Di tengah perang AS-Israel versus Iran yang masih berlangsung sengit di kawasan Teluk dan Timur Tengah sejak Februari 2026 lalu, pertemuan tahunan para menteri dan pejabat tinggi pertahanan dari 41 negara yang akan berlangsung pada 29-31 Mei 2026 mendatang, tampaknya akan membahas isu-isu strategis yang dipandang akan membawa implikasi berbahaya dari segi stabilitas politik-keamanan di kawasan Asia Pasifik.
Pertemuan yang dimaksud adalah Shangri-La Dialogue yang diselenggarakan oleh International Institute for Strategic Studies (IISS), di Singapura.
Shangri-La Dialogue sudah diakui secara luas sebagai pertemuan puncak (KTT) para pucuk pimpinan pertahanan dari Asia Pasifik, Amerika Utara, Eropa, Timur Tengah, untuk membahas isu-isu keamanan kawasan (regional) yang dipandang penting dan mendesak. Seraya berbagi informasi mengenai respons kebijakan yang diambil masing-masing negara.
Bagaimana gambaran Shangri-La Dialogue Mei 2026 mendatang? Sebagai rujukan pembanding, ada baiknya kita kilas balik sejenak Shangri-La Dialogue yang digelar pada 2025 lalu. Dalam KTT Shangri-La setahun yang lalu, sebagai Forum keamanan tingkat tinggi terbesar di Asia, ternyata menjadi ajang pergolakan geopolitik yang sengi tantara negara-negara yang berada dalam kubu AS-NATO versus negara-negara yang cenderung memilih beraliansi dengan Cina. Mengingat pertemuan IISS Shangri-La Dialogue berada di kawasan Asia dan merupakan forum keamanan tingkat tinggi terbesar di Asia, seharusnya menjadi forum membahas kebijakan-kebijakan yang konstruktif untuk menciptakan kawasan Asia Pasifik sebagai Zona Damai, Bebas dan Netral. Tidak terseret dalam pusaran persaingan global AS vs Cina yang kian memanas saat ini di pelbagai kawasan.
Belajar dari pengalaman dalam IISS Shangri-La Dialogue pada 2025 di Singapura, para pucuk pimpinan dan pejabat tinggi pertahanan negara-negara peserta, terutama AS dan Cina, untuk tidak terpancing oleh pernyataan-pernyataan provokatif yang justru semakin mempertajam polarisasi antara AS vs Cina. Ambil contoh, ketika Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth secara provokatif melontarkan pernyataan bahwa Cina merupakan ancaman di kawasan Indo-Pasifik. Yang dengan tak ayal mendorong Cina pun kemudian melontarkan serangan balasan, dengan menggambarkan AS bukan saja melontarkan ftnah dan pencemaran nama baik, bahkan memutar-balikkan kenyataan, hitam jadi putih, putih jadi hitam.
Memang kalau kita cermati, ketegangan militer di Laut Cina Selatan dalam beberapa tahun belakangan ini, memang semakin memanas. Sehingga Isu Keamanan Maritim merupakan isu strategis di balik perang mulut antara delegasi AS dan Cina dalam forum Shangri-La Dialogue yang berlangsung pada 2025 silam.
Namun Isu Keamanan Maritim hanyalah salah satu pemicu berkobarnya konflik politik dan militer antara AS dan Cina di Laut Cina Selatan, yang merupakan titik-hubung antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selain itu, persaingan sengit kedua negara adikuasa tersebut juga merambah di bidang perdagangan, teknologi dan pertikaian wilayah perbatasan atau klaim teritorial.
Indonesia, yang sejak Jenderal Ryamizard Ryacudu dan Jenderal Prabowo Subianto pernah menjabat menteri pertahanan, memainkan peran aktif di forum keamanan tingkat tinggi di Asia itu, memandang insiden di KTT Shangri-La pada 2025 sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan, lantaran berpotensi memecah-belah negara-negara Asia Pasifik, khususnya yang tergabung dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
Bagaimananpun Indonesia tidak menaruh kekhawatiran kemungkinan terjadinya perpecahan dan bahkan polarisasi antara negara-negara pro AS-NATO vs pro Cina. Sebab seturut pernyataan provokatif Menteri Pertahanan Pete Hegseth, bukan saja delegasi AS dan Cina yang berdebat sengit di forum Shangri-La tersebut. Melainkan juga antar delegasi negara-negara yang pada dasarnya sekutu AS-NATO dan yang bersekutu dengan Cina.
Bagi AS dan negara-negara yang berpartisipasi dalam keanggotaan forum Shangri-La, memandang Cina sebagai adikuasa yang bermaksud menjadi negara agresor di Indo-Pasifik. Terutama dalam menegaskan kembali pengaruhnya di Laut Cina Selatan. Sebaliknya Cina memandang manuver AS dan sekutu-sekutunya ketika merilis Strategi Indo-Pasifik AS pada 2017, bukan saja dimaksudkan sebagai sarana menggalang negara-negara di Asia Pasifik untuk membendung semakin menguatnya pengaruh Cina, melainkan juga merupakan isyarat dari AS-NATO untuk mencegah kebangkitan dan kemajuan Cina yang luar biasa sejak paruh pertama abad-21. Bahkan lebih buruk lagi, bermaksud mencampuri urusan dalam negeri dan kedaulatan nasional Cina.
Bagi negara-negara yang pro AS, utamanya yang secara langsung sedang terlibat sengketa maritim dengan Cina atau yang merupakan sekutu tradisional AS seperti Filipina, pernyataan provokatif Pete Hegseth dipandang sebagai validasi atau konfirmasi atas kekhawatiran mereka selama ini.
Sebaliknya bagi negara-negara yang sejatinya pro Cina atau setidaknya berhaluan Nonblok namun bersikap kritis terhadap AS termasuk Indonesia, polarisasi antara negara-negara pro AS versus Pro Cina, sangat berbahaya bagi kekompakan negara-negara di Asia Pasifik, khususnya Asia Tenggara.
Indonesia, sebagai negara terbesar baik dari segi luas wilayah maupun penduduknya, di Asia Tenggara, belum lagi lokasi geografisnya yang berada di posisi silang antara benua Asia dan benua Australia, maupun antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, Indonesia punya nilai strategis secara geopolitik.
Indonesia yang hingga kini secara konsisten menganut Politik Luar Negeri Bebas-Aktif, selalu menyerukan pendekatan yang seimbang dan inklusif, dalam merespons dinamika kawasan. Sehingga alih-alih mendorong konfrontasi, Indonesia mendorong penyelesaian konflik dan perbedaan melalui dialog dan kerja sama.
Maka itu Indonesia yang menganut Politik Luar Negeri Bebas-Aktif pastinya sangat terganggu dengan pernyataan provokatif Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth yang menyebut Cina sebagai ancaman di Indo-Pasifik. Sebab hal itu bisa dibaca oleh Indonesia sebagai upaya AS untuk merusak Sentralitas ASEAN dan Implementasi Prinsip-Prinsip Nonblok.
Dengan begitu, Indonesia sudah seharusnya mendorong Shangri-La Dialogue sebagai salah satu forum pembahasan isu-isu keamanan antar pucuk pimpinan dan pejabat tinggi bidang pertahanan di Asia, untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik melalui dialog yang terbuka dan konstruktif.
Melalui Skema Nonblok dan Politik Luar Negeri Bebas-Aktif, Indonesia bukan berarti bersikap pasif dan oportunistik, melainkan pro aktif dalam diplomasi, dan konstruktif dalam merumuskan kebijakan, dalam menciptakan perdamaian atas dasar Strategi Perimbangan kekuatan /balancing strategy dalam menjalin kerja sama baik dengan AS maupun Cina.
Hendrajit, pengkaji geopolitik, Global Future Institute
