Rachmat Adhani
Catatan Redaksi: Untuk lebih mempertajam tema yang kami angkat dalam seminar mengenai Ianfu (Sexe Slaves), Romusha, Heiho dan Sejarah Kelam Militerisme Jepang di Indonesia, Rahmat Adhani dari Global Future Institute melakukan riset dan penelusuran pustaka berkaitan dengan kejahatan Perang Jepang di Indonesia pada 1942-1945 tersebut. Maka mencuatlah satu aspek penting yang tak kalah menarik dari penelusuran berbagai data sekunder tersebut, yaitu isu Biaya Pampasan Perang Jepang terhadap negara-negara eks jajahan Jepang di kawasan Asia Pasifik.
Berikut artikel hasil rangkuman Rahmad Adhani dari berbagai sumber, termasuk merekonstruksi kembali artikel sejarawan muda Hendri F Isnaeni. Selamat membaca dan Tetap Berpikir Merdeka.
———
Orang Jepang, terutama generasi muda, memang mempunyai kenangan pahit terhadap dampak “militerisme” negaranya pada masa lalu. “Karena itu, Jepang merasa mempunyai kewajiban ‘moral’ untuk membayar pampasan perang kepada seluruh negara yang pernah menjadi koloninya.
Berawal dari Perjanjian San Fransisco
Pada pertengahan tahun 1951, Amerika Serikat memprakarsai suatu pertemuan di San Francisco untuk merundingkan Perjanjian Damai dan Pampasan Perang dengan Jepang –lebih dikenal dengan Perjanjian San Francisco (Treaty of San Francisco). Perjanjian tersebut sebagian besar didasarkan pada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia.
Sebanyak 49 negara, termasuk Indonesia, diundang untuk ikut serta menandatangani perjanjian itu. Kabinet Sukiman-Suwirjo yang kala itu berkuasa terpecah, terutama antara kelompok Partai Nasional Indonesia (PNI), yang menganggap tak jelas manfaatnya, dan dan Masyumi yang melihat pertemuan itu bisa mengakhiri ganjalan dalam masalah Indonesia dan Jepang. Akhirnya pemerintah mengambil jalan tengah, bersedia hadir jika ada manfaatnya bagi Indonesia.
Menteri Luar Negeri Achmad Soebardjo berangkat ke San Francisco. Tapi, pada 7 September 1951, beberapa jam sebelum acara penandatanganan, kabinet belum mencapai kata sepakat. Kabinet pun mengambil suara. Hasilnya: sepuluh menteri menyetujui Perjanjian Damai dan enam menteri menentang.
Pada akhirnya Perjanjian San Fransisco berhasil disepakati pada tanggal 8 September 1951 dan mulai berlaku efektif tanggal 28 April 1952. Dengan disepakatinya perjanjian tersebut, seiring dengan berakhirnya Perang Dunia II maka secara resmi Jepang tidak lagi memiliki kekuatan sebagai negara imperialis. Selain itu, Jepang juga diwajibkan memberi kompensasi untuk warga sipil dari pihak Sekutu maupun mantan tawanan perang yang menderita akibat kejahatan perang Jepang.
Pasal 14 Perjanjian San Fransisco menyatakan “Jepang diharapkan segera berunding dengan Kekuatan Sekutu yang wilayah miliknya diduduki tentara Jepang dan dirusak oleh Jepang, dengan maksud membantu membayar pampasan perang kepada negara-negara tersebut untuk biaya perbaikan untuk kerusakan yang telah disebabkan, dengan cara menyediakan bantuan rakyat Jepang dalam produksi, pemulihan, dan pekerjaan lain untuk Kekuatan Sekutu seperti tersebut.”
Berdasarkan Pasal 14, Filipina dan Vietnam Selatan masing-masing menerima kompensasi pada tahun 1956 dan 1959. Burma dan Indonesia menandatangani perjanjian bilateral sesuai Pasal 14 Perjanjian San Francisco. Pampasan perang Jepang untuk negara-negara yang diduduki selama 1941–1945 adalah sebagai berikut:
Negara Total Yen Total USD Tanggal Perjanjian
Burma 72.000 juta 200 juta 5 November 1955
Filipina 198.000 juta 550 juta 9 Mei 1956
Indonesia 80.308,8 juta 223,08 juta 20 Januari 1958
Vietnam 14.400 juta 38 juta 13 Mei 1959
Jalan Berliku Pampasan Perang Indonesia
Menindaklanjuti hasil Perjanjian San Francisco, mula-mula misi Juanda ke Jepang pada tahun 1952 menuntut pampasan perang sebesar USD 17,7 milyar sebab Indonesia kehilangan 4 juta jiwa selama pendudukan Jepang dan miliaran dolar AS dalam bentuk aset negara. Jepang kaget sekali karena tuntutan itu angat tinggi. Bahkan seorang pejabatnya, Wajima Keiji yang menjadi Kepala Biro Asia di Departemen Luar Negeri Jepang menganggap bahwa Jepang sebenarnya tidak perlu membayar pampasan perang sebab menurut mereka Jepang tidak pernah berperang dengan Indonesia.
Pada tahun 1953, pemerintahan Sastroamijoyo memulai lagi perundingan yang terputus. Pada perundingan ini jumlah kerugian yang diajukan pihak Indonesia turun menjadi USD17,2 milyar yang ditawar Jepang hanya sebesar USD125 juta. Karena jumlah yang diajukan pemerintah Indonesia dengan yang ditawarkan pemerintah Jepang amat jauh, maka perundingan pun kembali berakhir tanpa hasil.
Akibatnya sampai tahun 1955 hubungan kedua negara tegang karena soal pampasan perang. Sementara itu, Filipina telah memperoleh pampasan dari Jepang. Pada tanggal 13 Juli 1956, Perdana Menteri Juanda mengirimkan surat kepada Perdana Menteri Kishi untuk memulai kembali perundingan yang buntu.
Indonesia menunjukkan itikad baiknya dengan menyodorkan angka USD400 juta untuk pampasan disamping USD400 juta lainnya sebagai bantuan ekonomi dan perpanjangan waktu pembayaran utang. Jepang pun menunjukkan itikad baiknya dengan menaikkan angka menjadi USD 200 juta.
Perundingan yang mulai menunjukkan kemajuan berarti ini kemudian berlanjut dengan usulan yang di lontarkan oleh Dubes Keliling Jepang untuk masalah Asia Tenggara, Kobayashi, di akhir Septermber 1956. Dia mengusulkan biaya pampasan USD200 juta yang dicicil selama 10 tahun, bantuan ekonomi yang bersifat hadiah (grant) senilai USD200 juta yang dibayar setelah pembayaran pampasan selesai dan dicicil selama 10 tahun, serta bantuan perdagangan senilai USD400 juta.
Ditengah perundingan terdengar kabar bahwa Perdana Menteri Kishi akan datang. Maka untuk mempersiapkan kedatangan, Kobayashi pun menawarkan usul baru, pampasan menjadi USD230 juta dan bantuan ekonomi (grant) menjadi USD400 juta. Pemerintah Indonesia akhirnya menerima usul tersebut.
Pada November 1957, Perdana Menteri Kishi datang ke Jakarta untuk melakukan perundingan empat mata dengan Presiden Sukarno. Kedua pemimpin negara ini berhasil menyelesaikan masalah pampasan perang yang selama itu menjadi batu penghalang normalisasi hubungan kerjasama kedua negara.
Perdana Menteri Kishi bahkan mengusulkan untuk menghapus semua utang Indonesia. Keputusan besar ini tentu saja diterima oleh Bung Karno dengan suka cita. Tak terbilang risiko reaksi dalam negeri terhadap usulan ini yang menanti Perdana Menteri Kishi sekembalinya ke Jepang.
Pada 20 Januari 1958 disepakati angka final pampasan perang senilai 80.308,8 juta yen atau setara dengan USD223,08 juta yang diputuskan untuk dibayarkan selama periode dua belas tahun dalam bentuk barang modal dan jasa.
Sesuai dengan perjanjian pampasan, Jepang sepakat membayar USD20 juta setiap tahun selama sebelas tahun pertama dan USD3,08 juta pada tahun kedua belas. Jepang juga sepakat menanamkan modal di Indonesia dan mengusahakan pinjaman jangka panjang sampai batas USD400 juta. Perjanjian Damai dan Pampasan Perang tersebut disahkan DPR RI tanggal 13 Maret 1958 dan diundangkan pada 27 Maret 1958.
Perjanjian pampasan tahun 1958 terdiri atas satu daftar yang memuat enam kategori program dan proyek, tempat dana pampasan akan digunakan. Keenam kategori ini adalah transportasi dan komunikasi, pengembangan tenaga, pengembangan industri, pengembangan pertanian dan perikanan, pertambangan, dan jasa atau pelayanan.
Disamping dokumen perjanjian yang dipublikasikan, masih ada dua dokumen lagi yang tidak dipublikasikan pada saat itu, yaitu dokumen perjanjian perantara pampasan perang mengenai pengangkatan kapal karam (yang sekaligus membatalkan perjanjian mengenai pengangkatan kapal karam senilai USD6,5 juta yang ditandatangani bulan Desember 1953 dan dokumen notulen perundingan.
Berlarutnya penyelesaian pampasan sampai enam tahun memperdalam sentimen anti-Jepang di kalangan pejabat pemerintahan Indonesia. Namun, menurut pengamatan, alasan sebenarnya mengapa persetujuan pampasan perang untuk Indonesia membutuhkan waktu sangat lama menurut antara lain adalah:
- Kesalahpahaman atau ilusi Tentara Jepang dan keluarganya, karena telah didoktrin sehingga fanatik bahwa mereka berjuang demi membela kemerdekaan negara-negara Asia dari penjajah Barat. Apalagi doktrin tersebut seakan terbukti ketika di akhir masa perang Indonesia benar-benar berhasil memproklamasikan kemerdekaannya.
- Jumlah yang diminta oleh pemerintah Indonesia terlalu besar untuk dibayar oleh Jepang pada masa itu.
- Pemerintah Jepang membujuk opini publik dengan berdalih bahwa pembayaran pampasan perang sesungguhnya adalah investasi untuk pasar baru Jepang di masa depan, sebagai alternatif ideal menggantikan pasar China yang hilang pascaperang.
- Seiring waktu, pemerintah Indonesia juga setuju mengurangi tuntutannya sampai jumlah yang disetujui hanya 3 persen dari nilai tuntutan awal. Pemerintah beralasan karena saat itu sedang membutuhkan dukungan finansial dan moral untuk segera mengambil alih aset Belanda. Dalam waktu yang bersamaan Indonesia tidak mau menerima bantuan / utang luar negeri yang cenderung menciptakan ketergantungan negara. Sehingga pampasan perang adalah bentuk ideal dalam mendukung ekonomi Indonesia tanpa kehilangan kemerdekaannya. Indonesia sangat membutuhkannya secepat mungkin. Persetujuan yang dibuat akhir tahun 1957 pun terjadi beberapa hari sebelum konfiskasi aset Belanda dilakukan.
- Penguluran pembayaran pampasan perang juga harus dilihat sebagai bagian dari politik global Amerika Serikat pada waktu itu yang berpusat pada Perang Dingin. Pampasan perang dipakai sebagai alat untuk menekan Presiden Soekarno dan mempengaruhi politik dalam negeri Indonesia.
Dampak Realisasi Pampasan Perang
Secara keseluruhan, proyek-proyek pampasan mengandung lebih banyak aspek negatif dibandingkan dengan aspek positifnya kalau hanya dilihat dari segi ekonomi. Banyak proyek yang tidak menerima dana yang cukup untuk menyelesaikannya. Hal ini terutama disebabkan oleh inflasi yang terjadi di Indonesia. Proyek-proyek lain dihentikan setelah Desember 1965 karena kurangnya dana. Pampasan juga menjadi lahan korupsi.
Demikian pula, kontrak pampasan perang pada umumnya hanya dinikmati oleh pengusaha Jepang, sehingga memberikan kesempatan yang bagus kepada perusahaan Jepang untuk mengolah keuntungan dan memantapkan landasan bagi ekspansi pasar mereka selanjutnya di Indonesia.
Kondisi ekonomi Jepang waktu itu tidak memungkinkan membayar begitu saja ganti ruginya dengan uang tunai. Mereka berusaha keras memutar otak bagaimana supaya pembayaran utangnya juga mempercepat pertumbuhan ekonomi domestiknya. Ini bisa dibuktikan dengan komoditas pertama yang diekspor Jepang sebagai pembayaran pampasan perangnya yaitu kapal laut, dilanjutkan dengan ekspor gerbong kereta, kendaraan, alat-alat pertanian, dan lain-lain.
Di samping itu, salah satu pemecahan agar pembayaran pampasan perang tidak hanya mendorong ekspor komoditas Jepang, tetapi juga meringankan beban nilai pembayaran itu sendiri adalah dengan menerima mahasiswa dari bekas negara jajahannya. Mulai tahun 1961 sampai 1966 pemerintah Indonesia mengirim calon mahasiswa untuk belajar ke Jepang yang berjumlah sekitar 500 orang ditambah dengan trainee sebanyak 1.750 orang, tapi pemilihannya lebih dilandaskan politik dan bukan prestasi akademis.
Kontrak pampasan provisional pertama, yang cukup berliku-liku, ditandatangani pada 18 Juni 1958 antara Kementerian Perkapalan Indonesia dan Perusahaan Dagang Kinoshita. Kontrak ini kemudian diformalisasi oleh Misi Pampasan dan Kementerian Luar Negeri Jepang, lalu diverifikasi oleh Kementerian Luar Negeri pada 24 Juli 1958. Dengan kontrak ini, empat kapal baru dan lima kapal bekas, masing-masing berbobot 2.500 bobot mati dan seluruhnya berharga USD7,2 juta disuplai ke Indonesia.
Di antara proyek-proyek yang telah selesai dan berjalan secara efisien adalah sebuah jembatan yang melintasi Sungai Musi di Sumatera Selatan (Jembatan Ampera) yang diselesaikan pada Mei 1965 dengan biaya USD11,78 juta. Proyek paling monumental mungkin adalah tugu monumen nasional di tengah kota Jakarta, yang merupakan simbol hasil pampasan perang. Sebuah proyek lain yang sukses adalah terowongan pengendali air Neyama yang dibangun di Jawa Timur. Pembangunannya dikontrakkan pada 1959 dan diselesaikan pada April 1961 dengan biaya USD1,97 juta.
Proyek pengembangan komprehensif di daerah Sungai Brantas di Jawa Timur merupakan proyek konstruksi terbesar di antara proyek-proyek yang dibiayai dengan dana pampasan dan menjadi simbolnya. Proyek yang dikontrakkan pada tahun 1963 ini disebut dengan ”Proyek 3K”, yang mewakili nama-nama dari tiga sungai yang diawali dengan huruf K. Yang pertama adalah Sungai Karangkates, anak sungai dari Kali Brantas yang kedua adalah Kali Konto, satu cabang Sungai Brantas dan yang ketiga adalah Sungai Kanan. Ketiga proyek bendungan tersebut menghabiskan USD28,35 juta dari dana pampasan. Tetapi, ketika ketiganya tidak dapat diselesaikan dengan biaya ini, tambahan pinjaman dalam bentuk mata uang yen pun diberikan oleh pemerintah Jepang.
Banjirnya uang dari Jepang, memberanikan tekad Soekarno menjadi tuan rumah Asian Games IV tahun 1962 dengan sebuah stadion raksasa (Stadion Gelora Bung Karno) yang dianggap mewah sampai sekarang. Proyek lainnya meliputi empat hotel besar di Jakarta, Pelabuhan Ratu di Jawa Barat, Yogyakarta, dan Bali. Hotel Indonesia berlantai 14 yang dibangun di Jakarta pada 1962 semula dimaksudkan untuk mengakomodasi para pemimpin dan wisatawan asing pada Asian Games tahun itu. Sampai 1969, hotel tersebut merupakan satu sumber devisa yang penting karena semua tamu diharuskan membayar rekening mereka dalam dolar Amerika.
Sebagai satu-satunya hotel internasional di Jakarta, dan di seluruh Indonesia sampai tahun 1966, Hotel Indonesia biasanya beroperasi dengan kapasitas penuh dan menjadi pusat aktivitas sosial dan diplomatik utama di Jakarta. Hotel Indonesia, oleh karenanya, selalu sukses. Tetapi ketiga hotel lainnya, walaupun kualitasnya sama, hanya beroperasi dengan kapasitas 20 sampai 30 persen sejak pembukaannya pada 1966.
Proyek lain yang tidak feasible dan tidak praktis adalah Toserba Sarinah yang berlantai 14 dan gedung Wisma Nusantara yang berlantai 29, keduanya terletak di jalan utama Jakarta, Jalan Thamrin. Dibuka pada Agustus 1966, Toserba Sarinah menarik bagi bangsa Indonesia karena dipasangnya eskalator pertama di negara ini. Meskipun kualitas barang-barangnya tinggi, harganya juga tidak kalah tingginya sehingga tidak terjangkau oleh rata-rata orang Indonesia.
Masa depan Wisma Nusantara juga diragukan. Kontrak pertama dilakukan pada Agustus 1964 sebesar USD5,8 juta, dan pembangunannya berjalan dengan baik sampai terjadinya kudeta yang gagal pada Oktober 1965.
Pada Februari 1969, Kementerian Luar Negeri Jepang mengirimkan satu misi ke Indonesia yang diketuai oleh Kitajima Takeo, bekas Ketua Komisi Fair Trade di bawah pimpinan perdana menteri. Misi Kitajima menemukan banyaknya terjadi kelambatan di banyak proyek yang ada hubungannya dengan pampasan, dan sebagian ini disebabkan oleh kurangnya dana tambahan, kurangnya perawatan, kurangnya alat perlengkapan, serta pergolakan politik tahun 1965 di Indonesia.
Skandal dan Korupsi Proyek Pampasan
Sebenarnya pada antara tahun 1958-1965 pemerintah telah membentuk Komite Pampasan Pemerintah Indonesia yang bertugas menangani masalah pampasan perang di pihak Indonesia. Komite tersebut dibentuk pada 20 September 1958 yang meliputi para pejabat dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Industri, Perdagangan, Pertanian, dan Perkapalan. Bertindak sebagai ketua adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri dan dilaksanakan oleh Biro Pampasan dari Kementerian. Setiap tahun, komite ini mengisi permintaan yang diajukan oleh para anggota kementerian dan menyusun daftar pesanan.
Garis besar proyek-proyek ini secara umum juga disiapkan oleh Dewan Perancang Nasional, yang dibentuk pada Agustus 1959, dan kemudian oleh penggantinya yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Pada akhir November 1957, banyak menteri Indonesia yang sudah berkompetisi untuk alokasi dana yang sangat besar untuk proyek- proyek mereka.
Satu sumber mengungkapkan bahwa Seksi Industri dari Kementerian Bidang Veteran meminta kepada Perdana Menteri Djuanda dana sebesar USD23 juta untuk proyek-proyek yang diusulkannya sendiri, sementara jumlah total yang dijadwalkan untuk tahun 1958-1959 hanyalah sebesar USD20 juta. Menurut sumber yang sama pula, pada Mei 1958, kementerian yang sama dipaksa mengurangi permintaannya menjadi USD4 juta setelah diketahui bahwa kementerian lain pun telah menyerahkan permintaan mereka.
Bahkan setelah itu, permintaan dari keenam belas menteri semuanya berjumlah USD 113,93 juta, hampir enam kali dari jumlah yang dijadwalkan. Pada 29 Juli 1958, dalam suatu pertemuan antarmenteri, jumlah ini diturunkan menjadi USD21,32 juta dan untuk dibagikan hanya kepada tujuh kementerian. Tetapi pada saat itu Kementerian Perkapalan sudah melakukan sebuah kontrak dengan Perusahaan Dagang Kinoshita untuk sembilan kapal dengan biaya USD7,2 juta.
Belakangan, pada Maret 1959, ketika jadwal pembayaran dan daftar order disajikan, perundingan lebih lanjut dengan Jepang hanya menghasilkan pembayaran sebesar USD14,28 juta, termasuk kontrak besar dengan Kinoshita. Berarti, hanya tersisa USD 7,08 juta untuk keenam kementerian lainnya, yakni Kementerian Pertanian, Perdagangan, Veteran, Pertahanan, Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, dan Transportasi.
Tak hanya menjadi rebutan pejabat di dalam negeri, pampasan juga merupakan hal yang menarik bagi para pengusaha Jepang karena melibatkan sejumlah besar uang. Seperti yang banyak diceritakan orang, mereka bisa dengan mudah mendesak para pengusaha Indonesia menaikkan harga produk Jepang, dan akan berbagi keuntungan yang besar dengan mereka.
Dari semula, pengusaha Jepang memang sudah terlibat dalam proses pembayaran pampasan perang. Tidak mengherankan, kontrak pembayaran pampasan perang dengan mudah jaruh ke tangan pengusaha yang dekat dengan Perdana Menteri Kishi.
Terdapat kabar angin juga bahwa para pejabat Indonesia, biasanya pejabat tinggi, diberi komisi dari keuntungan ini atas jasanya mengizinkan Jepang menaikkan produk mereka. Para perantara atau pelobi pampasan mewakili agen-agen pemesan, yakni dari pihak pemerintah Indonesia, dan mewakili agen pemasok dari perusahaan Jepang. Di antaranya terdapat para pedagang China perantauan dan ”pakar Indonesia” yang mempunyai gaya tersendiri yang telah tinggal sebelum atau semasa perang di Indonesia, seperti halnya para ”pakar Jepang” yang juga mempunyai gaya tersendiri.
Perusahaan Jepang menggunakan jasa para perantara ini agar kebutuhan mereka mendapat perhatian dari eselon tinggi pemerintah Indonesia. Bahkan, banyak perusahaan Jepang yang mencoba menjalin hubungan langsung dengan Soekarno sendiri, istrinya yang berkebangsaan Jepang yaitu Ratna Sari Dewi, atau para pemimpin yang berpengaruh di lingkungan Partai Liberal Demokrat yang berkuasa. Tak hanya itu, bahkan beberapa duta besar Jepang untuk Indonesia pun sudah memberikan bantuan kepada sejumlah perusahaan tertentu selama periode tahun 1958 sampai 1965.
Kalangan yang terlibat dalam lobi pampasan telah menjadi begitu luas sehingga sulit dibedakan antara peran mereka sebagai perantara dan sebagai pengambil keputusan resmi. Sering perusahaan, yang mengontrak, mensubkontrakkan jatah pekerjaannya kepada perusahaan lain sehingga semakin sulit memperkirakan keuntungan perusahaan masing-masing. Satu sumber yang diterbitkan pada 1968 oleh Federasi Organisasi Ekonomi Jepang (Keidanren) memberikan nama-nama perusahaan besar Jepang yang telah melakukan kontrak dengan Indonesia.
Salah satunya adalah Kinoshita Shigeru (1899-1967), direktur utama Perusahaan Dagang Kinoshita. Dia berhasil mengadakan transaksi besar-besaran yang sukses di bidang produksi bijih besi, besi tua, dan baja di Manchuria pada masa sebelum perang dan di Filipina pada masa setelah perang. Usaha bisnis Kinoshita berkembang lewat upayanya secara cerdik menjalin hubungan pribadi dengan para tokoh industri dan politik yang berpengaruh. Kontrak kapal Kinoshita diajukan ke depan Majelis Diet (Parlemen) Nasional pada 13 dan 14 Februari 1959.
Kinoshita memiliki tiga orang pelobi ulung bagi dirinya, yaitu C.M. Chow, seorang pedagang luar negeri China, kemudian temannya sebelum dan semasa perang sekaligus seorang diplomat, Toyoshima Ataru, dan teman lama Kinoshita, Perdana Menteri Kishi Nobusuke. Peran masing-masing secara persis sebetulnya tidak jelas, tetapi adalah mungkin untuk menyebutkan beberapa aspek dari fungsi mereka berdasarkan sejumlah wawancara dan materi yang dipublikasikan. Hampir pasti hubungan pribadi Kinoshita dengan Kishi, Chow, dan Toyoshima begitu penting baginya dalam mendapatkan kontrak.
Hubungan yang erat antara Presiden Soekarno dengan Perdana Menteri Kishi dimanifestasikan melalui kontrak ini. Bahkan Partai Sosialis Jepang menuduh bahwa Perdana Menteri Kishi telah ikut campur tangan mewakili perusahaan yang mengajukan penawaran. Kalau tuduhan ini benar, orang mungkin dapat mengatakan bahwa Kishi bertindak lebih sebagai pelobi dibanding sebagai perdana menteri.
Kinoshita berhasil melanjutkan kontrak-kontrak proyeknya selama enam atau tujuh tahun, antara lain kontrak-kontrak untuk membangun kapal besar dan kapal patroli, empat hotel besar termasuk Hotel Indonesia, dan bangunan gedung perkantoran Wisma Nusantara berlantai 29 di Jakarta.
Namun perusahaan dagang Kinoshita tiba-tiba bangkrut pada Agustus 1964 karena banyaknya pemborosan yang dilakukan Kinoshita yang senang bermewah-mewah dalam menghibur pelanggan yang sudah pasti maupun yang masih dalam taraf potensial, atau orang-orang berpengaruh yang dapat membantunya.
Sebagai contoh, banyak diberitakan pada 1958, ketika Soekarno dan rombongannya datang ke Jepang, Kinoshita menghabiskan sekitar 30 juta yen sampai 50 juta yen (1 yen = Rp 17,00) untuk menghibur mereka di Tokyo, Kyoto, dan Hakone selama 18 hari berada di negeri itu. Hiburan ini juga termasuk biaya diperkenalkannya seorang model cantik kepada Presiden Sukarno. Perkenalan ini menyebabkan saingan bisnis Kinoshita, Kubo Masao dari Perusahaan Dagang Tonichi, kemudian memperkenalkan Nemoto Naoko (Ratna Sari Dewi) kepada Presiden Soekarno.
Kubo Masao tadinya adalah penghubung antara golongan konservatif Jepang dengan tokoh-tokoh gangster daerah Ginza di Tokyo. Sampai tahun 1958, Kubo Masao menjadi direktur utama sebuah perusahaan dagang yang baru dan kurang dikenal, yaitu Perusahaan Dagang Tonichi. Didirikan pada Maret 1954, perusahaan ini menangani perdagangan maupun konstruksi. Meskipun kecil, perusahaan ini memiliki dewan direktur yang terdiri atas para pemimpin dari Partai Liberal Demokrat yang berkuasa, seperti Ono Banboku dan Kono Ichiro serta pemimpin sayap kanan, Kodama Yoshio. Pada 1958, Perusahaan Dagang Tonichi dan Kubo mulai terlibat dalam hubungan bisnis dengan Indonesia.
Pada saat itu, Kubo pastilah mendapat kesempatan untuk mengamati dari dekat modus operandi Kinoshita, Chow, dan Toyoshima dalam menyelesaikan kontrak-kontrak mereka, dan dia pastilah sudah melihat keuntungan dari melakukan bisnis yang ada hubungannya dengan dana pampasan. Kubo lalu memutuskan memanfaatkan kedekatannya dengan Soekarno untuk semakin terlibat dengan Indonesia secara lebih mendalam.
Adapun Dewi yang kemudian menjadi istri ketiga Soekarno juga sangat besar peranannya dalam lobi-lobi pampasan perang antara Jepang dan Indonesia. Bahkan pada mulanya Dewi didatangkan ke Indonesia sebagai pegawai perusahaan Tonichi. Mereka bekerjasama dengan para pejabat Indonesia yang waktu itu hilir mudik ke Tokyo. Semuanya ada 36 proyek pampasan perang. Sampai tahun 1968, sebelas proyek belum selesai. Dari yang sudah selesai, 7 proyek tidak baik jalannya sehingga tinggal 18 proyek yang beres. Beberapa di antaranya kemudian ternyata gagal, seperti pabrik kertas di Pematang Siantar dan Wisma Nusantara yang terkatung-katung.
Berbeda dengan negara-negara Amerika Serikat, Jepang dengan pampasannya tidak berhasil memberikan sumbangan untuk menciptakan suatu lapisan masyarakat yang maju di Indonesia. Selain digunakan sebagai alat menekan Soekarno, pampasan perang ternyata juga malah semakin memperdalam jurang kecurigaan dan salah pengertian rakyat lndonesia terhadap Jepang.
Jugun Ianfu yang Terlupakan
Selain pampasan perang yang bermasalah, pemerintah Jepang juga seakan tutup mata terhadap peristiwa penting atas yang menyisakan luka pada ratusan ribu perempuan di Asia, Jugun Ianfu. Dalam Pengadilan Rakyat Perempuan Internasional, pemerintah Jepang dituntut karena telah melakukan kejahatan perang dengan melakukan sistem perbudakan seks selama Perang Dunia II.
Keputusan pengadilan diambil di Den Haag, Belanda. Dalam putusan disebutkan, Kaisar Hirohito, para petinggi militer, dan birokrat sipil dianggap bersalah. Selain itu pengadilan menuntut pemerintah Jepang meminta maaf secara individu kepada para korban, memasukkan sejarah Jugun Ianfu Asia ke dalam kurikulum pendidikan sekolah di Jepang, serta memberikan kompensasi berupa dana santunan.
Di Indonesia, Jugun Ianfu tersebar di seluruh Indonesia. Di mana ada barak-barak militer di situ ada Jugun Ianfu, terutama di wilayah Timur. Di Jepang sendiri belakangan bukti-bukti kekejaman Jepang mulai terkuak. Adalah Yoshiaki Yoshimi, sejarawan dari Chuo University, Tokyo, yang membuka tabir yang menutupi kebijakan pemerintahnya di masa lalu. Dia menemukan dokumen yang memperlihatkan bahwa militer Jepang di masa lalu memerintahkan pengadaan rumah-rumah bordil untuk kepentingan tentara.
Kejadian ini diawali pada tahun 1931 ketika tentara Jepang menyerbu daratan China. Untuk menguasai daratan China, Jepang membangun pangkalan militer dan mengerahkan sebanyak 135 ribu tentara. Jepang akhirnya menduduki Kota Shanghai dan Nanjing. Tapi bertahun-tahun berperang membuat militer Jepang kehabisan persediaan makanan. Mereka menjarahi rumah-rumah penduduk, membunuh rakyat sipil dan tentara, memperkosa perempuan dengan dampak terburuk bagi militer Jepang dimana banyak pasukannya menderita penyakit kelamin.
Kabar itu sampai ke Tokyo. Kekaisaran Jepang lalu mengirimkan Dr. Tatsuo untuk melakukan penyelidikan. Dari situ Tatsuo memberikan rekomendasi agar menyediakan rumah bordil. Sebagai proyek percontohan, militer Jepang membuat kebijakan membangun Ian-jo (rumah bordil) yang berisi perempuan-perempuan ”bersih”.
Fasilitas tersebut dibangun di berbagai tempat di Asia yang telah diinvasi Jepang seperti China, Korea Utara, Korea Selatan, Taiwan, Filipina, Malaysia, Indonesia, dan Timor Leste. Akibat kebijakan tersebut 200 ribu lebih perempuan di kawasan Asia dikorbankan sebagai budak seks untuk memuaskan kebutuhan seksual.
Ada beberapa alasan pendirian rumah bordil militer. Dengan menyediakan akses mudah ke budak seks, moral dan efektivitas militer tentara Jepang akan meningkat. Ini menyingkirkan kebutuhan memberikan izin istirahat bagi tentara. Dengan mengadakan rumah bordil dan menaruh mereka di bawah pengawasan resmi, pemerintah juga berharap bisa menahan penyebaran penyakit kelamin.
Begitu dokumen itu dipublikasikan pada awal 1992, gemparlah. Pemerintah Jepang langsung melakukan penyelidikan soal isu Jugun Ianfu. Lalu, pada 1993, pemerintah mengeluarkan Pernyataan Kono yang menyebutkan, ”Memohon maaf yang amat dalam dan menyesali kejadian itu”. Pemerintah Jepang mengakui keterlibatan langsung tentara Jepang soal perbudakan seks itu.
Mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe juga pernah mengumumkan pemerintahnya akan melakukan penyelidikan ulang atas kasus Jugun Ianfu. Pernyataan Abe menimbulkan reaksi dari sejumlah negara. Abe beralasan, dia hanya merespons resolusi yang digagas Michael Honda, anggota Kongres dari Partai Demokrat, di parlemen Amerika Serikat yang menyerukan agar Jepang bertanggung jawab penuh atas adanya Jugun Ianfu pada masa Perang Dunia II.
Ada sentimen yang memperlihatkan keengganan soal kesalahan Jepang di masa lalu. Itu merupakan sikap untuk menanamkan budaya percaya diri bagi anak-anak muda Jepang, terutama sejak ambruknya ekonomi Jepang di awal dekade 1990-an. Di Indonesia sendiri sikap pemerintah tidak pernah jelas. Pemerintah beranggapan bahwa persoalan pampasan perang dengan Jepang sudah selesai. Tidak perlu lagi mengungkit Jugun Ianfu.
