Oleh: Mohamad Asruchin
Ketika Presiden Donald Trump dan Benjamin Netanyahu melancarkan Operation Epic Fury mengebom Teheran tanggal 28 Februari 2026, mereka memang berhasil menewaskan target penting operasinya membunuh Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei beserta petinggi militer dan Garda Revolusi Iran, namun harus kecewa untuk menunda atau bahkan gagal merayakan tujuan pokoknya untuk melakukan regime change di Teheran.
Dengan terpilihnya Mojtaba Khamenei menggantikan ayahnya, Donald Trump dan advisor politiknya telah salah hitung bahwa Iran berbeda dengan Afghanistan, Irak, Libya terlebih Venezuela yang dapat dikuasai dalam hitungan hari. Terbunuhnya pemimpin tertinggi spiritual Ali Khamenei justru menyalakan semangat rakyat Iran untuk bertekad melawan ‘Setan Besar’ Amerika dan sekutunya negara Zionis Israel sampai titik darah penghabisan. Tekad itu telah diwujudkan dengan pengibaran bendera perang merah di atas kubah masjid Jamkaran di kota suci Qom.
Pengibaran bendera merah bertuliskan ‘Ya La Tharat Al-Husein’ tersebut dapat mengobarkan semangat rakyat Iran dan membulatkn tekad mereka bahwa serangan balasan tidak akan berhenti sampai tercapai keadilan atas tewasnya pemimpin mereka. Tujuan AS-Israel untuk segera menaklukkan Iran dan dengan demikian menguasai seluruh wilayah Timur Tengah makin berat ketika negara-negara Arab mulai tersadar bahwa mereka selama ini telah dimanfaatkan oleh AS untuk menyediakan pangkalan militer, membeli senjata, yang digunakan untuk mengepung dan melawan Iran. Mantan PM Qatar Hamad bin Jassim mengingatkan bahwa negara-negara Teluk telah didorong untuk berperang dengan Iran dalam rangka mendukung Israel mewujudkan pembentukan The Great Israel.
Menyikapi perkembangan di Timur Tengah, Imam Besar Al-Azhar Mesir, Sheikh Ahmad Thaib melalui siaran TV Lebanon menetapkan bahwa barangsiapa melakukan hasutan untuk mengobarkan perpecahan di antara umat Islam maka yang bersangkutan berdosa dan pantas mendapatkan hukuman dari Alloh serta penolakan oleh manusia. Keputusan Imam Besar Al-Azhar ini dikaitkan dengan adanya fatwa pemimpin Syiah Ayatollah Ali Khamenei yang melarang penghinaan terhadap para sahabat dan istri Nabi Muhammad SAW. Fatwa dan pernyataan para pemuka agama tersebut dilakukan guna mengatasi perpecahan umat Islam.
Persaingan Penganut Sunni-Syiah
Perbedaan pendapat dalam Islam sudah ada sejak dahulu sampai sekarang. Terbentuknya 2 (dua) kelompok Sunni dan Syiah berawal dari perbedaan pemahaman kepemimpinan Islam setelah wafatnya Rosululloh pada tahun 632 M. Kelompok Sunni mengikuti kepemimpinan 4 (empat) khalifah sahabat Nabi yang terpilih dalam musyawarah secara demokratis, berturut-turut adalah Abu Bakar As-Shiddiq, Umar bin 2 Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abu Tholib. Sedangkan kelompok Syiah mempercayai penerus kepemimpinan Nabi Muhammad adalah Ali bin Abu Tholib.
Perbedaan penafsiran dalam menentukan pemimpin umat sepeninggal Rosululloh ini kemudian berbobot politik untuk perebutan kekuasaan dalam melegitimasi kepemimpinan umat Islam. Ulama Besar Buya Hamka berpendapat bahwa munculnya golomgan Syiah bermula dari perbedaan politik yang diagamakan. Kaum Sunni dan Syiah sama-sama bersyahadat, meyakini satu Tuhan Alloh dan Muhammad adalah Rasul-Nya, serta Al-Qur’an kitabnya. Dengan demikian keduanya adalah Islam. Adapun kelompok Sunni Wahabi dan Takfiri menganggap Syiah adalah kafir. Sebaliknya ada juga kelompok Syiah yang mengkafirkan pemeluk Islam di luar Syiah.
Dalam konteks serangan AS-Israel terhadap Iran, perbedaan teologi Sunni-Syiah dapat dilakukan kemudian guna mengedepankan persoalan muamalah penegakan prinsip keadilan universal sesuai ajaran Islam. Terus berkutat mempertajam polarisasi Sunni-Syiah justru berpotensi mengalihkan perhatian dari isu kemanusiaan dan keadilan yang lebih mendesak. Selain menyampaikan belasungkawa mendalam atas wafatnya Ayatollah Ali Khamenei, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengutuk keras serangan AS-Israel terhadap Iran karena melanggar Piagam PBB Pasal 2 Ayat 4, serta bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan semangat menjaga ketertiban dunia yang tercantum dalam Preambule UUD 1945.
Pada tataran kenegaraan modern, kelompok Syiah membentuk negara Iran dan Irak. Sedangkan kelompok Sunni di wilayah Timur Tengah direpresentasikan oleh bangsa Arab yang menjadi negara-negara seperti Arab Saudi, Bahrain, Jordania Kuwait, Libya, Syria, UEA, Qatar dan Oman. Namun demikian di negara-negara Arab tersebut terdapat warga Syiah sebagai minoritas.
Sebaliknya di Iran dan Irak juga memiliki suku minoritas Sunni. Di wilayah Asia ada Indonesia, Brunei, Malaysia, Bangladesh, Pakistan dan Maladewa dengan penduduk mayoritas Sunni dan Syiah sebagai minoritas. Persaingan ideologi-religi antara Arab Saudi dan Iran yang mewakili pemimpin Islam Sunni dan Syiah ikut mewarnai hubungan antara penganut Sunni dan Syiah di seluruh dunia. Mereka juga memberikan dukungan materi dan finansial kepada proxy masing-masing di Lebanon, Yaman, Sudan, Syria, Irak dan Pakistan. Tidak jarang faksi radikal dari proksi-proksi tersebut saling serang dan saling bunuh menjadi konflik sektarian yang mengganggu keamanan masyarakat di negara mereka tinggal. Persaingan Sunni-Syiah di Timur Tengah dikapitalisasi oleh agen-agen Amerika Serikat dan Zionis Israel yang tidak ingin umat Islam bersatu.
Politik Devide Et Impera Zionis Imperalias
Menyikapi hangatnya isu Sunni-Syiah di media sosial berkaitan konflik di Timur Tengah, Ketua Poros Dunia Wasatiyyat Islam, Din Syamsuddin mengatakan bahwa serangan Zionis Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran adalah serangan terhadap dunia Islam. Israel dengan dukungan AS yang sudah menguasai Palestina ingin melumpuhkan Iran sebagai pembela Palestina secara nyata. Ini sejalan dengan pernyataan seorang ulama 3 Sunni terkemuka di Timur Tengah bahwa Iran menjadi target bukan karena Syiah tetapi karena melaksanakan kewajiban yang diperintahkan Qur’an. Iran telah berdiri tegak membela Palestina dengan kekuatan meskipun menjadi target AS-Zionis.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dalam wawancaranya tanggal 5 Maret 2026 mengatakan bahwa strategi ‘divide and conquer’ AS dan Israel di Timur Tengah adalah melakukan perpecahan antara Iran dan negara-negara Arab tetangganya. Dia juga mengkritik negara-negara Arab yang tidak mengijinkan wilayah udaranya untuk digunakan kepentingan militer oleh AS, namun tidak memberikan kecaman terhadap serangan militer gabungan AS-Israel ke Teheran akhir Februari 2026 yang menimbulkan banyak korban termasuk Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.
Arab Saudi dan lima negara anggota Gulf Cooperation Council (GCC) lainnya, UAE, Bahrain Kuwait, Qatar dan Oman sebelumnya memang sudah melobi Donald Trump agar tidak melancarkan perang dengan Iran karena akan menimbulkan instabilitas terhadap wilayah Timur Tengah, terutama dapat membahayakan negara-negara yang menjadi pangkalan-pangkalan militer AS. Kekhawatiran mereka ternyata menjadi kenyataan, serangan balasan drone dan rudal Iran menembus pertahanan udara AS dan menghantam sasaran militer maupun sipil negara-negara Teluk.
Negara Arab anggota GCC pantas kecewa karena mereka tidak diberi tahu terlebih dulu tentang rencana AS-Israel menyerang Iran dengan kode Operasi Epic Fury. Apalagi kondisi lapangan pertempuran menunjukkan bahwa AS-Israel lebih mengutamakan untuk memberikan payung perlindungan bagi Israel dan pasukan Amerika, sedangkan negara-negara Teluk yang jadi target serangan balasan Iran dibiarkan melindungi diri sendiri.
Negara GCC menjadi marah ketika tersebar podcast wawancara jurnalis Tucker Carlson terhadap Duta Besar AS untuk Israel Mike Huckabee yang menyatakan bahwa Israel memiliki ‘hak kitabiah’ (divine right) atas wilayah yang sangat luas membentang dari Sungai Nil di Mesir sampai Sungai Efrat di Irak. Ini berarti dalam mewujudkan rencana membangun The Great Israel, negara Yahudi ini nantinya akan mencakup wilayah Yordania, Lebanon, Syria, Irak, sebagian Mesir hingga Arab Saudi. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi langsung mengecam keras Duta Besar Mike Huckabee dan mendesak Kementerian Luar Negeri AS untuk memberikan klarifikasi ucapan Dubesnya tersebut.
Selain itu Tucker Carlson juga memberitakan tentang rencana Israel membuat ketidakstabilan negara-negara Arab sambil menunjukkan adanya penangkapan agen Mossad yang merencanakan pemboman di Saudi dan Qatar. Pada waktu yang berdekatan terjadi serangan drone terhadap penyulingan minyak Aramco di Ras Tanura, Saudi, yang pelakukan dialamatkan ke Iran. Namun Kementerian Luar Negeri Iran membantahnya dan menyebut serangan tersebut dilakukan oleh AS dan Israel dari basis militernya di negara Arab.
Mantan Kepala Intelijen Arab Saudi Pangeran Turki Al-Faisal menyebut strategi adu domba dalam konflik Timur Tengah dianggap sebagai perang Netanyahu yang berhasil menyeret Donald Trump dan sama sekali tidak dikehendaki oleh negara Teluk, namun berdampak sangat besar terhadap kondisi keamanan dan perekonomian mereka. Oleh karena itu negara-negara Teluk telah bertekad tidak terbujuk ajakan AS untuk ikut terjun dalam peperangan. Apalagi mereka memperkirakan bahwa koalisi AS-Israel yang tidak mendapat dukungan negara-negara Eropa anggota NATO serta publik Amerika sendiri tidak akan mampu menundukkan Iran.
Perang Timur Tengah yang dipaksakan oleh Donald Trump dan Netanyahu dengan menyerang terlebih dahulu Iran akhir Februari 2026 dikecam oleh semua pihak. Negara-negara Arab menolak karena mereka akan terdampak langsung dari segi sosial-ekonomi dan keamanan negaranya. Partisipasi militer negara-negara Arab Teluk dengan koailsi AS-Israel tidak saja akan membuka kembali luka permusuhan dengan Iran, tetapi akan memberikan jalan mulus bagi Israel untuk memperkuat pengaruhnya di wilayah Timur Tengah dalam rangka membangun imperium Israel Raya. Bahkan komunitas bangsa Yahudi yang tinggal di Eropa, Amerika, Timur Tengah dan di Iran semua berdemo menentang tindakan agresor pemerintah Zionis Israel terhadap bagsa Palestina dan permusuhannya dengan Iran.
Bekasi, Maret 2026
