Semakin aneh saja arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan President Donald Trump. Kalau selama ini pemerintah AS mendikte negara-negara proksi-nya y untuk menerapkan Skema Konsensus Washington berdasarkan arahan dari Bank Dunia dan Badan Keuangan Internasional (IMF), sekarang untuk urusan pertahanan nasional negara lain pun, Washington pun campur-tangan.

Pada akhir Mei 2026 lalu, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengarahkan, atau bisa juga malah memerintahkan, sekutu Pasifik yang berada di kawasan Asia Pasifik,  untuk meningkatkan anggaran pertahanan dan kemampuan militer mereka, dengan dalih untuk menghadapi peningkatan kekuatan militer China yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Saya mengolah data-data penting dari artikel yang ditulis oleh Gary Wilson. 

Baca:

Hegseth Orders Pacific Allies To Arm For China War

Berbicara pada Dialog Shangri-La 2026 di Singapura, Hegseth mendesak negara-negara mitra untuk mengambil bagian yang lebih besar dalam pembagian beban dan integrasi pertahanan untuk mencegah agresi China di Indo-Pasifik.

Pete Hegseth, sebagai menteri perang, pada 30 Mei 2026 berada di Singapura untuk  berbicara dalam Dialog Shangri-La 2026. Sebenarnya Dialog Shangri-La merupakan pertemuan rutin tahunan biasa antara negara-negara di kawasan dan Pasifik, namun yang tidak biasa adalah begitu kuatnya tekanan dan paksaan di balik pidato Pete Hegseth dalam forum Shangri-La tersebut.

Hegseth menggunakan ancaman China sebagai dalih untuk menuntut agar pemerintah yang bersekutu dengan AS menghabiskan lebih banyak uang untuk perang, membeli lebih banyak senjata, dan mengikat militer mereka lebih erat dengan Washington. Wah, ada apa ini sebenarnya?

Shangri-La Dialogue erupakan salah satu forum dialog keamanan dan pertahanan paling bergengsi di kawasan Indo-Pasifik yang mempertemukan para pemimpin pemerintahan, menteri pertahanan, pejabat militer senior, akademisi, serta pakar keamanan internasional.  Indonesia sendiri sebagai salah satu negara di kawasan Asia Pasifik, utamanya Asia Tenggara, juga mengirim delegasi menghadiri forum dialog tersebut. Delegasi Indonesia yang dikirim adalah para pimpinan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) yang berada di bawah kepemimpinan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsudin. Delegasi DPN dipimpin oleh Deputi Bidang Geostrategi DPN Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang, Ph.D., F.H.E.A., didampingi Brigjen TNI Edmund Gultom, M.Si. (Han), Kolonel Lek Ridwan Kurniawan, S.T., M.Si., dan Kolonel Cke Sri Adi Trio Wahyu Prabowo, S.I.P., M.Tr. (Han).

 

 

Kembali kepada arahan menteri perang Pete Hegseth, ada yang kontradiktif dalam pidatonya di forum Shangri-La Dialogue tersebut, Di satu sisi sangat menekankan penting dan urgensinya membentuk persekutuan militer yang solid dari negara-negara di Asia Pasifik untuk menghadapi China, namun pada saat yang sama terkesan kalau pemerintah AS tidak mau menjadi sumber ketergantungan keuangan untuk membiayai persekutuan militer tersebut.

Pada Dialog Shangri-La tahunan, Hegseth mengatakan kepada para menteri pertahanan, kepala militer, dan diplomat bahwa kekuatan militer AS telah terlalu lama menguasai kawasan tersebut. “Era Amerika Serikat mensubsidi pertahanan negara-negara kaya telah berakhir,” katanya. “Kita membutuhkan mitra, bukan protektorat.”

Alasan dan dalih yang cukup bagus memang, kalau kita cermati frase kalimat yang digunakan Hegseth. Pesan utamanya kurang lebih seperti ini: Pemerintah AS mengakui bahwa selama ini memang telah menjadi kekuatan hegemoni di Asia Pasifik, namun mulai sekarang AS tetap ingin menguasai kawasan Asia Pasifik, namun sekarang tidak mau lagi mengeluarkan uang kepada negara-negara sekutunya di Asia Pasifik. Dengan dalih, sekarang sekutu-sekutu AS di Asia Pasifik sudah bukan lagi sebagai negara-negara protektorat, melainkan sebagai mitra.

 

Baca juga: 

 

 

Namun kalau kita cermati makna pernyataan menteri perang Hegseth, sama sekali tidak ada perubahan fundamental. Pemerintah AS maupun negara-negara Eropa Barat yang tergabung dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), tetap memandang negara-negara di Asia Pasifik, sebagai mitra yunior alih-alih mitra sejajar. Skema Neokolonialisme masih tetap menjadi dasar dan panduan kebijakan luar negeri dan pertahanan pemerintah AS dan NATO di Asia Pasifik.

Namun dari kontradiksi kalimat yang disampaikan Pete Hegseth sejatinya mudah dibaca. Dengan dalih menghadapi ancaman China di Asia Pasifik, pemerintah AS memungut uang sewa untuk jasa pengamanan negara-negara sekutunya untuk menghadapi China.

 

 

Jadi, Washinton mempersenjatai kawasan itu. Mereka menempatkan pasukan di seluruh wilayah tersebut. Mereka mengendalikan struktur aliansi. Kemudian mereka menuntut agar setiap pemerintah bawahan mengubah anggaran mereka agar sesuai dengan rencana perang AS.

Bukankah hal ini malah terdengar seperti skema kolonialisme klasik yang diterapkan negara-negara imperialis pada abad ke-17 hingga abad ke-19 dalam menerapkan sistem penjajahan secara tidak langsung seperti yang diterapkan Inggris di Australia dan China dan di Asia Pasifik?

 

Baca juga :

Remarks by Secretary of War Pete Hegseth at the 2026 Shangri-La Dialogue in Singapore (As Delivered)

 

Dalam bagian lain Hegseth mengatakan AS mengharapkan sekutu dan mitranya (negara proksinya) untuk meningkatkan pengeluaran militer menjadi 3,5% dari produk domestik bruto — tuntutan yang sama yang telah ditekankan pemerintahan Trump kepada NATO.

Pemerintah yang mematuhi akan berada di “garis depan” untuk penjualan senjata, berbagi intelijen, dan kerja sama industri militer, katanya. Mereka yang menolak akan menghadapi “pergeseran aturan main yang jelas dalam cara kita berbisnis.”

Menurut saya ini bukan sekadar ancaman, melainkan konsekuensi strategis dari skema neokolonialisme Presiden Donald Trump yang menerapkan kombinasi antara tekanan diplomatik dan ancaman militer. Khas pendekatan kolonialisme klasik berbasis sistem perekonomian merkantilisme yang mengawinkan antara paksaan lewat tekanan diplomatik dan ancaman serangan militer.

Dengan kata lain, Washington mengirim sebuah pesan tersirat namun jelas. Kalian harus bantu kami, tapi kalian juga harus keluar uang. Inilah hakekat kolonialisme klasik Barat terhadap Asia dan Afrika yang diterapkan sejak abad ke-17 hingga negara-negara tersebut merdeka pada abad ke-20.

Skema tersebut semakin jelas dalam pidato Hegseth di Shangri-La Dialogue 2026 tersebut. Berkata Hegseth: “Ini bukanlah ‘pembagian beban.’ Ini adalah tuntutan agar pemerintah mengalihkan lebih banyak upah pekerja menjadi rudal, kapal selam, drone, kapal perang, dan pangkalan militer. Setiap poin persentase yang ditambahkan ke pengeluaran militer berarti berkurangnya dana untuk perumahan, perawatan kesehatan, sekolah, pensiun, dan bantuan bencana.”

Jelas lah sudah betapa pemerintahan AS di bawah Trump saat ini, selain menghidupkan kembali logika kolonialisme klasik berbasis sistem ekonomi merkantilisme, Washington juga kembali mengandalkan perlindungan dan dukungan negara terhadap korporasi-korporasi multi-nasional dalam mempertahankan dan memperluas ekspansi kekuasaannya di perlbagai belahan dunia, termasuk Asia Pasifik.

Dengan demikian, yang telah bergeser dalam aturan mainnya bukannya negara-negara mitra AS di Asia Pasifik, tapi pergeseran aturan main lama ke aturan main baru justru berakar pada perubahan skema neokolonialisme AS Pasca Perang Dunia II yang kemudian berlanjut pada Pasca Perang Dingin sejak awal 1990an.

Neokolonialisme AS tidak lagi bertumpu pada Skema Kapitalisme Liberal berbasis Korporasi seperti diterapkan Ronald Reagan hingga Barack Obama, yang dimainkan lewat tekanan diplomatik terhadap negara-negara mitra yuniornya di Asia Pasifik, seperti tekanan kepada negara-negara Asia Pasifik untuk menerapkan liberalisasi perdagangan, liberalisasi keuangan, membuka kran impor yang seluas-luasnya dan pencabutan subsidi bagi kesejateraan rakyat seperti kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial.

Dalam pandangan Trump dan tim strategisnya sejak ia berkuasa pada 2017 maupun di periode kedua saat ini, neokolonialisme berbasis Neoliberalisme yang bertumpu pada kekuatan swasta/korporasi di balik otoritas negara, sudah dianggap tidak efektif untuk menekan negara-negara semi jajahannya di Asia Pasifik. Maka, seruan dan arahan dari Hegseth dalam forum Shangri-La Dialogue 2026, menggambarkan watak asli imperialistik AS dengan kembali menerapkan Skema Kolonialisme Klasik berbasis Ekonomi Merkantilisme.

Dalam sistem ekonomi merkantilisme, kekuatan-kekuatan kapitalis dalam mewujudkan rencana penjajahannya untuk menguasai negara-negara di luar wilayah kedaulatannya sendiri, harus terlebih dahulu mendapat restu dan perlindungan dari kekuasaan negara. Ketika Inggris bermaksud memperluas pengaruh kekuasaan dan monopolinya di bidang tekstil di India, maka para kapitalis Inggris yang berada dalam naungan East India Company, meminta restu dan perlindungan kerajaan Inggris.

Begitu pula ketika kongsi dagang Belanda yang tergabung VOC bermaksud untuk menguasai bumi nusantara yang sekarang bernama Indonesia dan memonopoli perdagangan, kongsi dagang Belanda yang terdiri 17 pengusaha tersebut, meminta restu dan perlindungan kerajaan Belanda. Sehingga kongsi dagang VOC tersebut oleh kerajaan Belanda diberi wewenang untuk mengadakan perjanjian internasional atas nama kerajaan Belanda, dan boleh membentuk pasukan militer sendiri sesuai kebutuhan dan kepentingan kongsi dagang Belanda tersebut.

Tampak jelas, AS di era Trump kembali kepada skema kolonialisme klasik tersebut. Dari pidato Hegseth di depan forum Shangri-La 2026 tersebut, terungkap motif sesungguhnya AS. Ingin mempertahankan hegemoni politik-militer dan monopoli ekonomi-perdagangan di Asia Pasifik, sehingga menggunakan dalih adanya ancaman dari China, yang sejatinya memandang China bukan sekadar sebagai negara adikuasa tandingan di bidang ekonomi.

Namun ada sesuatu yang lebih serius dari itu, pemerintah AS memandang China sebagai simbol berakhirnya era monopoli yang dikuasai sebuah negara adikuasa yang bertumpu pada pengkutuban tunggal alias Unipolar alih-alih ragam kutub yang berbasis Multipolar yang saat ini semakin marah di perlbagai kawasan seperti Asia Timur, Asia Tengah, dan Asia Tenggara.

Dalam persketif ini, AS berupaya membalikkan keadaan. Kalau dulu  China mengepung Amerika Serikat, sekarang AS lah yang mengepung China.

Inilah misi Washington sesungguhnya melalui pidato Hegseth di Shangri-La Dialogue. AS ingin tetap menjadi satu-satunya kekuatan hegemoni di Asia Pasifik, sekaligus tetap mepertahankan monopoli ekonomi-perdagangannya di kawasan yang dalam klaim Washingtonn, lebih tepat disebut Indo-Pasifik.

Dengan demikian, nampak jelas inilah inti sari dari ketakutan As terhadap China. Apalagi dalam forum pertemuan Shangri-La 2026 ini, China kembali menolak mengirim menteri pertahanannya ke Dialog Shangri-La. Beijing diwakili oleh delegasi yang dipimpin oleh Mayor Jenderal PLA Meng Xiangqing, yang menunjuk pada ancaman nyata yang dilancarkan Washington dan sekutunya di kawasan Asia Pasifik seperti: ekspansi militer Jepang dan semakin pro aktifnya persekutuan tiga negara AS, Inggris dan Australian (AUKUS) selain persekutuan empat negara AS, Australia, Jepang dan India (QUAD), dan semakin agresifnya aliansi militer AS-Inggris-Australia di bidang pengembangan kapal-kapal selam bertenaga nuklir AS.

Maka itu menarik ketika dalam forum Shangri-La Mayor Jenderal PLA Meng Xiangqing secara jeli membaca tren global yang menghawatirkan di Asia Pasifik melalui semakin agresifnya kekuatan militer Jepang saat ini. Meng mengaitkan peningkatan kekuatan militer Jepang dengan sejarah.

Ia mencatat bahwa tahun 2026 menandai peringatan 80 tahun pembukaan Pengadilan Tokyo, yang mengutuk militerisme Jepang setelah Perang Dunia II. Ia mempertanyakan apakah sebuah negara yang belum sepenuhnya berdamai dengan warisan tersebut memiliki hak untuk memberi ceramah kepada Asia tentang kerja sama pertahanan.

Tentu saja pertanyaan Mayor Jenderal  Meng Xiangqing hanya sekadar retorika belaka. China menyadari betul motif imperialisme AS yang sesungguhnya.  Imperialisme AS sekarang membutuhkan Jepang — mantan penjajah dan penindas militer sebagian besar Asia — termasuk China, pada Perang Dunia II, untuk dijadikan  sebagai pangkalan garis depan untuk konfrontasi dengan China.

Sangat masuk akal jika pemerintah China khawatir terhadap Jepang. Kabinet Jepang telah menyetujui anggaran pertahanan dengan rekor yang melebihi 9 triliun yen, atau sekitar 58 miliar dolar AS, untuk tahun fiskal 2026.

Anggaran tersebut untuk mendanai rudal serang jarak jauh, sistem drone, dan pengembangan pesawat tempur generasi berikutnya. Peningkatan kekuatan militer ini menandai perubahan besar dari doktrin “pertahanan diri eksklusif” Jepang pascaperang, yang selama ini dipahami sebagai pembatasan militer Jepang pada operasi defensif.

Dan untuk mewujudkan skema kolonialisme klasik AS tersebut, bukan saja akan mengandalkan kekuatan militer, tapi juga tidak sega-segan mendorong kembali militerisme Jepang, selama militerisme Jepang tersebut sesuai dengan strategi AS untuk melawan China.

Jadi tidak benar kalau pertemuan Shangri-La Dialogue 2026 merupakan pertemuan untuk membahas dan menggagas perdamaian. Ini merupakan pertemuan untuk mengguncang stabilitas politik dan keamanan di Asia Pasifik, dengan para aktor utamanya adalah:  para perencana militer dan pedagang senjata.

Hendrajit, pengkaji geopolitik, Global Future Institute.