TAP MPR Kok Tidak Bernomor?

Adapun pokok-pokok pikiran dalam UUD 1945 yang di-‘kudeta’ oleh National Democratic Institute (NDI) dibantu Koalisi Ornop Untuk Konstitusi Baru pada dekade 1999-2002 (empat kali amandemen), antara lain sebagai berikut:

Pertama, judul konstitusi diubah dari UUD 1945 menjadi ‘UUD NRI 1945’. Terdapat tambahan tiga huruf ‘N-R-I’ di sela-sela ‘UUD & 1945’. Pertanyaan muncul, “Kenapa tidak sekalian dinamai UUD 2002 karena disahkan pada 10 Agustus 2002?” Memang belum ada jawaban pasti tentang itu. Namun, kuat diduga bahwa masih digunakannya judul UUD (NRI) 1945 dengan tambahan NRI semata-mata agar tetap mendapat back up TNI-Polri serta berbagai elemen bangsa lainnya. Mengapa? Sebab, di setiap berdirinya ormas, misalnya, atau perkumpulan tertentu di masyarakat selalu terdapat poin ikrar kesetiaan terhadap Pancasila dan UUD 1945, khususnya doktrin dalam lafal Sumpah Prajurit dan Tribrata di TNI-Polri.

Retorika selidik pun mencuat, “Apakah berarti doktrin TNI-Polri dalam lafal Sumpah Prajurit dan Tribrata untuk setia kepada Pancasila dan UUD 1945 dimanipulasi oleh kaum reformis (gadungan)?”

Kedua, dari sisi format bahwa UUD 1945 terdiri dari Pembukaan; Isi atau Batang Tubuh; Penjelasan; Aturan Tambahan; dan Aturan Peralihan. Sedangkan UUD NRI 1945 hanya berisi Pembukaan dan Batang Tubuh saja. Bagian tentang Penjelasan, hal-hal perihal Aturan Tambahan dan Aturan Peralihan, dihapus atau ditiadakan;

Ketiga, dari sisi bab bahwa UUD 1945 terdiri atas 16 bab, sementara UUD NRI 1945 memang terlihat 16 bab, tetapi ‘Bab IV’-nya kosong. Sungguh aneh bin ajaib, kenapa ada bab di konstitusi negara kok bisa-bisanya kosong? Juga, bahwa UUD NRI 1945 hanya berisi 15 bab saja. Ada pengurangan bab, alias satu bab dihilangkan/dihapus;

Keempat, dari jumlah pasal bahwa UUD 1945 terdiri dari 37 pasal, sementara UUD NRI 1945 terdiri 74 pasal. Ada penambahan 37 pasal. Kendati secara sekilas, seperti terlihat 37 pasal antara keduanya (UUD 1945 dan UUD NRI 1945). Akan tetapi, pada UUD NRI 1945 banyak sub-pasal tambahan, misalnya, pasal 20A, 20B, ataupun pasal 33D, 33E, dan lain-lain sehingga jumlah pasalnya menjadi 74 butir;

Kelima, menurut penelitian Prof Kaelan dari UGM bahwa 93% isi dari UUD 1945 telah diganti sehingga substansinya berubah menjadi individualis, liberal, dan kapitalistik;

Keenam, pada amandemen ke-4 tahun 2002, MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara telah diubah kedudukannya menjadi Lembaga Tinggi Negara. Ini berdampak, selain rakyat tidak lagi berdaulat, juga MPR tidak dapat lagi menerbitkan Ketetapan/TAP yang bersifat mengatur (regeling). Hal ini berakibat, bahwa setiap upaya perubahan konstitusi guna menyikapi fluktuatif lingkungan strategis selalu berujung deadlock alias macet akibat ketiadaan pucuk piramida politik;

Ketujuh, TAP MPR yang mengesahkan UUD NRI 1945 pada tanggal 10 Agustus 2002 tidak memiliki nomor register alias tidak bernomor. Kenapa? Sebab, MPR telah di-downgrade pada amandemen ke-4 sehingga ia tak lagi punya kewenangan regeling alias mengatur. Dengan kondisi MPR kini, ada yang menyebut dengan istilah ‘bunuh diri massal ala reformasi’. Kenapa demikian, jika amandemen ke-1 (1999), ke-2 (2000), dan amandemen ke-3 (2001) itu ibarat ‘membunuh’ istri dan anak-anaknya, maka amandemen ke-4 (2002) si bapak justru bunuh diri pada sesi terakhir. Sekali lagi, istilahnya ‘bunuh diri massal’, sehingga gilirannya membuat nomor pada TAP MPR pun tidak bisa/tak mampu karena kedaulatan rakyat selaku ‘ruh’-nya MPR telah lenyap;

Demikian hikmah yang dapat dipetik dari silaturahmi ke senior tiga zaman. Dari kunjungan ke senior di atas, secara garis besar dapat diketahui, bahwa UUD 1945 memang benar-benar dikudeta secara senyap oleh NDI dibantu oleh tokoh-tokoh lokal yang tergabung dalam Koalisi Ornop Untuk Konstitusi Baru.