Ngobrol Kritis tentang Hegemoni, Kekerasan Struktural, dan Ilustrasi Tatanan Dunia Baru Bersama Ichsanuddin Noosy di Tebb-Six Coffee, Jak-Sel
Pengantar: Sistem Global Kehilangan Legitimasi Moral
Masyarakat global mengetahui bahwa sistem global pasca-Perang Dingin (1947-1991) dibangun di atas klaim besar yaitu perdamaian, demokrasi, pasar bebas, dan rule-based order. Namun praktiknya, sistem ini lebih menyerupai arsitektur hegemoni ketimbang tatanan keadilan global. Kenapa? Karena, Amerika Serikat (AS) dan sekutu memposisikan diri sebagai pembuat aturan, penafsir aturan, sekaligus penegak aturan (“Polisi Dunia”).
Hal itu dikonsepsikan pada Bretton Woods I dan AS menduduki posisi sebagai pemenang Perang Dunia II. Artinya, POTUS ke-33 Harry Truman (1945-1953) memiliki keleluasaan mengatur dunia berbasis kesepakatan Bretton Woods I dan kepercayaan global karena duduk sebagai dominator dunia. Sedangkan POTUS ke 45 & 47 Donald J. Trump dalam posisi hegemoni meluruh, posisi ekonomi terkalahkan, dan dominasi didasarkan atas kekuatan militer dan keuangan. Dalam posisi terhimpit namun menanggung beban wajib menjaga posisi AS sebagai pengendali tunggal kekuatan global, rule base order tidak lagi disandarkan pada moral global namun pada sikap multiple suitable standard yang dikampanyekan sebagai rule-based order.
Begitulah kontradiksi mendasar sistem global saat ini. Aturan hanya berlaku bagi yang lemah, sementara yang kuat — kebal dari konsekuensi. Lihat bagaimana pendudukan Afghanistan 2001-2021 dan invasi Irak 2003. PBB mandul, dan terbukti merupakan alat adidaya dunia. Atau dukungan tanpa syarat terhadap Israel meski melanggar hukum humaniter internasional. Ini pun merupakan bukti bahwa rule-based order bekerja tebang pilih. Akibatnya, sistem global kehilangan legitimasi moral, meskipun masih memaksakan dominasi struktural.
Terhadap Iran dan Venezuela, contohnya, kekuatan militer bicara. Tapi, terhadap Indonesia? Cukup dengan kebijakan ekonomi-keuangan, standarisasi bertameng global, dan intervensi serta infiltrasi senyap melalui regulasi dan perjanjian pinjaman luar negeri. Lalu amplifikasikan kenikmatan semu sistem liberal dan perilaku hedonis tak bermoral (tidak kenal malu). Maka tidak ada masalah jika menjadi pemburu rente, pemburu takhta dan mengejar harta. Karena kesuksesan diukur dengan tingginya jabatan dan banyaknya kekayaan. Diam tapi setuju bahwa serakah itu baik (greedy is good).
Demokrasi, HAM, dan Standarisasi Ekonomi Keuangan Hanya Instrumen Kekuasaan
Dalam praktik geopolitik, demokrasi, HAM, sistem nilai tukar mengambang bebas, dan berbagai standarisasi ekonomi keuangan bias bernilai universal. Hal ini menjadi alat tekan politik. Sesungguhnya AS tidak mengekspor (nilai) demokrasi, tetapi mengirim kepentingannya. Stick and Carrot. Negara-negara yang sejalan dengan Barat akan “dimaafkan” pelanggaran HAM-nya, atau dilindungi dari embargo ekonomi, sanksi pembekuan aset dan isolasi. Sebaliknya, negara yang berseberangan akan dilabeli otoriter, diembargo, dijatuhi sanksi ekonomi, dicap teroris, bahkan diintervensi secara militer. Ini menjelaskan, mengapa pelanggaran HAM di Palestina terus berlangsung tanpa sanksi efektif, sedang isu HAM di jajaran Global South digunakan sebagai dalih intervensi.
Dalam sistem standarisasi ekonomi keuangan, mereka tidak mengirim senjata. Tapi mendoktrinkan ukuran-ukuran tertentu seperti yang terjadi pada pasar modal baru-baru ini. Atau vonis berbagai lembaga pemeringkat yang menurunkan peringkat kredit Indonesia. Ya, sistem global hari ini tidak beroperasi atas azas keadilan, melainkan atas azas keberpihakan dan kekuatan. Lemah, akan rentan. Kuat, bakal bertahan.
Sistem global hingga perempat abad ke-21 ini juga ditopang kekuatan militerisme yang dinormalisasi. Industri persenjataan menjadi tulang punggung ekonomi negara-negara besar. Hal ini terindikasi lewat data bahwa AS adalah eksportir senjata terbesar dunia, tanpa mengimpor. Konflik berkepanjangan justru menguntungkan kompleks industri militer dan keuangan. Dan peperangan tidak lagi dipandang sebagai kegagalan diplomasi, namun instrumen kebijakan luar negeri. Narasi “perang demi perdamaian” menjadi dogma paradoks yang diterima tanpa kritik.
Dalam sistem seperti ini, korban sipil hanya sekadar (angka) statistik, dan kehancuran negara menjadi “collateral damage”. Korporasi besar AS pun yang menikmatinya. Dalam lingkup Venezuela, Iran, Rusia, dan Cina, kekuatan militer itu berdampingan dengan kebijakan ekonomi keuangan dan perdagangan. Istilahnya menjadi Military-Financial Industrial Complex (IN, 2025). Dua sektor ini didukung dengan kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi. Negara rentan teknologi pasti menjadi budak Internet Of Thing, otomatisasi, digitalisasi, robotisasi, dan AI. Di balik kekuatan ini, Texx Mars menulis, mereka bermaksud melakukan global human control.
Pada pandemi Covid-19, mereka sukses memainkan bio-teknologi. Industri IT dan farmasi meraih keuntungan bagaikan durian runtuh. Sementara sektor ekonomi lain mengalami pertumbuhan negatif. Bahkan tidak sedikit yang gulung tikar, Melalui penguasaan military-financial industrial complex ini, mereka membuktikan bahwa Barat tetap dominan dan mampu mempertahankan hegemoni. Tapi justru dengan kekuatan BRICS, mereka cemas. Penggunaan kekuatan militer dan keuangan itulah merupakan bukti kecemasan. Ini sekaligus merupakan strategi menahan laju kemerosotan peranan. Memang dominasi dan hegemoni selalu runtuh bukan karena lemahnya militer. Justru karena luruhnya modal sosial domestik dan global.
Teknologi, AI, dan Hegemoni Gaya Baru
Narasi mutakhir sistem global adalah perang berbasis teknologi seperti AI, big data, cyber war, bio warfare dan lainnya. Sejak 2008, saat AS kalah perang dagang dengan Cina, perang itu mencakup perang nilai tukar, perang bio-teknologi, dan perang sistem ekonomi. AS dan Barat berkampanye kesinambungan pertumbuhan. Cina dengan BRICS membuktikan manfaat pertumbuhan bersama. Dengan peperangan ini, kita dapat mencermati lebih mendalam dengan pertanyaan utama, “Siapa yang mengendalikan teknologi; untuk kepentingan apa; dan siapa diuntungkan?” Misal pada gelembung harga saham AI di pasar modal New York dan bagaimana posisi Nvidia. Jelas, AI digerakkan oleh kekuatan modal finansial dan kekuatan ini memerintahkan subjektivitas pada feeder algoritmik. Lalu, bagaimana juga dengan gelembung kripto pada pasar modal. Siapa mengendalikan persepsi apa, siapa untung, siapa buntung.
Maka, penguasaan algoritma, platform digital, dan arsitektur data global terkonsentrasi pada segelintir korporasi dan negara. Ini melahirkan bentuk baru kolonialisme yaitu kolonialisme digital dan kognitif. Negara-negara berkembang pun sekadar menjadi pasar data, objek eksperimen teknologi. Negara pinggiran, meminjam istilah Immanuel Wallerstein, tidak berdaulat atas infrastrukturnya. Sebabnya, dunia yang saling terkoneksi dihisap oleh dominasi dan hegemoni global berbasis kekuatan finansial, militer dan standarisasi semu. Dan dalam rangka itu mereka mengindustrialisasi kecemasan sehingga menghadirkan krisis.
Akibatnya negara-negara pinggiran tangannya selalu di bawah, mengemis perlindungan, investasi, dan belanja kebijakan serta teknologi . Lalu, sistem global pun menjual ilusi bahwa kemajuan teknologi adalah solusi, dan standarisasi adalah bukti kompetensi. Padahal ia sering kali memperdalam ketimpangan struktural. Ini bukti nyata bahwa investasi asing, pinjaman luar negeri, dan kemajuan teknologi merupakan sarana menegakkan invasi, intervensi, infiltrasi, interferensi, intimidasi, indoktrinasi, dan menghadirkan inflasi. Lalu terjadi ketidak stabilan (instability) dan muncul keadaan impoverishment, atau pemiskinan struktural (IN, 1997/1998).
Multipolaritas: Harapan Global South, atau Re-produksi Masalah?
Munculnya Cina, Rusia, India dan BRICS Plus sering dibaca sebagai koreksi atas dominasi atau pesaing Barat, khususnya AS. Pun dianggap sebagai antitesis unilateral ala Barat cq AS. Boleh saja. Namun pertanyaan kritis yang muncul, “Apakah multipolaritas otomatis berarti keadilan global?”
Jika multipolaritas hanya memindahkan pusat kekuasaan dari satu hegemon ke beberapa hegemon –tanpa mengubah logika eksploitasi– maka sesungguhnya sistem global hanya berganti pemain, bukan berubah watak. Di sini, Thucydides Trap menunjukkan relevansinya bahwa sistem global tidak dirancang untuk transisi damai. Ia lebih condong melahirkan konflik besar sebagai mekanisme reset (global) kekuasaan. Pada skema ini, negara-negara kecil kembali sebatas papan catur. Menjadi lapangan tempur bagi para adidaya.
Perlawanan Global South —di Afrika, Amerika Latin, dan Asia— menunjukkan kelelahan kolektif terhadap sistem lama. Namun perlawanan ini sering terhambat oleh ketergantungan ekonomi, fragmentasi politik di internal, dan elit lokal (komprador) yang bersekutu dengan kepentingan global. Artinya, tanpa perubahan sistemik, Global South hanya berpindah dari satu lingkar ketergantungan — ke lingkar lainnya. Ini disebabkan karakter manusia yang serakah dan mengutamakan diri sendiri, sebagaimana diperlihatkan Cina dalam melaksanakan Belt and Road Initiative. Barat sejak 2008 memang mengampanyekan Cina sebagai raja industri manufaktur dunia yang tidak siap memimpin perdagangan global. Tapi Cina percaya diri, sebagaimana dalam kasus asal muasal Covid-19. Ini ditandai dengan keberhasilan Cina mendaratkan misi dirgantaranya di bulan terjauh dan tergelap. Atau dalam kasus Huawei yang membuktikan mereka tidak tergantung pada AS kendati AS menerbitkan UU Chip yang melarang korporasi AS menjual semikonduktor mutakhirnya ke Cina. Jelas, perebutan pengaruh di panggung multilateral masih berlangsung hingga 2030. Pada 2040 nanti akan nampak bagaimana wajah dan jiwa geopolitik ekonomi menghadirkan kesejahteraan, kedamaian dan keadilan global. Karenanya AS dengan sekutunya dan Cina dengan aliansinya, masing-masing membuat perencanaan strategik jangka panjang yang menjadi pedoman bagi pemimpin negaranya masing-masing. Misalnya tentang penguasaan pusat data besar (big data centre), bukan hanya AS dan Cina yang bersaing secara keras dan ketat. Saudi Arabia pun masuk ke ajang persaingan ini karena Arab sadar, negerinya dibutuhkan umat Islam sedunia selama Madinah dan Makkah terjaga dan terpelihara. Dengan jumlah penduduk dunia sekitar 8,23 milyar, yang beragama Islam mencapai 2,15 milyar. Big data ini sangat berharga dan dapat dikomersialisasi dan dipolitisasi. Dan inilah medan pertempuran yang akan datang, siapa yang mengendalikan penduduk dunia melalui bio-teknologi baik berbasis ekonomi keuangan maupun militer. Perang non militer pasti tak terhindarkan.
Indonesia dan “Tamu Tak Diundang”
Indonesia berada di persimpangan yang penting lagi mendesak. Secara geopolitik, Indonesia memiliki (geo) posisi silang yang strategis, sumber daya berlimpah, basis demografi kuat dan lainnya. Seharusnya dan tak bisa diingkari, Indonesia memiliki daya tawar tinggi di panggung global. Akan tetapi, sistem global cenderung menempatkan Indonesia hanya sebagai pasar, pemasok bahan mentah, tempat memutar kapital, “sapi perah” dan berbagai ketersudutan lainnya. Tentu bukan sebagai subjek peradaban. Posisi tersebut diterima oleh para elit nyaris penuh “kepasrahan” disebabkan berbagai alasan. Misalnya karena elitnya berperilaku pemburu rente, binaan kepentingan asing melalui doktrin pendidikan dan kaderisasi terselubung, munafik, dan tidak malu menjadi koruptor. Pada watak dan perilaku kekuasaan mereka, tidak tercermin watak yang didorongkan oleh keinginan luhur.
Adanya jejaring lokal dengan kode “tamu tak diundang” — sejatinya adalah kritik sekaligus alarm terhadap sistem global yang hanya mengakui aktor resmi, elite, oligarki dan kelompok penguasa. Padahal, acap kali perubahan datang justru dari luar struktur formal. Munculnya narasi “our man in Jakarta” menunjukkan sahihnya infiltrasi. Bahkan adanya perjanjian pinjaman luar negeri yang menyimpang dari konstitusi jelas memberi bukti bahwa mereka tidak peduli dengan sumpah jabatan. Soal adanya gantung diri, dan rakyat terhimpit ekonomi, dilihatnya sebagai fenomena biasa. Lihatlah kasus Palestina. Rakyat membantu berjibaku, namun pemerintah cukup berpangku lalu menjustifikasi dan merasionalisasi perdamaian berdasarkan kekuatan.
Penutup: Dunia Membutuhkan Sistem, Bukan Sekadar Kekuatan Baru
Permasalahan utama dunia hari ini bukan cuma siapa yang memimpin, juga sistem apa yang dijalankan. Aktor dan sistem yang melahirkan kesejahteraan, kedamaian dan keadilan global. Sementara selama sistem global masih bertumpu pada kekerasan, dikuasai oleh kepentingan sempit, kebendaan (materialis-kapitalisme), dan menormalisasi ketimpangan, maka konflik (besar) hanya soal waktu. Jika AS menjadi rujukan, maka lihatlah kenyataan sosial ekonomi domestik mereka sejak dana talangan USD700 milyar di tahun 2008 diluncurkan, kebijakan pay check dilaksanakan, dan bantuan keluarga USD1000/bulan perkeluarga diberikan. Hasilnya malah membuktikan, AS mengidap ketimpangan ekonomi dan ketimpangan rasial dalam peringkat kanker stadium empat. Homeless terhampar, fentanil digandrungi, dan kini badai salju tak terhindarkan. Lalu jika kebahagiaan masyarakat dirujuk pada negara-negara skandinavia seperti Finlandia, lihat pula bagaimana gersangnya kebahagiaan itu karena modal sosial berbasis kapital finansial. Mereka juga risau dengan pajak yang dibebankan digunakan untuk membiayai Masyarakat lain yang bisa jadi karena kemalasan dan keyakinan bahwa negara pasti memberikan layanan (IN, 2019).
Sejarah dunia mengajarkan, bahwa perubahan besar yang diawali dari runtuhnya sebuah peradaban. Ini bukan karena kurang teknologi, tapi akibat hilangnya kepercayaan, tepatnya luruhnya modal sosial, dan keadilan atas sistem yang berlangsung. Dan kerap kali —tidak setiap kali— yang kelak membawa perubahan bukanlah pemain utama, melainkan tamu tak diundang — yang tak terikat oleh logika lama, dan tidak terjebak dalam pusaran konflik. Dia pun berani membangun tatanan baru yang waras, adil, bijak, dan utamanya berbasis amanah dan kebenaran dari Tuhannya. Dunia sedang dipertontonkan, ekstrimitas pada materialisme bersama kemunafikan yang melekat sedang menuju kebusukan peradaban (IN, 2026). Sistem ini terkalahkan lalu terhina tanpa jeda.
Siapa pemimpin itu? Dunia bertanya penuh rasa rindu. Bagaimana sistemnya? Dunia tinggal kembali ke petunjuk kehidupan baku. Aktor dan sistem ini yang akan membuktikan bagaimana hidup penuh ketentraman dan kedamaian karena materi pasti rentan dan lenyap. Sedangkan nilai sejati pasti bertahan di sepanjang perjalanan insan.
M Arief Pranoto, Pengkaji Geopolitik Global Future Institute (GFI)
