Motif geopolitik Amerika Serikat dalam menggulingkan Nicolas Maduro dari tampuk kekuasaan secara kasatmata dan tersurat memang dinyatakan secara terbuka oleh Presiden Donald Trump sendiri: Mengambil alih sumber daya minyak Venezuela hingga kini masih cukup besar. Namun yang tidak kalah krusial bagi AS adalah, menempatkan pemimpin berikut konfigurasi politik baru di Venezuela yang segaris dengan skema kepentingan kapitalisme berbasis korporasi Washington. Atau dalam bahasa lugasnya, “pemerintahan boneka” atau agen-agen proksi AS dalam tubuh pemerintahan maupun parlemen.
Kalau menyelisik konstelasi dan konfigurasi politik Venezuela sejak berada di bawah kepemimpinan Presiden sayap kiri Hugo Chavez sejak 1998 hingga wafatnya pada 2010 maupun oleh Maduro yang kemudian oleh Maduro yang menggantikannya, Partai Sosialis Bersatu Venezuela (United Socialist Party of Venezuela) yang mereka pimpin, berhasil menguasai lembaga-lembaga penting termasuk Majelis Nasional, sebagian besar lembaga peradilan, dan dewan pemilihan.
Namun sejak Maduro berhasil memenangi pemilihan presiden pada 2024 lalu, fondasi sistem politik Venezuela yang sudah berlangsung selama 26 tahun tersebut mulai mengalami goncangan, pemimpin, Edmundo Gonzalez Urrutia, mengklaim kemenangan sebagai presiden baru Venezuela. Namun Maduro lah yang dinyatakan menang oleh Komisi Pemilihan Umum Venezuela.
Sebenarnya Edmundo Gonzalez bukan sosok oposisi andalan satu-satunya. Maria María Corina Machado, malah sebenarnya calon presiden yang diusung oleh pihak oposisi untuk menghadapi Maduro dalam pilpres 2024 tersebut. Namun Machado dianulir pencalonannya, maka Gonzalez lah calon tanding dari oposis untuk menghadapi Maduro. Namun nyatanya, Maduro lah yang tetap berjaya dalam tahta kekuasaan.
Namun aliansi AS-blok Barat tidak kehilangan akal untuk membangun reputasi dan citra para tokoh oposisi. Pada Oktober 2025, Machado dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian atas “perjuangannya untuk mencapai transisi yang adil dan damai dari kediktatoran ke demokrasi.”
Memang belum bisa dipastikan apakah Machado atau Gonzalez yang saat ini merupakan ikon utama kelompok oposisi, sedang dipersiapkan Washington sebagai agen-agen proksi AS-Uni Eropa untuk memegang posisi kunci di pemerintahan Venezuela, namun serentak dengan penganugrahan hadiah nobel perdamaian kepada Machado, Trump mulai menggulirkan isu perdagangan narkoba yang diarahkan kepada sosok Maduro. Tembakan salvo pertama, Trump menuding Maduro bertanggungjawab atas masuknya narkoba, terutama fentanyl dan kokain, ke AS, merupakan bagian dari rencana jahat Maduro terhadap AS. Dengan tak ayal, Trump menjanjikan hadiah kepada barang siapa yang mampu menangkap Maduro.
Kedua, Trump juga menyalahkan Maduro atas kedatangan delapan juta warga Venezuela di AS sebagai pengungsi sejak tahun 2013 sebagai akibat dari krisis ekonomi dan penindasan di Venezuela. Trump bahkan menuduh Maduro “mengosongkan penjara dan rumah sakit jiwanya” dan “memaksa” para narapidana untuk bermigrasi ke AS.
Baca: Trump’s Four Aims In Overthrowing Maduro – OpEd
Namun dalam sebuah artikel yang ditulis oleh PK Balachandran seperti judul tersebut di atas, menurut keterangan para ahli pemberantasan narkoba, Venezuela adalah pemain yang relatif kecil dalam perdagangan narkoba global, apalagi sebagai negara transit tempat narkoba yang diproduksi di tempat lain diselundupkan. Bahkan, negara tetangga Venezuela, Kolombia, adalah produsen kokain terbesar di dunia, tetapi sebagian besar kokain tersebut tidak menggunakan Venezuela sebagai jalur transit.
Memang nampak jelas bahwa tebar isu keterlibatan Maduro dalam perdagangan narkoba Cuma sebagai tembakan salvo pertama, untuk menuju ke sasaran strategis yang sesungguhnya. Dan kalau kemudian Maduro sendiri menyatakan bahwa Trump menggunakan isu narkoba untuk menggulingkannya dan menguasai cadangan minyak Venezuela yang sangat besar, memang nyatanya seperti itu. Fakta-fakta berikut ini, membuktikan adanya perencanaan yang matang dan sistematis menuju penangkapan Maduro.
Pendukung Nicolás Maduro membakar bendera AS pada 3 Januari 2026 di Caracas, Venezuela. Jesus Vargas/Getty Images
Pada Oktober 2025, Trump mengizinkan CIA untuk melakukan operasi rahasia di dalam Venezuela. Pada 15 Desember 2025, Trump menandatangani Perintah Eksekutif yang menetapkan fentanil sebagai “Senjata Pemusnah Massal”, dengan alasan bahwa obat tersebut “lebih dekat dengan senjata kimia daripada narkotika”. Fentanil adalah obat sintetis yang 50 kali lebih ampuh daripada heroin dan telah menjadi obat utama yang bertanggung jawab atas kematian akibat overdosis opioid di AS.
Namun kalau kita baca buku karya Seth Harp, The Fort Bragg Cartel, justru Meksiko lah salah satu jalur penting perdagangan narkoba. Dan kemudian sampai ke AS hampir secara eksklusif melalui jalur darat melalui perbatasan selatannya. Jadi bukan Venezuela. Venezuela sama sekali tidak disebutkan sebagai negara asal fentanil yang diselundupkan ke AS dalam Penilaian Ancaman Narkoba Nasional DEA tahun 2025.
Baca juga artikel saya:
Delta Force dan DEA, Motor Penggerak Penangkapan Presiden Maduro, Ternyata Punya Sejarah Hitam Dalam Perdagangan Narkoba
Ironisnya, seperti tulisan saya terdahulu ketika mengulas buku karya Seth Harp tadi, dalam buku tersebut justru menyingkap keterlibatan beberapa prajurit dan petugas-petugas penting yang bertugas di Badan Narkoba Nasional AS (DEA) dan Pasukan Khusus Delta Force, dalam perdagangan narkoba. Nampak jelas adanya jejaring kebohongan dan pemutarbalikan fakta di balik tudingan Trump terhadap keterlibatan Maduro dalam perdagangan narkoba.
Namun ditelaah dari perspektif perencanaan pihak AS untuk menangkap Maduro, guliran isu narkoba memang bagian dari plot cerita. Pada September 2025, pasukan AS mulai menargetkan kapal-kapal yang dituduh membawa narkoba dari Amerika Selatan ke AS. Sejak saat itu, telah terjadi 30 serangan terhadap kapal-kapal tersebut di Karibia dan Pasifik, menewaskan lebih dari 110 orang. Terlepas dari keberatan yang ada, Trump menyatakan “blokade angkatan laut total” terhadap semua kapal tanker minyak yang dikenai sanksi yang masuk dan keluar Venezuela.
AS mengerahkan 15.000 tentara dan berbagai kapal induk, kapal perusak rudal, dan kapal serbu amfibi ke Karibia. Blokade tersebut merugikan Venezuela karena minyak merupakan sumber utama pendapatan devisa bagi pemerintahan Maduro.
Di sinilah motif geopolitik Trump yang sesungguhnya malah sudah mulai tergambar jelas meskipun masih selang sebulan sebelum penangkapan Maduro. Bahwa sasaran strategis AS sesungguhnya yang bersifat multi-target adalah, menguasai jalur maritim Karibia.
Di bawah sanksi AS selama bertahun-tahun, Venezuela menandatangani beberapa kesepakatan energi dan pertambangan dengan China, selain Iran dan Rusia. Bagi Beijing, khususnya, Venezuela adalah sumber energi dan pijakan di kawasan ini. Yang lebih menjengkelkan bagi AS, Cina merupakan pembeli tunggal minyak Venezuela.
Yang tak kalah krusial bagi Washington, dan ini pula yang menyebabkan Trump mencanangkan untuk menguasai minyak Venezuela, bahwa Venezuela sejak era Chavez hingga Maduro, telah melakukan nasionalisasi industri minyak Venezuela. Bagi AS, meskipun perusahaan minyak AS telah memperoleh 1 miliar dolar AS sebagai uang kompensasi, nampaknya masih juga belum puas.
Namun di atas semua itu, haluan sosialisme kiri Chavez dan Maduro inilah yang paling mengkhawatirkan Washington, karena dua misi nasionalnya yang tidak bisa ditawar-tawar lagi: Menegakkan Kedaulatan Nasional dan Kemandirian Ekonomi. Dua frase kalimat tersebut berarti Chavez dan Maduro menentang skema kapitalisme global berbasis korporasi, liberalisasi ekonomi dan pasar bebas. Berarti negara harus mengendalikan swasta dan bukan sebaliknya.
Sejak 1998 Chavez membatalkan swastanisasi perusahaan-perusahaan negara, termasuk di sektor perminyakan. Chavez menegaskan kembali kendali negara atas industri minyak Venezuela, membatalkan langkah-langkah sebelumnya menuju privatisasi dan memaksa perusahaan asing untuk menerima saham minoritas dalam usaha patungan baru yang didominasi oleh perusahaan minyak milik negara. Ketika raksasa minyak AS, Exxon Mobil dan ConocoPhillips, menolak untuk menyerah, dengan tak ayal Chavez menyita aset mereka.
Penyikapan keras dan tanpa kompromi dari Chavez yang kemudian dilanjutkan Maduro, pada perkembangannya Venezuela semakin erat menjalin kerja sama strategis dengan Cina, Rusia, Iran dan Kuba.
Padahal sejak 2017, Pentagon telah merilis National Security Strategy dan National Defence Strategy yang menetapkan Cina dan Rusia bermaksud melancarkan hegemoni tandingan terhadap AS dan sekutu-sekutunya dari Eropa Barat yang tergabung dalam Uni Eropa maupun NATO.
Untuk melumpuhkan Venezuela, AS nampaknya punya landasan ideologis yang sudah dicanangkan oleh Presiden AS James Monroe pada 1823. Yang kelak kita kenal dengan nama Monroe Doctrine. Dalam Doktrin Monroe itu Presiden James Monroe menegaskan bahwa Belahan Bumi Barat, termasuk Amerika Selatan dan Karibia, adalah wilayah terlarang bagi kekuatan Eropa.
Nah di sini Trump melakukan sedikit modifikasi. Strategi Keamanan Nasional Trump untuk tahun 2025 (NSS 2025) mengumumkan bahwa ia telah menambahkan dalam Doktrin Monroe versi terbaru. Dalam doktrin Monroe ala Trump ini mengubah Eropa menjadi Cina dan Rusia, dan bukan lagi Eropa seperti pada 1823 ketika di kawasan Amerika Selatan dan Karibia ini, negara pesaing AS sebagai sesama negara penjajah adalah Spanyol.
Memang benar dalam doktrin Monroe yang sudah dimodifikasi oleh Trump sama sekali tidak menyebut-nyebut Venezuela dalam NSS 2025 , namun ketika dilancarkan operasi khusus menangkap Maduro, maka sulit disangkal bahwa aksi militer AS tersebut bukan saja mengalamatkan ancamannya kepada Venezuela melainkan juga terhadap Cina dan Rusia.
Sulit disangkal pula bahwa sasaran strategis di balik penangkapan Maduro adalah mencegah Cina dan Rusia untuk mengakses aset strategis utama di kawasan tersebut, seperti instalasi militer, pelabuhan, mineral penting, dan jaringan komunikasi siber.
Selain itu semakin terang-benderang pula bahwa di balik penangkapan Maduro, sasaran AS adalah menguasai Infrastruktur Energi dan Jalur Maritim Karibia. Seperti Jalur-Jalur Laut, pelabuhan, dan infrastruktur penting yang dalam perhitungan strategis militer AS, berpotensi diakses oleh Cina.
Bukan itu saja. Jalur Maritim Laut Karibia, secara tidak langsung berfungsi untuk melumpuhkan rute yang digunakan untuk pengiriman produk minyak bumi dari Iran ke Venezuela.
Dengan itu jelas lah sudah, bahwa Venezuela dalam perspektif kepentingan geopolitik AS, bukan cuma karena kaya minyak. Melainkan juga merupakan simpul geopolitik maritim Karibia–Atlantik yang menghubungkan energi, jalur laut, dan blok kekuatan non-Barat.
Namun terlepas skenario Washington yang tujuannya adalah melumpuhkan Venezuela melalui penguasaan Infrastruktur Energi dan penguasaan Jalur Maritim Karibia, pada akhirnya tetap berpulang pada kepemimpinan Pasca Maduro yang dipimpin oleh Wakil Presiden Delcy Rodriguez, menteri pertahanan Vladimir Padrino López – yang saat ini merupakan perwira militer berpangkat tertinggi di negara itu, dan Diosdado Cabello, menteri dalam negeri. Keduanya menguasai akses angkatan bersenjata dan pasukan militer.
Dalam konstelasi politik Venezuela Pasca Maduro memang aneh. Presiden berhalangan sementara sehingga wakil presiden menggantikannya sebagai penjabat presiden, yang itu berarti taka da kekosongan kekuasaan. Padahal dalam skema kudeta, kekosongan kekuasaan merupakan jantung dari pergantian kekuasaan. Namun dalam kasus penangkapan Maduro, pemerintahan Venezuela tetap utuh di bawah pimpinan Delcy Rodriguez.
Apakah Rodriguez yang saat ini berusia 56 tahun ini akan begitu saja patuh pada tekanan Amerika?
Rodriguez lulusan Prancis dan Inggris ini, secara ideologis dan garis politiknya sebenarnya bukan pada Maduro. Tapi pada pendahulunya, Hugo Chavez, yang terpilih sebagai presiden pada 1998 melalui pilpres langsung dengan memenangi 59% suara.
Rodriguez yang sebelum terjun ke politik adalah seorang pengacara, sejatinya punya bakat lumayan komplit. Pemikir, pelobi dan organisator berpadu jadi satu. Maka tak heran jika sejak era Chavez dan Maduro, Rodrguez dipercaya mengemban jabatan strategis di kabinet. Menteri Perekonomian, Menteri Luar Negeri, dan semasa jadi wakil presiden sekaligus merangkap Menteri Perminyakan sampai sekarang.
Satu lagi kebolehan Rodriguez dalam situasi genting Sabtu lalu, melobi militer untuk tetap dalam koridor konstitusi. Dan tidak mengail di air keruh untuk melakukan kudeta seperti Jenderal Pinochet di Chile pada 1973, Jendral Gaulart di Brazil 1964 atau Kolonel Castilo Armas di Guatemala 1954. Mungkin ini juga yang kemudian dalam pidato perdananya sebagai PJS Presiden, Rodriguez cukup pede menuding Trump mencoba mendorong kudeta atau Regime Change.
Melalui sketsa sekilas Delcy Rodriguez, sepertinya merupakan sosok yang relatif indepdenden dan masih punya garis politik dan komitmen ideologis terhadap mendiang Hugo Chavez. Namun masih perlu waktu untuk menilai, apakah pernyataan keras Rodgiguez terhadap aksi militer Trump itu mencerminkan watak independensinya terhadap tekanan negara adikuasa seperti AS, atau kelak terbukti Cuma sekadar retorika belaka.
Hendrajit, Pengkaji Geopolitik, Global Future Institute (GFI)
