Menyusul keputusan Presiden Donald Trump menarik diri secara sepihak (istilah halus dari pembatalan) dari Perjanjian Senjata Nuklir Jarak Menengah atau Intermediate Range Nuclear Forces (INF) pada awal Februari lalu, maka hanya selang kurang lebih sebulan kemudian. Presiden Rusia Vladimir Putin juga telah menandatangai penarikan diri dari kesepakatan INF pada 4 Maret lalu.
Dengan demikian, perjanjian yang ditandatangani antara Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan dan Presiden Rusia Mikhail Gorbachev (waktu itu masih bernama Uni Soviet) di era Perang Dingin pada 1987 berakhir sudah.
Dalam perjanjian INF itu, kedua negara dilarang mengembangkan rudal berhulu ledak nuklir yang bisa menempuh jarak 500 sampai 5500 km. Tren global ini merupakan perkembangan yang cukup mengkhawatirkan. Mengingat skema perjanjian perbatasan senjata nuklir ini bukan sekadar antara AS dan Soviet, melainkan juga terintegrasi dengan kepentingan negara-negara di Eropa Barat.
Strobe Talbot, dalam bukunya yang menarik berjudul Deadly Gambits, The Inside Story of the Personality Clashed and Power Strugglea that Shaped American Nuclear Arms Policy and Helped Bring About the Most Serious Breakdown in US, beberapa negara Eropa Barat seperti Prancis dan Jerman beranggapan bahwa meskipun secara ekonomi-politik dan budaya merupakan sekutu AS, namun secara geografis Eropa Barat berdekatan dengan Uni Soviet. Sehingga jika terjadi serangan nuklir Soviet terhadap negara-negara Eropa Barat, kawasan Eropa merupakan sasaran empuk dari perang nuklir antara AS versus Soviet.
Bahkan Jerman pada era kepemimpinan Helmut Schmit dan Prancis pada era Charles de Gaulle sempat meragukan komitmen AS untuk melakukan serangan balasan jika Soviet melancarkan serangan nuklir terhadap Eropa Barat. Apalagi ketika Soviet mampu mengembangkan dan meluncurkan Intercontinental Balistic Missiles (ICBM) atau rudal balistik antarbenua, wilayah AS pun menjadi rawan terhadap serangan nuklir Soviet.
Maka bisa dimengerti jika para pemimpin Eropa segera menyuarakan kekhawatirannya atas konsekuensi dari pembatalan perjanjian tersebut. Apalagi jika mengikuti perkembangan terkini, Rusia sekarang sudah mampu mengerahkan rudal hipersonik berhulu ledak nuklir. Jika AS berencana menempatkan rudal jenis itu di Eropa, bisa jadi kekhawatiran komunitas internasional di Eropa akan semakin kumulatif.
Nampaknya, keputusan Presiden Trump menarik diri secara sepihak dari perjanjian INF, membuktikan bahwa pengaruh kelompok garis keras yang berpusat di Pentagon terhadap Gedung Putih cukup kuat. Apalagi dengan John Bolton sebagai penasehat keamanan nasional Presiden Trump.
Dengan demikian, kebijakan strategis pertahanan AS diprediksi akan semakin agresif. Senjata-senjata strategis nuklir akan semakin gencar di uji coba dan dikembangkan.
Seperti misalnya rudal jelajah dengan jarak jangkauan potensial 1000 km, serta rudal balistik yang mampu menempuh jarak 3000 hingga 4000 km.
Meskipun pihak Pentagon mengatakan bahwa kedua rudal yang sudah diuji coba itu tidak dilengkapi hulu ledak nuklir, namuun dalam konstelasi global yang semakin tajam antara AS versus Rusia dan Cina di berbagai kawasan, nampaknya pernyataan resmi Pentagon tersebut sama sekali tidak bisa jadi jaminan.
Nampaknya justru inilah inti pesan dari penarikan sepihak AS dari perjanjian INF tersebut. AS bermaksud untuk meningkatkan postur militernya secara lebih agresif, serta bermaksud untuk mengondisikan kembali perlombaan senjata nuklir seperti di era Perang Dingin. Sehingga tidak menghargai sama sekali negara-negara lain baik di kawasan Asia Pasifik maupun di kawasan Eropa.
Mengapa AS sepertinya begitu bernafsu untuk mengembangkan berbagai jenis senjata nuklir sehingga keluar dari perjanjian INF? Pentagon, nampaknya sedang mengembangkan industri persenjataan nuklir pada tingkatan yang lebih maksimum. Termasuk dalam hal penelitian dan pengembangan di bidang persenjataan nuklir.
Michel Chossudovsky dalam bukunya bertajuk Toward a World War III Scenario; The Danger of Nuclear War, menggambarkan adanya kepentingan-kepentingan korporasi yang sangat kuat di balik program pengembangan energi nuklir maupun persenjataan nuklir. Bahkan kedua nya saling tumpang-tindih satu sama lain.
Beberapa produsen senjata AS mendapatkan tender kontrak pengadaan berbagai persenjataan strategis miliaran dolar AS dari Kementerian Pertahanan (Pentagon). Dengan demikian, program peningkatan dan pengembangan nuklir AS di luar skema perjanjian INF juga bertautan dengan beberpaa kontraktor pertahanan.Terkait dengan hal tersebut, nampaknya beberapa pejabat tinggi di era kepresidenan George W Bush yang kerap disebut kaum Neokonservatif, memainkan peran yang cukup penting dan strategis di balik keputusan Presiden Donald Trump menarik diri dari perjanjian INF pada 1987.
Yang lebih mengkhawatirkan lagi, pada 2001 lalu, berdasarkan tinjauan posisi nuklir Pentagon atau Pentagon’s 2001 Nuclear Posture Review-NPR, merencanakan apa yang kemudian disebut ‘rencana darurat” untuk “penggunaan serangan pertama” secara ofensif dengan menggunakan senjata nuklir, bukan hanya terhadap negara-negara yang disebut oleh George W Bush sebagai the evil forces/poros kejahatan (Iran dan Korea Utara), melainkan juga terhadap Rusia dan Cina.
Berdasarkan hal tersebut, kekhawatiran negara-negara berkembang di Asia Pasifik maupun negara-negara sekutu AS di Eropa Barat terhadap batalnya perjanjian INF, harus dikaitkan dengan adanya Pentagon’s 2001 Nuclear Posture Review-NPR tadi.
Apalagi dengan disetujuinya NPR oleh Kongres AS pada 2002 lalu, maka Pentagon mendapat kebebasan untuk melaksanakan dan mengembangkan doktrin perang nuklir dalam kerangka postur pertahanan AS yang lebih agresif. Bukan sekadar sebagai faktor penangkal (deterrent factor) yang bersifat defensif. Baik dalam hal perencanaan militer maupun pengadaan dan produksi pertahanan.
Dengan disetujuinya NPR oleh Kongres pada 2002, Kongres AS bukan hanya menarik kembali larangan yang dibuatnya mengenai senjata nuklir berdaya ledak rendah. Melainkan juga memberikan bantuan pendanaan untuk melaksanakan program pengembangan “nuklir mini.” Pendanaan untuk pengadaan senjata nuklir taktis penghancur bumi, serta pengembangan untuk pengembangan senjata nuklir baru.
Profesor Chossudovsky juga menginformasikan dalam bukunya bahwa pada 6 Agustus 2003, saat peringatan Hiroshima, yang merupakan hari peringatan dijatuhkannya bom atom pertama di Hiroshima pada 6 Agustus 1945, ternyata ada sebuah rapat rahasia dan bersifat tertutup di Markas Besar Komando Strategis di Markas Angkatan Udara Offcut di Nebraska.
Rapat ini dikabarkan dihadiri oleh para eksekutif di bidang industri nuklir maupun kompleks industri militer. Lebih dari 150 orang kontraktor militer, ilmuwan dari laboratorium senjata, dan pejabat pemerintah lainnya berkumpul dan rapat di Markas Besar Koando Strategis AS di Omaha, Nebraska itu.
Rapat tertutup tersebut membahas upaya untuk mengatur dan merencanakan kemungkinan terjadinya “perang nuklir berskala maksimum,” dan menggagas diproduksinya generasi baru senjata nuklir. Yang kemudian disebut nuklir mini dan penghancur bunker penembus tanah yang lebih berguna dipersenjatai dengan hulu ledak nuklir. Demikian bocoran rapat rahasia sebagaimana diinformasikan oleh Prof Chossudovsky.
Melalui informasi terkait rapat rahasia pada 2003 lalu, besar kemungkinan keputusan Trump pada 1 Februari lalu dari perjanjian INF, memang sudah direncanakan sejak lama. Dengan demikian, pembatalan sepihak AS dalam perjanjian INF bersama Rusia pada 1987, dimaksudkan agar Pentagon lebih leluasa mengembangkan senjata-senjata nuklir strategis maupun taktis, tanpa terikat dalam skema perjanjian INF.
Sepertinya Pentagon hanya sekadar unsur garis depan dari agenda nuklir AS. Kebijakan strategis pertahanan AS di bawah pemerintahan Trump, dikendalikan oleh beberapa kontraktor pertahanan yang dimotori oleh Lockheed Martin, General Dynamic, Northrop Grunman, Raytheon, Dan Boeing.
Hal ini menggambarkan bahwa ada kesinambungan dengan program-program pengembangan senjata nuklir di era George W Bush (2000-20008) maupun di era Donald Trump saat ini.
Hendrajit, Pengkaji Geopolitik Global Future Institute (GFI)
