Kedua pihak melakukan negosiasi tidak langsung. Menlu Iran Seyed Abbas Araghchi dan utusan AS Steve Witkoff sama sekali tidak saling berhadapan, melainkan masing-masing duduk di ruangan terpisah dan bergantian berbicara dengan Menlu Oman Albusaidi.
Iran menyampaikan posisinya (antara lain, sama sekali tidak mau menghentikan pengayaan uranium seperti yang diminta AS karena itu hak Iran sebagai anggota NPT, dan tidak dimaksudkan untuk membuat bom nuklir).
Sebaliknya, AS selama ini menuntut agar Iran menghentikan proyek nuklir dan rudal. Iran tentu tidak mau, karena jika tak punya rudal, bagaimana Iran bisa melindungi keamanannya? (Israel akan mudah menyerang Iran dan Iran tidak bisa membalas.)
Tujuan asli AS, ya rudal ini, karena sangat berbahaya untuk Israel. Senjata nuklir? Itu hanya hoaks; AS juga sebenarnya tahu, Iran ga bikin senjata nuklir.
Menlu Oman lalu menyampaikan pesan serta tuntutan masing-masing pihak kepada pihak lainnya. Lalu, selesai, dengan catatan: akan ada perundingan berikutnya.
Setelah “perundingan” ini selesai, apa yang terjadi? AS mengumumkan menambah sanksi, yaitu mengembargo 14 kapal yang membawa minyak Iran. What a joke.
Memang di internal Iran ada semacam perbedaan pendapat. Leader (pemimpin tertinggi), Ayatullah Khamenei, berkali-kali bilang, tidak perlu negosiasi dengan AS selama AS masih melindungi Israel dan masih mendukung kelompok-kelompok teroris yang menyerang Iran dari dalam.
Tapi, leader bukan eksekutif dan dia menghormati proses demokrasi. Pemerintah (eksekutif) saat ini berasal dari kalangan “reformis” yang merasa bisa mencari solusi dengan negosiasi dengan AS.
Khatami, Rouhani, dan sekarang Pezeshkian, adalah para presiden dari kubu reformis. JCPOA 2015 dulu ditandatangani Rouhani dan terbukti tidak berfaedah: Trump keluar dari JCPOA, sanksi ekonomi semakin diperkeras.
Tapi ya demikianlah dinamika internal di Iran, ada elit yang ga kapok dikadalin AS. Tapi minimalnya, mereka ini tetap dalam koridor, tidak mau tunduk pada tuntutan AS. Karena, mereka tahu, kalau sampai nekad tunduk (misal, mau menghentikan proyek nuklir & rudal), pasti langsung di-impeachment oleh parlemen dan rakyat akan turun ke jalan mengecam.
Jadi, proses demokrasi berjalan karena posisi Leader bukan diktator. Aksi protes Desember yll juga bagian dari demokrasi ini. Rakyat yang udah kesal melihat kinerja pemerintah (presiden & menteri) yang ga mampu membereskan urusan ekonomi, turun ke jalan. “Memang iya, ini semua gara-gara ada embargo AS, tapi kalau pemerintah becus, pasti adalah yang bisa dilakukan, biar kita ga susah-susah amat,” begitu kira-kira kekesalan orang Iran.
Tapi, ada pihak yang sudah siap memanfaatkan momen: mereka bersenjata, terorganisir, turun ke jalan, melakukan pembunuhan dan penghancuran/pembakaran bangunan publik dengan harapan muncul situasi super kacau tak terkendali, lalu sistem pemerintahan Islam tumbang. Tapi, skenario ini tidak berhasil.
AS yang melihat situasi dalam negeri Iran berbalik, sangat menyala mendukung sistem pemerintahan Islam [jadi: mereka kesel sama presiden dan kabinet, tapi juga tidak mau kalo sistem dihancurkan dan diganti dengan demokrasi liberal bentukan AS], akhirnya geser strategi: ngajak berunding, meski tetap sambil mengancam serangan militer.
Dina Sulaeman, Analis geopolitik dari Universitas Padjajaran (Unpad)
