Ia merupakan pejabat tertinggi Eropa yang mengunjungi Turki pasca kudeta gagal di negara itu.
Dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu di Ankara, Jagland menegaskan, “Saya mengakui bahwa tentu ada kebutuhan untuk mengambil orang-orang yang berada di balik kudeta ini dan juga terhadap jaringan rahasia ini.” Menurutnya, tidak ada pemahaman yang cukup di Eropa tentang tantangan yang dihadapi oleh Turki.
Penangkapan massal terhadap orang-orang yang diduga terlibat kudeta, telah menyebabkan kerenggangan hubungan Turki dengan Uni Eropa. Negara-negara Barat mengkritik keras tindakan pemerintah Ankara. Oleh karena itu, komentar Jagland benar-benar kontras dengan nada para pemimpin Uni Eropa, yang mengecam kudeta dan menyuarakan keprihatinan atas penangkapan massal.
Sejumlah besar politisi dan lembaga-lembaga Barat mengecam aksi pembersihan setelah percobaan kudeta oleh militer. Sejauh ini puluhan ribu orang di sektor pendidikan, kesehatan, dan militer Turki ditangkap atau dipecat. Hampir 80 ribu pegawai lembaga-lembaga pemerintah dipecat atau ditangguhkan dari jabatannya atas tuduhan menjadi anggota atau berafiliasi dengan organisasi Hizmet pimpinan Fethullah Gulen.
Amnesty International menyatakan bahwa pemerintah Ankara menahan sejumlah besar tersangka di tempat-tempat yang tidak diketahui.
Dengan memperhatikan sikap Jagland yang membenarkan tindakan pemerintah Turki terhadap para pelaku kudeta, maka dapat dipastikan bahwa sebagian pemimpin Eropa tidak senang dengan komentar Jagland dan mengkritik sikapnya.
Pasca kudeta 15 Juli, para pejabat Eropa mengkritik pemerintah Ankara dan meminta Presiden Recep Tayyip Erdogan untuk memperlakukan para pelaku kudeta berdasarkan prinsip-prinsip, yang diterima oleh pemerintah Turki dalam proses keanggotaannya di Uni Eropa.
Erdogan baru-baru ini menjelaskan soal kemungkinan penerapan hukuman mati kepada para pelaku kudeta. Ia juga terang-terangan memprotes sikap Uni Eropa dan percaya bahwa Eropa belum mengecam kudeta dan mengabaikan kepentingan nasional Turki.
Masalah ini membuat hubungan Turki dan Uni Eropa memburuk. Sebagian pejabat tinggi Eropa bahkan meminta proses keanggotaan Turki dan janji-janji yang sudah diberikan kepada mereka dalam kesepakatan Maret 2016, dibatalkan jika Ankara menjalankan hukuman mati.
Austria dan Jerman mengambil sikap yang paling keras dalam perkara tersebut. Menteri Luar Negeri Austria Sebastian Kurz mengancam untuk memblokir perluasan negosiasi dengan Turki terkait keanggotaannya di Uni Eropa. Ia menegaskan, “Saya memiliki kursi dan suara dalam dewan menteri luar negeri Uni Eropa. Ada pertanyaan apakah bab negosiasi baru akan dibuka dengan Turki, dan saya menentangnya.”
Menteri Luar Negeri Jerman Frank-Walter Steinmeier juga mengatakan, negosiasi Berlin dan Ankara terhambat setelah percobaan kudeta dan aksi represif Turki terhadap para tersangka kudeta.
Dengan melihat perkembangan ini, maka tidak ada banyak harapan untuk pemulihan hubungan Turki dan Uni Eropa dan kedua pihak masih memperlihatkan sikap agresif.
Facebook Comments
