Semakin berkecamuknya perang terbuka AS vs Iran yang menyeret negara-negara Arab di Timur Tengah, kita sontak menyadari bahwa negara-negara Eropa Barat yang tergabung dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), juga punya ambisi geopolitik untuk menguasai kawasan Eropa-Asia dan Asia Pasifik.
Beberapa waktu lalu, mantan Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg ditanya wartawan dalam konfrensi pers: “Mengapa NATO memperluas aktivitasnya ke kawasan Timur Jauh. Bukankah NATO sebagai persekutuan militer tugas utamanya adalah melindungi negara-negara anggotanya dari ancaman serangan militer dari luar?
Namun jawaban Jens Stoltenberg sangat mengejutkan. “Benar, kamu masih tetap sebagai sebuah persekutuan militer. Hanya saja sekarang ancaman dari luar terhadap negara-negara NATO tersebut juga datang dari kawasan Asia Tenggara, Laut Cina Selatan, dan Selat Taiwan.”
Nah, jelas sudah. Di balik narasi Stoltenberg itu, nampak jelas ambisi geopolitik NATO untuk menguasai Eropa-Asia maupun Asia Pasifik sama besarnya dengan Amerika Serikat.
Namun kalau kita cermati dengan jeli dari awal, ambisi geopolitik NATO sudah terlihat ketika mempublikasi konsep strategis pada Juni 2022, yang secara eksplisit menyatakan menggunakan dalih adanya ancaman geopolitik Cina di kawasan Asia Pasifik untuk menjalin persekutuan dengan Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, dan Australia.
Baca Sebagai Rujukan Pembanding: The Asia-Pacific region doesn’t welcome NATO’s attempt to peddle fear
Manuver NATO menjalin hubungan erat dengan Jepang dan Korea Selatan, sangat menggelisahkan Cina dalam dua hal. Pertama, AS dan NATO pada perkembangannya akan menyetujui Remiliterisasi Jepang sehingga mendukung revisi Pasal 9 Konstitusi Jepang yang melarang negara Sakura itu membentuk tentara konvensional seperti sebelum meletusnya Perang Dunia II.
Kedua, dengan eratnya hubungan NATO dengan Korea Selatan, Cina khawatir bukan saja akan meningkatkan kuantitas dan kualitas persenjataan Korea Selatan akan semakin meningkat, tapi juga khawatir berkat kolaborasi industri dan teknologi akan semakin meningkatkan kekuatan Korea Selatan baik di bidang ekonomi, Ilmu-Pengetahuan dan Teknologi, maupun industri militer itu sendiri.
Baca juga :
Hard constraints – The supply and demand of NATO in the Indo-Pacific: Alexander Lanoszka, Balkan Devlen, and Jonathan Berkshire Miller
Lepas dari itu, ambisi geopolitik negara-negara yang tergabung dalam NATO, tampaknya bertumpu pada survey yang dilakukan Friedrich Naumann Foundation yang dilakukan pada Maret 2025 lalu, untuk menjaring pandangan dan opini arga di enam negara Eropa—Jerman, Prancis, Inggris Raya, Italia, Polandia, dan Finlandia—mengenai kekhawatiran keamanan terkait Cina, perkembangan geopolitik di Indo-Pasifik, dan potensi peran NATO di kawasan tersebut.
Baca:
NATO’s role in the Indo-Pacific
Data tersebut mencerminkan ukuran sampel sekitar 1.000 responden per negara dan mengeksplorasi pandangan tentang ancaman militer, tindakan non-militer, dan prioritas keamanan transatlantik.
Kesimpulannya sudah bisa diduga: yang muncul dari penelitian ini adalah adanya kebutuhan yang dirasakan dan dukungan publik bagi NATO untuk mengeksplorasi dan mengembangkan peran di Indo-Pasifik.
Meskipun hasil penelitian berbasis survey tersebut lebih meneknkan potensi ancaman dari Cina dalam menciptakan ketidakstabilan ekonomi dan tatanan global, daripada keinginan untuk keterlibatan militer skala besar. Namun demikian untuk kepentingan NATO, sudah cukup memberikan alasan pembenaran untuk memperluas lingkup pengaruhnya ke Asia Pasifik. Untuk kemudian menyelaraskan diri dengan Strategi Indo-Pasifik Amerika Serikat yang sudah dirilis oleh Donald Trimp sejak 2017.
Sebab meskipun aspek non-militer yang lebih mencuat dari hasil survey tersebut, namun karena yang digarisbawahi sebagai urgensi adalah soal siber, intelijen dan pemaksaan ekonomi, maka sulit disangkal aspek-aspek non-militer tersebut masuk lingkup isu strategis Keamanan Nasional dan Geopolitik. Dan keduanya, mustahil tanpa melibatkan militer. Bahkan Keterlibatan Militer berskala besar itulah yang menjadi bingkai dari urgensi mengelola aspek siber, intelijen dan pemaksaan ekonomi. Apalagi ketika aspek intelijen, siber dan pemaksaan ekonomi sebagai ancaman non-militer itu sejatinya ditujukan kepada Cina sebagai sumber ancaman.
Bicara ihwal NATO memang yang menjadi aktor kunci adalah Inggris, Jerman, Prancis, Italia, meskipun resminya negara-negara yang tergabung NATO saat ini berjumlah 32 negara. Baik dari Amerika Utara maupun Eropa. Ke-32 negara anggota NATO tersebut adalah:
- Belgia
- Kanada
- Denmark
- Prancis
- Islandia
- Italia
- Luksemburg
- Belanda
- Norwegia
- Portugal
- Britania Raya (Inggris)
- Amerika Serikat
Gelombang perluasan selanjutnya - Yunani (Greece) – 1952
- Turki (Türkiye) – 1952
- Jerman Barat (West Germany) – 1955 (sejak 1990 menjadi Jerman bersatu)
- Spanyol – 1982
- Republik Ceko (Czech Republic) – 1999
- Hungaria – 1999
- Polandia – 1999
- Bulgaria – 2004
- Estonia – 2004
- Latvia – 2004
- Lituania – 2004
- Rumania – 2004
- Slovakia – 2004
- Slovenia – 2004
- Albania – 2009
- Kroasia – 2009
- Montenegro – 2017
- Makedonia Utara (North Macedonia) – 2020
- Finlandia – 2023
- Swedia – 2024
Sumber Foto: © NATOMerespons kemungkinan NATO membangun pengaruh dan kekuatannya di Asia Pasifik, negara-negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) terutama Indonesia, harus bersatu, dan memprakarsai penyusunan strategi dalam upaya meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan regionalnya sesuai kebutuhan dan karakteristik geografis kawasan Asia Tenggara.
Indonesia dan mitra-mitra stragisnya dari ASEAN, saatnya menggagas suatu mekanisme keamanan regional untuk secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menangkal kehadiran NATO sebagai kekuatan militernya di Asia Tenggara, sehingga mendorong terbentuknya Pola Persekutuan Pertahanan ala NATO di Asia Tenggara.
Indonesia dan mitra-mitra strategisnya yang tergabung di ASEAN, tentunya sudah menyadari bahwa seperti halnya AS, NATO pun bermaksud untuk memecah-belah kekompakan dan soliditas ASEAN sebagai entitas politik maupun entitas ekonomi. Misalnya dengan membujuk masing-masing negara-negara ASEAN untuk secara sendiri-sendiri menjalin kerja sama dengan NATO di luar kerangka ASEAN sebagai kekuatan regional. Sehingga dengan mudah bisa dibujuk untuk bergabung dalam struktur blok persekutuan militer ala NATO di Asia Tenggara.
Melalui cara ini, Indonesia dan ASEAN harus waspada bahwa melalui modus operandi pecah-belah tersebut, tujuan strategis NATO adalah menghancurkan Sentralitas ASEAN melalui terbentuknya Struktur ASEAN yang inklusif.
Hendrajit, Pengkaji Geopolitik, Global Future Institute (GFI)
