Rebutan Balung Tanpa Isi: Saat “Peace Plan” Trump Menyudutkan Non BlokNon Blok

Obrolan tentang Fatamorgana Geopolitik Bersama Ichsanuddin Noorsy di Tebb-Six Coffee, Jak-Sel

Peribahasa Jawa “rebutan balung tanpa isi” menggambarkan pertengkaran atas sesuatu yang sejatinya telah kehilangan makna. Ungkapan ini terasa relevan untuk membaca kegaduhan global seputar Peace Plan Donald Trump terkait Palestina – Israel. Panggung global diisi dengan pernyataan moral, kecaman, dan debat hukum. Sedangkan keputusan nyata telah diambil secara sepihak. Yang tersisa bagi banyak negara, termasuk Indonesia, hanyalah ruang simbolik — balung (tulang) yang sarinya sudah dihisap.

Menguji Tatanan Dunia

Bagi Indonesia, isu Palestina bukan semata solidaritas kemanusiaan, historis, atau keagamaan. Ini bagian dari DNA politik luar negeri Indonesia sejak Pernyataan Kemerdekaan Indonesia, dan Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 yakni penolakan terhadap kolonialisme, aneksasi, dan kekuasaan sepihak. Konferensi ini bersikap tegas:

“Penjajahan dan penindasan di muka bumi dengan segala bentuknya harus dihapuskan.”

Sikap ini pada 17 tahun kemudian mengganggu orang-orang terkaya di dunia. PBB yang diisi oleh negara-negara baru merdeka telah mengganggu kenyamanan kita, ujar mereka. Maka mereka melahirkan lembaga internasional non formal Tri Lateral Commission.

Toh “gangguan” pada mereka terus meningkat. Dedolarisasi adalah wujud nyata gangguan yang berubah menjadi peperangan disebabkan watak dan perilaku mereka sendiri.

Sebelumnya, mereka membuat berbagai desain agar penindasan, terbuka atau tertutup, kasar atau halus, terus berlangsung. Hegemoni dipertahankan. Tapi, perlawanan juga terus berlangsung. Berbagai isu, tema, dan agenda yang mereka luncurkan tidak membuahkan hasil yang menentramkan kekayaan dan kejayaan mereka. Isu Build Back Better World tenggelam karena polarisasi internal mereka. Make America Great Again. Supremasi kulit putih dipompakan. Tekad menjaga AS sebagai pengendali tunggal tata dunia harus terus berkesinambungan.

Trump memang menjanjikan AS more powerfull than before. National Security Strategy of the United States of America Nov 2025 menyatakan:

“In the years ahead, we will continue to develop every dimension of our national strength, and we will make America even safer, richer, freer, greater, and more powerful than ever before.”
(Donald J. Trump, November 2025, The White House).

Siapa melawan, singkirkan. Ini titik fokus masalahnya.

Karenanya kritik terhadap Peace Plan Trump seharusnya dibaca bukan hanya soal pembelaan Palestina. Menyoal, mengeritik, dan bahkan menolak rencana itu patut dan layak diproporsikan sebagai pembelaan terhadap prinsip dasar tata dunia yang adil dan beradab dalam berbagai gatra kehidupan.

Masalah utama Peace Plan tersebut bukan cuma terletak pada detail teknisnya, namun pada watak kekuasaan di baliknya. Yakni, menuhankan kebendaan, ketidakjujuran, keserakahan dan keangkuhan yang amat sangat. Isi dokumen itu bukan hasil perundingan multilateral, tapi deklarasi sepihak.

Hukum internasional seperti resolusi PBB, prinsip self-determination, hingga konsensus global — justru dipinggirkan. Yang bekerja adalah (kehendak) satu figur personal. Di sini tak terelakkan hadir citra I am the law — I am the King dalam rangka menata “kedamaian” dunia berbasis kekuatan.

Dari Rule-Based Order ke Rule-by-Power

Sejak tema Build Back Better World diluncurkan POTUS Joe Biden, panggung pergaulan internasional digiring untuk memahami dan menerima pentingnya AS memiliki kekuatan atas percaturan global.  Bahkan sejak menduduki Irak dan menghukum Saddam Husein dan pemimpin Libya Kadhafi, dunia mendapat pesan keinginan dan kekuatan AS adalah kebenaran. Maka hukum internasional sekadar etalase kesepakatan global. Sementara dalam Peace Plan Trump, tampilan kekuasaan internasional lebih vulgar lagi. Moral dan kesepakatan global tidak lagi dijalankan melalui negara dan institusi, melainkan melalui personifikasi otoritas. Bukan America proposes, melainkan Trump decides. Hal ini menandai pergeseran dari rule-based order menuju rule-by-power.

Bagi Indonesia dan jajaran Global South, pergeseran ini bukan isu abstrak. Jika hukum internasional dapat dinegosiasikan ulang oleh satu pemimpin kuat demi kepentingan sekutunya, maka semua negara berkembang berada dalam posisi rawan. Contoh retorikanya, hari ini Palestina — besok siapa?

Itulah sebabnya kecaman global meluas, bukan tentang dunia menolak perdamaian, tetapi menolak damai yang didefinisikan secara sepihak oleh kekuasaan. Suatu konsep damai yang dirujuk pada kekuatan dan penindasan.

Raja Tanpa Mahkota, Arsitek Tanpa Nama

Meskipun tampil dominan, Trump bukanlah perancang utama skenario tersebut. Ia tak lebih sebagai eksekutor agenda geopolitik Israel di bawah Benjamin Netanyahu. Israel membutuhkan legitimasi internasional atas aneksasi de facto dan penguburan solusi dua negara. Trump menyediakan panggung dan otoritas personal untuk mengeksekusinya.

Relasi ini bersifat simbiotik. Trump memperoleh citra pemimpin kuat dan deal-maker, bahkan ke peace maker sebagaimana dipergelarkan pada 10 Oktober 2025 di Mesir. Sedangkan Netanyahu mendapatkan apa yang tak akan pernah bisa diraih melalui PBB. Trump tampil sebagai raja, tetapi mahkota, tata kuasa dan peta ruangnya diputuskan Netanyahu dan gerombolannya.

Bagi Indonesia, fakta ini penting. Konflik Palestina bukan lagi sekadar konflik regional, melainkan contoh bagaimana kekuasaan sepihak dilegalkan melalui figur personal di negara adidaya.

Implikasi Langsung bagi Indonesia

Indonesia sering menyerukan penghormatan terhadap hukum internasional, multilateralisme, dan solusi dua negara. Akan tetapi, pro kontra solusi dua negara terus hidup berkembang dan membangun kesadaran. Ini karena solusi itu berlawanan dengan Pembukaan UUD 1945.

Namun, Peace Plan Trump menunjukkan bahwa seruan moral tanpa daya struktural mudah diabaikan. Inilah dilema klasik Global South. Suara ada, tetapi mekanisme pemaksa tidak punya. Jika preseden ini diterima maka aneksasi dapat dibungkus sebagai “inisiatif damai”,

pelanggaran hukum internasional dapat dinormalisasi, dan negara kuat tidak lagi butuh legitimasi global. Dalam situasi seperti ini, politik luar negeri bebas-aktif Indonesia diuji. Dan tetap relevan. Apakah cukup dengan pernyataan sikap, atau perlu strategi yang lebih kolektif bersama Global South untuk mempertahankan multilateralisme yang semakin rapuh?

Imperialisme Tanpa Koloni

Kini kita menyaksikan bukan imperialisme klasik dengan pendudukan formal. Melainkan imperialisme abad ke-21. Suatu neo-imperialisme dengan varian kekinian. Tanpa koloni, tanpa deklarasi perang — cukup peta, piagam, veto, dan satu figur kuat. Dalam konfigurasi ini, Amerika Serikat (AS) berfungsi sebagai medium kekuasaan. Sedang Israel menjadi pengarah strategis. Trump hanya mempercepat dan memperjelas mekanisme. Bedanya, kini tanpa topeng moral.

Balung Kosong dan Tantangan Indonesia

Bagi banyak negara non-kekuatan besar, termasuk Indonesia, perdebatan global hari ini menyerupai asu rebutan balung. Saling menggonggong atas nama hukum dan moral. Sedang substansi kekuasaannya telah dikunci oleh segelintir aktor. Yang diperebutkan hanyalah legitimasi simbolik. “Itulah fatamorgana geopolitik”. Citra palsu dan busuk dari kekuasaan yang mengabdi pada kebendaan. Justru di sinilah tantangannya. Jika Indonesia dan Global South berhenti bersuara, maka hukum internasional benar-benar berubah menjadi ornamen. Dunia bukan menolak perdamaian. Dunia, dan Indonesia menolak damai yang ditentukan oleh raja tanpa mahkota, raja durjana. Seorang raja yang memutuskan hukum yang dipilih sesuai selera dan kehendak dirinya, selama sesuai dengan desain arsitekturnya.

Jika rebutan balung tanpa isi terus dibiarkan, secara filosofis identik menggiring para pimpinan (terutama pemimpim Global South) terjebak dalam ambisi kosong yang hanya membawa kehancuran. Tapi yakinlah, hidup berpijak pada keseimbangan. Perusak keseimbangan jagad dunia pasti merasakan akibatnya. Dan isi balung pasti memberi makna. Maka non-blok justru merupakan cita, bukan citra kemanusiaan beradab. Non-blok adakah cita keadilan dunia dalam kesejahteraan bersama. No state left behind.

M Arief Pranoto, Pengkaji Geopolitik Global Future Institute (GFI)