Oleh Ichsanuddin Noorsy dan M. Arief Pranoto
Di ruang paling simbolik dalam demokrasi modern —Kongres Amerika Serikat (AS)— seorang raja berdiri dan berbicara tentang batas kekuasaan. Di ruang itu, sebagai bagian dari kiblat demokrasi liberal di dunia, gengsi monarki tampil penuh percaya diri. Sengatan halus monarki tapi menghujam jantung demokrasi. Dan ini bukan ironi lazim, melainkan sindiran sejarah yang tajam. Raja Charles III dari Britania Raya – tiba di AS tidak membawa kontroversi atau retorika. Ia justru membawakan sesuatu yang lebih hakiki: bahwa kekuasaan, setinggi apa pun, harus tunduk pada batas! Kekuasaan harus memiliki basis moral walau menjadi begundal sekular.
Di tengah dinamika Perang Teluk 2026, di situlah letak kegelisahan para adidaya Barat melihat perilaku geopolitik Amerika di bawah kepemimpinan Donald Trump. Kegelisahan meningkat karena Iran tak tertundukkan dan ekonomi global penuh ketidakpastian. Tanpa kata-kata menuding, Charles III menyampaikan pesan terselubung, AS dengan demokrasi di bawah Trump telah menjadi penyebab bencana bagi harkat dan martabat Barat.
Maka Charles mengutip Magna Charta, yang nyaris menjadi bacaan wajib bagi mahasiswa Hukum Tata Negara dan Ilmu Politik. Saat merujuk Magna Carta — dokumen lebih dari 800 tahun lalu yang memaksa raja tunduk pada hukum— ia tidak sedang bernostalgia. Charles sedang mengirim pesan lintas zaman, bahkan monarki absolut pun telah belajar untuk dibatasi. Retorikanya menggelitik, “Hay para penguasa! Apakah republik modern masih ingat pelajaran itu?” Jika menggunakan Penjelasan UUD 1945, Kekuasaan Eksekutif itu tidak tak terbatas. Dan tirani hidup adalah setiap materi ada batasnya. Setiap yang bernapas, ada ajalnya.
Reaksi di ruang sidang (Kongres AS) memberi petunjuk. Demokrat berdiri cepat, hampir refleks. Tepuk tangan meriah. Republikan menyusul dengan jeda yang terasa lebih panjang dari sekadar etika protokoler. Di era normal, ini mungkin detail kecil. Namun, dalam atmosfer politik yang dibentuk Trump, jeda itu berbicara banyak. Ia mencerminkan pergeseran perilaku: dari konsensus tentang pembatasan kekuasaan, menuju perdebatan apakah batas itu masih relevan. Tapi jeda itu juga membutktikan, kebenaran tentang pembatasan kekuasaan, moralitas dalam kekuasaan, dan eksistensi ketiadaan menjalar ke kalbu kaum Republikan. Bisikan kebenaran memang selalu ada. Soalnya adalah apakah apakah manusia membutakan mata dan menulikan telinga hatinya.
Charles memang tidak menyebut nama. Itu tidak perlu. Dalam politik, terkadang hal yang paling keras justru yang tidak diucapkan. Artinya, Charles sedang bicara sistem dan menghormati aktor yang sedang menjalankan sistem. Sistem dan aktor negara ini menentukan apakah perjalanan kehidupan manusia menuju kesejahteraan, kedamaian, dan keadilan. Atau sebaliknya. Sistem yang baik dan benar akan rusak ditangan aktor negara yang culas, serakah, angkuh, dan menikmati khayalan kehidupan. Sebaliknya, aktor yang baik dan benar, membutuhkan sistem yang menuntut tegaknya azas pemerintahan yang baik dan benar (fairness, responsibility, accountability, transparent) sebagai amanah yang diemban oleh aktor. Gengsi monarki pada Charles III seakan berkata, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, kami memang menyetujui negara Israel berdiri sebagai pelaksanaan perjanjian Balfour. Tapi tetap menjujung tinggi rujukan nilai agama dan moral dalam kekuasaan. Dan karena itu, kekuasaan selalu ada batasnya. Ini karena Inggris sebagai penjajah mencapai puncaknya hingga Perang Dunia I. Setelah itu, imperium Inggris beralih ke AS.
Pidato Charles makin menajam ketika mengurai lapisan ironi kekuasaan yang sulit diabaikan. AS lahir dari penolakan terhadap kekuasaan raja. Revolusi mereka ialah tentang kebebasan dari monarki, tentang pemerintahan dari/oleh/untuk rakyat. Namun kini, di tengah polarisasi dan erosi kepercayaan terhadap institusi, justru seorang raja Inggris yang mengingatkan mereka tentang prinsip dasar demokrasi. Sebagaimana uraian sebelumnya, Inggris menyadari sejarah, bahwa kekuasaan ada batasnya dan segala sesuatu ada giliran serta jatuh temponya tidak mampu dihindari. Hal itu merupakan cermin tentang apa yang sesungguhnya terjadi.
Dalam isu agama, misalnya, Charles kembali mengambil jalur yang kontras dengan arus utama politik AS kontemporer. Ia berbicara tentang iman sebagai sumber etika dan empati, bukan alat mobilisasi politik tanpa ia memberi contoh kasus per kasus. Ya. Di negara —di mana agama sering dijadikan garis pemisah elektoral (sekularis), pendekatan ini terasa hampir radikal— bukan karena baru, tetapi karena sudah lama ditinggalkan. Merujuk kajian Interconnectivity War karya MacLeonard, Inggris tidak bisa menghindar bahwa negara telah masuk dalam peperangan itu. Dan ini soal keadilan dan kemanusiaan yang tunduk pada hukum universal.
Di panggung geopolitik, Charles menegaskan kembali pentingnya NATO dan dukungan terhadap Ukraina, ia tidak hanya berbicara sebagai simbol negara, tetapi sebagai penjaga konsensus lama Barat: bahwa keamanan adalah tanggung jawab bersama. Penegasan ini disampaikan karena Washington berpesan tersirat, bahwa perang Ukraina adalah perang Eropa menghadapi Rusia. Uni Eropa selama ini, kata Trump banyak menikmati posisi AS sebagai penentu NATO. Menariknya, dua hari setelah pernyataan tentang NATO, Trump memutuskan menarik 5000 pasukannya dari Jerman. Kanselir Jerman Friedrich Merz mengeritik keras strategi AS. Ia menyampaikan, dalam negosiasi AS dengan Iran, AS telah dipermalukan. Trump merespon, Merz telah melakukan pekerjaan buruk dan Jerman tidak tahu apa yang disampaikan. Ini yang pernah kami sampaikan pada artikel sebelumnya, NATO meretak. Itu disebabkan Trump mau mengambil Kanada dan Greenland. Sikap Trump menyinggung harkat martabat pemimpin Eropa. Bahkan Kanada menegaskan untuk melepas diri dari kerjasama pertahanan dengan AS. Sementara Merz menyampaikan Uni Eropa patut memperhitungkan kekuatannya sendiri tanpa AS.
Pernyataan Charles tentang konsensus lama Barat terasa menyengat di saat sebagian politisi AS mulai memandang aliansi sebagai beban. Selain pesan ini terdengar seperti sindiran, ia juga mengingatkan bahwa isolasionisme bukan tanpa harga. Bahkan harganya mahal sekali. Mencla-mencle sikap Trump pada Putin, misalnya, bahkan membuat Uni Eropa mengalami krisis pangan dan energi.
Pidato Charles ini, pada akhirnya, bukan soal Inggris. Bukan pula soal Charles sebagai individu. Tak pula tentang Amerika, Trump dan lainnya. Tetapi, pidato ini perihal nasib Barat ke depan — tentang bagaimana para adidaya Barat itu melihat diri sendiri di abad ke-21. Menyikapi geliat dunia yang tengah bertranformasi. Charles ingin mengatakan kolaborasi monarki dari Inggris Raya dan demokrasi dari AS telah melahirkan imperium Barat selama satu abad. Dan dominasi ini meluruh disebabkan AS banyak salah langkah. Hal ini terjadi AS menyatakan war on terror pada era GW Bush. Padahal yang sesunggunya adalah war on Islam, 2001.
Justru setelah kebijakan ini terbit, kalangan kritis di AS menyebutkan, Bush memantik bangkitnya perlawanan dari musuh-musuh potensial Barat. Sadar akan hal ini, Washington membangun dan memperkuat sejumlah pangkalan militer di Kawasan Teluk. Di Kawasan Asia, Washington membangun kerjasama erat dengan Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Filipina, dan Singapura. Setelah membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN dan AS malah membuat US-ASEAN Business dan ASEAN Defense Ministers Meeting Plus Hal ini dilakukan untuk menahan laju penguatan pengaruh China di ASEAN. AS melihat, BRICS dengan kepemimpinan China makin kokoh menyingkirkan AS. Ini terbukti dengan menurunnya penggunaan dolar yang kini tinggal 56,77 persen dan menghindar berbagai negara dalam penggunaan SWIFT Code. Bahkan sejumlah negara menarik cadangan emas yang tersimpan di AS.
Washington sadar, legitimasi kekuasaan globalnya meluruh. Tapi, apakah Barat masih percaya pada sistem yang membatasi kekuasaan? Apakah Amerika masih memandang pluralisme sebagai kekuatan, bukan ancaman? Ataupun, apakah dunia bersedia dipimpin oleh AS, atau bagaimana jika kehendak menarik diri dari jeratan Washington menguat?
Seorang raja tidak bisa menjawab pertanyaan itu untuk mereka. Tapi hari itu di Capitol Hill, ia memastikan satu hal: pertanyaan tersebut tidak bisa lagi dihindari dan harus dijawab oleh masing-masing rezim kekuasaan. Bahwa setiap kekuasaan niscaya memiliki batas. Selain kekuasaan itu bergilir serta dipergilirkan —tunduk pada batas— juga jangan dikira kekuasaan itu sumber dari kebenaran. Dalam negara modern, justru sebaliknya: kebenaranlah yang membatasi kekuasaan! Siklus kekuasaan, di mana pun kawasannya, kapanpun waktunya, dan dalam kesempatan apapun tidak bisa terlepas dari kekuasaan yang rujukannya ialah pembelajaran untuk lebih memanusiakan manusia, bersikap baik, berpijak pada kebenaran, memiliki keberanian menegakkan yang hak dan melawan kedzaliman, dan bertanggung jawab dalam lingkup moral, intelektual dan sosial. Tanpa itu, kekuasaan adalah beban yang menyiksa walau terasa sebagai sesuatu yang terhormat mulia. Kuasa yang miskin moral dan intelektual adalah begundal yang hanyut dalam kebodohan dan watak bebal.
