Pada tanggal 8 dan 9 Januari 2023 mendatang, akan digelar pertemuan menteri luar negeri dan menteri pertahanan Indonesia dan Australia yang dikenal dengan sebutan Pertemuan 2+2. Apa yang bakal menjadi agenda utama pembahasan pertemuan para menteri luar negeri dan menteri pertahanan kedua negara tersebut?
Jika kita merujuk pada situs kementerian luar negeri dari pertemuan serupa pada September 2021 lalu, menteri pertahanan RI dan Australia telah menandatangani pembaruan kerjasama bilateral kedua negara yaitu Defence Cooperation Arrangement (DCA) yang merupakan dokumen penting sebagai payung kerjasama pertahanan komprehensif kedua negara di masa mendatang. Bahkan Menhan Prabowo Subianto menegaskan bahwa skema kerjasama DCA merupakan bentuk dari Kemitraan Strategis RI-Australia.
Baca:
Menhan RI: Indonesia dan Australia Sepakat Meningkatkan DCA Menjadi Kerjasama Pertahanan Komprehensif
Sayangnya, pertemuan 2+2 antara menteri pertahanan dan menteri luar negeri RI-Australia pada 8-9 Januari 2023 mendatang, dihantui oleh kekhawatiran oleh adanya skema kerjasama kesehatan RI-Australia yang ditandatangani kedua negara pada 15 November 2022. Yaitu penandatanganan kerja sama berupa Memorandum of Understanding (MOU) antara Pemerintah Republik Indonesia dan World Health Organization (WHO) perihal Berdirinya dan Pengoperasian A Multy-Country Hub Health for Emergenccy Operational Readiness termasuk Emergency Medical Teams (EMT) Training Hub di Universitas Pertahanan RI.
Aspek rawan dari skema Kerjasama Kesehatan RI-Australia tersebut adalah adanya rencana untuk membangun pusat pelatihan peningkatan kapasitas kesiapan darurat, khususnya di bidang Bio-Security danBio-Defense.
Baca artikel saya sebelumnya:
Ada Indikasi Mengkhawatirkan di Balik Skema Kerjasama Kesehatan RI-Australia
Frase kata Bio-Security dan Bio-Defense ini sepertinya cukup mengkhawatirkan mengingat pengalaman traumatik Indonesia terkait pernah beroperasinya aktivitas laboratorium NAMRU-2 AS yang mana pada 2009 lalu terungkap bahwa sejatinya NAMRU-AS itu merupakan laboratorium bertujuan ganda. Di permukaan merupakan laboratorium penelitian penyakit menular seperti Malaria dan TBC, namun pada kenyataannya merupakan laboratorium biolologis-militer yang berada di bawah kendali Angkatan Laut Amerika Serikat.
Dalam Skema Kerjasama Kesehatan Ri-Australia yang ditandatangani pada 15 November 2022 lalu tersebut, masuk akal jika kita menaruh khawatir atas dasar fakta bahwa Australian Defense Force Malaria and Infectious Disease Institute (ADF MIDI) menjadi mitra kerjasama Kementerian Pertahanan RI. Sehingga berpotensi untuk digunakan tidak sekadar sebagai pusat penelitian dan pemberantasan penyakit menular seperti Malaria di Indonesia. Melainkan berpotensi meluas untuk digunakan sebagai sarana pengembangan proyek-proyek kemiliteran AS seperti halnya ketika NAMRU-2 AS yang resminya merupakan pusat penelitian pemberantasan penyakit Malaria dan TBC, ternyata selama 30 tahun lebih digunakan sebagai sarana operasi intelijen Angkatan Laut AS di Indonesia. Utamanya untuk mengirim virus H5N1 dari Indonesia ke luar negeri dengan berlindung pada kekebalan diplomatic/diplomatic impunity berdasarkan payung kerjasama kesehatan antara RI dan pihak Angkatan Laut AS, yang mana, seperti halnya ADF MIDI berdasarkan Kerjasama Kesehatan RI-Australia, Kerjasama antara Departemen Kesehatan RI dan AS pada 1970 tersebut, Naval Medical Research Unit Two atau yang kita kenal sebagai NAMRU-2 AS, merupakan mitra kerjasama dari Departemen Kesehatan RI dari pihak AS.
Kekhawatiran terkait keberadaan NAMRU-2 AS maupun ADF MIDI Australia kiranya cukup beralasan. Seperti penuturan mantan menteri kesehatan RI Ibu Siti Fadilah Supari saat menutup aktivitas laboratorium bertujuan ganda NAMRU-2 pada 2009 lalu, NAMRU-2 menjadi sarana terselubung mentransfer virus H5N1 ke luar negeri tanpa melewati Imigrasi negeri kita, yang mana virus tersebut digunakan sebagai bahan membuat obat-obat vaksin dari perusahaan-perusahaan farmasi, dan sebagai bahan untuk membuat senjata biologis di Los Alamos, Amerika Serikat.
Berkaitan dengan adanya indikasi yang mengkhawatirkan di balik Skema Kerjasama Kesehatan RI-Australia tersebut, maka Global Future Institute (GFI) mendesak komisi I DPR bidang pertahanan maupun Komisi DPR yang membidangi Kesehatan, untuk membahas masalah Skema Kerjasama Kesehatan RI-Australia yang mana di dalamnya terkandung kerjassama RI-Australia yang perlu penelitian secara lebih mendalam, khususnya peran yang dimainkan ADF MIDI sebagai mitra Indonesia dalam kerjasama kesehatan RI dari pihak Australia.
Selain DPR RI dari Komisi I bidang pertahanan dan komisi bidang kesehatan, berbagai elemen masyarakat baik Lemhanas maupun Perguruan Tinggi, dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat, perlu mengangkat masalah krusial tersebut dalam bentuk seminar atau panel diskusi.
Masalah sensitif dan berpotensi membawa dampak buruk bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, apalagi jika membahayakan kedaulatan nasional Indonesia, kiranya terlalu penting jika hanya ditangani secara ekslusif dan terbatas oleh kementerian pertahanan maupun kementerian kesehatan.
Hendrajit, pengkaji geopolitik, Global Future Institute.
