solusi, kapital global sebagai kunci kemajuan.” Sedang sejarah dipenuhi bukti bahwa sebuah bangsa tidak akan pernah merdeka jika arah ekonominya dikendalikan pihak luar. Ya. Bangsa tidak bakal berdiri tegak jika sumber daya yang menjadi milik rakyat justru mengalir ke luar. Dan yang paling berbahaya bukanlah penjajahan itu sendiri, ia bisa diperjuangkan. Dilawan. Namun, ketika penjajahan dikemas rapi sehingga rakyat sendiri tak lagi mengenali. Bahkan tidak sedikit elit dan warga malah jatuh cinta kepada para pihak yang (hendak) merampas kehidupannya.
Pertanyaan sederhana tapi menohok muncul di ujung kontemplasi, “Apakah kita hendak membangun masa depan? Atau, kita sedang menyerahkan masa depan kepada mereka yang sejak dulu mempeta (mapping) negeri ini sebagai ladang rampasan?”
Jika sebuah bangsa ingin merdeka sepenuhnya, ia harus berani mempertanyakan, lihai menyelidiki, mengkritik, mengubah, menolak narasi, bahkan kalau perlu mengusir siapapun yang merugikan masa depan bangsa. Itu mutlak. Negara ini butuh kebenaran bukan sekadar etika. Jangankan pihak luar, dari pihak internal pun bisa dijerat pasal makar (106 KUHP) jika mereka menyerahkan sebagian wilayah kepada asing untuk dikolonisasi.
Bahwa narasi, kini dianggap sebagai medan tempur. Artinya, barang siapa unggul di kancah narasi, dia yang bakal keluar sebagai pemenang serta menentukan kompas sejarah.
Isu Morowali adalah salah satu jelaga dalam perjalanan bangsa ini menuju Indonesia Mercusuar Dunia alias Indonesia Emas 2045. Jasmerah, kata Bung Karno. Siapa melupakan sejarah, maka ia akan dipaksa mengulangi jejak buruk masa lalu.
Mau?
Yang bilang mau hanya tiga entitas: asing, antek asing dan para pemburu rente!
M Arief Pranoto, Pengkaji Geopolitik Global Future Institute (GFI)
