Sayangnya, sejarah membuktikan setiap upaya penggulingan kekuasaan para pemimin negara yang tidak menyenangkan bagi AS, jutru seringkali berjalan rumit dan penuh komplikasi, meskipun awalnya seakan-akan berjalan lancar.

Pada 1960an, ketika AS cawe-cawe mendukung rejim Vietnam Selatan untuk menghadapi Vietnam Utara yang sejatinya merupakan perwujudan semangat kemerdekaan nasional Vietnam, akhirnya gagal total pada 1975. Tentara Amerika dengan dipaksa pulang kampung halaman ke negerinya.

Pada 1954, AS mendukung penggulingan Presiden Arbenz Guzman, presiden Guatemala yang terpilih melalui pemilu presiden yang demokratis dan terbuka.

Pada 1953, CIA membantu merekayasa kudeta untuk menggulingkan pemimpin Iran yang terpilih secara demokratis, Mohammad Mossadeq. Penggulingan Patrice Lumumba, presiden Kongo, pada 1961.

Panama pada tahun 1989. Nikaragua pada tahun 1980-an, Irak dan Afghanistan pada 2001 dan 2003, setelah 9/11 2001, dan penculikan Nikolas Maduro dari Venezuela.

Namun ada satu hal yang perlu kita cermati, terlepas kemudian aksi penggulingan kekuasaan yang dimotori AS baik secara militer atau nirmiliter tersebut akhirnya berhasil. Seringkali meskipun niat awal dari penggulingan kekuasaan yang direstui AS itu didasari retorika penegakan demokrasi dan hak-hak asasi manusia, pada perkembangannya kemudian malah terperosok dalam rawa-rawa politik yang mana seharusnya demokrasi ditegakkan, malah menjelma menjadi perang saudara. Pemimpin baru yang semula diplot menggantikan pemimpin yang pembangkan jadi pemimpin boneka, kemudian malah jadi diktator, sehingga kemudian secara langsung atau tidak langsung, justru itulah agenda utama AS di balik retorika Regime Change.

Yang semula terkesan Regime Change merupakan metode menciptakan Pemimpin Pembangun Bangsa, malah jadi Perusak Bangsa. muncul pertanyaan kunci: Apakah pemerintah AS saat ini memahami apa yang sedang mereka hadapi setelah serangan rudal ke Iran Sabtu lalu?

Kalau kita cermati konstelasi Pasca Serangan ke Iran Sabtu lalu, Washington sebetulnya sama sekali belum menjabarkan visi pasca-perangnya. Apakah situasi pasca serangan itulah yang sebenarnya tujuan sesungguhnya di Iran? Apakah tujuan utama Trump yang sesungguhnya adalah terciptanya pergantian kekuasaan namun tidak berlangsung secara total di dalam tubuh kekuasaan politik Iran? Kalau benar seperti itu, adakah sekutu-sekutu potensial AS yang sebenarnya sudah berada dalam konfigurasi kepemimpinan Iran saat ini?

Jika skenario ini yang ada di benak Trump, saya kira dalam prakteknya juga akan mengalami komplikasi dan kerumitan.

Jonathan Schanzer, direktur eksekutif di Foundation for Defense of Democracies, sebuah lembaga think tank di Washington yang sangat kritis terhadap pemerintah Iran yang artinya bukan pendukung atau simpatisan pemerintahan Iran sekarang, dia saja mengakui bahwa kalau Trump punya skenario semacam itu dibenaknya, untuk diterapkan ke Iran sangatlah sulit kalau tidak mau dibilang mustahil.

“Di negara di mana para pemimpin intinya sangat bersatu karena ideologi dan agama, hal itu mungkin sangat sulit.” Begitu tutur Jonathan Schanzer. Schenzer mau bilang bahwa ia pesimis para penganut sejati skema Revolusi Islam akan berkhianat atau menyebrang kepada Amerika.

Sebagai pakar kajian strategis yang sejatinya ia ingin Iran dan Amerika menjalin hubungan yang erat, ia cukup jujur dalam menggambarkan upaya itu sebagai hal yang mustahil. “Pertanyaan yang ada di benak saya saat ini adalah, apakah kita telah mampu menembus barisan rezim yang bukan penganut sejati, yang lebih pragmatis?” kata Schanzer. “Karena saya tidak percaya bahwa para penganut sejati akan berbalik arah.”

Phillips O’Brien, profesor studi strategis di Universitas St. Andrews di Skotlandia, punya amatan yang tak kalah cerdas dan jitu. “Kekuatan udara dapat merusak kepemimpinan, Tetapi itu tidak dapat menjamin bahwa Anda akan menghadirkan sesuatu yang baru.”

Hmm saya suka ungkapan itu. Keterlibatan langsung AS jarang “menghasilkan stabilitas demokrasi jangka panjang,” kata Christopher Sabatini, seorang peneliti senior untuk Amerika Latin di lembaga think tank Chatham House di London. Ia menunjuk Guatemala, di mana intervensi AS pada tahun 1950-an menyebabkan perang saudara yang tidak berakhir selama 40 tahun dan menewaskan lebih dari 200.000 orang.

Pertanyaan strategisnya adalah, benarkah ini semata kebodohan Amerika atau memang itulah inti masalahnya., Dalam visi imperialisme AS, menggulingkan rejim lama atas dasar dalih menegakkan demokrasi, sejatinya untuk memicu politik pecah-belah dan perang saudara. Apalagi di dalam setting negara yang sangat rentan perpecahan etnik atau ego kedaerahan, adanya demokrasi sama saja menggelar panggun benturan agar sebuah negara terpecah-belah.

Campurtangan AS di Nikaragua, di mana dukungan terhadap pemberontak Contra melawan pemerintah Sandinista pada tahun 1980-an malah memicu konflik sipil berkepanjangan yang menghancurkan perekonomian, menyebabkan puluhan ribu kematian, dan mempertajam polarisasi politik.

Di Venezuela, kalau Trump menganggap Delcy Rudriguez, wakil presiden pada saat Maduro jadi presiden, sebagai sekutu pontensial boleh-boleh saja. Namun salah besar kalau Trump memandang Delcy Rodriguez sebagai orangnya Maduro. Rodriguez adalah loyalis ideologis mendiang Presiden Hugo Chavez.

Malah kemudian berkembang lelucon seperti yang disampaikan oleh Schanzer ketika menggambarkan Venezuela pasca Maduro: ” Rezimnya masih berkuasa. Hanya ada satu orang yang hilang.” Meski Schanzer pada dasarnya menelaah kasus Venezuela dari sudut pandang kepentingan Amerika, namun gurauan itu menyiratkan sebuah pangakuan bahwa langkah Trump di Venezuela, bukan saja tidak efektif, bahkan absurd.