Obrolan Spiritual Bersama Arief Sulistyanto di Zhaid123 Coffee, Jak-Sel
Tongkat Musa hari ini adalah metafora. Ia tidak layak dibaca secara fisik-lahiriah belaka. Pembacaan semacam itu akan mengurungnya di ruang histori, padahal hakikatnya bersifat filosofis dan substantif. Makna yang melintasi zaman, menembus generasi, dan selalu hadir setiap kali manusia berhadapan dengan krisis kemanusiaan.
Dalam perspektif spiritual, tongkat Musa ialah simbol legitimasi kekuasaan tertinggi yang memperoleh mandat dari moral transendental. Ia “membelah laut” bukan karena keajaiban simbolik, melainkan karena pada momen tertentu tatanan hukum yang normal berubah menjadi penghalang keselamatan umat. Ketika hukum kehilangan daya lindung, di situlah legitimasi moral kekuasaan diuji.
Metafora ini dapat dipahami melalui beberapa prinsip mendasar. Antara lain:
Pertama, hukum tertinggi bukanlah hukum positif semata. Ia bukan sekadar undang-undang tertulis, melainkan raison d’être hukum itu sendiri yakni keselamatan jiwa, keadilan, kemanfaatan, dan kemakmuran rakyat. Tanpa tujuan itu, hukum sah secara prosedural, tetapi hampa secara moral.
Kedua, ketika hukum dan aturan turunan gagal berfungsi atau diselewengkan, maka secara etik ia kehilangan legitimasi. Dalam keadaan tertentu, hukum tertinggi berhak menafikan — bukan untuk merusak tatanan, melainkan untuk menyelamatkan tujuan hukum itu sendiri.
Di sinilah makna darurat moral perlu ditegaskan. Darurat ini bukan darurat segelintir elit, melainkan kondisi rakyat yang sungguh-sungguh terjepit. “Membelah laut” hanya sah apabila rakyat berada di ambang hidup dan mati, jalan normal telah buntu, dan keadaan force majeure benar-benar terjadi.
Menangguhkan prosedur dapat dibenarkan sepanjang semata-mata demi keselamatan umat, bukan demi kelanggengan kekuasaan atau perlindungan kepentingan tertentu. Keberpihakan dianggap sah meskipun melampaui prosedur, apabila dilakukan untuk menyelamatkan orang banyak. Sebaliknya, kepatuhan prosedural yang menutup mata terhadap penderitaan rakyat hanyalah cara halus untuk membiarkan bencana bekerja sendiri.
Pada titik inilah peringatan lama itu menemukan relevansinya: Tongkat Musa tidak boleh jatuh ke tangan Firaun. Klaim “demi rakyat” tanpa akuntabilitas hanya melahirkan kekuasaan yang tampak sah, tetapi kehilangan pertanggungjawaban. Ia rapi di atas kertas, namun abai di lapangan. Ujungnya bukan keselamatan, melainkan fatamorgana yang menipu umat.
Dalam filsafat politik dan hukum, metafora ini sejalan dengan prinsip klasik: salus populi suprema lex esto — keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Namun, sejarah juga memberi catatan yang lebih jujur: tidak semua yang mengangkat tongkat adalah Musa. Banyak yang sekadar mengangkat simbol, tanpa menanggung beban substansi. Yang tampak hanyalah komando, bukan kapasitas; kehadiran simbolik, bukan kehadiran nyata.
Legitimasi tertinggi tidak lahir dari teks hukum semata, simbol agama, atau klaim moral verbal. Ia tumbuh dari keberpihakan yang terukur, keputusan yang tepat waktu, dan kesediaan memikul konsekuensi.
Maka ketika terdengar pernyataan seorang pejabat negara, “Saya tidak punya tongkat Nabi Musa”, publik sejatinya tidak sedang memperdebatkan mukjizat. Pertanyaan yang muncul jauh lebih sederhana dan jauh lebih serius, “Jika bukan tongkat Musa, apakah negara telah memiliki sistem yang bekerja cepat ketika rakyat berada di batas hidup dan mati?”
Rakyat tidak menunggu laut terbelah. Rakyat menunggu kehadiran. Mereka menunggu SAR yang bergerak pada jam-jam pertama. Mereka menunggu pangan darurat yang tiba tanpa seremoni. Mereka menunggu penampungan sementara yang layak tanpa harus viral terlebih dahulu. Dalam situasi semacam ini, retorika tentang ketiadaan tongkat terdengar ironis, sebab yang dipersoalkan bukan keajaiban, melainkan fungsi dasar negara.
Jika tongkat Musa dipahami sebagai mukjizat personal, tentu ia tidak ada. Namun jika ia dimaknai sebagai kekuasaan tertinggi yang sanggup menggerakkan sistem, mengaktifkan rantai komando, memastikan logistik sampai, menata hunian sementara, serta memulihkan martabat warga yang kehilangan segalanya, maka tongkat itu sesungguhnya ada -‘ dan sedang dinilai, bukan dari kata-kata, melainkan dari kecepatan dan keberpihakan.
Di sinilah galodo berhenti menjadi sekadar peristiwa alam. Ia berubah menjadi audit moral terhadap negara. Audit itu tidak menanyakan siapa yang paling pandai menjelaskan keterbatasan, melainkan siapa yang paling siap menanggung tanggung jawab. Rakyat tidak meminta mukjizat. Rakyat meminta negara bekerja sebagaimana mestinya: hadir cepat pada jam-jam pertama, tegas pada sebab-sebab struktural, jujur pada data, dan adil pada korban.
Kepemimpinan, pada akhirnya, bukan soal memiliki “tongkat” atau tidak memilikinya. Kepemimpinan itu tentang apakah kekuasaan menjelma menjadi perlindungan yang nyata. Kalimat yang terdengar rendah hati bisa menjadi kebijaksanaan, apabila diikuti kerja yang terukur. Kalimat yang sama dapat berubah menjadi ironi, apabila menjadi pengganti kerja, bukan pengantar kerja.
Refleksi ini tidak sedang menunjuk orang. Refleksi ini mengaudit prinsip: kekuasaan memperoleh legitimasi bukan dari retorika, melainkan dari kemaslahatan yang sungguh dirasakan rakyat. Kekuasaan yang kuat tidak selalu yang paling sering bicara tentang keterbatasan, tetapi yang paling disiplin menutup celah kelalaian, membenahi struktur, serta memastikan tragedi tidak menjadi siklus.
Al-Qur’an menutup perbincangan ini dengan rambu yang tegas sekaligus politis dalam makna paling mulia — politik sebagai amanah melindungi kehidupan:
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (QS. Ar-Ra‘d 11).
Ayat ini bukan sekadar nasihat pribadi. Ia mandat publik dan menegaskan bahwa perubahan tidak lahir dari kalimat, melainkan dari kesungguhan membenahi cara kerja, cara memimpin, dan cara bertanggung jawab — sebelum galodo berikutnya tiba dengan cara yang sama.
M Arief Pranoto, Pengkaji Geopolitik Global Future Institute (GFI)
