MBG dan KDMP — Dua Instrumen yang Bisa Menentukan Arah Kekuasaan
Jika berbicara tentang Pilpres 2029, selama ini perhatian publik masih tertuju pada figur calon presiden, dan/atau siapa partai politik pengusungnya. Padahal, dalam politik modern, yang kerap lebih menentukan bukanlah figur semata, tetapi siapa yang menguasai jaringan hingga ke akar rumput.
Dalam konteks itulah, muncul dua instrumen yang layak dicermati sejak sekarang, yakni: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Keduanya (MBG dan KDMP) bukan sekadar program pemerintah. Ya. Keduanya berpotensi menjadi infrastruktur sosial-politik yang menjangkau langsung ke masyarakat desa, keluarga, kelompok usaha kecil, hingga komunitas lokal di seluruh Indonesia.
Bila dikelola secara konsisten selama lima tahun ke depan, MBG dan KDMP dapat membentuk jaringan sosial yang sangat luas, militan, bahkan melampaui kemampuan partai politik konvensional.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, “Siapa yang pada akhirnya akan mengendalikan jaringan tersebut?”
De Jure Prabowo, De Facto Siapa?
Secara formal (de jure), pemerintahan saat ini berada di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, publik dengan mudah berasumsi bahwa seluruh program strategis nasional otomatis menjadi instrumen politik yang berada dalam kendali penuh Prabowo dan kelompoknya. Namun, politik Indonesia tidak pernah sesimpel itu.
Pemerintahan hari ini juga diisi oleh banyak figur, birokrat, relawan, dan operator politik yang tumbuh pada era Joko Widodo. Sebagian tetap bertahan dalam struktur kekuasaan, sebagian lain berada di lingkar luar, tetapi masih memiliki akses terhadap jaringan yang dibangun selama satu dekade terakhir.
Di sinilah muncul pertanyaan yang menarik: apakah MBG dan KDMP pada akhirnya akan menjadi basis konsolidasi politik Prabowo menjelang 2029, atau justru menjadi arena perebutan pengaruh antara jaringan Prabowo dan jaringan yang masih memiliki kedekatan dengan Jokowi?
“Pertempuran Belum Terlihat”
Kontestasi politik besar jarang dimulai dari panggung terbuka. Ia biasanya diawali melalui perebutan posisi, pengaruh, dan kendali atas institusi. Karenanya, berbagai peristiwa politik dan hukum yang terjadi beberapa waktu terakhir sering dibaca oleh sebagian pengamat sebagai bagian dari dinamika konsolidasi kekuatan menjelang 2029. Bukan karena ada bukti bahwa lembaga penegak hukum bekerja atas perintah politik tertentu, melainkan karena setiap tindakan terhadap figur-figur yang memiliki posisi strategis selalu menimbulkan implikasi politik.
Makanya Hendrajit, yang bersama saya menulis buku Perang Asimetris dan Skema penjajahan Gaya Baru, mengingatkan khalayak, perhatian publik seharusnya tidak berhenti pada penangkapan Kepala BGN dan dua wakilnya oleh Kejagung RI serta penangkapan Wakil Menteri Imigrasi oleh KPK. Tapi, tanyakan apa yang lumpuh gegara penangkapan Kepala BGN dkk.
“Nah, itu baru membaca koridor, bukan hanya melihat panggungnya”, ucap Hendrajit. Sejak awal, melihat kasus BGN bukan semata perkara korupsi. Korupsi hanya cangkangnya. Yang dibongkar bisa jadi lebih besar, yakni gerakan bawah tanah, sabotase struktural, bahkan upaya makar,” katanya.
Pertanyaan menggelitik muncul, “Apakah benar ada pertarungan dua poros besar di balik layar?”
Memang masih terlalu dini untuk menyimpulkan. Namun, auranya telah bisa dirasakan bersama. Satu hal yang sulit dibantah: siapa pun yang berhasil menguasai dan mengonsolidasikan jaringan MBG serta KDMP dalam lima tahun ke depan niscaya bakal memiliki modal politik yang luar biasa besar.
Kunci Pertarungan 2029 Ada di Desa
Pilpres 2029 kemungkinan tidak hanya ditentukan oleh perang narasi di media sosial atau popularitas figur semata. Pertarungan sesungguhnya bisa jadi berlangsung di tingkat desa, melalui jaringan distribusi program, koperasi, kelompok masyarakat, pelaku UMKM, dan komunitas penerima manfaat yang terhubung secara langsung dengan negara.
Oleh sebab itu, MBG dan KDMP layak dilihat bukan hanya sebagai program pembangunan, tetapi juga sebagai aset politik jangka panjang yang potensial membentuk peta kekuasaan nasional.
Pertanyaan besarnya bukan lagi siapa yang akan maju pada 2029. Pertanyaan yang jauh lebih penting ialah, “Siapa yang sejak hari ini berhasil membangun kendali atas jaringan yang menjangkau rakyat hingga ke tingkat paling bawah?”
Di Bumi Pertiwi ini, masih banyak tamu tak diundang di antara rerumpun kembang sore dan bunga-bunga sedap malam.
M Arief Pranoto, Pengkaji Geopolitik Global Future Institute (GFI)
