Membaca Isu Pulau Rempang Dari Perspektif GeopolitikPerspektif Geopolitik

Menyimak isu dan kegaduhan di Pulau Rempang – Galang, Batam, Kepulauan Riau/Kepri, dari perspektif geopolitik, kita seperti membaca ulang praktik teori ruang (living space) alias lebensraum ala Xi Jinping di pelbagai belahan dunia. Yaitu pola serta model ekspansi wilayah (teritori) dengan menggunakan power ekonomi (investasi). Adapun prinsip dasar dari teori ruang alias living space adalah: “Manusia butuh negara, dan negara membutuhkan ruang hidup”. Tatkala jumlah penduduk China telah berjumlah 1,8 Miliar bahkan nyaris dua miliar, maka diperlukan ‘ruang lain’ di luar China agar di internal tidak timbul ledakan penduduk khususnya ‘bom waktu’ berupa pengangguran dan lapangan pekerjaan yang mampu men- downgrade kekuasaan. Lho, katanya China hebat lagi kaya raya, kenapa masih mempekerjakan warganya di luar? Begitu logika geopolitiknya. Tampaknya, Xi Jinping cukup cerdas menyikapi ledakan demografi di negerinya. Ia menerbitkan kebijakan —semacam RPJPN— yang dinamai OBOR (One Belt One Road) atau istilahnya kini diubah menjadi Belt and Road Initiative (BRI). Sebenarnya OBOR merupakan pengembangan dari String of Pearl, yakni konsep pengamanan jalur energy security China dari Laut China Selatan – Selat Malaka – Lautan Hindia, hingga Teluk Arab. Melingkar seperti untaian kalung (String of Pearl). Dan OBOR lebih luas lagi besar daripada String of Pearl karena sifatnya lintas negara dan antarbenua termasuk programnya. Entah program pembangunan infrastruktur transportasi laut, darat dan udara, contohnya, atau the Digital Silk Road, Maritime Silk Road, the Health Silk Road, dan lain-lain. Di setiap investasi, lazimnya China selalu menerapkan skema Turnkey Project Management, sebuah investasi dimana mulai top managemet, marketing, money, materiil bahkan sampai ke metode serta kuli-kuli semua diboyong dari China. Itulah sisi menarik (kalau tak boleh dikatakan sisi gelap) OBOR-nya Xi dalam rangka mencari ruang hidup. Kenapa begitu, siapa berani menjamin bahwa kuli-kuli itu bukan tentara merah? Sekali lagi, “Manusia butuh negara, dan negara membutuhkan ruang hidup”. Itu prinsip dasarnya. Kembali ke geopolitik. Bahwa power concept dalam geopolitik meliputi tiga aspek. Antara lain yaitu: 1) aspek militer, 2) aspek ekonomi, dan 3) aspek politik. Berbasis pengalaman para adidaya dalam mengamalkan teori ruang, terdapat variasi model yang dikembangkan. Jepang, misalnya, praktik power concept lebih menonjolkan ekonomi dibanding aspek lainnya. Amerika Serikat (AS) lain lagi. Ia kerap memakai ketiga aspek secara simultan dengan intensitas berbeda. Kadang militer di depan seperti di Afghanistan dan Irak (2001-2021), atau melalui (tekanan) politik via gerakan massa (nirmiliter) semacam Revolusi Warna, Arab Spring dan seterusnya. Ataupun, ketiga aspek dijalankan secara bersama – sama sebagaimana konflik di Ukraina. Tak bisa dipungkiri, ciri praktik lebensraum ala Xi Jinping cenderung menonjolkan ekonomi di depan. Akan tetapi, aspek ekonomi tersebut didukung oleh politik dan aspek militer di belakang. Tidak text books memang. Bahwa implementasi lebensraum tergantung objek serta target yang hendak dicaplok. Sekilas perbandingan pola negeri pendatang. Di Afrika, China lebih menonjolkan aspek ekonomi, namun di dukung militer. Terbukti dengan berdirinya pangkalan militernya di Djibouti. Sedangkan Rusia mengkedepankan militer (via Wagner Group) dan aspek ekonomi secara bersamaan melalui pembebasan utang, misalnya, atau bantuan biji-bijian gratis kepada beberapa negara Afrika yang sukses mengkudeta ‘boneka Barat’. Sementara Barat sendiri cq Prancis dan AS lebih mengkedepankan sisi militer dan politik melalui isu ISIS, HAM, demokrasi, al Qaeda, dan lain-lain. Pertanyaan menggelitik muncul, “Manakah di antara pola dan modus para adidaya yang lebih efektif lagi sukses?” Masih unda-undi. Namun, inilah yang sekarang tengah berproses secara masive baik pada konflik Ukraina maupun di beberapa negara Afrika khususnya Mali, Niger, Chad, Burkina Faso, dan lainnya. Kembali ke laptop sesuai judul catatan ini. Pertanyaannya, “Apakah Anda kira isu Pulau Rempang – Galang di Kepri baru kali pertama terjadi di Indonesia?” Pulau seluas 165 Km akan dikosongkan (dari penduduk) sebab Pulau Galang akan diubah menjadi kota wisata dan kawasan industri. Isu Pulau Repang diawali dengan penandatanganan MoU antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan kaca Xinyi Glass tanggal 26 Agustus 2023 di China guna membangun industri pasir kwarsa (bahan baku kaca). Nah, dari titik itulah, pengosongan penduduk dimulai, lalu viral karena muncul perlawanan para warga yang ingin tetap tinggal di tanah leluhurnya. Mundur sejenak. Kasus Pulau Rempang sebenarnya mirip dengan projek Reklamasi PIK 1-3, misalnya, atau projek Kampung Aquarium, Labuan Bajo dan projek-projek lain yang ‘meminggirkan’ penduduk setempat. Intinya apa? Ada upaya dari pihak otoritas mencabut penduduk dari mata pencarian serta akar budayanya atas nama investasi, tanpa melibatkan warga selaku objek. Itu poin intinya. Kalau sudah begini, penulis teringat Proposal Kenegaraan yang diajukan oleh Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti, dalam Pidato Kenegaraan tanggal 16 Agustus 2023 di Senayan. Garis besar proposal Nyalla ialah, selain mengembalikan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara, juga dihidupkannya kembali Utusan Daerah di MPR dan nantinya diisi oleh perwakilan sultan, raja-raja dan suku adat yang masih eksis dimana para utusan tersebut diberikan ruang berpendapat terhadap kebijakan publik yang akan diterbitkan. Hal tersebut, selain lebih bersifat utuh dan niscaya diterima karena melibatkan seluruh perwakilan (politik, golongan dan daerah), dan paling utama bahwa bisa meminimalisir dampak negatif serta kerugian rakyat di wilayah sebagaimana terjadi di Pulau Rempang, Bajo, Aquarium dan lain-lain. Secara geopolitik, Proposal DPD RI selaras dengan teori Bung Karno tentang ruang hidup: “Bahwa orang dan tempat tidak dapat dipisahkan, rakyat dan bumi yang ada di bawah kakinya tidak dapat dipisahkan”. Demikianlah adanya, demikian sebaiknya. M Arief Pranoto, Pengkaji Geopolitik Global Future Institute (GFI)