FPNFPN: Tinjau Ulang Keikutsertaan Indonesia di Dewan Perdamaian Trump

Free Palestine Network (FPN) meminta Presiden Prabowo meninjau ulang keikutsertaan Indonesia di Dewan Perdamaian (BoP) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Sikap FPN disampaikan dalam sejumlah aksi simpatik di sejumlah daerah di kota Bandung, Bogor, Jember, Surabaya, Makassar, Kendari, Majene, Bau-Bau, Tarakan, dan kota-kota lainnya di seluruh Indonesia pada Minggu pagi (8/2/2026).

Di Bandung misalnya, aksi FPN dipusatkan di depan Gedung Merdeka, jalan Asia Afrika, tempat berlangsungnya konferensi Asia Afrika tahun 1955.

Sekretaris Jenderal FPN, Furqan AMC  dalam orasinya di Bandung menegaskan, Presiden Prabowo perlu meninjau ulang keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) yang dibentuk Donald Trump.

FPN menegaskan bahwa BoP bukan lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tidak memiliki mandat internasional yang sah. BoP dibentuk sepihak oleh Donald Trump dengan piagam yang disusun sendiri, tanpa menyebut Palestina maupun Gaza sebagai subjek utama. Hal ini menunjukkan pengabaian total terhadap hak representasi rakyat Palestina sebagai pihak yang paling terdampak.

Sejak awal lembaga tersebut kerap disalahpahami publik sebagai “Dewan Perdamaian Gaza”, kenyataannya tidak ada kata Gaza dalam judul Board of Peace tersebut.

“Tidak ada satupun perwakilan Palestina di dalamnya. Bahkan tidak ada klausul yang menegaskan komitmen untuk kemerdekaan Palestina. Lebih anehnya lagi justru pelaku genosida Netanyahu malah masuk dalam struktur dewan perdamain tersebut di mana Trump menjabat sebagai ketua seumur hidup,” ujar Furqan.

Menurut Furqan, BoP hanyalah cara Trump dan Netanyahu mengamankan hasil genosida dan melanggengkan kolonialisme di bumi Palestina. selain itu Furqan menyinggung pernyataan terbuka Donald Trump yang berulang kali menyebut Gaza sebagai proyek properti dan wilayah potensial untuk pengembangan ekonomi.

Sementara itu Ketua Dewan Pakar FPN, Dr. Dina Sulaeman, dalam orasinya menyoroti kronologi manipulasi proses perdamaian. Trump sebelumnya mengajukan 20 poin gencatan senjata yang tidak adil, tanpa sanksi bagi Israel dan justru menuntut pelucutan senjata pejuang Palestina. Pada November 2025, Dewan Keamanan PBB mengesahkan Resolusi 2803 tentang Dewan Perdamaian Gaza. Namun alih-alih menjalankan resolusi tersebut, Trump justru membentuk BoP versinya sendiri di luar PBB dan di luar mandat rakyat Palestina.

Menurut Dina narasi bahwa dana sekitar Rp17 triliun itu untuk rekonstruksi Gaza patut dipertanyakan. Karena berdasarkan aturan BoP, dana tersebut merupakan biaya keanggotaan politik: negara yang tidak membayar hanya menjadi anggota sementara, sementara pembayaran 1 miliar USD menjadikan sebuah negara anggota permanen. Fakta ini menunjukkan bahwa BoP lebih merupakan instrumen politik dan ekonomi, bukan mekanisme kemanusiaan.

Kecurigaan tersebut diperkuat dengan pembentukan Dewan Eksekutif Gaza di bawah BoP yang melibatkan Jared Kushner, menantu Donald Trump, dengan agenda pembangunan properti, gedung mewah, dan kawasan resort.

“Apakah rakyat Gaza akan menikmati hasil pembangunan itu, atau justru akan disingkirkan dan dijadikan buruh murah, sementara mereka dipindahkan ke kamp Rafah yang diberi label “kota kemanusiaan”, ujar Dina.

Dina menegaskan bahwa ini bukan rekonstruksi. Ini kolonialisme dengan wajah baru. Selain itu, Dina juga mengkritik keras narasi kebijakan luar negeri Indonesia yang dibungkus dalam istilah “netral” dan “realistis”. Menurutnya, netralitas dalam konflik antara penjajah dan yang dijajah bukanlah solusi, melainkan bentuk pembungkaman terhadap suara rakyat tertindas. Realisme tidak boleh dimaknai sebagai kompromi dengan penindasan atau legitimasi atas struktur kekuasaan yang timpang.

Pakar Asia Barat dari Universitas Padjadjaran ini menegaskan lebih lanjut bahwa Indonesia, sebagai bangsa yang lahir dari perjuangan anti-penjajahan, tidak boleh menjadi penonton apalagi pemberi legitimasi bagi proyek internasional yang mengabaikan kedaulatan Palestina.

Karena itu Dina menilai perlu adanya transparansi penuh atas posisi dan keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace. Pemerintah perlu melakukan konsultasi publik yang jujur, terbuka, dan informatif terkait kebijakan luar negeri Indonesia atas Palestina.

Menurut Dina, diplomasi Indonesia yang berpihak pada keadilan dan pembebasan harus diutamakan, bukan pada stabilisasi status quo penjajahan. “Pemerintah Indonesia harus menarik diri dari forum internasional yang melemahkan perjuangan kemerdekaan Palestina,” pungkas Dina.

Secara tergas FPN menolak Board of Peace Trump, membela Palestina, dan menegaskan kembali komitmen pada Hak Asasi Manusia dan keadilan sejati.