Eskalasi konflik militer di kawasan Asia Tenggara nampaknya akan semakin memanas serentak dengan meningkatnya penjualan pesawat tempur, sistem pertahanan anti-rudal, rudal-rudal jarak menengah maupun persenjataan-persenjataan strategis lainnya dari Amerika Serikat (AS).
Nampaknya inilah inti dari penjabaran konsep “Poros Pasifik” yang dirancang oleh pemerintahan Presiden Donald Trump dari Gedung Putih sejak diluncurkannya Strategi Indo-Pasifik AS pada 2017 lalu. Dengan dalih untuk membantu negara-negara sekutu AS di Asia Pasifik dalam menghadapi ancaman Cina, Kompleks Industri Militer/Military Industrial Complex Pentagon dalam skala luas diintensifkan sehingga meraup keuntungan bisnis secara besar-besaran melalui ekspor senjata ke negara-negara sekutu AS yang tergabung dalam Persekutuan Empat Negara (QUAD) AS, Australia, Jepang dan India.
Penjualan senjata AS kepada India, misalnya, salah satu negara yang tergabung dalam Pakta Pertahanan/Militer Empat Negara(QUAD) di bawah payung Strategi Indo-Pasifik AS, penjualan senjata AS kepada India kini mencapa 8 miliar dolar AS. Bahkan India berencana akan mengeluarkan anggaran militernya hingga mencapai 100 miliar dolar AS. Namun India, hanya merupakan salah satu contoh.
Dalam skala global, AS saat ini memang merupakan pemasok senjata terbesar di dunia. Data dari Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm menunjukkan bahwa selama berlangsungnya Konflik Rusia-Ukraina, total ekspor senjata AS ke Ukraina mencapai 43 dalam periode 2020 hingga 2024.
Lantas bagaimana di Asia? Jepang sebagai sekutu utama AS di Asia Pasifik, merupakan pemasok senjata dari AS yang terbesar. AS sebagai sekutu andalan Jepang untuk impor senjatanya, sangat bergantung pada pasokan pesawat tempur F-15 dan F-35 serta rudal jelajah Tomahawk, untuk menunjang keamanan nasionalnya.
Sebagai referensi data baca:
Exclusive: US deploys Typhon missile launchers to new location in Philippines
Australia, sekutu strategis AS di Asia Pasifik terutama sejak Perang Dunia II, 87 persen pasokan senjatanya dari AS. Termasuk kapal selam bertenaga nuklir. Adapun di Asia Timur, Taiwan mengandalkan impor senjatanya dari AS sebesar 98 persen.
AS, apalagi di bawah Presiden Trump yang sejatinya seorang pebisnis, menyadari betul betapa khawatirnya Taiwan terhadap kemungkinan invasi Cina ke Taiwan, yang memandang Taiwan merupakan bagian integral dari wilayah kedaulatan nasional Cina.
Maka bukan hal mengejutkan ketika kantor berita Reuters mewartakan pada 13 November 2025 lalu, AS setuju untuk memasok jet tempur dan suku cadang pesawat terbang lainnya ke Taiwan senilai 330 juta dolar AS.
Namun ini baru setengah dari cerita. Bagaimana halnya dengan Filipina, salah satu sekutu AS paling strategis di Asia Tenggara? Keputusan Pemerintah Filipina untuk mengizinkan tentara AS menempatkan Sistem Pertahanan Rudal TYPHON di wilayah kedaulatan Filipina, pada perkembangannya telah memicu peningkatan eskalasi konflik militer di kawasan Asia Tenggara, ketika negara-negara ASEAN lainnya pada gilirannya juga bisa terseret dalam pusaran konflik yang semakin menajam antara AS versus Cina di Asia Tenggara.
Betapa tidak. Sejak Januari 2025 lalu, militer AS telah menempatkan peluncur rudal Typhon dari lapangan terbang Laoag di Filipina ke lokasi lain di Pulau Luzon. Peluncur rudal Typhon mampu menembakkan rudal serba gunanya tersebut sejauh ribuan kilometer. Penempatan Peluncur rudal Typhon AS di Filipina, bukan saja meresahkan pemerintah Cina, melainkan juga negara-negara ASEAN lainnya termasuk Indonesia, yang hingga kini cenderung bersikap netral dan taat pada Perjanjian untuk menciptakan Asia Tenggara sebagai Kawasan yang Damai, Bebas dan Netral (ZOPFAN)
Maka dengan keputusan sepihak Filipina mengizinkan militer AS menempatkan peluncur rudal Typhon di negaranya, Filipina berarti telah membuat kebijakan pertahanan yang menguntungkan posisi AS dalam menghadapi kekuatan militer Cina dan Rusia dengan menjadikan Filipina sebagai basis operasi militernya dalam menghadapi Cina di Asia Tenggara. Bukankah hal ini sama dengan memprovoasi negara-negara negara-negara ASEAN lainnya yang tidak setuju dengan keputusan sepihak Filipina tersebu untuk melancarkan manuver militer yang menguntungkan Cina sebagai pesaing AS?
Sekadar informasi, rudal SM-6 yang juga dibawanya dapat menyerang sasaran udara atau laut yang berjarak lebih dari 200 km (165 mil). Dengan memberi izin AS menempatkan peluncur rudal Typhon di Filipina, berarti Filipina sebagai sekutu AS di Asia Tenggara pada kenyataannya telah menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi AS dalam menghadapi Cina di Asia Tenggara.
Segi lain yang dipandang cukup berbahaya dalam perspektif keamanan nasional Cina dan juga Rusia, peluncur rudal Typhon bisa dikatakan termasuk persenjataan strategis. Sehingga pengerahan peluncur rudal Typhon tersebut pada perkembangannya bakal memicu perlombaan senjata yang semakin menajam di kawasan Asia Tenggara.
Segi lain yang cukup meresahkan, selain mudah diproduksi, pengerahan peluncur rudal Typhon di Filipina menyebabkan tentara AS dalam posisi lebih unggul terhadap Cina, terutama dalam perlombaan rudal di kawasan Asia Pasifik. Diperkirakan lebih dari 800 rudal SM-6 akan dibeli oleh Filipina dalam lima tahun mendatang.
Namun lebih daripada itu, AS dengan dalih untuk membendung ancaman Cina di Asia Pasifik, utamanya di Asia Tenggara, berupaya untuk mengerahkan rudal bermuatan tenaga nuklir di kawasan Asia Pasifik.
Nampaknya, itulah agenda strategis Presiden AS Donald Trump. Pada Februari 2019 lalu, pada periode pertama kepresidenan Trump, pemerintah AS secara sepihak membatalkan Perjanjian Nuklir Jarak Menengah (INF) yang ditandatangani oleh Presiden AS Ronald Reagan dan Presiden Uni Soviet Gorbachev pada 1987 ketika masih berada di era Perang Dingin. Sehingga serentak dengan batalnya perjanjian INF itu, proliferasi dan perlombaan senjata nuklir di Kawasan Eropa dan Asia, termasuk Asia Tenggara, diperkirakan akan semakin meningkat. Sebab seturut dengan batalnya perjanjian INF, AS semakin gencar melancarkan program Drone yang punya karakteristik sebagai rudal jelajah darat yang daya jangkaunya telah melampau jarak antara 500 dan 5.500 km.
Baca juga artikel saya terdahulu:
Mengantisipasi Meningkatnya Perlombaan Nuklir di ASEAN Pasca Batalnya Perjanjian INF
AS juga telah melakukan penyebaran Sistem Pertahanan Aegis Ashore di Rumania. Dan telah mengaktifkan kembali penggunaan Inter Continental Ballistic Missile (ICBM) sebagai target pertahanan untuk menangkis serangan rudal negara musuh.
Alhasil, Rusia pun tidak mau tinggal diam. Merespons manuver militer Trump, Rusia telah melancarkan strategi perimbangan strategis pertahanan dengan mengaktifkan rudal 9M729, yang juga dipandang Washington telah melampaui ambang batas rudal nuklir dan konvensional yang diluncurkan dari darat dengan jarak antara 500 dan 5.500 km.
Namun, meskipun batalnya perjanjian nuklir jarak menengah tersebut adalah akibat persaingan strategis persenjataan nuklir antara AS dan Rusia di kawasan Eropa, namun persaingan strategis antara AS versus Cina yang semakin menajam di Asia Pasifik, utamanya di Asia Timur dan Asia Tenggara, juga merupakan faktor penyebab di balik batalnya kesepakatan INF. Misalnya dengan pengerahan Sistem Pertahanan Anti-rudal Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) di Korea Selatan, yang mana Sistem pertahanan antirudal itu sudah diaktifkan sejak 1 Mei 2017 lalu.
Meskipun AS berdalih bahwa pemasangan dan penempatan THAAD AS di Korea Selatan adalah untuk menghadapi Korea Utara, namun tujuan sesungguhnya AS memasang THAAD adalah untuk menghadapi dan membendung mobilitas angkatan bersenjata Cina di Semenanjung Korea. Sasaran AS sesungguhnya dengan penempatan THAAD di Korea Selatan adalah untuk menghadang dan mendeteksi operasi militer Cina di Semenanjung Korea.
Bahkan penempatan THAAD di Korsel pada perkembangannya merupakan keuntungan bagi AS secara militer, khususnya dalam mengakses informasi pertahanan Cina. Misal, adanya THAAD di Korsel berarti pihak pasukan AS dapat melacak keberadaan rudal balistik milik Cina. Sehingga bagi Cina dipandang sebagai ancaman nasional.
Merespons konstelasi geopolitik internasional yang semakin menajam di kawasan Asia Pasifik, khususnya Asia Tenggara, Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN dan punya pengaruh besar di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik pada umumnya, harus melakukan manuver diplomatik yang lebih pro aktif dalam mencegah meningkatnya perlombaan senjata di kawasan Asia Tenggara.
Pengerahan peluncur rudal Typhon maupun rudal-rudal jarak menengah (intermediate-range-missiles) AS di Filipina, sama saja dengan memicu konflik militer yang semakin memanas di kawasan ASEAN. Krisis yang melibatkan Thailand versus Kamboja baru-baru ini, secara jelas menunjukkan betapa rawannya untuk mengguncang stabilitas politik dan keamanan di Asia Tenggara. Sehingga pada perkembangannya akan memudahkan AS dan negara-negara sekutunya di kawasan Indo-Pasifik, untuk memecah-belah antar sesama negara-negara ASEAN, hanya karena AS begitu berambisi membangun formasi persekutuan negara-negara di Asia Pasifik untuk membendung pengaruh Cina di Asia Pasifik.
Hendrajit, Pengkaji Geopolitik, Global Future Institute (GFI)
